Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan tanah wakaf dan prosedur perwakafan tanah milik secara hukum yang melibatkan pejabat pembuat akta ikrar wakaf serta perlunya sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum bila terjadi sengketa lahan.

1. Pengelolaan Wakaf dan
Problematikanya

2. 2. Tata Cara Perwakafan tanah milik
• Perorangan/badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya
diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf
• Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu harus
menyerahkan surat-surat (sertifikat, surat keterangan,dll) kepada PPAIW
• PPAIW meneliti surat dan syarat-syaratnya dalam memenuhi untuk
pelepasan hak atas tanah
• Di hadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan dengan jelas,
dan dalam bukti tertulis
• Apabila tidak dapat menghadap PPAIW dapat membuat ikrar secara
tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
• PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf dan mencatat dalam daftar akta
ikrar wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan wajib

3. 3. Sertifikasi Tanah Wakaf
• Diperlukan agar tertib secara administrasi dan
memiliki kepastian hak bila terjadi sengketa atau
masalah hukum
• Diperlukan secara bersama oleh Kementrian
Agama dan Badan Pertahanan Nasional(BPN)
• Pada tahun 2004, kedua lembaga ini
mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Mentri
Agama dan Kepala BPN no. 422 Tahun 2004
tentang sertifikasi tanah wakaf
• Proses sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada
anggaran Kementrian Agama