Musni Umar dari INSED bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok untuk membahas penertiban pedagang kaki lima. Ia menyarankan penertiban harus dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pedagang kaki lima, karena mereka berperan penting dalam menopang ekonomi nasional. Pedagang kaki lima perlu mendapat perlakuan khusus seperti lokasi berdagang strategis dan akses pembiayaan yang terjang

1. Musni Umar dari Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED) photo bersama Wagub DKI Jakarta Ahok. Dari kiri ke
kanan Prof Erman Anom, Prof Zilal Hamzah, Musni Umar, Basuki Tjahaja Purnama, (Ahok) , Doloksaribu, Ponintan,
Hilda, Dewi dan M. Rizal . Photo diruang kerja Wagub DKI Jakarta saat beraudiensi( 16/8/2013) .

2. Penertiban PKL di DKI Jakarta Haruslah dalam
Rangka Pemberdayaan dan Memajukan
Sukses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah
Abang beberapa waktu yang selama puluhan tahun
berdagang di trotoar dan bahu jalan, patut diapresiasi.
Akan tetapi, penertiban PKL haruslah dalam rangka
memberdayakan dan memajukan. PKL mesti
diberdayakan dan dimajukan, karena sudah terbukti
pada saat krisis, mereka bisa menjadi penyelamat
ekonomi nasional.
Selain itu, kepinjangan ekonomi yang begitu menyolok
saat ini akibat dari pembangunan yang nirpemihakan
dan pemberdayaan kepada PKL dan wong cilik, tidak
ada yang bisa menjembatani dan mengurangi
kepincangan tersebut.

3. Satu-satunya yang bisa diharapkan dapat berperan
menyelamatkan Indonesia dari amarah publik
seperti yang terjadi pada tahun 1998 adalah PKL,
pengusaha kecil menengah dan koperasi.
Oleh karena itu, mereka harus diberdayakan dan
dimajukan dengan memberi special treatment
(perlakuan khusus) seperti tempat berdagang yang
strategis, sewa tempat terjangkau, suku bunga yang
murah, promosi, pelatihan pemasaran, izin usaha,
perlindungan dan pembinaan.
Musni Umar, Sosiolog yang juga Direktur Eksekutif
Institute for Social Empowerment and Democracy
(INSED) mengemukakan hal itu setelah diterima
beraudiensi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta
(16/8/2013).

4. Musni Umar diterima beraudiensi oleh Wagub DKI
Jakarta bersama Ekonom Prof. M. Zilal Hamzah, Pakar
Komunikasi Massa Prof Erman Anom, Pakar Lingkungan
UKI Dr Doloksaribu, Ponintan, Ibu Dewi dari Yayasan
Laut Biru, Hilda dan Rizal.
Dalam audiensi dengan Wagub DKI Jakarta, Musni
Umar menyampaikan presentasi yang bertajuk
“Pembangunan dan Penertiban untuk Memberdayakan
dan Memajukan Wong Cilik di DKI Jakarta”.
Menurut dia, pembangunan Kampung Deret, Kartu
Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP)
merupakan contoh untuk membangun wong cilik.
Begitu pula pembangunan Monorail dan MRT yang
segera dimulai pelaksanaannya pasti melibatkan wong
cilik sebagai pekerja, juga bisa dimaknai sebagai
pembangunan yang pro wong cilik.