Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

1. Salak, 6 Desember 2017
Nomor : 700/3771/INSP/XXI/2017 Kepada:
Sifat
Lampiran
:
:
Segera
-
Yth. Seluruh Kepala OPD Kabupaten
Pakpak Bharat
Perihal : Percepatan Peningkatan Kualitas
Akuntabilitas Pengadaan Barang
dan Jasa
di -
Tempat
Dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011
tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah,
kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat agar
melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK harus
mempedomani ketentuan BAB III/BAB IV, bagian C, angka 2 Lampiran
PERKA LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan
Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dengan melengkapi dokumen berupa:
a. Program mutu dari penyedia.
b. Berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang ditandatangani
minimal oleh PPK, Penyedia, unsur perencanaan dan unsur pengawasan
yang isinya sekurang-kurangnya memuat program mutu, daftar personil
inti, daftar tukang, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, jadwal
pengadaan bahan/material, jadwal mobilisasi personalia, jadwal
mobilisasi peralatan, jadwal rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan.
c. Berita acara pemeriksaan bersama personalia dan peralatan yang
ditandatangani minimal oleh PPK, Penyedia dan unsur pengawasan.
2. Dokumen tersebut pada point 1 (satu) diatas di-emalikan ke Inspektorat
Kabupaten Pakpak Bharat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak
surat ini diterima.
3. Saat pelaksanaan pekerjaan Jasa konstruksi, maka PA/KPA, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK harus memastikan ketersediaan
dokumen tepat waktu berupa:
a. Laporan harian, mingguan, dan bulanan beserta foto dokumentasi
harian, mingguan dan bulanan untuk konsultan pengawas (jika ada) yang
ditandatangani minimal oleh personil inti konsultan pengawas yang
berada di lapangan setiap harinya.
b. Laporan harian, mingguan, dan bulanan beserta foto dokumentasi
harian, mingguan dan bulanan asisten teknik (jika ada) yang
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Telp/Fax. (0627) 7433054
SALAK

2. ditandatangani minimal oleh asisten teknik yang berada di lapangan
setiap harinya.
c. Laporan harian, mingguan, dan bulanan beserta foto dokumentasi
harian, mingguan dan bulanan yang ditandatangani minimal oleh personil
inti penyedia yang berada di lapangan, personil inti konsultan pengawas
(jika ada), dan asisten teknik (jika ada).
4. Dokumen yang tersebut pada point 3 (tiga) diatas di-emailkan ke Inspektorat
Kabupaten Pakpak Bharat setiap hari sampai selesainya pelaksanaan
pekerjaan.
5. Saat pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan , maka PA/KPA, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK harus memastikan ketersediaan
dokumen tepat waktu berupa:
a. Laporan hasil survey dan foto dokumentasi aktifitas personil inti untuk
konsultan perencana.
b. Laporan hasil survey, foto dokumentasi aktifitas personil inti, laporan
harian, mingguan dan bulanan untuk jasa konsultan lainnya.
c. Laporan harian, mingguan, dan bulanan beserta foto dokumentasi
harian, mingguan dan bulanan untuk konsultan pengawas (jika ada) yang
ditandatangani minimal oleh personil inti konsultan pengawas yang
berada di lapangan setiap harinya.
6. Dokumen yang tersebut pada point 5 (lima) diatas di-emailkan ke
Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat setiap hari kerja sejak Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultan diterbitkan oleh PPK.
7. Pelaksanaan pekerjaan untuk jasa konstruksi, jasa konsultansi, pengadaan
barang dan pengadaan jasa lainnya, maka PA/KPA, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan PPTK harus memastikan ketersediaan dokumen tepat
waktu berupa:
a. Laporan hasil survey harga pasar minimal dari 2 (dua) penyedia.
b. Foto dokumentasi panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada saat
menerima dan memeriksa barang/jasa lainnya.
8. Dokumen yang tersebut pada point 7 (tujuh) diatas di-emailkan ke
Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat setiap hari kerja sejak Berita Acara
Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa lainnya diterbitkan oleh
PPK.
9. Penyampaian SPM-LS untuk pekerjaan yang memerlukan penyedia harus
dilampiri surat rekomendasi Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat yang
menyatakan bahwa dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah di-
emailkan ke Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen dimaksud
adalah seperti yang disebutkan dalam point 2 (dua), 4 (empat) dan 8
(delapan) diatas. Surat rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa
Inspektorat telah memiliki data awal dimulainya audit/pemantauan/evaluasi,
surat rekomendasi tersebut bukan menunjukkan APIP telah selesai
melakukan audit/pemantauan/evaluasi.

3. 10. Kelengkapan dokumen tersebut diatas memastikan bahwa semua kegiatan
sudah terlaksana dan akan digunakan sebagai bukti awal oleh Inspektorat
pada saat BPK RI melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan
Tahun Anggaran 2017.
11. Tim PHO, Tim FHO, dan Penerima Barang agar tidak menerima pekerjaan
atau tidak membuat Berita Acara serah terima pekerjaan apabila tidak
sesuai dengan RAB, kontrak dan dokumen lainnya.
Demikian disampaikan kepada saudara untuk dilaksanakan.
a.n. BUPATI PAKPAK BHARAT
SEKRETARIS DAERAH
Sahat Banurea, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19671222 19990 1 001
Tembusan :
1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Pakpak Bharat;
3. Pertinggal.