Pengadilan Negeri Surabaya berencana menerapkan sistem peradilan daring atau e-court pada Juli mendatang untuk perkara perdata. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan perkara, mengunggah berkas, dan mengikuti proses persidangan secara online tanpa harus hadir secara fisik ke pengadilan, kecuali untuk tahapan pembuktian dan pengucapan putusan. PN Surabaya telah mempersiap
LPSE Kabupaten Pasuruan adalah unit kerja yang mengelola sistem e-procurement untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, mencakup penyediaan pelatihan, akses sistem, dan dukungan teknis bagi pengguna. Trouble Ticketing System digunakan untuk menerima dan menangani keluhan pengguna melalui email atau telepon.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut mencakup penambahan definisi penyelenggara sistem elektronik, ketentuan tentang penghapusan informasi elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan, serta peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dan melakukan pencegahan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang.
Dokumen tersebut membahas tiga topik utama:
1. Jenis-jenis domain jaringan seperti .co.id, .go.id, .ac.id, .net.id, .or.id, .sch.id, dan .web.id.
2. Kecepatan akses internet yang diukur dalam downstream dan upstream dengan satuan kbps dan Mbps.
3. Cara memilih ISP yang tepat dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, bandwith, izin, SLA, dukungan teknis, dan kont
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)wulandari1996
ITE adalah penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam undang-undang untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, asalkan dilakukan secara aman dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. UU ITE mengatur tentang pengakuan hukum informasi elektronik, larangan penyebaran konten negatif, dan ancaman hukum bagi pelanggaran.
LPSE Kabupaten Pasuruan adalah unit kerja yang mengelola sistem e-procurement untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, mencakup penyediaan pelatihan, akses sistem, dan dukungan teknis bagi pengguna. Trouble Ticketing System digunakan untuk menerima dan menangani keluhan pengguna melalui email atau telepon.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut mencakup penambahan definisi penyelenggara sistem elektronik, ketentuan tentang penghapusan informasi elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan, serta peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dan melakukan pencegahan informasi dan dokumen elektronik yang dilarang.
Dokumen tersebut membahas tiga topik utama:
1. Jenis-jenis domain jaringan seperti .co.id, .go.id, .ac.id, .net.id, .or.id, .sch.id, dan .web.id.
2. Kecepatan akses internet yang diukur dalam downstream dan upstream dengan satuan kbps dan Mbps.
3. Cara memilih ISP yang tepat dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, bandwith, izin, SLA, dukungan teknis, dan kont
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)wulandari1996
ITE adalah penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam undang-undang untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, asalkan dilakukan secara aman dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya Indonesia. UU ITE mengatur tentang pengakuan hukum informasi elektronik, larangan penyebaran konten negatif, dan ancaman hukum bagi pelanggaran.
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017direktoratkaminfo
Peraturan ini mengatur sistem manajemen pengamanan informasi pada sistem elektronik dengan mempertimbangkan 10 aspek, yaitu nilai investasi, biaya operasional, kepatuhan terhadap peraturan, keamanan data, jumlah pengguna, data pribadi, klasifikasi data, kritikalitas proses, ketersediaan sistem, dan dampak kegagalan keamanan sistem. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada kesepuluh aspek, maka tingkat pengaman
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas sistem manajemen pengamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah dengan mempertimbangkan 10 aspek, yaitu nilai investasi, biaya operasional, kepatuhan terhadap peraturan, algoritma keamanan data, jumlah pengguna, data pribadi yang dikelola, klasifikasi data, kritikalitas proses, ketersediaan sistem, dan dampak potensial kegagalan keamanan sistem. Aspek-aspek tersebut dievalu
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. UU ITE dirancang pada 2003 oleh Kementerian Kominfo dan disahkan pada 2005, untuk mengatur penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum atas transaksi dan informasi elektronik. Contoh pasal UU ITE membahas larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, dan ancaman. Walaupun UU
e-Court adalah sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung RI yang menyediakan layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan secara online guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.
Kelompok 3 membahas konsep penerapan sistem e-voting berbasis web untuk memilih ketua BEM di Politeknik Sekayu. E-voting diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan, melakukan perhitungan suara cepat, dan menghemat biaya dibanding sistem konvensional.
Kelompok 3 membahas konsep implementasi sistem e-voting berbasis web untuk memilih ketua BEM di Politeknik Sekayu. E-voting diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan, melakukan perhitungan suara lebih cepat, serta menghemat biaya dan penggunaan kertas dibanding sistem konvensional.
Kelompok 3 membahas konsep implementasi sistem e-voting berbasis web untuk memilih ketua BEM di Politeknik Sekayu. E-voting diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan, melakukan perhitungan suara cepat, serta menghemat biaya dan kertas dibanding pemilihan secara konvensional.
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)AlifianWisnu
Dokumen tersebut membahas tentang e-procurement yang merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dibahas pula perbedaan antara pengadaan konvensional dan e-procurement serta tahapan utama e-procurement mulai dari persiapan, pengumuman, pendaftaran, evaluasi, hingga penetapan pemenang.
"
Sistem informasi berbasis komputer diterapkan dalam prosedur pembuatan e-KTP untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya. Namun demikian masih terdapat kendala seperti jarak yang jauh dan jaringan yang tidak stabil. Perlu dicari solusi seperti meningkatkan infrastruktur teknologi informasi.
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Makassar 3 Agustus 2017direktoratkaminfo
Peraturan ini mengatur sistem manajemen pengamanan informasi pada sistem elektronik dengan mempertimbangkan 10 aspek, yaitu nilai investasi, biaya operasional, kepatuhan terhadap peraturan, keamanan data, jumlah pengguna, data pribadi, klasifikasi data, kritikalitas proses, ketersediaan sistem, dan dampak kegagalan keamanan sistem. Semakin tinggi skor yang diperoleh pada kesepuluh aspek, maka tingkat pengaman
Materi III Sosialisasi Permen SMPI Batam 6 Juli 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas sistem manajemen pengamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah dengan mempertimbangkan 10 aspek, yaitu nilai investasi, biaya operasional, kepatuhan terhadap peraturan, algoritma keamanan data, jumlah pengguna, data pribadi yang dikelola, klasifikasi data, kritikalitas proses, ketersediaan sistem, dan dampak potensial kegagalan keamanan sistem. Aspek-aspek tersebut dievalu
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. UU ITE dirancang pada 2003 oleh Kementerian Kominfo dan disahkan pada 2005, untuk mengatur penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum atas transaksi dan informasi elektronik. Contoh pasal UU ITE membahas larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, dan ancaman. Walaupun UU
e-Court adalah sistem peradilan elektronik Mahkamah Agung RI yang menyediakan layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pemanggilan secara online guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.
Kelompok 3 membahas konsep penerapan sistem e-voting berbasis web untuk memilih ketua BEM di Politeknik Sekayu. E-voting diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan, melakukan perhitungan suara cepat, dan menghemat biaya dibanding sistem konvensional.
Kelompok 3 membahas konsep implementasi sistem e-voting berbasis web untuk memilih ketua BEM di Politeknik Sekayu. E-voting diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan, melakukan perhitungan suara lebih cepat, serta menghemat biaya dan penggunaan kertas dibanding sistem konvensional.
Kelompok 3 membahas konsep implementasi sistem e-voting berbasis web untuk memilih ketua BEM di Politeknik Sekayu. E-voting diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan, melakukan perhitungan suara cepat, serta menghemat biaya dan kertas dibanding pemilihan secara konvensional.
Kelompok 5 manajemen kontruksi (e-Procurement)AlifianWisnu
Dokumen tersebut membahas tentang e-procurement yang merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dibahas pula perbedaan antara pengadaan konvensional dan e-procurement serta tahapan utama e-procurement mulai dari persiapan, pengumuman, pendaftaran, evaluasi, hingga penetapan pemenang.
"
Sistem informasi berbasis komputer diterapkan dalam prosedur pembuatan e-KTP untuk mempermudah dan mempercepat prosesnya. Namun demikian masih terdapat kendala seperti jarak yang jauh dan jaringan yang tidak stabil. Perlu dicari solusi seperti meningkatkan infrastruktur teknologi informasi.
1. Ok/eko utk kasuistika
Bulan Depan Terapkan Sidang Online
* Persiapan PN Surabaya Sudah 80 %
SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berencana menerapkan sistem e-court
atau peradilan daring (elektronik) pada Juli nanti. Nantinya, ada tahapan sidang yang
bisa dilakukan tanpa harus datang ke pengadilan.
Penerapan sistem ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3
tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang terbit
Maret lalu.
Humas PN Surabaya Sigit Sutriono mengatakan, sistem ini akan diberlakukan
untuk perkara perdata. Para pihak bisa mendaftarkan administrasi secara online. Dalam
Pasal 1 poin 2 Perma, e-court merupakan sistem yang disediakan bagi para pencari
keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara.
"Peradilan yang dilaksanakan adminsitrasi yang online. Jadi seperti gugatan,
pembayaran, jawab menjawab semua online," kata Sigit.
Begitu pula untuk replik, duplik, dan kesimpulan bisa melalui e-court tanpa
persidangan di pengadilan. Sementara itu, untuk pembuktian dan putusan tetap melalui
persidangan di pengadilan. Menurut dia, pembuktian secara langsung tetap dilakukan
untuk menghindari pemalsuan dokumen. "Untuk pembuktian harus dilihat bukti-
buktinya dicocokkan dengan aslinya," ucapnya.
Sigit menambahkan, tahapan e-court dimulai dari e-filing atau pendaftaran
perkara secara online di pengadilan. Para advokat atau pihak yang akan berperkara,
membuat akun secara online. Mereka kemudian mendapatkan nomor pendaftaran
online. Kemudian, mereka bisa melengkapi data pihak yang berperkara dan
mengunggah berkas gugatan.
Setelah mendaftarkan perkara secara online, pendaftar akan mendapatkan
taksiran panjar biaya dan nomor pembayaran yang dapat dibayarkan secara online ke
rekening bank yang terdaftar. Pendaftaran lalu diverikasi dan akan mendapatkan
nomor perkara dari PN.
"Pendaftaran perkara secara elektronik ini juga akan terintegrasi dengan sistem
informasi penelusuran perkara (SIPP). Jadi, perkara yang sudah terdaftar bisa langsung
dilihat di situ," ujarnya.
Setelah proses pendaftaran online dilakukan, para pihak akan mendapatkan
panggilan untuk bersidang secara elektronik. Menurut dia, para pihak akan tetap
bersidang di pengadilan. Sementara untuk tahap jawaban, replik, duplik dan
kesimpulan datanya akan diinput secara elektronik.
"Kami akan panggil para pihak melalui email. Sidang pertama tetap di
pengadilan," ucapnya. Setelah ada putusan dari pengadilan, salinan putusan akan
diberitahukan secara online maksimal dua pekan. "Para pihak akan dapat langsung
mendownload. Kalau biasanya bisa lebih dari dua minggu, kami harapkan dengan e-court
bisa lebih cepat," katanya.
Dalam perkara perdata, e-court akan menjadi alternatif, bukan pengganti sistem
peradilan manual. Sistem ini bisa dilaksanakan apabila kedua pihak sepakat untuk
menggunakannya. "Pemanggilan nanti lewat email, dengan catatan keduanya setuju
pakai e-court. Kalau satu tidak setuju maka tidak bisa jalan," ucapnya.
Sistem ini juga diharapkan dapat mempercepat diterimanya salinan putusan
oleh para pihak. Selama ini dengan sistem peradilan konvensional, para pihak seringkali
2. mengeluh dengan lamanya salinan putusan yang bisa sampai berbulan-bulan baru
mereka terima.
Sigit mengklaim, kini kesiapan untuk melaksanakan sistem ini telah sampai 80
persen. Semua piranti seperti perangkat komputer, tabel data dan alat register online
telah disiapkan. Termasuk satu ruangan dan petugas yang akan mengoperasikannya.
Kini pihak PN tinggal menunggu kesiapan dari pihak bank. Sebab, dalam sistem ini
seluruh pembayaran biaya perkara harus melalui bank.
"Pihak bank belum siap, kalau kami sudah siap. Kalau pembayaran belum siap
kan tidak bisa. Semua kan harus terintegrasi, sistematis. Nanti habis Lebaran sudah
launching," ujarnya.
Namun, dia masih memikirkan sistem antisipasi apabila jaringan internet
bermasalah. Meski demikian, dia yakin sistem ini dapat berjalan lancar karena sudah
dipersiapkan matang. "Semoga tidak ada gangguan, karena perbankan selama ini kan
tidak ada masalah, masak kami bermasalah," tuturnya. (gas/eko)