4. LATAR BELAKANG
UU No. 5 Tahun 2014
CPNS Perlu
Menerapkan Nilai-nilai
dasar dan mengetahui
kedudukan dan peran
sebagai PNS
On The Job Training
Balai Prasarana
Permukiman Wilayah
Sumatera Utara
Output
Penyusunan Daftar checklist yang
berisikan syarat-syarat serta
bagian-bagian yang harus
disiapkan dalam Dokumen
Readiness Criteria
Peraturan LAN No. 1
Tahun 2021
CPNS Wajib melakukan
masa percobaan selama 1
tahun
Isu
Belum optimalnya
pemda dalam
melengkapi persyaratan
dokumen Readiness
Criteria
5. TUJUAN AKTUALISASI
Mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dan ANEKA
Salah satu syarat kelulusan pelatihan dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. D
D
D
D
D
MANFAAT AKTUALISASI
Bagi organisasi, dapat meningkatkan
komitmen mutu para pegawai dalam
memeriksa dokumen Readiness Criteria
Bagi peserta latsar, dapat
meningkatkan pemahaman mengenai
tugas, fungsi, dan program yang
dilaksanakan oleh unit kerja yang
menjadi tempat berlangsungnya
kegiatan aktualisasi
8. VISI & MISI ORGANISASI
Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layakhuni, produktif dan
berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan
permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan
penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.
Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana
(infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan
dalam rangka mengembangkan permukiman yang
layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya,
produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk
memperkuat pengembangan wilayah
VISI ORGANISASI
MISI ORGANISASI
Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan
kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia
usaha dalam penyelenggaraan pembangunan
infrastruktur permukiman, termasuk pengembangan
sistem pembiayaan dan pola investasinya.
Melaksanakan pembinaan penataan kawasan perkotaan
dan perdesaan serta pengelolaan bangunan gedung dan
rumah negara yang memenuhi standar keselamatan dan
keamanan bangunan
Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan
kumuh/nelayan, daerah perbatasan, kawasan terpencil, pulau-
pulau kecil terluar dan daerah tertinggal, serta air minum dan
sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air
Memperbaiki kerusakan infrastruktur permukiman dan
penanggulangan darurat akibat bencana alam dan kerusuhan
sosial
Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana
yang efektif dan SDM yang profesional, serta
pengembangan NSPM, dengan menerapkan prinsip
good governance
1
2
3
4
5
6
9. Fungsi Balai PPW
Permen PUPR No. 16/PRT/M/2020
Penyusunan rencana teknis, program,
dan anggaran pembangunan sarana
dan prasarana permukiman;
Penyiapan analisis teknis dan evaluasi
terhadap kelayakan program pembangunan
sarana dan prasarana permukiman
Pelaksanaan, pengendalian teknis, dan
pengawasan pembangunan
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
pembangunan sarana dan prasarana
permukiman
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset
pembangunan sarana dan prasarana
permukiman sampai dengan serah terima aset
Fasilitasi penyampaian usulan daerah
dan koordinasi pemangku kepentingan
bidang pembangunan sarana dan
prasarana permukiman
Fasilitasi pengadaan lahan dan serah
terima asset
Fasilitasi pengelolaan rumah negara
Pengelolaan tanggap darurat dan
pelaksanaan dukungan
penanggulangan pasca bencana
Pelaksanaan penerapan sistem
manajemen keselamatan konstruksi
Pengelolaan sistem informasi bidang
pembangunan sarana dan prasarana
permukiman
Pelaksanaan urusan tata usaha dan
rumah tangga balai
10. Marlina Rumiris S, ST., M.Si
NIP. 197505182006052001
Kasubbagian Umum dan Tata Usaha
Gambaran
Organisasi
BPPW Sumut
DJCK
Kepala BPPW
Sumatera Utara
Syafriel Tansier, ST., MT.
NIP. 197004272003121001
Pejabat Penanda Tangan SPM Bendahara Pengeluaran
M. Suharwin, SE Tengku Ismaini, SE
NIP
. 197212012007011003 NIP
. 197901132009112001
PPK Tanggap Darurat Ka. Seksi Pelaksana Wilayah I Ka. Seksi Pelaksana Wilayah II
Heru Permadi, S. Hut
NIP. 196906232008121001
Pedoman Takari, ST
NIP. 196508232007101001
Popy Pradianti Hastuty, ST
NIP. 197408092002122002
Kepala Satker Wilayah I Kepala Satker Wilayah II Kepala Satker Wilayah III
Ir. Sahta Bangun
NIP. 19650918199031002
Puja Nurmadi, ST., M.Si
NIP. 196312202002121002
Walid Guntur Cahyadi, ST, M.Sc
NIP. 198802232009121001
TEMPAT OJT
11. Uraian Tugas Sesuai SKP
Mengikuti Pelatihan Bela Negara
01
02
03
04
Menyusun Tugas Mandiri
Mengikuti Pelatihan Dasar
Melaksanakan penugasan selama On the Job
Training (OJT)
12. Uraian Tugas Selama OJT
Melaksanakan Survey Dukungan infrastruktur
PUPR bagi TNI Bidang Cipta Karya (Kodam I/BB)
01
02
03
04
Memeriksa Dokumen Administrasi Rekrutmen
Tenaga Fasilitator Program SPAM Perdesaan Padat
Karya Tahun Anggaran 2021
Melakukan survei pembangunan MCK Pondok
Pesantren
Koordinasi Tindak Lanjut Verifikasi DAK Sanitasi
Kab.Padang Lawas Utara dan Padang Lawas
14. IDENTIFIKASI ISU DAN DESKRIPSI ISU
Belum adanya template Laporan
kendali monitoring dan evaluasi
kegiatan fisik
IDENTIFIKASI ISU
01
Belum adanya template Laporan
kendali monitoring dan evaluasi
kegiatan fisik yang baku sehinga
berbedanya hasil laporan tiap
pegawai
DESKRIPSI ISU
Keterkaitan dengan
Mata Pelatihan
Agenda III
Manajemen ASN
Penerapan Manajemen ASN yaitu
dikaitkan dengan pembagian penugasan
serta peningkatan kapasitas bagi para
pegawai
15. IDENTIFIKASI ISU DAN DESKRIPSI ISU
Belum adanya panduan checklist dalam
memeriksa kelengkapan dokumen Readiness
Criteria yang diberikan pemerintah daerah
IDENTIFIKASI ISU
02
Balai PPW saat memeriksa dokumen
belum memiliki panduan yang
lengkap serta masih menemukan
beberapa dokumen Readiness
Criteria yang diberikan daerah belum
lengkap/memadai, layak dan sesuai
DESKRIPSI ISU
Keterkaitan dengan
Mata Pelatihan
Agenda III
Pelayanan Publik
prosedur/tata cara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, lancar,
cepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan
Manajemen ASN
Penerapan Manajemen ASN yaitu dikaitkan
dengan pembagian penugasan serta
peningkatan kapasitas bagi para pegawai
dalam memeriksa dokumen
16. Manajemen ASN
Penerapan Manajemen ASN yaitu dikaitkan
dengan pembagian penugasan serta
peningkatan kapasitas bagi para
pegawai
IDENTIFIKASI ISU DAN DESKRIPSI ISU
Belum optimalnya didalam
pengecekan gambar DED sesuai
spesifikasi dengan peraturan
IDENTIFIKASI ISU
03
Banyaknya Spesifikasi Teknis
perencanaan serta banyaknya
bagian-bagian yang mau
direview sehingga sulitnya
dalam pengecekan gambar DED
DESKRIPSI ISU
Keterkaitan dengan
Mata Pelatihan
Agenda III
17. PENENTUAN CORE ISSUE
Melalui konsultasi dengan mentor, co-mentor
terkait pemilihan isu permasalahan
Melalui wawancara dan diskusi dengan Personil Balai PPW
Sumut dan rekan CPNS
Melalui pengisian kuisioner dengan analisis USG
(menggunakan Google Form)
19. No Isu Urgency Seriousness Growth Total
1
Belum adanya template Laporan kendali
monitoring dan evaluasi kegiatan fisik
3 3 3 9
2
Belum adanya panduan checklist dalam
memeriksa kelengkapan dokumen Readiness
Criteria yang diberikan pemerintah daerah
5 4 4 13
3
Belum optimalnya didalam pengecekan gambar
DED sesuai spesifikasi dengan peraturan
4 4 4 12
PENENTUAN CORE ISU
Pemilihan Dengan Metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth)
Dasar pertimbangan :
1. Urgency:
atas dasar pemenuhan dokumen Readiness
Criteria (RC) ialah dokumen yang harus
disiapkan sebagai usulan kegiatan pembangunan
2. Seriousness:
Dipertimbangkan atas dasar mengantisipasi
keterlambatan pelaksanaan kegiatan
3. Growth:
Dipertimbangkan atas dasar bentuk
kesiapan pemda dalam melaksanakan
kegiatan.
20. ANALISIS ISU PERMASALAHAN
Lamanya waktu yang digunakan
untuk Pemeriksaan dokumen
Perbedaan Dokumen yang
Diberikan oleh pemda
Penyebab
Akibat
Masalah
21. DAMPAK PERMASALAHAN
Perbedaan dokumen-dokumen
yang disiapkan oleh
Pemerintah Daerah
Lamanya waktu yang
digunakan untuk pemeriksaan
dokumen
Adapun dampak akibat belum adanya daftar Checklist Persyaratan Dokumen Readiness Criteria :
23. GAGASAN PEMECAHAN ISU
Mencari referensi
Berdiskusi dengan Personil
Pemeriksaan Dokumen
Readiness Criteria Balai
PPW Sumatera Utara
Revisi Draft Panduan Cheklist
dokumen Readiness Criteria
hasil diskusi dengan atasan
Gagasan Pemecahan Isu
Penyusunan Daftar checklist yang berisikan syarat-syarat serta bagian-bagian yang harus
disiapkan dalam Dokumen Kesiapan (Readiness Criteria)
1) Mengunduh beberapa
peraturan melalui
website Jaringan
Dokumentasi dan
Informasi Hukum
PUPR
1. Bertanya kepada personil Balai
PPW Sumatera Utara
Pemeriksa Dokumen
Readiness Criteria terkait
Dokumen Readiness Criteria
2. Mempelajari dokumen-
dokumen Readiness Criteria
yang telah diberikan oleh
pemda
1. Memberikan draft Cheklist
Dokumen Readiness Criteria
kepada atasan
2. Melakukan Revisi berdasarkan
hasil diskusi dengan atasan
Output :
Softfile Peraturan
Output :
Ringkasan syarat-syarat
kelengkapan dokumen
Readiness Criteria
Output :
Revisi Draft Cheklist
Kelengkapan dokumen
Readiness Criteria
24. GAGASAN PEMECAHAN ISU
Finalisasi panduan
Checklist Dokumen
Readiness Criteria
Sosialisasi dan Penyerahan
Cheklist dokumen Readiness
Criteria
Pembuatan
Laporan Kegiatan
Gagasan Pemecahan Isu
Penyusunan Daftar checklist yang berisikan syarat-syarat serta bagian-bagian yang harus
disiapkan dalam Dokumen Kesiapan (Readiness Criteria)
1) Membuat Daftar checklist
persyaratan dokumen
Readiness Criteria
1) Menjelaskan Daftar Cheklist
Dokumen Readiness Criteria
2) Penyerahan Daftar Cheklist
Dokumen Readiness Criteria
1) Mengumpulkan hasil Kegiatan
selama habituasi
2) Mengumpulkan dokumentasi
3) Menyusun Laporan Kegiatan
Output :
Finalisasi Cheklist
Dokumen Readiness
Criteria
Output :
Dokumentasi sosialisasi dan
Dokumentasi Serah terima
panduan Cheklist Dokumen
Readiness Criteria
Output :
Laporan Kegiatan
25. PENERAPAN NILAI ANEKA
Etika Publik :
Menyampaikan
ketersediaan waktu untuk
berdiskusi terkait
dokumen Readiness
Criteria
Komitmen Mutu :
Mengetahui syarat-syarat
kelengkapan dokumen
Readiness Criteria
NILAI ANEKA
Akuntabilitas
Menunjukkan komitmen
untuk menambah
pengetahuan baru
Komitmen Mutu :
Menjamin kualitas dari
panduan checklist
dokumen Readiness
Criteria
NILAI ANEKA
Akuntabilitas
bentuk pertanggungjawaban
terhadap diri sendiri dengan
mengakomodir saran, masukan
yang berasal dari diskusi dengan
atasan
Komitmen Mutu
untuk menjamin mutu dari Panduan
Checklist dokumen yang dibuat
NILAI ANEKA
26. PENERAPAN NILAI ANEKA
Nasionalisme
Bermusyawarah mufakat
dan berdiskusi
Etika Publik
memperhatikan etika
publik yang berlaku serta
teknik komunikasi yang
baik
Komitmen Mutu
Menerima kritik dan saran
agar menghasilkan daftar
checklist yang bermutu
NILAI ANEKA
Akuntabilitas
Laporan final dapat
dipertanggungjawabkan
dengan Mempertimbangkan
hasil diskusi yang telah
dilakukan dengan atasan
Komitmen Mutu
sesuai dengan kaidah
peraturan yang berlaku
Anti Korupsi :
lebih transparan
dan dapat dimonitoring
dengan baik.
NILAI ANEKA Akuntabilitas
Laporan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kegitan yang
telah dilakukan
Komitmen Mutu
Menghasilkan laporan yang
informatif dan mudah dipahami
NILAI ANEKA
27. KONTRIBUSI VISI MISI ORGANISASI
Mewujudkan organisasi yang efisien,
tata laksana yang efektif dan SDM yang
profesional, serta pengembangan NSPM,
dengan menerapkan prinsip good
governance
28. PENGUATAN NILAI ORGANISASI
01
Profesional
Literasi yang dilakukan
dalam meningkatkan
kompetensi dan menjamin
panduan sesuai dengan
peraturan yang berlaku
02 03
Etika-Akhlakul karimah
Proses diskusi dilakukan
dengan tetap
memperhatikan etika
dengan personil serta
melakukan nya dengan
sopan santun
Profesional
tujuan yang ingin dicapai menunjukkan
sikap profesional
Orientasi Misi
Diskusi ulang dengan atasan
digunakan sebagai cara untuk
mendapatkan masukan,saran,kritik
demi berusaha mencapai sasaran dan
tujuan
29. PENGUATAN NILAI ORGANISASI
04 05 06
Profesional
Memiliki komitmen terhadap
pencapaian hasil yang optimal
Visioner
Inovasi untuk meningkatkan
efektivitas dan efesiensi
Orientasi Misi
Bekerja keras untuk berusaha
mencapai sasaran dan tujuan
Etika-Akhlakul karimah
Proses Sosialisasi dilakukan
dengan tetap memperhatikan
etika serta melakukannya
dengan sopan santun
Integritas
melaksanakan semua
tahapan kegiatan sesuai
rancangan sehingga
proses pembuatan
panduan checklist
dokumen Readiness
Criteria dapat terlaksana
dengan baik
31. KESIMPULAN
Gagasan Pemecahan isu yaitu
Penyusunan daftar Checklist
Dokumen Readiness Criteria
Pelaksanaan aktualisasi untuk
Meningkatkan Pemeriksaan terdahap
Dokumen Readiness Criteria
Rancangan kegiatan menerapkan
nilai dasar PNS dan menguatkan
nilai iProve
34. No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi Misi
Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1
Bediskusi
dengan
atasan
terkait
rancangan
aktualisasi
1. Memberikan
usulan mengenai
pembuatan
cheklist syarat-
syarat
kelengkapan
dokumen
Readiness
Criteria
Masukan, kritik,
dan saran yang
diberikan oleh
atasan selaku
pembimbing
terkait rancangan
aktualisasi
Akuntabilitas
Menunjukkan
komitmen untuk
melaksanan kegiatan
sesuai rancangan
aktualisasi
Etika Publik :
Menerapkan nilai
sopan, teliti dan cermat
dalam pengusulan
kegiatan kepada
atasan
Berkontribusi dalam mewujudkan
misi DJCK poin 6 “organisasi yang
efisien,tata laksana yang efektif
dan SDM yang Profesional
Etika-Akhlakul karimah
Proses diskusi dilakukan
dengan tetap
memperhatikan etika
dengan atasan serta
melakukan nya dengan
sopan santun
MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI
35. No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
2
Berdiskusi
dengan Personil
Pemeriksaan
Dokumen
Readiness
Criteria Balai
PPW Sumatera
Utara
1.Bertanya kepada
Personil pemeriksa
Dokumen Readiness
Criteria terkait syarat-
syarat kelengkapan
Dokumen Readiness
Criteria
Ringkasan syarat-
syarat
kelengkapan
dokumen
Readiness
Criteria
Etika Publik
Menyampaikan
ketersediaan waktu untuk
berdiskusi terkait dokumen
Readiness Criteria
Komitmen Mutu
Mengetahui syarat-syarat
kelengkapan dokumen
Readiness Criteria
Berkontribusi dalam
mewujudkan misi DJCK
poin 6 “organisasi yang
efisien,tata laksana yang
efektif dan SDM yang
Profesional
Etika-Akhlakul
karimah
Proses diskusi
dilakukan dengan tetap
memperhatikan etika
dengan personil serta
melakukan nya dengan
sopan santun
MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI
36. No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
3
Revisi Draft
Daftar Cheklist
dokumen
Readiness
Criteria hasil
diskusi dengan
atasan
1. Memberikan
draft Cheklist
Dokumen
Readiness
Criteria
kepada atasan
2. Melakukan
Revisi
berdasarkan
hasil diskusi
dengan atasan
Revisi Draft
Cheklist
Kelengkapan
dokumen
Readiness
Criteria
Akuntabilitas
Proses revisi dilakukan sebagai
bentuk pertanggungjawaban
terhadap diri sendiri dengan
mengakomodir saran, masukan
yang berasal dari diskusi dengan
atasan
Komitmen Mutu
Proses Revisi yang dilakukan
bertujuan untuk menjamin
mutu dari Panduan Checklist
dokumen yang dibuat
Berkontribusi dalam
mewujudkan misi
DJCK poin 6
“organisasi yang
efisien,tata laksana
yang efektif dan SDM
yang Profesional
Profesional
Menunjukkan bahwa
pencapaian terhadap hasil
adalah tujuan yang ingin
dicapai demi menunjukkan
sikap profesional
Orientasi Misi
Diskusi ulang dengan atasan
digunakan sebagai cara untuk
mendapatkan
masukan,saran,kritik demi
berusaha mencapai sasaran
dan tujuan
MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI
37. No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
4
Finalisasi
Daftar
Cheklist
Dokumen
Readiness
Criteria
1. Membuat
checklist
persyaratan
dokumen
Readiness
Criteria
Finalisasi
Cheklist
Dokumen
Readiness
Criteria
Akuntabilitas
Laporan final yang dibuat harus dapat
dipertanggungjawabkan dengan masukan
dan mempertimbangkan hasil diskusi
yang telah dilakukan dengan mentor
Komitemen Mutu
mempercepat proses penilaian terhadap
dokumen namun tetap sesuai dengan
kaidah peraturan yang berlaku
Anti Korupsi :
membuat proses penilaian dokumen
pengajuan usulan kegiatan lebih
transparan dan dapat dimonitoring
dengan baik.
Berkontribusi dalam
mewujudkan misi DJCK
poin 6 “organisasi yang
efisien,tata laksana
yang efektif dan SDM
yang Profesional
Profesional
Memiliki komitmen
terhadap pencapaian
hasil
Visioner
Inovasi untuk
meningkatkan
efektivitas dan
efesiensi
Orientasi Misi
Bekerja keras untuk
berusaha mencapai
sasaran dan tujuan
MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI
38. No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
5
Sosialisasi
dan
Penyerahan
Cheklist
dokumen
Readiness
Criteria
1. Menjelaskan
Daftar Cheklist
Dokumen
Readiness Criteria
2. Penyerahan
Daftar Cheklist
Dokumen
Readiness Criteria
Dokumentasi
Serah terima
Cheklist
Dokumen
Readiness
Criteria
Nasionalisme
Bermusyawarah mufakat dan
berdiskusi
Etika Publik
memperhatikan etika publik yang
berlaku serta teknik komunikasi yang
baik
Komitmen Mutu
Menerima kritik dan saran agar
menghasilkan daftar checklist yang
bermutu
Berkontribusi dalam
mewujudkan misi
DJCK poin 6
“organisasi yang
efisien,tata laksana
yang efektif dan SDM
yang Profesional
Etika-Akhlakul
karimah
Proses diskusi
dilakukan dengan
tetap
memperhatikan
etika serta
melakukannya
dengan sopan
santun
MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI
39. No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi
6
Pembuatan
Laporan
Aktualisasi
1. Mengumpulkan
hasil aktualisasi
selama
habituasi
2. Mengumpulkan
dokumetasi
3. Menyusun
Lapran
Aktualisasi
Laporan
Aktualisasi
Akuntabilitas
Laporan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kegitan yang telah
dilakukan
Komitmen Mutu
Menghasilkan laporan yang informatif dan
mudah dipahami
Berkontribusi dalam
mewujudkan misi
DJCK poin 6
“organisasi yang
efisien,tata laksana
yang efektif dan SDM
yang Profesional
Integritas
Bersedia
melaksanakan
semua tahapan
kegiatan sesuai
rancangan sehingga
proses pembuatan
panduan checklist
dokumen Readiness
Criteria dapat
terlaksana dengan
baik
MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI
