KKM Optimal

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. Latar Belakang
Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan telah bergulir dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan.
Tindak lanjut dari SNP adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional (Permendiknas) :
· No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI);
· No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
· No. 24 tahun 2006 dan No. 6 tahun 2007 tentang Pelaksanaan SI dan SKL;
· No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
· No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
· No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru;
· No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
· No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
· No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
· No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana; dan
· No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa kurikulum
pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh setiap satuan
pendidikan. Pemerintah tidak lagi menetapkan kurikulum secara nasional
seperti pada periode sebelumnya. Satuan pendidikan harus mengembangkan
sendiri kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan serta potensi
peserta didik, masyarakat, dan lingkungannya.
Berbagai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan Standar
Nasional Pendidikan merupakan acuan dan pedoman dalam mengembangkan,
melaksanakan, mengevaluasi keterlaksanaannya, dan menindaklanjuti hasil
evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 14 tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa
salah satu tugas Subdirektorat Pembelajaran – Direktorat Pembinaan SMA
adalah melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman
serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum.
Selanjutnya, dalam Permendiknas Nomor 25 tahun 2006 tentang Rincian Tugas
Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
1

Menengah dijelaskan bahwa rincian tugas Subdirektorat Pembelajaran –
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas antara lain melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan pedoman dan prosedur pelaksanaan
pembelajaran, termasuk penyusunan pedoman pelaksanaan kurikulum.
Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar
nasional memerlukan langkah dan strategi yang harus dikaji berdasarkan
analisis yang cermat dan teliti. Analisis dilakukan terhadap tuntutan
kompetensi yang tertuang dalam rumusan standar kompetensi dan kompetensi
dasar; Analisis mengenai kebutuhan dan potensi peserta didik, masyarakat, dan
lingkungan; Analisis peluang dan tantangan dalam memajukan pendidikan pada
masa yang akan datang dengan dinamika dan kompleksitas yang semakin tinggi.
Penjabaran Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai bagian
dari pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan melalui
pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus
merupakan penjabaran umum dengan mengembangkan SK-KD menjadi
indikator, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian.
Penjabaran lebih lanjut dari silabus dalam bentuk rencana pelaksanaan
pembelajaran.
Penetapan kriteria minimal ketuntasan belajar merupakan tahapan awal
pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi yang
menggunakan acuan kriteria dalam penilaian, mengharuskan pendidik dan
satuan pendidikan menetapkan kriteria minimal yang menjadi tolok ukur
pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang dapat
memberikan informasi tentang penetapan kriteria ketuntasan minimal yang
dilakukan di satuan pendidikan.
B. Tujuan
Penyusunan panduan ini bertujuan untuk:
1. Memberikan pemahaman lebih luas cara menetapkan Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) mata pelajaran di satuan pendidikan, serta melakukan
analisis terhadap hasil belajar yang dicapai;
2. Mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui penetapan KKM yang
optimal sehingga meningkat secara bertahap;
3. Mendorong pendidik dan satuan pendidikan melakukan analisis secara teliti
dan cermat dalam menetapkan KKM serta menindaklanjutinya.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mencakup
pengertian dan fungsi KKM, mekanisme penetapan KKM, dan analisis KKM.
2

BBAABB IIII
PPEENNGGEERRTTIIAANN DDAANN FFUUNNGGSSII
KKRRIITTEERRIIAA KKEETTUUNNTTAASSAANN MMIINNIIMMAALL ((KKKKMM))
A. Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal
Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah
menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam
menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan
peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM).
KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun
besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak
mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus
pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil
empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk
menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata
kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk
mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi
kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang
tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang
belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria
ketuntasan minimal.
Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan
hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa
satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan
pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama
penetapan KKM.
Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi
sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100
merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional
diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari
kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan
secara bertahap.
Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik,
dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan
terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan
perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh
peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus
dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi
hasil belajar peserta didik.
B. Fungsi Kriteria Ketuntasan Minimal
Fungsi kriteria ketuntasan minimal:
3

1. sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai
kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar
dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan.
Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian
kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan
pengayaan;
2. sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian
mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator ditetapkan KKM
yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan
dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai
melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus
mengetahui KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan;
3. dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi
program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi
keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan
pencapaian KKM sebagai tolok ukur. Oleh karena itu hasil pencapaian KD
berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan
informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah atau sulit,
dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana-prasarana
belajar di sekolah;
4. merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan
antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM
merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta
didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik melakukan
upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan
penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif
mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah
didesain pendidik. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi
dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran.
Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan
pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses
pembelajaran dan penilaian di sekolah;
5. merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap
mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin
untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM
merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam
menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM
yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok
ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.
4

BAB III
MEKANISME PENETAPAN KKM
A. Prinsip Penetapan KKM
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal perlu mempertimbangkan beberapa
ketentuan sebagai berikut:
1. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat
dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif
dapat dilakukan melalui professional judgement oleh pendidik dengan
mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik
mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif
dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan
kriteria yang ditentukan;
2. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis
ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan
kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai
ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi
3. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rata-rata
dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut. Peserta
didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu
apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang
telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut;
4. Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan
rata-rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut;
5. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari
semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun
pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor)
peserta didik;
6. Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal
ulangan, baik Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS)
maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas
harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang
diujikan. Dengan demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan
seluruh hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara;
7. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya
perbedaan nilai ketuntasan minimal.
B. Langkah-Langkah Penetapan KKM
Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran.
Langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut:
1. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan
mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung,
dan intake peserta didik dengan skema sebagai berikut:
5

KKM
Indikator
KKM
KD
KKM
SK
KKM
MP
Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK hingga KKM mata
pelajaran;
2. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan
oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan
penilaian;
3. KKM yang ditetapkan disosialisaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan;
4. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada
orang tua/wali peserta didik.
C. Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal
adalah:
1. Tingkat kompleksitas, kesulitan/kerumitan setiap indikator, kompetensi
dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.
Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, apabila
dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah
kondisi sebagai berikut:
a. guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan
pada peserta didik;
b. guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang
bervariasi;
c. guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang
diajarkan;
d. peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi;
e. peserta didik yang cakap/terampil menerapkan konsep;
f. peserta didik yang cermat, kreatif dan inovatif dalam penyelesaian
tugas/pekerjaan;
g. waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena
memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam
proses pembelajarannya memerlukan pengulangan/latihan;
h. tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta
didik dapat mencapai ketuntasan belajar.
Contoh 1.
SK 2. : Memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam
perhitungan kimia (stoikiometri)
KD 2.2 : Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum
dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep
mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia
Indikator : Menentukan pereaksi pembatas dalam suatu reaksi
6
KKM
Indikator
KKM
KD
KKM
SK
KKM
MP

Indikator ini memiliki kompleksitas yang tinggi, karena untuk menentukan
pereaksi pembatas diperlukan beberapa tahap pemahaman/penalaran
peserta didik dalam perhitungan kimia.
Contoh 2.
SK 1. : Memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan
kimia
KD 1.1. : Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat
unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur
dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui
pemahaman konfigurasi elektron
Indikator : Menentukan konfigurasi elektron berdasarkan tabel periodik atau
nomor atom unsur.
Indikator ini memiliki kompleksitas yang rendah karena tidak memerlukan
tahapan berpikir/penalaran yang tinggi.
2. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan
pembelajaran pada masing-masing sekolah.
a. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan
kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan,
laboratorium, dan alat/bahan untuk proses pembelajaran;
b. Ketersediaan tenaga, manajemen sekolah, dan kepedulian stakeholders
sekolah.
Contoh:
SK 3. : Memahami kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya, serta penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari dan industri
KD 3.3 : Menjelaskan keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pergeseran arah keseimbangan dengan melakukan percobaan
Indikator : Menyimpulkan pengaruh perubahan suhu, konsentrasi, tekanan,
dan volume pada pergeseran keseimbangan melalui percobaan.
Daya dukung untuk Indikator ini tinggi apabila sekolah mempunyai sarana
prasarana yang cukup untuk melakukan percobaan, dan guru mampu
menyajikan pembelajaran dengan baik. Tetapi daya dukungnya rendah
apabila sekolah tidak mempunyai sarana untuk melakukan percobaan atau
guru tidak mampu menyajikan pembelajaran dengan baik.
3. Tingkat kemampuan (intake) rata-rata peserta didik di sekolah yang
bersangkutan
Penetapan intake di kelas X dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat
penerimaan peserta didik baru, Nilai Ujian Nasional/Sekolah, rapor SMP,
tes seleksi masuk atau psikotes; sedangkan penetapan intake di kelas XI dan
XII berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya.
Contoh penetapan KKM
Untuk memudahkan analisis setiap indikator, perlu dibuat skala penilaian
yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Contoh:
Aspek yang dianalisis Kriteria dan Skala Penilaian
Kompleksitas Tinggi
< 65
Sedang
65-79
Rendah
80-100
Daya Dukung Tinggi
80-100
Sedang
65-79
Rendah
<65
Intake siswa Tinggi
80-100
Sedang
65-79
Rendah
<65
7

Atau dengan menggunakan poin/skor pada setiap kriteria yang ditetapkan.
Aspek yang dianalisis Kriteria penskoran
Kompleksitas Tinggi
1
Sedang
2
Rendah
3
Daya Dukung Tinggi
3
Sedang
2
Rendah
1
Intake siswa Tinggi
3
Sedang
2
Rendah
1
Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi dan
intake peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah:
1 + 3 + 2
¾¾¾¾¾¾ x 100 = 66,7
9
Nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM-nya adalah 67.
Contoh:
PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL PER KD DAN INDIKATOR
Mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/semester : X/2
Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit,
serta reaksi oksidasi-reduksi
Kompetensi Dasar/Indikator
Kriteria Pencapaian
Ketuntasan Belajar Siswa
(KD/Indikator)
Kriteria
Ketuntasan
Minimal
Komplek
Sitas
Daya
dukung Intake Penget Praktik
3.1. Mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit
dan elektrolit berdasarkan
data hasil percobaan
a. Menyimpulkan gejala-gejala
hantaran arus listrik dalam
berbagai larutan berdasarkan
hasil pengamatan.
b. Mengelompokkan larutan
kedalam larutan elektrolit dan
non elektrolit berdasarkan sifat
hantaran listriknya.
c. Menjelaskan penyebab
kemampuan larutan elektrolit
menghantarkan arus listrik.
d. Menjelaskan bahwa larutan
elektrolit dapat berupa senyawa
ion dan senyawa kovalen polar
Rendah
(80)
Sedang
(70)
Tinggi
(65)
Tinggi
(65)
Tinggi
(80)
Tinggi
(80)
Tinggi
(80)
Tinggi
(80)
Sedang
(70)
Sedang
(70)
Rendah
(65)
Rendah
(65)
72
76,6
73,3
70
70
72
Nilai KKM KD merupakan angka bulat, maka nilai KKM 72,47 dibulatkan
menjadi 72.
8

Mata Pelajaran : KIMIA
Kelas/semester : X/2
Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit,
serta reaksi oksidasi-reduksi
Kompetensi Dasar/Indikator
Kriteria Pencapaian
Ketuntasan Belajar Siswa
(KD/Indikator)
Kriteria
Ketuntasan
Minimal
Komplek
sitas
Daya
dukung Intake PPK Praktik
3.1. Mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit
dan elektrolit berdasarkan
data hasil percobaan
a. Menyimpulkan gejala-gejala
hantaran arus listrik dalam
berbagai larutan berdasarkan
hasil pengamatan.
b. Mengelompokkan larutan
kedalam larutan elektrolit dan
non elektrolit berdasarkan sifat
hantaran listriknya.
c. Menjelaskan penyebab
kemampuan larutan elektrolit
menghantarkan arus listrik.
d. Menjelaskan bahwa larutan
elektrolit dapat berupa senyawa
ion dan senyawa kovalen polar
Rendah
(3)
Sedang
(2)
Tinggi
(1)
Tinggi
(1)
Tinggi
(3)
Tinggi
(3)
Tinggi
(3)
Tinggi
(3)
Sedang
(2)
Sedang
(2)
Rendah
(2)
Rendah
(2)
75
88,9
77,8
66,7
66,7
75
Catatan: hasil rata-rata dari indikator merupakan nilai KKM untuk KD
9

BAB IV
ANALISIS KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
sesuai dengan hasil yang diperoleh. Tindak lanjut diperlukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pembelajaran maupun
penilaian. Hasil analisis juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan penetapan KKM
pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya.
Analisis pencapaian kriteria ketuntasan minimal bertujuan untuk mengetahui
tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan. Setelah selesai melaksanakan
penilaian setiap KD harus dilakukan analisis pencapaian KKM. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk melakukan analisis rata-rata hasil pencapaian peserta didik
kelas X, XI, atau XII terhadap KKM yang telah ditetapkan pada setiap mata
pelajaran. Melalui analisis ini akan diperoleh data antara lain:
1. KD yang dapat dicapai oleh 75% - 100% dari jumlah peserta didik pada kelas X,
XI, atau XII;
2. KD yang dapat dicapai oleh 50% - 74% dari jumlah peserta didik pada kelas X,
XI, atau XII;
3. KD yang dapat dicapai oleh ≤ 49% dari jumlah siswa peserta didik kelas X, XI,
atau XII.
Manfaat hasil analisis adalah sebagai dasar untuk meningkatkan kriteria ketuntasan
minimal pada semester atau tahun pembelajaran berikutnya. Analisis pencapaian
kriteria ketuntasan minimal dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data perolehan
nilai setiap peserta didik per mata pelajaran.
Contoh
FORMAT
ANALISIS PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR PESERTA DIDIK PER KD
Nama Sekolah :
Mata pelajaran :
Kelas/semester :
No
Nama Siswa
KKM
Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KD
SK 1 SK 2 SK 3
KD KD KD
1.1 1.2 dst 2.1 2.2 dst 3.1 3.2 dst
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
1
2
3
4
5
dst
Rata-rata
Ketuntasan belajar (dalam %)
≤ 49
10

jml siswa Frekwensi
50-74
75-100
≥ KKM sekolah
REKAPITULASI PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL SEKOLAH
Nama sekolah :
Mata pelajaran :
Kelas :
Kondisi bulan :
No SK No KD
KKM Tingkat KKM sekolah Tingkat KKM pencapaian
Sekolah pencapaian maks rerata min maks rerata Min
SK1
KD.1.1 70.00 75.00
75 72,5 70 80 77,5 75
KD 1.2 75.00 80.00
SK 2
KD 2.1 75.00 70.00
KD 2.2 70.00 70.00 75 70 65 70 69 67
KD 2.3 65.00 67.00
dst
11

DAFTAR PUSTAKA
Harrow, A. J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guided for
developing behavioral objective. New York: David Mc Key Company.
Mardapi, Dj. dan Ghofur, A, (2004). Pedoman Umum Pengembangan Penilaian;
Kurikulum Berbasis Kompetensi SMA. Jakarta: Direktorat Pendidikan
Menengah Umum.
Mehrens, W.A, and Lehmann, I.J, (1991). Measurement and Evaluation in
Education and Psychology. Fort Woth: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, Jakarta: Fokus Media.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi, Jakarta, 2006.
tentang Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta, 2006.
tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2006 tentang Rincian
Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah.
tentang Standar Penilaian Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal
Popham,W.J., (1999). Classroon Asessment: What teachers need to know. Mass:
Allyn-Bacon.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Jakarta: Fokus Media.
12

CHAPTER I
INTRODUCTION
A. Background
Government policies in education has rolled to the enactment of Government Regulation
Number 19 Year 2005 on National Education Standards (SNP) covering the content
standards, process standards, competency standards, standards of educators and education
personnel, infrastructure standards, standards of management, finance standards , and
standard of educational assessment.
Follow-up of the SNP is the enactment of the Minister of National Education (the game):
• No. 22 year 2006 about Content Standards (SI);
• No. 23 of 2006 on Graduate Competency Standards (SKL);
• No. 24 years of 2006 and No. 6 of 2007 on the Implementation of SI and SKL;
• No. 12 year 2007 on the Supervision of Standards of School / Madrasah;
• No. 13 of 2007 on the Standard Principal / Madrasah;
• No. 16 year 2007 on the Standards of Academic Qualifications and Competencies Teachers;
• No. 18 year 2007 regarding the Certification of Teachers;
• No. 19 year 2007 about the Management Standards;
• No. 20 year 2007 on the Standard Assessment;
• No. 24 year 2007 on the Standard Equipment; and
• No. 41 of 2007 on the Standard Process.
Law no. 20 of 2003 on National Education System and PP. 19 year 2005 on National
Education Standards mandate that the curriculum at the level of Elementary and Secondary
Education developed by each educational unit. The government no longer set a national
curriculum as in the previous period. Education unit must develop its own curriculum in
accordance with the characteristics and needs and potential learners, society and environment.
Different Regulation of the Minister of Education relating to the National Education
Standards is a reference and guidance in developing, implementing, evaluating its
appropriateness, and follow up results of the evaluation Education Unit Level Curriculum
(SBC).
Regulation of the Minister of National Education (the game), No. 14 of 2005 on the
Organization and Administration of the Directorate General of Primary and Secondary
Education Department said that one task of the Sub-Directorate of Learning - Directorate of
high school is to prepare the materials for policy, standards, criteria, and guidelines and
providing technical guidance, supervision, and evaluation of curriculum.
Furthermore, in Permendiknas No. 25 of 2006 regarding details of Task Unit in the
Environment Directorate-General of Primary and Secondary Education explained that the
details of the task Sub-Learning - the Directorate of Development High School, among others,
carrying out preparation of materials for preparing guidelines and procedures for
13

implementation of learning, including the preparation of guidelines for implementation
curriculum.
Curriculum development unit level education based on national standards require measures
and strategies that should be assessed on the basis of a careful and thorough analysis. The
analysis was done to the demands contained in the formulation of competency standards of
competence and basic competencies; analysis of needs and potential learners, society and
environment; Analysis of opportunities and challenges in advancing education in the future
with the dynamics and complexity of the higher.
Translation of Competency Standards (SK) and Basic Competency (KD) as part of the
Education Unit Level Curriculum development is done through the development of syllabus
and learning implementation plan. Syllabus is a general description with SK-KD develop an
indicator, learning activities, learning materials, and assessment. Further elaboration of the
syllabus in the form of learning implementation plan.
Determination of minimum criteria for mastery learning is the early stages of learning
outcomes assessment as part of step Education Unit Level Curriculum development.
Competency-based curriculum that uses a reference in the assessment criteria, requires that
educators and education units establish minimum criteria that a benchmark achievement of
competence. Therefore, guidance is needed to provide information about the establishment of
minimum criteria for completeness is done in the educational unit.
B. Goal
The preparation of this guide aims to:
1. Providing a broader understanding of how to define criteria for completeness Minimal
(KKM) subjects in the educational unit, as well as an analysis of learning outcomes achieved;
2. Encourage increased quality of education through the establishment of optimal KKM thus
increased gradually;
3. Encourage educators and education units conduct a thorough and careful analysis in the
KKM establish and follow up.
C. Scope
The scope of the determination of completeness Minimum Criteria (KKM) includes
understanding and function of KKM, KKM setting mechanisms, and analysis of KKM.
CHAPTER II
UNDERSTANDING AND FUNCTION
MINIMAL CRITERIA exhaustiveness (KKM)
A. Understanding criteria Minimum exhaustiveness
One of the principles of assessment in competency-based curriculum is to use the reference
criteria, namely use certain criteria in determining the graduation of students. Lowest criteria
to declare learners achieve exhaustiveness exhaustiveness criterion called Minimal (KKM).
14

KKM shall be established before the beginning of the school year begins. No matter how big
the number of students who exceed the limit of completeness at least, does not change the
decisions of educators in the state graduating and not graduating learning. The reference
criteria are not necessarily altered by the results of empirical assessment. In the reference
norm, the normal curve is often used to determine completeness learners' learning if the
average result is less satisfactory. The final value is often converted from the normal curve to
get a large number of learners who exceed the value of 6.0 according to the proportion of the
curve. Reference criteria requires educators to take action appropriate to the results of the
assessment, which provides remedial services for the unfinished and / or enrichment services
for those who already exceed the minimum criteria for completeness.
Minimum completeness criteria set by the educational unit based on the consensus reached
subject teachers in the education unit or multiple units of education that have similar
characteristics. Consideration MGMP educator or an academic forum to be the main
consideration determining KKM.
Exhaustiveness criterion shows the percentage level of achievement of competencies that are
stated with the maximum number 100 (one hundred). Maximum number 100 is the ideal
completeness criteria. Exhaustiveness of national targets is expected to reach at least 75.
Education units can start from a minimum completeness criteria under the national target and
then increased gradually.
Criteria for completeness of at least a reference together with educators, learners, parents and
learners. Therefore, the parties having interests in the assessment at the school are entitled to
know. Education units necessary to disseminate that information can be accessed easily by
students and or parents. Minimum completeness criteria should be included in the Learning
Outcomes Report (LHB) as a reference in addressing the learning outcomes of students.
B. Minimum Criteria Function exhaustiveness
The function of minimum completeness criteria:
1. as a reference for educators in assessing the competence of learners according to the basic
competencies of subjects that followed. Each basic competence can be identified based on the
KKM ketercapaiannya specified. Educators must provide the appropriate response to the
attainment of basic competencies in the form of service delivery remedial or enrichment
services;
2. as a reference for students in preparing themselves to follow the assessment of subjects.
Each competency base (KD) and set KKM indicators to be achieved and mastered by learners.
Learners are expected to prepare themselves in following the assessment in order to achieve
the value exceeds the KKM. If it can not be achieved, learners must know the KD-KD
unresolved and need repair;
3. can be used as part of a component in evaluating learning programs in the school.
Keterlaksanaan evaluation and curriculum program results can be seen from the successful
achievement of KKM as benchmarks. Therefore, the achievement of KD based on the KKM
set needs to be analyzed to obtain information about the map KD-KD each subject that is easy
15

or difficult, and how improvements in the learning process and compliance infrastructure in
schools;
4. is a pedagogic contract between learners and educators with the education unit with the
community. The successful achievement of KKM is an effort that must be conducted jointly
between the educator, learner, leader of the education unit, and the elderly. Educators make
efforts to achieve the KKM by maximizing the learning process and rating. Learners make
efforts to achieve the KKM with proactive follow the learning activities and tasks that have
been designed educators. Parents can help by providing motivation and support for their
children in learning to follow. While head of education unit seeks to maximize the fulfillment
of the need to support the implementation process of learning and assessment in schools;
5. is a target of achieving education units in each subject competency. Education units must
do all it can to exceed the specified KKM. The successful achievement of KKM is one of the
educational unit of performance benchmarks in education programs. Educational unit with a
KKM high and conducted in a responsible manner can be the benchmark of quality of
education for the community.
CHAPTER III
DETERMINATION MECHANISMS KKM
A. Determination of KKM principle
Determination of Minimum Criteria exhaustiveness need to consider some of the following
provisions:
1. Determination of KKM is the decision-making activities that can be done through
qualitative and or quantitative methods. Qualitative methods can be done through professional
judgment by educators to consider the capabilities and experience of educators to teach
academic subjects at school. While quantitative methods performed with a range of rates
agreed in accordance with the determination of the prescribed criteria;
2. Determination of the minimum criteria for completeness is done through a minimal
learning completeness analysis on each indicator with respect to complexity, carrying
capacity, and the intake of learners to achieve basic competency mastery and competency
standards
3. Criteria for completeness of at least every Basic Competency (KD) is the average of the
indicators contained in the Basic Competence. Learners otherwise have achieved a certain
mastery learning to KD if such person has reached the minimum mastery learning has been
established for all indicators in these KD;
4. Criteria for completeness of at least every Competency Standards (SK) is the average KKM
Basic Competency (KD) contained in the decree;
5. Criteria for minimum mastery of subjects is the average of all the KKM-SK contained in
one semester or one year of learning, and included in the Learning Outcomes Report (LHB /
Report Card) learners;
6. Indicators is a reference / reference for educators to create test questions, both
Deuteronomy Daily (UH), Middle Deuteronomy Semester (UTS) and Deuteronomy End
16

Semester (UAS). Test questions or tasks should be able to reflect / show the achievement of
the indicators tested. Thus educators need not do weighting the overall results of tests,
because they all have equal results;
7. On every indicator or possible existence of differences in basic competence exhaustiveness
value is minimal.
B. Determination Steps KKM
KKM determination made by the teacher or group of subject teachers. KKM determination
step is as follows:
1. Teachers or group of teachers set KKM subjects by considering three aspects of the criteria,
namely complexity, carrying capacity, and the intake of learners with the following scheme:
The result of the determination KKM indicators continued on the KD, SK until KKM
subjects;
2. KKM determination result by the teacher or group of subject teachers certified by the
principal to be standard in teacher assessment;
3. KKM disosialisaikan assigned to the parties concerned, namely students, parents, and
education services;
4. KKM included in the LHB at the time of the assessment results reported to parents /
guardians of students.
C. Determination of completeness Minimum Criteria
Things that should be considered in determining the minimum completeness criteria are:
1. The level of complexity, difficulty / complexity of each indicator, basic competencies, and
competency standards to be achieved by learners.
An indicator is said to have a high level of complexity, if the achievements are supported by
at least one of a number of conditions as follows:
a. teachers who understand correctly competency to be dibelajarkan on learners;
b. teachers who are creative and innovative learning methods are varied;
c. teachers who master the knowledge and ability to fit the field being taught;
d. students with high reasoning ability;
e. learners are proficient / skilled to apply the concept;
f. learners thorough, creative and innovative in solving the task / job;
g. long enough to understand the material because it has a level of difficulty and complexity is
17

high, so that in the learning process requires repetition / training;
h. level of reasoning ability and high precision so that learners can achieve mastery learning.
Example 1.
SK 2. : Understanding the basic laws of chemistry and its application in chemical calculations
(stoichiometry)
KD 2.2: Proving and communicating the enactment of basic laws of chemistry through
experiments and apply the concept of complete mole in chemical calculations
Indicator: Determine the limiting reagent in a reaction
This indicator has a high complexity, because in order to determine the limiting reagent
required several stages of understanding / reasoning of students in chemistry calculations.
Example 2.
SK 1. : Understanding the atomic structure, periodic properties of elements and chemical
bonds
KD 1.1. : Understanding the atomic structure by Bohr's atomic theory, properties of elements,
relative atomic mass, and periodic properties of elements in the periodic table and realize their
arrangement, through the understanding of electron configurations
Indicator: Determine the electron configurations based on the periodic table or the atomic
number elements.
This indicator has low complexity because it does not require a stage of thinking / reasoning
that high.
2. Capability of supporting resources in the organization of learning at each school.
a. Educational facilities in accordance with the demands of competency to be achieved
learners such as libraries, laboratories, and equipment / materials for the learning process;
b. Availability of personnel, school management, and awareness of school stakeholders.
Example:
SK 3. : Understanding the reaction kinetics, chemical equilibrium, and the factors that
influence it, and its application in everyday life and industry
KD 3.3: Explaining the balance and the factors that influence a shift toward balance by
experimenting
Indicators: Summing up the effects of changes in temperature, concentration, pressure, and
volume on the shifting balance through trial.
Carrying capacity for this indicator is high if the school has adequate infrastructure facilities
to conduct experiments, and teachers are able to present the lesson well. But the carrying
capacity is low if the school does not have the means to conduct an experiment or a teacher is
not able to present the lesson well.
3. Ability level (intake) average learners in your school
Determination of the intake in class X can be based on the result of selection at the time of
admission of new learners, the National Examination Score / school, junior high school report
card, enter the selection test or psychological test, while the determination of the intake in
class XI and XII based on the ability of students in previous classes.
18

Example determination KKM
To facilitate analysis of each indicator, need to be made an agreed scale of assessment by
teachers of subjects. Example:
The aspects analyzed Criteria and Assessment Scale
High Complexity
<65 Medium
65-79 Low
80-100
High Support Resources
Medium 80-100
65-79 Low
<65
Intake High students
Medium 80-100
65-79 Low
<65
Or by using the points / score in each criteria set.
Aspects of the scoring criteria were analyzed
High Complexity
1 Medium
2 Low
3
High Support Resources
3 Medium
2 Low
1
Intake High students
3 Medium
2 Low
1
If the indicator has the criteria of high complexity, high bearing capacity and the intake of
students is, the value-KKM is:
1 + 3 + 2
x 100 = 66.7¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
9
KKM is the round number value, then its value is 67-KKM.
Example:
CRITERIA FOR DETERMINING MINIMUM PER exhaustiveness KD AND INDICATORS
Subject: CHEMISTRY
Class / semester: X / 2
Competency Standards: Understand the properties of non-electrolyte solution and the
19

electrolyte, and oxidation-reduction reaction
Basic Competencies / Indicators exhaustiveness Student Achievement Criteria (KD /
Indicators) Minimum Criteria for completeness
Complex
Carrying capacity Intake Penget Sitas Practice
3.1. Identifying the nature of non-electrolyte solution and the electrolyte based on
experimental data
a. Summing up the symptoms of the conducting electrical current in a variety of solutions
based on the observations.
b. Grouping solution into a solution of electrolyte and non electrolyte based on electrical
conductivity properties.
c. Explaining the cause of the ability of an electrolyte solution delivers an electrical current.
d. Explaining that the electrolyte solution to form ionic compounds and polar covalent
compounds
Low
(80)
Medium
(70)
High
(65)
High
(65)
High
(80)
High
(80)
High
(80)
High
(80)
Medium
(70)
20

Medium
(70)
Low
(65)
Low
(65)
72
76,6
73,3
70
70
72
KKM KD values are rounded figures, the value of KKM 72.47 rounded to 72.
Subject: CHEMISTRY
Class / semester: X / 2
Competency Standards: Understand the properties of non-electrolyte solution and the
electrolyte, and oxidation-reduction reaction
Basic Competencies / Indicators exhaustiveness Student Achievement Criteria (KD /
Indicators) Minimum Criteria for completeness
Complex
Carrying capacity Intake sitas PPK Practice
3.1. Identifying the nature of non-electrolyte solution and the electrolyte based on
experimental data
a. Summing up the symptoms of the conducting electrical current in a variety of solutions
based on the observations.
b. Grouping solution into a solution of electrolyte and non electrolyte based on electrical
conductivity properties.
c. Explaining the cause of the ability of an electrolyte solution delivers an electrical current.
d. Explaining that the electrolyte solution to form ionic compounds and polar covalent
compounds
21

Low
(3)
Medium
(2)
High
(1)
High
(1)
High
(3)
High
(3)
High
(3)
High
(3)
Medium
(2)
Medium
(2)
Low
(2)
Low
(2)
75
88,9
22

77,8
66,7
66,7
75
Note: the average of the indicator is a value for KD KKM
CHAPTER IV
MINIMAL CRITERIA ANALYSIS exhaustiveness
Achievement of minimum completeness criteria need to be analyzed to be followed up in
accordance with the results obtained. Follow-up is needed to make repairs and improvements
in the implementation and assessment of learning. Results of analysis is also used as a
material consideration in determining KKM next semester or year of learning.
Analysis of achieving minimum mastery criterion aims to determine the level of achievement
KKM has been determined. Having completed the assessment should be done every KD
KKM attainment analysis. This activity is intended to analyze the average achievement of
students of class X, XI, or XII of the KKM which had been set in each subject. Through this
analysis will be obtained data include:
1. KD can be accomplished by 75% - 100% of the total students in class X, XI, or XII;
2. KD can be accomplished by 50% - 74% of the total students in class X, XI, or XII;
3. KD can be accomplished by ≤ 49% of the total number of students of students of class X,
XI, or XII.
Benefit analysis is the basis for a minimal increase completeness criteria in the next semester
or year of learning. Analysis of the achievement of minimum completeness criteria is based
on the data processing acquisition value of each student per subject.
Examples
FORMAT
ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS learning completeness DIDIK PARTICIPANTS PER
KD
School Name:
Subjects:
23

Class / semester:
No.
Student Name
KKM
Achievement of learning completeness Participants Educate / KD
SK 1 SK 2 SK 3
KD KD KD
1.1 2.1 2.1 2.2 ff ff ff 1.3 2.3
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
1
2
3
4
5
ff
Average
Mastery learning (in%)
Frequency
Qty ≤ 49 students
50-74
75-100
≥ school KKM
RECAPITULATION OF MINIMAL learning completeness SCHOOL ACHIEVEMENT
Name of school:
Subjects:
Class:
Condition months:
No Decree No. Level KD KKM KKM KKM school achievement level
School attainment average max min average max Min
SK1 KD.1.1 70.00 75.00 75 72.5 70 80 77.5 75
KD 02.01 75.00 80.00
SK 2 KD 2.1 75.00 70.00 75 70 65 70 69 67
KD 02.02 70.00 70.00
KD 03.02 65.00 67.00
ff
24

REFERENCES
Harrow, A. J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guided for developing
behavioral objectives. New York: David Mc Key Company.
Mardapi, Dj. and Ghofur, A, (2004). General Guidelines for Developing Assessment;
competency based curriculum in high school. Jakarta: Directorate General of Secondary
Education.
Mehrens, W.A, and Lehmann, I.J, (1991). Measurement and Evaluation in Education and
Psychology. Fort Woth: Holt, Rinehart and Winston, Inc..
Minister of National Education Regulation No. 14 of 2005 on the Organization and
Administration of the Directorate General for Primary and Secondary Education Department
of Education. Jakarta: Directorate General for Primary and Secondary Education.
Government Regulation Number 19 Year 2005 on National Education Standards, London:
Focus Media.
Regulation of the Minister of National Education Republic of Indonesia Number 22 Year
2006 on the Content Standards, Jakarta, 2006.
2006 on Competency Standards Graduates, Jakarta, 2006.
2006 on Implementation of Content Standards and Competency Standards Graduates as
amended by Regulation of the Minister of National Education Republic of Indonesia No. 6 of
2007. Jakarta: Directorate General for Primary and Secondary Education.
Minister of National Education Regulation No. 25 of 2006 regarding details of Task Unit in
the Environment Directorate-General of Primary and Secondary Education. Jakarta:
Directorate General for Primary and Secondary Education.
2007 on the Standard Assessment of Education. Jakarta: Directorate General for Primary and
Secondary Education.
Popham, W.J., (1999). Classroon assessment: What Teachers need to know. Mass: Allyn-
Bacon.
Law Number 20 Year 2003 on National Education Systems, Jakarta: Focus Media.
25

KKM Optimal

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to KKM Optimal

Similar to KKM Optimal (20)

KKM Optimal