Pedoman ini bertujuan untuk memandu pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 secara terpadu dan berbasis kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan peternakan, dengan menjabarkan program menjadi kegiatan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan anggaran.

1. PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN APBN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TAHUN 2012
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Desember 2011

2. KATA PENGANTAR
Dalam rangka pencapaian target empat sukses Kementerian Pertanian,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab atas
pelaksanaan “Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau
(PSDSK 2014) dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Program tersebut akan akan ditempuh melalui
6 kegiatan yaitu : (i) peningkatan kualitas bibit; (ii) peningkatan produksi ternak;
(iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv) pengendalian dan penanggulangan
PHMS dan Zoonosis; (v) penjaminan pangan asal hewan yang ASUH ; dan (vi)
peningkatan koodinasi dan dukungan manajemen.
Untuk menunjang pencapaian kinerja program dan kegiatan serta memandu
pengelolaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja TA 2012, perlu disusun
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2012. Pedoman ini antara lain memuat: arah kebijakan pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan; program dan kegiatan; pengelolaan anggran;
pengendalian; pengawasan; evaluasi dan pelaporan.
Mengingat pedoman ini masih bersifat umum, maka dalam menjalankan semua
kegiatan/komponen/sub komponen yang tertuang dalam POK masih diperlukan
Pedoman/petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Teknis lingkup
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpisah dari
Pedoman Pelaksanaan ini .
Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan
dan Kesehatan Hewan Tahun 2012, diharapkan pengelolaan APBN Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun 2012 dapat
dilaksanakan lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian progam
yang telah ditetapkan.
Jakarta, Desember 2011
Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan
Ir. Syukur Iwantoro. MS.,MBA
NIP 19590530 198403 1 001
____________________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 i

3. DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR BAGAN v
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Tujuan ......................................................................................... 3
C. Sasaran ...................................................................................... 3
D. Ruang Lingkup ........................................................................... 3
E. Pengertian .................................................................................. 4
BAB II. RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN 8
A. Tujuan ......................................................................................... 8
B. Kebijakan .................................................................................... 9
C. Strategi ....................................................................................... 10
D. Sasaran Pembangunan Peternakan 2012 ................................. 10
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN 12
A. Program ...................................................................................... 12
B. Kegiatan ..................................................................................... 12
C. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam Program
Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ................... 14
D. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan
Kesehatan Hewan ...................................................................... 32
BAB. IV MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN 36
A. Prinsip Umum Penyusunan Anggaran ....................................... 38
B. Dasar Penyusunan ..................................................................... 38
C. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L ............................................. 38
D. Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan ....................................... 40
E. Struktur Penganggaran .............................................................. 40
____________________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 ii

4. BAB V. PENGELOLAAN ANGGARAN 44
A. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Peternakan Pusat ......... 44
B. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi .............................................. 46
C. Pengelolaan Dana Tugas Perbantuan ....................................... 48
D. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran ..... 51
E. Penanggung Jawab Program dan Anggaran Pembangunan ..... 51
F. Perubahan Dokumen Anggaran ................................................. 54
BAB VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN 60
A. Pengendalian Kegiatan dan Anggaran ...................................... 60
B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran ........................ 61
C. Monitoring dan Evaluasi ............................................................. 62
D. Pelaporan ................................................................................... 64
E. Penghargaan dan Sanksi ........................................................... 69
BAB VII. PENUTUP 72
LAMPIRAN 73
____________________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 iii

5. DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Target Peningkatan Populasi Komoditas Ternak ..................... 11
____________________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 iv

6. DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA.
2012 ..................................................................................... 45
Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Pada Satker UPT
Pusat TA. 2012 .................................................................... 46
Bagan 3. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana
Dekonsentrasi Satker Dinas Provinsi TA. 2012 .................. 47
Bagan 4. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas
Pembantuan Satker di Provinsi TA. 2012 ............................ 49
Bagan 5. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Tugas
Pembantuan Satker di Kab/Kota TA. 2012 .......................... 50
____________________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 v

7. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Ruang Lingkup
E. Pengertian

8. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan peternakan dihadapkan peternakan dihadapkan pada
sejumlah tantangan baik dari lingkungan dalam negeri maupun dari
lingkungan global. Dinamika lingkungan dalam negeri berkaitan dengan
dinamika permintaan produk peternakan, penyediaan bibit ternak, kualitas
bibit, terjadinya berbagai wabah penyakit ternak yang sangat merugikan,
serta tuntutan perubahan manajemen pembangunan sejalan dengan
pelaksanaan otonomi daerah dan partsipasi masyarakat. Sedangkan isu
global yang sedang dihadapi adalah perubahan iklim global, krisis pangan
dan energi dunia, harga pangan serta energi meningkat.
Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukan bahwa
sub sektor peternakan memiliki peran cukup strategis utamanya dari
kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja,
penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri,
serta sumber pendapatan di pedesaan. Namun besarnya peran tersebut,
ternyata belum dinikmati oleh para pelaku usaha peternakan utamanya
masyarakat peternak sendiri.
Dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sub
sektor peternakan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat dari hulu
maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Peran strategis tersebut
perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam
Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis tersebut
harus dipahami oleh aparat perencana, agar produk perencanaan dapat
akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
Pada era reformasi dan otonomi daerah pemerintah terus melakukan
perubahan sesuai dengan perkembangan jaman antara lain berupa
reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun
reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran dengan prinsip
penerapan anggaran terpadu (unified budget) dan berbasis kinerja
(performance budget) sejak tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut
Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan telah berupaya untuk
menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisi
yang ada, mengimplementasi program dan kegiatan dilapangan, guna
memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil
pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas dan
pemanfaatan sumber daya.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 1

9. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam perencanaan pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan diperlukan pembenahan pada tingkat
fleksibilitas maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis, baik
secara internal maupun eskternal. Sehingga, untuk mewujudkan
perencanaan dimaksud, dalam implementasinya diperlukan sumberdaya
manusia, sarana/peralatan dan pendanaan yang memadai serta diperlukan
perangkat sistem yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan tahun
Anggaran 2012 dalam kerangka pecapain kinerja program tahun 2010 -
2014, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertangung
jawab atas satu program dari 12 program yang telah ditetapkan
Kementerian Pertanian yaitu “Program Pencapaian Swasembada Daging
Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal. Pencapaian program tersebut akan ditempuh
melalui 6 kegiatan utama yaitu (i) peningkatan kualitas bibit ternak; (ii)
peningkatan produksi ternak; (iii) peningkatan produksi pakan ternak; (iv)
pengendalian dan penanggulangan PHMZ dan penyakit zoonosis; (v)
Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan
persyaratan produk hewan non pangan; dan (vi) peningkatan koordinasi
dan dukungan manajemen di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan peternakan, fasilitasi
anggaran program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tahun 2012 dengan mengacu pada Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2012. Regulasi lain yang menuntut pemerintah
melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada
terkait Reformasi manajemen keuangan negara, antara lai yaitu : Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-
Undang. No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-
Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang.
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang. No. 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
Untuk menunjang pencapaian kinerja program dan kegiatan pada tahun
2012, pengelolaan anggaran diharapkan dapat dilakukan secara konsekuen
sehingga jajaran peternakan mampu meningkatkan kemampuan dan
menggali secara inovatif kegiatan produktif yang dapat memberdayakan
masyarakat petani, meningkatkan pelayanan dan menggerakkan investasi
guna mengelola sumberdaya peternakan.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 2

10. Dalam rangka memandu pengelolaan anggaran terpadu dan berbasis
kinerja TA 2012, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah :
1. Memberikan acuan pelaksanaan anggaran terpadu dan berbasis kinerja
dalam pembangunan peternakan.
2. Menjabarkan program pembangunan peternakan ke dalam kegiatan-
kegiatan mulai dari pusat sampai daerah.
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, tertib dan transparan serta
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran
kinerja pembangunan peternakan dan keswan
C. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dari Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan
APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012
adalah sebagai berikut :
1. Terlaksananya pembangunan peternakan sebagai implementasi
kebijakan dan program pembangunan peternakan secara nasional.
2. Terjabarkannya program pembangunan peternakan ke dalam kegiatan-
kegiatan yang bersifat pengungkit pembangunan.
3. Tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
4. Terciptanya koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja
pembangunan peternakan dan keswan
5. Tercapainya evaluasi kinerja yang akurat dalam pelaksanaan
pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2012 adalah sebagai
berikut :
1. Kebijakan dan program.
Dalam pokok materi kebijakan dan program akan disajikan substansi
terkait: tujuan pembangunan, kebijakan, strategi, sasaran
pembangunan peternakan dan keswan 2012, permasalahan serta
potensi.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 3

11. 2. Pengelolaan program dan anggaran.
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran
diperlukan diperlukan prosedur dan tata cara pengelolaan anggaran
dalam mendukung program. Untuk itu, dalam pengelolaan anggaran
diperlukan pemetaan kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota, pengorganisasian pengelolaan anggaran
pembangunan peternakan serta tugas dan tanggung jawab masing-
masing instansi. Tata hubungan kerja operasional pelaksanaan
pembangunan peternakan dilakukan baik secara vertikal antara pusat
dengan daerah, maupun hubungan horisontal lintas sektor maupun sub-
sektor.
3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
Salah satu aspek penting dalam manajemen pembangunan dalam
mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan adalah aspek
pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aspek tersebut
akan memastikan sejauh mana progress dan capaian kinerja dan
sebagai intrumen untuk mengarahkan agar pelaksanaan sejalan
dengan rencana dan penganggaran pembangunan peternakan.
Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk
menilai kinerja pelaksanaan pembangunan peternakan berdasarkan
indikator-indikator yang terukur.
E. Pengertian
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :
1. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah penganggaran yang
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
2. Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif/kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat diukur
sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan
(ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah
kegiatan selesai (ex-post). Indikator kinerja juga digunakan untuk
meyakinkan apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam
rangka menuju tujuan/sasaran telah ditetapkan. Tanpa indikator kinerja,
maka akan sulit menilai kinerja kebijaksanaan/ program/kegiatan yang
pada akhirnya bermuara pada kinerja organisasi.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 4

12. 3. Satuan Kerja pada instansi pemerintah adalah organisasi dalam
pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu di
bidangnya masing-masing atau bertugas melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari satu program.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan dalam
penggunaan anggaran satuan kerja yang dialokasikan dalam APBN.
5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian negara/lembaga.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi
dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran
kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
8. Indikator Masukan (input) adalah jumlah sumberdaya seperti dana,
SDM, peralatan, material dan masukan lain ; yang dipergunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan dalam program. Dengan meninjau
distribusi sumberdaya yang dimiliki, akan diketahui apakah input telah
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
9. Indikator Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran program dan kebijakan.
10. Indikator Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program.
11. Indikator Manfaat (benefit) adalah gambaran manfaat yang diperoleh
secara langsung dari indikator hasil. Manfaat baru nampak setelah
beberapa waktu kemudian, dan bisa dicapai bila keluaran dapat
diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat, waktu,
dan tepat sasaran).
12. Indikator Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan dari
manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, dan baru dapat diketahui
dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 5

13. 13. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan
tahunan yang memuat kerangka makro dan program-program
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Kementerian adalah dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian (RKA-K) adalah
dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi
pelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dari RKP
dan rencana strategis kementerian yang bersangkutan dalam satu
tahun anggaran.
16. Anggaran Terpadu adalah rencana keuangan tahunan yang dilakukan
secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan
Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan.
19. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari DIPA dan RKA-KL yang
memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan
kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.
20. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di
wilayah tertentu.
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 6

14. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan.
22. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.
23. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 7

15. BAB II
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
A. Pembangunan Peternakan dalam Sektor Pertanian
A. Tujuan
B. Sasaran
C. Strategi
D. Sasaran Pembangunan Peternakan dan Keswan Tahun
2012

16. BAB II
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Kebijakan dan program pembangunan peternakan disusun berlandaskan
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun 2010-2014. Visi Renstra yang menjadi landasan dalam pembangunan
peternakan adalah: ” Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam
mewujudkan peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan
berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal untuk
mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan
kesejahteraan peternak”.
Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
perlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
Rumusan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah
sebagai berikut ; (i) Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan
dengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (ii) Menyelenggarakan dan
menggerakkan pengembangan: perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen dalam mencapai
penyediaan dan keamanan pangan hewani untuk meningkatkan kesejahteraan
peternak, melalui kebijakan yang telah ditetapkan; dan (iii) Meningkatkan
profesionalitas dan integritas penyelenggaraan administrasi publik
A. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode
tertentu. Sinergi dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka
dirumuskan tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
dalam periode tahun 2010-2014, yaitu.
1. Merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang peternakan dan
kesehatan hewan yang berbasis sumber daya lokal.
2. Meningkatnya produksi dan daya saing.
3. Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan penyakit
zoonosis.
4. Terjaminnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
(ASUH).
5. Meningkatnya pendapatan peternak
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 8

17. B. Kebijakan
Pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan bagian
integral dari pembangunan pertanian dan nasional seperti yang telah
dituangkan dalam RPJMN 20010 – 2014, yang menyatakan bahwa
pembangunan Ketahanan Pangan menjadi prioritas yang kelima. Sesuai
dengan hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk
menjamin pelaksanaan langkah-langkah mendesak pada tingkat nasional,
regional, dan global untuk merealisasikan secara penuh komitment
millennium Developmet Goal (MDGs), yaitu komitment : pro poor, pro
growth, pro job; dan pelestarian lingkungan hidup.
Dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan umum pembangunan
peternakan dan kesehatan hewan 2010 – 2014 adalah untuk : (i) menjamin
ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; (ii) meningkatkan populasi
dan produktifitas ternak; (iii) meningkatkan produksi pakan ternak; (iv)
meningkatkan status kesehatan hewan; (v) menjamin keamanan produk
hewan; dan (vi) meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Kebijakan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak akan diarahkan
untuk : (i) mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi; (ii)
pewilayahan sumber bibit berbasiskan potensi dan agroekosistemnya; (iii)
pengembangan kawasan/sentra sumber bibit; (iv) pelestarian sumber daya
genetic secara berkelanjutan; (v) peningkatan penerapan teknologi
perbibitan; (vi) pengembangan usaha dan investasi perbibitan.
Dalam aspek populasi dan produktifitas ternak diarahkan untuk : (i)
meningkatkan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia dan
non ruminansia ; (ii) melaksanakan revitalisasi persusuan; (iii)
melaksanakan restrukturisasi perunggasan; dan (iv) pengembangan
kelembagaan dan usaha. Untuk aspek produksi pakan ternak diarahkan
untuk : (i) penambahan penyediaan pakan dan air; (ii) pengembangan
teknologi dan industry pakan ternak berbasiskan sumber daya local; (iii)
meningkatkan pengawasan mutu pakan; (iv) revitalisasi padang
pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan.
Pada aspek status kesehatan hewan diarahkan untuk : (i) meningkatkan
perlindungan hewan, pengamatan penyakit hewan, pengendalian dan
pemberantasan penyakit hewan; (ii) peningkatan pelayanan kesehatan
hewan; (iii) meningkatkan kualitas dan kuatitas obat hewan; (iv)
meningkatkan kuatitas dan kualitas tenaga dokter hewan dan paramedik
veteriner. Sedangkan aspek keamanan produk hewan akan diarahkan
untuk ; (i) menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner; (ii)
meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk
hewan; (iii) meningkatkan penerapan kesrawan; (iv) mengoptimalkan
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 9

18. pengaturan stock daging; (v) mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran
daging sapi.
Selanjutnya, pada aspek peningkatan peran dan fungsi kelembagaan
diarahkan untuk : (i) meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta
SDM peternakan; (ii) meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat; (iii)
meningkatkan kerjasama internasional; (iii) meningkatkan kualitas
perencanaan, evaluasi, data dan informasi; (iv) meningkatkan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat
C. Strategi
Memperhatikan target empat sukses Kementerian Pertanian, yaitu
Pencapaian Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan perjanjian
GATT tersebut di atas, strategi yang akan ditempuh Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan 2010 – 2014 yaitu :
1. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi
distribusi.
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan pemanfaatan
sumber daya lokal.
3. Memperkuat regulasi untuk melindungi peternak dalam negeri.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait serta
networking antar daerah.
5. Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor.
6. Memperkuat kelembagaan peternakan di daerah dan otoritas veteriner.
D. Sasaran Pembangunan Peternakan 2012
Secara makro, pembangunan peternakan tahun 2012 menargetkan
pertumbuhan PDB sebesar Rp 35,2 trilyun, penyerapan tenaga kerja 3,44
juta orang atau penambahan tenaga kerja yang diserap sebanyak 128,87
ribu orang. Sedangkan sasaran teknis, yang mencakup produksi dan
pertumbuhan populasi komoditas utama peternakan pada tahun 2012
mengacu adalah sebagai berikut:
1. Populasi
Sasaran populasi ternak tahun 2012 mencakup 10 komoditas ternak.
Target peningkatan pertumbuhan populasi tertinggi adalah ternak sapi
perah sebesar 6,24% dan terkecil adalah komoditas ternak kerbau
sebesar 1,02%. Target peningkatan populasi disajikan pada Tabel 1
berikut.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 10

19. Tabel 1. Target Peningkatan Populasi Komoditas Ternak
No Komoditas 2010 2011 2012 r (%)
1 Sapi potong 14.229.693 15.175.179 15.995.946 5,73
2 Sapi Perah 582.207 603.852 630.326 6,24
3 Kerbau 1.302.100 1.311.021 1.319.842 1,02
4 Kambing 16.110.710 16.770.712 17.503.717 4,23
5 Domba 10.637.237 11.149.019 11.743.923 5,07
6 Babi 6.881.706 6.951.965 7.029.107 1,07
7 Ayam Buras 281.803.147 291.433.901 303.973.838 3,86
8 Ayam ras Petelur 114.756.605 117.543.521 120.428.498 2,44
9 Ayam ras Pedaging 916.425.428 940.037.733 959.795.757 2,34
10 Itik 37.950.686 39.016.892 40.315.144 3,07
2. Produksi
Sasaran produksi daging tahun 2012 sebanyak 2.412,93 ribu ton atau
meningkat tiap tahun sebesar 4,25%, produksi telur 1,647,973 ribu ton
dengan peningkatan sebesar 4,42% per tahun dan susu 1,208,379 ribu
ton meningkat sebesar 9,74% per tahun.
3. Ketersediaan/konsumsi
Sasaran ketersediaan/konsumsi per tahun pada tahun 2012 untuk
daging (daging dan jerohan) sebanyak 1.738,82 ribu ton 5,25%, telur
1.471,08 ribu ton 3,79% dan susu 3.270,67 ribu ton 7,16%. Sedangkan
penyediaan per kapita per tahun untuk daging 7,11 kg, telur 6,03 kg
dan susu 6,03 kg atau setara dengan penyediaan protein 7,1
gram/kapita/tahun.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 11

20. BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
B. Kegiatan
C. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam
Program
D. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan
Peternakan dan Keswan

21. BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program
Program pembangunan peternakan dan keswan tahun 2012 yang akan
dilaksanakan adalah ”Program Pencapaian Swasembada Daging
Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh dan Halal” Outcome yang diharapkan dari program tersebut
adalah (i) meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu);
(ii) meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani
(daging, telur, susu); dan (iii) meningkatnya ketersediaan protein hewani
asal ternak.
Outcome yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan adalah (i) Meningkatnya ketersediaan kuantitas pangan
hewani (daging, telur, susu), (ii) Meningkatnya kontribusi ternak lokal dalam
penyediaan pangan hewani (daging, telur, susu), dan (iii) Meningkatnya
ketersediaan kualitas protein hewani asal ternak.
B. Kegiatan
Kegiatan pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon 2
(Direktorat Perbibitan Ternak, Direktorat Budidaya Ternak, Direktorat Pakan
Ternak, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan pasca panen dan Sekretariat Direktorat Jenderal). Untuk
menunjang pencapaian empat sukses Kementerian Pertanian program
Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan
Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal dikemas dalam enam kegiatan
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Kegiatan 1: Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit
dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Output kegiatan ini
adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi
potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat
melalui: penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good
Breeding Practices, peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit
ternak; Peningkatan penerapan teknologi perbibitan, dan pengembangan
usaha dan investasi. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas
semen, peningkatan produksi embrio, peningkatan kualitas dan kuantitas
bibit sapi potong, peningkatan kualitas dan kuantitas sapi perah,
peningkatan kualitas dan kuantitas ayam buras, peningkatan kualitas
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 12

22. dan kuantitas itik, peningkatan kualitas dan kuantitas kambing, serta
peningkatan kualitas dan kuantitas domba.
2. Kegiatan 2: Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan
sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah meningkatnya populasi
dan produksi ternak. Indikator kegiatan ini adalah pertumbuhan populasi
dan produksi ternak ruminansia (sapi potong, sapi perah, domba dan
kambing), proporsi produksi susu sapi domestik terhadap total
permintaan susu nasiona, pertumbuhan populasi dan produksi ayam
buras dan itik, dan proporsi produksi telur ayam buras terhadap total
produksi telur nasional, serta proporsi produksi daging unggas lokal
terhadap total produksi daging unggas nasional.
3. Kegiatan 3: Peningkatan produksi pakan ternak dengan
pendayagunaan sumber daya lokal. Output kegiatan ini adalah
berkembangnya usaha pakan dan bahan pakan, meningkatnya
pemanfaatan hijauan pakan yang berkualitas, berkembangnya unit
usaha pengolahan pakan, meningkatnya mutu pakan, dan meningkatnya
pelayanan di bidang pakan.
4. Kegiatan 4: Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
menular strategik dan penyakit zoonosis. Output kegiatan ini adalah
penguatan kelembagaan kesehatan hewan, pengendalian dan
penanggulangan PHMS dan zoonosis, Perlindungan hewan terhadap
penyakit eksotik, serta terjaminnya mutu obat hewan. Indikator kegiatan
ini adalah kemampuan mempertahankan status ”daerah bebas” PMK
dan BSE, dan peningkatan status wilayah. Penguatan otoritas veteriner
melalui pertumbuhan jumlah Puskeswan yang terfasilitasi, penguatan
otoritas veteriner melalui pertumbuhan jumlah laboratorium veteriner
kabupaten/kota yang terfasilitasi, surveilans nasional PHMSZE
(prevalensi dan atau insidensi), dan ketersediaan alat, mesin, dan obat
hewan bermutu
5. Kegiatan 5: Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal
serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Output
kegiatan ini adalah penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas
veteriner, peningkatan jaminan produk hewan ASUH bagi yang
dipersyaratkan dan daya saing produk hewan, tersosialisasikannya
resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada
masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional
serta peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesrawan di
RPH/RPU. Indikator kegiatan ini adalah peningkatan penerapan fungsi
otoritas veteriner, UPT pelayanan dan laboratorium veteriner melalui
Puskeswan, pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 13

23. keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, persentase
penurunan produk asal hewan yang diatas BMCM dan BMR, penurunan
prevalensi dan atau insidensi zoonosis, peningkatan persentase jumlah
RPH yang menerapkan kesrawan, peningkatan persentase jumlah RPU
yang menerapkan kesrawan.
6. Kegiatan 6: Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di
bidang peternakan. Output kegiatan ini adalah meningkatnya
pelayanan prima kepada masyarakat. Indikator dari kegiatan ini adalah
indeks kepuasan pelanggan
C. Penuangan dan Target Kinerja Kegiatan Dalam Program
Pembangunan Peternakan dan Keswan
Sebagai bagian dari pencapaian empat sukses Kementerian Pertanian,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai
tanggung jawab melaksanakan satu program yaitu “Program Pencapaian
Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan
Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal”. Dalam
implementasinya pencapaian program tersebut akan ditempuh melalui 6
kegiatan utama, yang dalam operasionalisasinya akan terkait satu dengan
lainnya dalam mendukung pencapaian kinerja program.
Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014 telah
ditetapkan sebagai program Nasional yang harus tercapai pada tahun
2014. Sebagai bagian dari target kinerja program pembangunan
peternakan, pencapaian PSDSK 2014 akan ditempuh melalui 13 kegiatan
operasional yang akan dilaksanakan pada 33 propinsi. Operasionalisasi 13
belas kegiatan PSDSK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan saling terkait dari operasionalisasi kegiatan utama yang mencerminkan
setiap fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan. Untuk
mendukung pencapaian PSDSK 2014, pembangunan peternakan dan
keswan akan lebih diprioritaskan pada pengembangan komoditas ternak
sapi potong, tanpa mengabaikan pengembangan komoditas lainnya.
Sesuai dengan hasil PSPK tahun 2011, populasi ternak sapi potong telah
mencapai 14,8 juta ekor, yang artinya bahwa pencapain populasi tersebut
sudah melebihi target populasi pada tahun 2014 seperti yang ditetapkan
dalam road map PSDS/K 2014. Hal tersebut menunjukan bahwa, dari sisi
populasi atau potensial stock-nya program swasembada daging dapat
tercapai bahkan bisa dipercepat, apabila ready stock dapat diwujudkan
sesuai dengan potensi yang ada.
Mendasarkan dengan hasil PSPK tersebut, maka pada tahun 2012
dilakukan upaya refocusing program dan kegiatan untuk mendukung
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 14

24. pencapaian swasembada daging, utamanya pada aspek pelayanan teknis,
pakan, pakan, perbibitan dan penguatan, penguatan aspek hilir dan
peningkatan SDM peternak kelompok ternak. Refokusing kegiatan dan
target dalam mendukung PSDS/K antara lain meliputi : (i) insentif dan
penyelamatan sapi betina produktif; (ii) penambahan indukan bibit di sentra
pengembangan baru (sapi perah dan sapi potong; (iii) optimalisasi IB dan
INKA; (iv) pengembangan pakan ruminansia; (v) penanganan gangguan
reproduksi; (vi) penguatan RPH; (vii) penguatan system distribusi dan
pemasaran; (viii) penguatan tenaga penyuluh swadaya; dan (ix) penguatan
kapasitas SDM.
Agar pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan pembangunan
peternakan dan keswan dapat berjalan secara terpadu, efektif dan efisien,
termonitor dengan baik, dan dalam kerangka pembangunan berbasiskan
potensi dan berkelanjutan, strategi yang akan ditempuh adalah
pembangunan peternakan melalui pendekatan kawasan.
Operasionalisasi enam kegiatan dalam mendukung pencapaian Program
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan
mengoptimalkan sumber daya lokal.
a. Permasalahan
Beberapa permasalahan yang menghambat pembangunan
perbibitan antara lain : tingginya pemotongan sapi betina produktif,
kurangnya pendayagunaan sumber daya genetik ternak asli dan
lokal serta benih rumput, tidak adanya insentif pembiayaan yang
dapat merangsang tumbuhnya peternak pembibitan dan
penggemukan yang berorientasi komersil sebagai akibat kondisi
struktur pasar yang kurang kondusif dalam mendukung iklim usaha
peternakan sapi potong rakyat, pemanfaatan dan kompetensi SDM
belum optimal, lemahnya koordinasi pusat, daerah dan lintas sektor,
law enforcement lemah dalam penerapan punishment dan reward,
fungsi kelembagaan belum optimal, rendahnya penerapan standar
bibit dan Good Breeding Practice (GBP), tingginya persilangan
antara ternak lokal dan eksotik dan kurangnya pengawasan mutu
benih/bibit.
b. Kegiatan dan target kinerja output perbibitan
Memperhatikan arah kebijakan pembangunan peternakan, Sistem
Perbibitan Nasional (Sisbitnas) dan permasalahan yang dihadapi,
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 15

25. diperlukan upaya terobosan dalam pengembangan ternak bibit di
Indonesia. Untuk itu, pada tahun 2012 akan dilakukan berbagai
kegiatan untuk meningkatkan perbibitan antara lain :
1) Pembibitan Sapi Potong
2) Pembibitan Sapi Perah
3) Pembibitan Kerbau
4) Pembibitan Kambing/Domba
5) Pembibitan Babi
6) Pembibitan Ayam Lokal
7) Pembibitan Itik Lokal
8) Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif
9) Pembinaan Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif
10) Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan
11) Penguatan Manajemen Pembibitan Ternak
12) Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Perbibitan
(KUPS,dll)
13) Pengawalan dan Koordinasi kegiatan Perbibitan di Daerah
14) Pembinaan, Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan
15) Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi
16) Peningkatan Kualitas Semen Beku Kambing/domba
17) Peningkatan Kualitas Semen Beku Sapi (BLU)
18) Peningkatan Produksi Embrio Transfer
19) Peningkatan Kualitas Bibit Unggul (BPTU)
20) Penambahan Indukan Sapi
21) Penguatan Unit Pembibitan Daerah
22) Fasilitasi PNBP
23) Koordinasi Teknis
24) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi
Potong
25) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi
Perah
26) Dukungan Perbibitan dalam Pengembangan Kawasan Kerbau
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyelamatan plasma
nuftah ternak lokal Indonesia diperlukan berbagai upaya
pengembangan pembibitan ternak baik yang berbasikan masyarakat
atau yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknsi lingkup Ditjen
Peternakan dan Keswan. Pengembangan pembibitan ini akan
difokuskan pada daerah sentra pembibitan komoditas spesifik
lokasi.
Sebagai upaya menjaga struktur populasi dan mempertahankan
ternak betina produktif dari ancaman pemotongan betina produktif,
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 16

26. telah dilaksanakan kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina
produktif sejak tahun 2011. Pada tahun 2012, kegiatan ini masih
dipertahankan mengingat masih tingginya tingkat pemotongan
betina produktif dan dalam pelaksanaannya akan difokuskan pada
sentra-sentra produksi sapi potong.
Sesuai hasil PSPK menunjukkan bahwa dari sisi teknis populasi,
potensi ternak sapi potong memungkinkan bahwa swasembada
daging dapat dicapai bahkan dipercepat pencapaiaanya. Dalam
rangka mendukung pencapaiannya, akan dilakukan peningkatan
kualitas produksi semen, penguatan pelayanan teknis dan
sarananya. Selain itu, dalam mendukung pengembangan
perbibitan berbasiskan sumber daya lokal, penguatan UPT Pusat
dan UPTD perbibitan akan terus ditingkatkan perannya.
Dalam rangka memperkuat dan memperlancar penyediaan bibit
peternakan diperlukan dukungan kelembagaan perbibitan yang
memadai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk itu akan dibentuk pusat-pusat perbibitan pedesaan di wilayah
berpotensi, dibarengi dengan kegiatan penguatan lembaga
perbenihan/perbibitan yang ada baik di pusat, provinsi dan
kabupaten/kota dengan mengacu pada sistem
perbenihan/perbibitan nasional.
Pengembangan pembibitan sapi juga dilakukan melalui
pemanfaatan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) bagi para
pengusaha pembibitan sapi melalui kemitraan dengan usaha
pembibitan sapi rakyat. Kegiatan ini diharapkan menjadi stimulus
bagi pembibitan sapi dalam menghasilkan bibit ternak. Benih/bibit
merupakan faktor esensial dalam berusahatani.
2. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya
lokal.
a. Permasalahan
Meskipun telah terjadi peningkatan produksi yang signifikan dari
berbagai komoditas peternakan selama beberapa dekade terakhir
ini, namun peningkatan tersebut masih jauh dari potensinya. Di lain
pihak, walaupun komoditas tanaman pangan relatif lebih maju,
pengembangan komoditas ini juga dihadapkan pada kendala
keterbatasan sumberdaya lahan dan semakin tingginya opportunity
cost dengan semakin tajamnya kompetisi penggunaan lahan
dengan non-peternakan (terutama di pulau Jawa).
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 17

27. Komoditas unggas sering mengalami permasalahan-permasalahan
yang menghambat pengembangannya baik secara makro dan
mikro. Dua permasalahamn yang memerlukan perhatian serius
oleh para stakeholder [eternakan unggas yaitu : (i) kurang
tersedianya bahan paku pakan yang berasal dari sumberdaya
domestic, sehingga harus mengimpor; (ii) mewabahnya penyakit
khususyna Avian influenza); (iii) permasalahan system
pembiayaan; (iv) PPN produk peternakan dan tata ruang.
Untuk komoditas persusuan permasalahan utama yang dihadapi
dalam rangka pengembangan sapi perah adalah populasi dan
produktifitas yang masih rendah, tingkat skala pemilikan ternak yang
terbatas, masih rendahnya manajemen kelembagaan
kelompok/koperasi. Sistem peremajaan yang belum terlaksana
dengan baik yang disebabkan kurang tersedianya bibit ternak dalam
negeri, terbatasnya permodalan dalam rangka usaha budidaya sapi
perah. Masalah lainnya, peternak belum seluruhnya menerapkan
recording, terbatasnya sarana prasarana, teknologi budidaya dan
pasca panen ditingkat peternak.
Untuk komoditas sapi potong antara lain adalah belum optimalnya
tingkat produktifitas, fluktuasi harga sapi potong, tidak adanya
insentif pembiayaan yang dapat merangsang tumbuhnya peternak
pembibitan dan penggemukan yang berorientasi komersil, kebijakan
importasi ternak hidup dan produk turunannya cenderung
menunjukkan dampak negative terhadap harga sapi di tingkat lokal.
Terkait dengan pelaksanaan program PSDSK masih terdapat
beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu : belum
optimalnya unit manajemen PSDSK, kurangnya dukungan
pendanaan operasional PSDSK, lemahnya koordinasi antara tingkat
pusat dan daerah, dan masih terbatasnya dukungan instansi terkait.
b. Kegiatan dan target kinerja output produksi ternak
Dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan
pengembangan mutu produk, maka pada tahun 2012 akan
ditempuh melalui kegiatan (i) pengembangan sapi potong, sapi
perah, kerbau, kambing, domba, unggas lokal dan non unggas serta
penataan ramah lingkungan; dan (ii) pengembangan kelembagaan
peternak dan kelompok ternak. Secara rinci kegiatan tersebut
antara lain :
1) Pengembangan Kawasan Sapi Potong
2) Pengembangan Budidaya Sapi Potong
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 18

28. 3) Pengembangan Kawasan Sapi Perah
4) Pengembangan Budidaya Sapi Perah
5) Pengembangan Kawasan Kerbau
6) Pengembangan Budidaya Kerbau
7) Penjaringan dan Pembiakan Sapi/Kerbau Betina Produktif
8) Penguatan Kelembagaan Pelayanan Inseminasi (IB)
9) Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB, dan ATR
10) Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)
11) Optimalisasi INKA
12) Pembinaan Sarjana Membangun Desa
13) Pengembangan Sarjana Membangun Desa (SMD)
14) Pembinaan LM3
15) Pengembangan LM3
16) Pengembangan Ternak Kambing/Domba
17) Pengembangan Budidaya Kambing Perah
18) Pengembangan Budidaya Unggas Lokal
19) Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak)
20) Pengembangan Kelembagaan Peternak
21) Penguatan Kelembagaan UM-PSDSK
22) Peningkatan Kelompok Ternak dan Petugas Berprestasi
23) Pembinaan dan Koordinasi Budidaya Ternak
24) Koordinasi Teknis
Salah satu kontribusi Pemerintah dalam mencapai tujuan
penyediaan produk ternak bagi seluruh masyarakat Indonesia
adalah dengan membangun kelompok-kelompok peternak di
pedesaan, baik kelompok peternak sapi potong, kambing, ayam
buras dan itik. Ribuan kelompok peternak telah terbentuk dan
tersebar di seluruh Indonesia dengan kinerja yang sangat bervariasi.
Kelompok yang terbentuk berdasarkan kebutuhan yang sama dan
dimulai dari peternak sendiri merupakan kelompok yang berakar
kuat dan setiap anggotanya mempunyai rasa solidaritas yang tinggi.
Kelompok seperti ini yang diharapkan berkembang di
masyarakat.Kelembagaan kelompok yang demikian diharapkan
dapat terbangun dengan baik, sehingga peran pemerintah sebagai
fasilitator hanya terbatas mempercepat perkembangan kearah yang
lebih besar dan profesional. Peningkatan kualitas kelompok
merupakan tantangan yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan
sistem agribisnis yang efisien, lebih produktif dan berkelanjutan.
Kelompok yang baik akan menjadi rujukan dan tempat belajar bagi
kelompok lain yang belum/kurang berkembang.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 19

29. Salah satu kendala utama petani di Indonesia dalam
mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan
lemahnya kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk
meningkatkan bargaining power petani, pemberdayaan petani akan
dilakukan dengan pendekatan kelompok untuk mempermudah
pembinaan dan pengembangan usahanya agar dapat mencapai
skala ekonomi. Dalam rangka mengatasi permodalan petani, akan
disalurkan stimulan penguatan modal usaha kelompok (PMUK).
Kegiatan PMUK ini akan disertai dengan kegiatan pengembangan
kelembagaan petani, kemitraan, peningkatan akses terhadap
sumberdaya, teknologi dan pasar serta peningkatan kualitas SDM.
Untuk menjaring kelompok ternak sapi potong, kambing, ayam
buras dan itik yang baik akan terus dibina dan didampingi untuk
dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam memproduksi
produk ternak yang baik. Direktorat Jenderal Peternakan dan
kesehatan hewan secara rutin melaksanakan lomba kelompok
sebagai evaluasi pengembangan agribisnis peternakan. Lomba
kelompok peternak ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian
Pertanian dalam rangka pemberian penghargaan ketahanan pangan
yang disampaikan oleh Presiden RI. Dengan adanya hasil lomba
yang juga merupakan kebanggaan bagi para peternak, diharapkan
dapat memicu, memotivasi dan meningkatkan peran serta mereka
dalam pembangunan peternakan. Tujuan lomba kelompok peternak
adalah untuk meningkatkan motivasi peternak dan dinamika
kelompok peternak sapi potong, kambing, ayam buras dan itik,
sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternaknya. Sedangkan
bagi petugas teknis inseminator, Medik Veteriner (Dokter Hewan)
Puskeswan dan Para Medik Veteriner Puskeswan diharapkan dapat
meningkatkan prestasi dan kinerja meningkatkan mutu pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat.
Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) mulai dilaksanakan
sejak tahun 2007 dan dilanjutkan pada tahun 2012. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka menjembatani lulusan Perguruan Tinggi
(PT) untuk dapat berkiprah secara langsung di tengah masyarakat
dalam proses introduksi, distribusi dan transfer inovasi baru kepada
peternak. Dengan masuknya lulusan Perguruan Tinggi diharapkan
dapat menumbuhkan usaha-usaha peternakan yang dikelola secara
profesional, sehingga dapat menarik investasi publik dan perbankan
dan akan dilaksanakan di 32 provinsi.
Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan
pada LM3 adalah upaya peningkatan kemampuan sumberdaya
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 20

30. manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi
agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan
LM3 (institusional capacity building) dan penguatan modal usaha
agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3
dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri
dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai
agen pembangunan bagi masyarakat disekitarnya. Proses
pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran
LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk
mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan
dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual,
sosial maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan
memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan
pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi
yang tepat.
3. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan
sumber daya lokal.
a. Permasalahan.
Pakan merupakan asepek yang paling berpengaruh dalam
peningkatan kualitas produksi dan produktifitas. Khusus untuk
ketersediaan pakan unggas, sangat terkendala dengan
ketersediaan bahan baku pakan yang berasal dari sumber daya
domestic sehingga dalam pemenuhannya masih diperlukan impor
yang cukup besar. Sedangkan untuk ternak ruminansia,
keterbatasan ketersediaan hijauan pakan di musim kemarau masih
belum teratasi dengan baik, mengingat teknologi pakan belum
sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat.
Dalam upaya pengembangan budidaya ternak sistem ekstensifikasi,
kebutuhan padang pengembalaan dan pangonan sangat
dibutuhkan. Namun saat ini, padang pengembalaan yang sudah
terbangun sekarang semakin berkurang dan beralih fungsi karena
tidak adanya payung hukum untuk melindunginya. Selain itu, dalam
upaya pengembangan hijauan pakan ternak, sering kali dihadapkan
pada keterbatasan ketersediaan benih/bibit hijauan baik dalam
jumlah dan kualitas yang memadai untuk dikembangkan di
masyarakat.
b. Kegiatan dan target kinerja output pakan ternak
Sebagai bagian aspek penting dalam manajemen peternakan,
utamanya dalam mendukung peningkatan produksi dan produktifitas
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 21

31. ternak, maka pada tahun 2012, akan diimplementasikan berbagai
kegiatan produktif pengembangan pakan berbasiskan sumber daya
lokal, yaitu :
1) Identifikasi dan Inventarisasi Padang Pengembangan
2) Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan
3) Pengawasan Peredaran Imbuhan/Tambahan Pakan
4) Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia
5) Pengembangan Integrasi Ternak Unggas
6) Penguatan Sumber Bibit /Benih Hijauan Pakan Ternak
7) Optimalisasi Sumber Bibit/Benih (HPT) di Kelompok
8) Pengembangan Padang Pengembalaan
9) Pengembangan HPT di Lahan Kehutanan
10) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia
11) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Unggas
12) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansian
13) Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Unggas
14) Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan
15) Bimbingan dan Evaluasi UPP dan PPSK
16) Pengawasan Mutu Pakan
17) Penguatan Laboratorium Pakan Daerah
18) Dukungan Pengembangan Pakan
19) Pengujian Mutu Pakan Ternak
20) Koordinasi Teknis
21) Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan
22) Fasilitasi PNBP
23) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi
Potong
24) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah
25) Dukungan Pakan Dalam Pengembangan Kawasan Kerbau
Salah satu kegiatan terobosan yang mulai dilakukan pada tahun
2007 adalah pengembangan pilot-pilot percontohan integrasi
tanaman-ternak, kompos dan biogas di tingkat perdesaan. Kegiatan
integrasi ternak sapi potong dilakukan di lahan-lahan perkebunan
sawit, sedangkan integrasi ternak unggas dilaksanakan pada lahan-
lahan persawahan, tanaman jagung, integrasi dengan sektor
perikanan dan pemanfaatan hasil samping agro industri. Kegiatan
integrasi dimaksudkan untuk pemanfaatan se-optimal mungkin
bahan pakan lokal yang banyak tersedia di Indonesia dengan tujuan
untuk menekan biaya produksi.
Selain kegiatan integrasi, dengan prinsip LEISA-nya,
pengembangan pengolah pakan juga menjadi aspek penting dalam
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 22

32. meningkatkan pemanfaatan bahan baku sumber bahan lokal
sebagai pakan. Kegiatan ini dilakukan pada daerah dengan basis
potensi ternak dan ketersediaan bahan baku yang memadai.
Dengan demikian, peternak dapat menekan biaya produksi pakan
sehingga margin keuntungan dapat diperoleh secara optimal.
Dengan keterbatasan penyediaan hijauan sepanjang tahun baik
dalam jumlah dan kaulitasnya diperlukan strategi untuk memenuhi
ketersediaanya. Untuk itu pengembangan lumbung pakan
ruminansia dan unggas sangat diperlukan untuk menjaga
ketersediaan pakan baik dalam jumlah dan kualitasnya. Dari
aspek pengembangan benih dan bibit hijauan diperlukan perhatian
serius. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin menurunnya
produksi dan produktitas hijaun pakan ternak. Sehingga penguatan
UPT perbibitan sebagai sumber bibit ternak dan hijauan serta UPTD
perlu lebih digalakkan kembali.
Tak kalah pentingnya, dalam memanfaatkan lahan kehutanan dan
dalam upaya pemanfaatan padang sesuai peruntukannya,
diperlukan upaya-upaya terobosan utamanya dalam pemanfaatan
lahan kehutanan yang dimungkinkan untuk pengembangan hijauan
pakan ternak. Sedangkan untuk kegiatan penguatan dan
pengembangan padang pengembalaan ditujukan untuk
mengembalikan fungsinya dan memperkuat yang sudah ada.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
strategis dan penyakit zoonosis.
a. Permasalahan
Kendala yang masih dihadapi dalam pengendalian dan
pemberantasan penyakit ini diantaranya adalah pelaksanaan
otonomi daerah yang belum rapi. Sifat penyakit yang tidak
mengenal batas administratif akan mengalami kendala apabila
pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan masih terbatas oleh
kebijakan daerah. Aspek pendanaan menjadi masalah klasik namun
tetap membutuhkan solusi diantaranya adalah mengoptimalkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menangani
penyakit hewan spesifik lokasi yang menjadi prioritas daerah.
Keterbatasan dana memiliki konsekuensi pembatasan jumlah
penyakit hewan yang dapat dilakuan pengendalian dan
pemberantasan penyakit dilakukan.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 23

33. Faktor kelembagaan dan keterbatasan sumberdaya yang terlibat
dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan juga
dirasakan sebagai kendala yang tidak bisa diabaikan. Jumlah SDM
dokter hewan dan tenaga paramedik veteriner baik dipusat maupun
UPT masih jauh dari kebutuhan. Meskipun rekruitment tenaga
harian lepas telah dilaksanakan dan perannya sangat membantu
memperkuat basis utama peternakan dan kesehatan hewan yaitu
puskeswan serta penguatan kelembagaan pelayanan kesehatan
hewan (surveillans, pengendalian penyakit hewan, pengawasan
obat hewan) namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan akan
tenaga medik maupun paramedik veteriner di lapangan.
b. Kegiatan dan target kinerja output Kesehatan hewan
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kegiatan Pengendalian
dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan
penyakit zoonosis untuk mendukung pencapaian program yang
telah ditetapkan, akan difasilitasi beberapa kegiatan antara lain :
1) Kesiagaan Wabah PHM
2) Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
3) Unit Pengendali Penyakit AI
4) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit AI
5) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Brucellosis
6) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Anthrax
7) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hog Cholera
8) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Jembrana
9) Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau
10) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter
11) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Viral lainnya
12) Pengendalian dan Penanggulangan Bakterial lainnya
13) Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan
14) Sistim Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS)
15) Penguatan Puskeswan
16) Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan
17) Pengawasan Obat Hewan
18) Kewaspadaan Penyakit Eksotis Lintas Perbatasan
19) Pengamatan Penyakit Hewan
20) Pembangunan Laboratorium Tipe C
21) Pengujian dan sertifikasi obat hewan di BBPMSOH
22) Peningkatan Produksi Vaksin, Obat Hewan dan Bahan Biologik
23) Peningkatan Produksi Obat Hewan dan bahan Biologik (BLU)
24) Penguatan, Pengujian dan Penyidikan Veterier
25) Hibah dan Bantuan Asing
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 24

34. 26) Koordinasi Teknis
27) Fasilitasi PNBP
28) Pengadaan Sarana dan Prasarana
29) Pembangunan Lab Tipe B
30) Administrasi Kegiatan dan Ketata Usahaan
31) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan
Sapi Potong
32) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan
Sapi Perah
33) Dukungan Kesehatan Hewan Dalam Pengembangan Kawasan
Kerbau
Penyakit hewan memiliki dampak yang luas tidak hanya dampak
langsungnya terhadap sub sektor peternakan dengan mewabahnya
penyakit hewan strategis yang menimbulkan kerugian ekonomi yang
cukup besar, juga berdampak terhadap kesehatan/ keselamatan
masyarakat serta meresahkan masyarakat akibat penyakit zoonosis.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No.59
tahun 2007 terdapat 12 penyakit hewan strategis didasarkan atas
eksternalitas dan dampak ekonomi yang diakibatkan. Dari 12
penyakit hewan strategis tersebut mengingat keterbatasan
sumberdaya yang ada difokuskan untuk pengendalian dan
penanggulangan 5 penyakit hewan strategis (PHMS) yaitu Rabies,
Avian Influenza, Brucellosis, Anthrax dan Hog Cholera sedangkan
pengendalian penyakit Jembrana dilakukan mengingat penyakit
tersebut hanya terdapat pada Sapi Bali sehingga diharapkan tidak
berkembang dan berdampak luas ke wilayah yang terdapat populasi
Sapi Bali dan tidak menyebar luas ke negara lainnya. Untuk itu
salah satu prioritas kegiatan pembangunan peternakan pada tahun
2012 diarahkan untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit
hewan strategis.
Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia
berkewajiban secara serius dalam menangani flu burung ini.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengendalian dan pemberantasan
avian influenza (AI) pada unggas serta kesiapsiagaan terhadap
pandemi flu burung. Wabah AI di indonesia memberikan momentum
untuk segera menata sub sektor peternakan unggas melalui sektor
1 (industri yang terintegrasi dan pembibitan), sektor 2 (budidaya
unggas/commercial farm), sektor 3. (peternakan mandiri dan
kelompok ternak) dan sektor 4 (ekstensif/ back yard farm) serta
masyarakat yang memelihara unggas untuk hobi (kesayangan,
penelitian, pendidikan, hiburan yang perlu diatur sehinggga
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 25

35. memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Fokus dari
restukturisasi perunggasan adalah pewilayahan (zoning) usaha
peternakan unggas dan pengamanan unggas hidup & produknya
(from farm to table). Namun untuk memudahkan pengaturannya,
maka restrukturisasi dibagi kedalam struktur hulu (bibit, pakan, alsin,
vaksin dan bahan biologik); stuktur budidaya/ on farm kawasan
produksi dan kawasan non produksi); struktur hilir (tempat
penampungan unggas (TPU), rumah potong unggas (RPU), pasar
unggas, distribusi unggas dan produknya); serta struktur pendukung
(kemasan).
Pengendalian dan pemberantasan PHMS diprioritaskan kepada
penyakit Rabies, AI, Brucellosis, Anthrax, dan Hog Cholera sebagai
berikut:
1) Rabies.
Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies dilakukan di
daerah-daerah tertular melalui vaksinasi, pembatasan populasi
hewan penular rabies (HPR), surveilans, dan sosialisasi.
Kegiatan vaksinasi dilakukan untuk memberikan kekebalan
individu hewan sehingga tidak tertular rabies dan tidak menjadi
perantara penularan rabies baik antar HPR maupun ke manusia.
Pembatasan populasi HPR dilakukan dengan eliminasi untuk
mengurangi populasi HPR liar yang merupakan faktor risiko
penularan rabies antar hewan dan ke manusia. Selain itu
sedang diuji coba efektifitas sterilisasi (ovariektomi) HPR betina
liar. Target pengendalian dan pemberantasan diutamakan untuk
provinsi Bali, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan
Jawa Barat serta Banten untuk kembali bebas setelah tertular
rabies kembali. Sedangkan daerah lain dilakukan pengendalian
untuk menghindari munculnya kasus baik pada hewan maupun
manusia.
2) Avian Influenza (AI).
Kasus AI relatif menurun pada tahun 2011, namun demikian
upaya pengendalian dan pemberantasan harus senantiasa
dilakukan untuk mencapai daerah nol kasus dan dilanjutkan
kepada upaya pembebasan. Pengendalian AI perlu ditingkatkan
dan difokuskan melalui penerapan sembilan elemen yaitu: 1)
kelembagaan, 2) peningkatan pengendalian AI, 3) surveilans
and epidemiologi, 4) diagnostik laboratorium, 5) pelayanan
karantina hewan, 6) peraturan perundangan, 7) komunikasi, 8)
penelitian dan pengembangan dan 9) restrukturisasi industri.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 26

36. 3) Brucellosis.
Pengendalian dan pemberantasan Brucellosis telah
membuahkan hasil yang cukup baik dengan telah
dibebaskannya Provinsi-provinsi diwilayah BPPV Regional II
Bukittinggi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau
melalui Kepmentan Nomor 2541 dan Pulau Kalimantan melalui
Kepmentan Nomor 2540 Tahun 2009. Pengendalian dan
pemberantasan penyakit Brucellosis di daerah-daerah tertular
dibedakan berdasarkan prevalensi penyakit, yatu: 1) prevalensi
Brucellosis di daerah (kabupaten/kota) kurang dari 2% dilakukan
test and slaughter dan dilakukan pembayaran kompensasi,
selanjutnya dilakukan surveilans untuk mengetahui
perkembangan prevalensinya, 2) prevalensi brucellosis diatas
2% dilakukan vaksinasi untuk memberikan kekebalan individual
dan selanjutnya dilakukan surveilans untuk mengetahui
prevalensinya. Bagi daerah yang telah memiliki prevalensi
sangat rendah maka dilakukan surveilans dalam rangka
pembebasan wilayah.
4) Anthrax.
Pengendalian penyakit anthrax di daerah-daerah tertular
dilakukan melalui vaksinasi dan surveilans terutama di provinsi
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jambi,
Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan
Sulawesi Tenggara. Hal lain yang tidak kalah penting adalah
sosialisasi untuk tidak menyembelih/ mengkonsumsi produk
hewan dari ternak sakit atau mati di daerah endemis anthrax
untuk menghindari terjadinya korban pada manusia.
5) Hog Cholera.
Pengendalian dan pemberantasan penyakit Hog Cholera
dilakukan didaerah-daerah tertular melalui vaksinasi dan
surveilans. Untuk Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi
Utara, dan Kepulauan Alor, aktifitasnya difokuskan pada
pemberantasan.
Selain pengendalian dan pemberantasan PHMS (Rabies, AI,
Brucellosis, Anthrax, dan Hog Cholera), dalam mendukung
peningkatan produksi dan produktifitas juga akan dilakukan
penangganan gangguan reproduksi dan penyakit parasiter, yang
difokuskan pada daerah sentra produksi ternak. Untuk mendukung
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 27

37. pelaksanaan kegiatan tersebut akan didukung penguatan SDM
medik dan paramedik dan penguatan puskeswan/poskeswan.
5. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta
pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan.
a. Permasalahan
Beberapa kendala dan permasalahan yang menghambat dalam
pelaksanaan kegiatan kesmavet dan pasca panen antara lain, yaitu
(i) Kelembagaan yang membidangi fungsi-fungsi Kesmavet di
provinsi maupun kabupaten/kota masih ada yang belum terwadahi
sesuai dengan kebutuhan publik, hal ini ditandai dengan adanya
Perda (peraturan daerah) tentang penyelenggaraan jaminan
keamanan pangan asal hewan belum menjadi skala prioritas; (ii)
SDM yang membidangi fungsi-fungsi Kesmavet di provinsi,
kabupaten/kota masih dianggap sangat kurang seperti Auditor NKV,
pengawas Kesmavet, juru sembelih, Keur Master dan petugas
pengambil contoh; (iii) Pendanaan sebagai sharing dana dari APBD
I maupun APBD II sebagai pendamping APBN untuk kelanjutan
tahun berikutnya masih harus diadakan; dan (iv) Kelembagaan
otoritas veteriner yang didukung oleh SDM yang kompeten dibidang
Kesmavet masih perlu ditingkatkan supaya dapat
menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang penjaminan
keamanan pangan, pengendalian zoonosis, pengawasan peredaran
produk hewan dan pengembangan daya saing
b. Kegiatan dan target kinerja output kesmavet dan pasca panen
Penyediaan pangan dengan prinsip from to table dalam mendukung
pencapaian swasembada daging, merupakan aspek penting untuk
menjamin pelaksanaan aspek kesrawan, penanganan zoonosis,
kualitas, dan jaminan ASUH-nya. Untuk mewujudkan kebijakan
tersebut, fasilitasi kegiatan yang akan ditempuh adalah :
1) Pembinaan dan koordinasi kesmavet dan pasca panen
2) Identifikasi, Pembinaan, Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Zoonosis dan Pembinaan Penerapan Kesrawan
3) Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP)
4) Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Produk
Peternakan
5) Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif di RPH
6) Fasilitasi Peralatan Laboratorium Kesmavet
7) Fasilitasi Penataan Kios Daging
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 28

38. 8) Fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS)
9) Fasilitasi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)
10) Fasilitasi Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) dan Tempat
Penampungan Unggas (TpnU)
11) Pembinaan Penanganan Pascapanen Produk Peternakan di
RPH
12) Koordinasi Teknis
13) Fasilitasi PNBP
Untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan,
dilakukan secara bertahap melalui peningkatan jenis dan kualitas
sarana dan prasarana unit usaha daging, susu dan telur yang
memenuhi persyaratan teknis kesmavet, sehingga memenuhi PAH
dan ASUH melalui kegiatan : peningkatan kompetensi auditor NKV,
pertemuan manajemen RPH dan RPU, penyusunan pedoman
penerapan Higiene Sanitasi di Unit Usaha Produk Asal Hewan, dan
sertifikasi juru sembelih dan butcher, pembangunan RPUSK,
pembangunan TPS, dan penataan kios daging, bimbingan teknis
dan monitoring fasilitasi pasca panen, pelatihan juru sembelih halal,
peningkatan kompetensi Meat Inspector, penyusunan peraturan
perundangan unit usaha daging, peningkatan kompetensi
paramedik veteriner pemeriksa daging, penyusunan model dan
desain RPH kambing/domba dan RPH babi.
Penerapan jaminan keamanan pangan pada mata rantai susu segar
dengan tujuan meningkatkan kualitas susu segar dalam negeri
melalui pembinaan, sosialisasi dan bimbingan untuk dapat
menerapkan teknis higiene sanitasi serta memfasilitasi sarana
prasarana peralatan TPS. Sasaran kegiatan ini adalah
meningkatnya unit usaha persusuan yang memenuhi persyaratan
teknis minimal higiene sanitasi yang diikuti pemberian sertifikat
nomor kontrol veteriner (NKV).
GHP diterapkan baik pada telur maupun farm-nya. Bagi pelaku
usaha yang telah memenuhi persyaratan akan diberi sertifikat,
sedangkan yang belum akan dibina sampai memenuhi persyaratan.
Terhadap produk hewan yang berasal dari impor, dilakukan
peningkatan pengawasan pemasukan maupun peredaran.
Pengawasan pemasukan mengimplementasikan jaminan keamanan
(ASUH) melalui kajian evaluasi status negara asal dan unit usaha
serta analisa resiko. Pengawasan peredaran melalui koordinasi
pemantauan dan evaluasi unit kerja terkait. Disamping itu untuk
menjaga kredibilitas produk hewan ekspor perlu ditetapkan prinsip-
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 29

39. prinsip mampu telusur, higiene sanitasi, pengujian dan pemberian
sertifikasi yang sesuai kaidah jaminan keamanan produk hewan,
melalui kegiatan: penyusunan permentan bidang produk hewan non
pangan dan produk asal hewan, on side review, penyusunan analisa
resiko pangan asal hewan, peningkatan petugas pengawas
kesmavet, penyidikan produk asal hewan ilegal, sosialisasi
peraturan perundangan kesmavet, dan pemantauan PAH dalam
rangka Hari Keagamaan Besar Nasional.
Berkembangnya emerging dan re-emerging diseases perlu
diantisipasi dengan sistem yang efektif. Untuk itu diperlukan
langkah-langkah peningkatan kewaspadaan dini dalam rangka
pengendalian dan penanggulangan penyakit tersebut melalui
sampling dan pemetaan penyakit zoonosis serta sosialisasi yang
melibatkan partisipasi aktif unsur daerah dan masyarakat, melalui
kegiatan pemantauan hewan qurban, penyusunan data zoonosis,
penyusunan juknis pengendalian dan penanggulangan zoonosis,
monitoring dan evaluasi pengendalian zoonosis, bimbingan teknis
pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penyusunan
NSPK bidang zoonosis.
Penerapan teknis kesejahteraan hewan dilaksanakan dengan skala
prioritas hewan produksi dengan fokus penerapan di RPH,
mengingat aspek kesejahteraan hewan sangat berpengaruh
terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Untuk itu fasilitasi sarana
prasarana dan sosialisasi serta pelatihan petugas teknis akan
dilaksanakan agar produksi daging ASUH dapat terwujud. Hal ini
sekaligus juga untuk menjawab tuntutan perdagangan global yang
salah satunya mensyaratkan penerapan teknis kesejahteraan
hewan, melalui kegiatan penyusunan pedoman kesrawan,
pertemuan koordinasi dan sosialisasi kesrawan.
Untuk mendukung kualitas pengujian terhadap residu dan atau
cemaran pada produk asal hewan, secara bertahap dilakukan upaya
untuk meningkatkan status kompetensi laboratorium uji kesehatan
masyarakat veteriner melalui fasilitasi peralatan, peningkatan
kemampuan sumberdaya manusia, penerapan metode uji yang
standar dengan menerapkan cara berlaboratorium yang baik untuk
mencapai akreditasi, melalui kegiatan : penyusunan RSNI metode
pengujian, workshop audit internal, sosialisasi SNI dan Permentan
Kesmavet, pertemuan laboratorium kesmavet regional, bimbingan
akreditasi laboratorium kesmavet, peningkatan kompetensi PPC
(petugas pengambil contoh), peningkatan pemahaman dan
penerapan ISO/IEC.
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 30

40. 6. Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang
peternakan.
a. Permasalahan
Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, pada era
reformasi dan otonomi daerah, ternyata memberikan dampak yang
cukup besar dalam tataran manajemen pembangunan peternakan,
baik dampak positif dan negatifnya. Kendala dan permasalahan
yang dihadapi pada aspek dukungan manajemen antara lain : (i)
lemahnya sinkronisasi perencanaan baik di pusat dan daerah; (ii)
Kurangnya koordinasi struktural antara pusat dan daerah secara
formal tidak ada sehingga dirasakan adanya kesulitan dalam
pelaksanaan program nasional di daerah; (iii) Sistem dan tata
laksana yang sudah ada belum dan tidak semua dilaksanakan
sesuai dengan Standart Operasional Procedure (SOP); (iv) Belum
optimalnya pelaksanaan reward dan punishment secara tegas dan
kontinyu sehingga produktifitas pegawai dan rasa keadilan dapat
berjalan dengan baik; (v) Satuan kerja (Satker) yang dibentuk belum
dapat diimbangi dengan anggaran yang cukup, pengiriman laporan
sering mengalami keterlambatan ke bagian keuangan sehingga
realisasi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;
(vi) belum dilaksanaakannya evaluasi di setiap aspek manajemen
b. Kegiatan dan target kinerja output sekretariat
Fungsi sekretariat adalah bagaimana mengkoordinasikan kegiatan
teknis dimasing-masing direktorat dan UPT lingkup Ditjen PKH
dapat dilaksanakan secara terpadu dalam mendukung pencapaian
program. Beberapa kegiatan dukungan manajemen untuk
mengoptimalkan peran setiap fungsi sekretariat antara lainyaitu:
1) Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan PKH
2) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan PKH
3) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Serta Penatausahaan
BMN
4) Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata
Usaha
Dalam menyusun rencana kerja pembangunan diperlukan suatu
perencanaan yang matang yang didasarkan pada hasil evaluasi,
dan data yang akurat serta data terkini. Evaluasi kegiatan/program
dilakukan satuan kerja terutama bagi provinsi digunakan untuk
mengetahui pelaksanaannya. Penyusunan program dan rencana
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 31

41. kerja pembangunan yang setiap tahun disusun sebagai dasar untuk
penyusunan RAPBN tahun mendatang.
Untuk mendukung optimalisasi fungsi-fungsi yang ada, perlu
dioptimalkan aspek koordinasi dengan mendasarkan pada tinjauan
evaluasi jabatan, evaluasi beban kerja, penegasan tupoksi di
masing-masing lingkup kerja, seseuai dengan reformasi birokrasi
yang sudah dietatpkan. Peningkatan kapasitas pegawai akan
ditempuh melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan lainnya untuk
meningkatkan budaya kerja, dan etos kerja. Selain itu, gerakan-
gerakan sosialisasi untuk mendukung target kementerian berupa
opini WTP seperti sosialisasi Wilayah Bebas Korupsi dan Rencana
Aksi Anti Korupsi, akan terus digalakan.
Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan digunakan untuk
pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan pegawai negeri sipil
(PNS) pada satuan kerja kantor pusat (Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan) dan Unit Pelaksanan Teknis
(UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan sebanyak 22 satuan kerja. Untuk mendukung kinerja
kegiatan, akan ditunjang dengan dukungan operasional dan
pemeliharaan perkantoran baik itu berupa peralatan, operasional
sumberdaya manusia dan sarana fisik untuk kelancaran
perkantoran. Operasional sarana fisik perkantoran berupa
eksploitasi kendaraan, komputer atau sarana lainnya dan
pemeliharaan perkantoran antara lain berupa perawatan
gedung/ruangan dan lainnya.
Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dalam kerangka
pencapaian program, diperlukan kegiatan pertemuan dalam rangka
memfasilitasi/memperlancar kegiatan-kegiatan terkait lainnya.
Kegiatan tersebut mencakup koordinasi, perencanaan, pembinaan,
pengendalian, pengembangan database, sosialisasi/ apresiasi,
workshop, rapat-rapat, monev dan pelaporan.
D. Pembiayaan Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan, melalui tugas pokok
dan fungsi yang dimiliki maka diperlukan pembiayaan untuk mencapai misi,
visi, tujuan dan sasaran organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan. Pendanaan tersebut digunakan untuk melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar
prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta evauasi sesuai dengan fungsi
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 32

42. dibidang perbibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan, dan kesehatan
masyarakat veteriner dan pasca panen. Selain itu, juga diperlukan
pendanaaan untuk melancarkan fungsi-fungsi perencanaan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, dan monitoring evaluasi sebagai fungsi-fungsi
manajemen pembangunan.
Sesuai dengan tupoksinya maka pendanaan program pembangunan
peternakan diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit dari berbagai
kegiatan yang ada di masyarakat dan aset yang dimiliki masyarakat.
Berdasarkan penghitungan ICOR, total investasi yang dibutuhkan dalam
pembangunan peternakan dan keswan pada tahun 2012 adalah sebesar
Rp. 11,38 triliun, dengan APBN sebesar Rp. 2,589 triliun untuk
memfasilitasi kegiatan fungsi perbibitan, budidaya, pakan, keswan,
kesmavet dan pascapanen dan dukungkan manajemen.
Berdasarkan fungsinya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan
perbibitan adalah sebesar Rp 1.016,6 milyar, Peningkatan produksi ternak
sebesar Rp 823,406 milyar, Peningkatan produksi pakan ternak sebesar
Rp.132,8 milyar, Penanganan dan pengendalian PHMSZ sebesar Rp
362,1 milyar, Penjamianan pangan asal hewan yang ASUH sebesar Rp
111,4 milyar dan dukungan manajemen sebesar Rp 152,4 milyar.
Sedangkan berdasarkan unit kerjanya, untuk unit kerja pusat sebesar Rp
486,4 milyar, Unit Kerja Kantor Daerah sebesar Rp 374,1 milyar dan
Daerah sebesar Rp 1.738,3 milyar.
Untuk alokasi anggaran berdasarkan jenis belanjanya, untuk jenis belanja
pegawai sebesar Rp 127, 2 milyar, belanja barang sebesar Rp 1.210,3
milyar , Belanja Modal Rp 158,3 milyar Dan belanja Sosial sebesar
Rp1.102,9 milyar. Dari total alokasi anggaran tersebut terdapat anggaran
PHLN sebesar Rp 2,24 Milyar untuk fasilitasi kegiatan pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis
dan PNBP sebesar Rp 4,68 Milyar serta Badan Layanan Umum (BLU)
sebesar Rp 27,01 Milyar.
Memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada, maka perlu dilakukan
refocusing dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan yang menunjang
pencapaian program yang telah ditetapkan, dalam kerangka menunjang
pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, pengurangan pengangguran dan
pengentasan kemiskinan. Kegiatan di wilayah bukan refleksi kegiatan-
kegiatan unit organisasi di Pusat, tetapi didasarkan atas kebutuhan
lapangan sesuai target/sasaran yang ditetapkan. Kegiatan dirancang
memperhatikan skala ekonomi berdasarkan “need assessment” di
lapangan, tidak tersebar merata seluruh lokasi, dan APBN hanya sebagai
“trigger” Replikasi Nasional, yang dirancang dengan melibatkan investasi
_________________________________________________________________
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBN Peternakan dan Keswan Tahun 2012 33