Dokumen tersebut membahas latar belakang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dokumen tersebut juga membahas peraturan KPU terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah seperti Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

1. 1
PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi konsensus politik
nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan
pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia.
Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung
sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. tentang
pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi,
Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat terobosan baru yang
bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada
langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat
dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di
tingkat lokal. System ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk
mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi
oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem
demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure
pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Sudah
barang tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih
berorientasi pada warga dibandingkan pada segelitir elite di DPRD.
Akan tetapi Pilkada tidak sepenuhnya berjalan mulus seperti yang
diharapkan. Banyak permasalahan tetapi masalah tersebut tidak
menyebabkan runtuhnya system pemerintahan dan politik lokal. Masalah
tersebut justru diselesaikan melalui jalan hukum yang sah dan sesuai
dengan hakikat demokrasi.

2. 2
Pembahasan pemilihan Kepala yang Demokratis dan Berkualitas,
seharunya dikaitkan tidak dengan pemahaman akan makna demokrasi,
tetapi juga aspek normatif yang mengatur penyelenggaraan Pilkada dan
aspek-aspek etika, sosial serta budaya. Semua pihak-pihak yang ikut andil
dalam pelaksanaan Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh
peraturan perundangan yang berlaku secar konsisten. Pada dasarnya
Pilkada langsung adalah memilih Kepala Daerah yang profesional,
legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi
daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selayaknya harapan masyarakat Pilkada di Kota Bekasi dilaksanakan
dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum.
Oleh karena itu, kami Panwascam Bekasi Barat mencoba untuk sebagai
Pelaporan Akhir Pelaksanaan Tahapan Pemilukada di Kota Bekasi ini,
berdasarkan perspektif Fungsi dan Tugas Wewenang Pengawasan
Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kota Bekasi 2012-2013..
Dengan demikian dapat diharapkan menjadi masukan proses
demokratisasi local Khususnya Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, melalui
Pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi 2012-2013.
B. Peraturan KPU Tentang Pemilukada
• Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan
Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.
• Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih,
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.