Kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik menuju good governance
•Download as PPT, PDF•
1 like•1,922 views
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya manajemen pelayanan publik yang baik untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Manajemen pelayanan publik mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik. Dokumen ini juga menjelaskan peranan DPRD dalam mendukung proses manajemen pelayanan publik.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (16)
Similar to Kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik menuju good governance
Similar to Kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik menuju good governance (20)
Kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik menuju good governance
- 1. Disiapkan dan Disajikan Oleh Immanuel Yosua ( Komisioner Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur) Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance Materi Pelengkap Disampaikan Dalam Rangka Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD Kota Salatiga - DPRD Kabupaten Bangkalan
- 2. Good Governance dan Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah merupakan salah satu indikator dan pendorong dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 3. Pelayanan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh manajemen (tata kelola) pelayanan publik yang dilaksanakan
- 4. Manajemen Pelayanan Publik dan Kepemimpinan Kualitas manajemen pelayanan publik salah satunya ditentukan oleh faktor kepemimpinan dimana pelayanan publik dilakukan
- 5. Benang Merah Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dibutuhkan adanya kualitas pelayanan publik yang baik pula. Dalam proses tersebut dibutuhkan tata kelola (manajemen) pelayanan publik yang berkualitas, yang hanya dapat terwujud ketika kepemimpinan yang ada merupakan kepemimpinan yang berkualitas
- 6. Benang Merah Dalam Kaitannya dengan Peran DPRD Sebagai salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), DPRD Selaku representasi masyarakat memiliki tanggung jawab untuk “mengawal” proses pelayanan publik yang sedang berlangsung, terutama berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan pelayanan publik.
- 7. Benang Merah Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dibutuhkan adanya kualitas pelayanan publik yang baik pula. Dalam proses tersebut dibutuhkan tata kelola (manajemen) pelayanan publik yang berkualitas, yang hanya dapat terwujud ketika kepemimpinan yang ada merupakan kepemimpinan yang berkualitas
- 9. Perencanaan Dalam Manajemen Pelayanan Publik Perencanaan merupakan salah satu elemen penting dalam proses pelaksanaan pelayanan publik. MENGAPA ??? Didalam perencanaan akan dirumuskan beberapa hal mendasar terkait dengan proses pelaksanaan pelayanan publik sehingga pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan lebih tersistematisir dan antisipatif
- 10. Bentuk – Bentuk Perencanaan • Aturan dan tata laksana yang digunakan dalam proses pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan (PP, Perbup, Perwali dll) Regulasi • Penyusunan alokasi dan jumlah besaran anggaran yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pelayanan publik (APBN, APBD dll) Penganggaran • Penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penanggung jawab tata kelola bidang-bidang pelayanan publik dan juga mekanisme pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan hubungan kelembagaan Penyusunan Tata Kelola
- 11. Peran DPRD Dalam Perencanaan • Berperan aktif dalam proses penyusunan regulasi yang menjadi domain DPRD dan juga melakukan “pendampingan” terhadap eksekutif dalam proses penyusunan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik Regulasi • Berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran bagi bidang-bidang pelayanan publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini harus dilakukan berdasarkan pemetaan yang benar. Penganggaran • Berperan aktif dalam proses penyusunan tata kelola baik dalam proses pembentukan lembaga dan hubungan kelembagaan serta tata laksana rekrutmen personal yang tepat. Penyusunan Tata Kelola
- 12. Permasalahan Dalam Perencanaan • Kurang optimalnya proses analisis dalam pembuatan regulasi sebagai dasar perencanaan; Kurang dinamisnya regulasi yang dihasilkan ditengah dinamika perubahan di lapangan; Regulasi • Kurangnya proses analisis anggaran yang berbasis kebutuhan pelayanan publik dalam penganggaran yang dilakukan; Kurangnya singkronisasi antara kebijakan anggaran daerah dan pusat Penganggaran • Kurangnya proses analisis yang terintegrasi dalam penyusunan tata kelola; Adanya faktor hambatan politis dan conflict of interest dalam proses penyusunan tata kelola Penyusunan Tata Kelola
- 14. Parameter Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Baik Didasarkan pada regulasi yang ada Sesuai dengan perencanaan yang dilakukan Semua elemen yang terlibat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik Tingginya tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan Profesional dan didasarkan pada asas pelayanan publik yang baik Integratif, sinergis, partisipatif
- 15. Permasalahan Yang Sering Muncul Tidak sesuai dengan regulasi yang ada Tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat Tidak semua elemen dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik Tingkat kepuasan masyarakat secara rata-rata rendah Tidak didasarkan pada profesionalitas dan tidak mengacu pada asas pelayanan publik Tidak terintegrasi, kurang sinergis dan kurang partisipatif
- 16. Peran DPRD Dalam Pelaksanaan Berperan aktif agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik Tetap mengacu pada kepentingan masyarakat dan tidak berusaha mencari kemudahan yang melanggar asas dan tata laksana pelayanan publik Menstimulasi masyarakat agar berperan aktif dan kritis dalam proses pelaksanaan pelayanan publik Mendampingi penyelenggara dalam proses pelayanan yang dilakukan
- 18. • Suatu proses yang dilaksanakan pada saat pelayanan publik sedang dilaksanakan dengan tujuan agar pelayanan publik yang dilaksanan sesuai dengan apa yang diharapkan Pengawasan • Suatu proses yang dilaksanakan setelah proses pelaksanaan pelayanan publik di lakukan dengan suatu tujuan untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan di kemudian hari Evaluasi
- 19. Bentuk – Bentuk Pengawasan • Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal di lingkungan penyelenggara pelayanan publik (Inspektorat, pengawas internal BUMD dll) Pengawasan Internal • Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar dari instansi yang bersangkutan maupun pihak eksekutif (DPRD, ORI, Ombudsman Daerah seperti Komisi Pelayanan Publik jatim, LOD Yogya dll) Pengawasan Eksternal
- 20. Bentuk – Bentuk Evaluasi • Evaluasi yang dilakukan secara internal baik oleh pelaksana, penyelenggara di tingkat SKPD/Badan maupun penyelenggara di tingkat eksekutif (Bentuknya: Penilaian kinerja rutin, kompetisi, dll) Evaluasi Internal • Evaluasi yang dilakukan secara eksternal baik oleh masyarakat, DPRD maupun lembaga independen terhadap penyelenggara pelayanan publik (Bentuknya: Kompetisi, Survey kepuasan masyarakat, dll) Evaluasi Eksternal
- 21. Regulasi Acuan Dalam Konteks Pelayanan Publik UU no.25 / 2009 tentang Pelayanan Publik Perda (Jawa Timur) No. 08/2011 Tentang Pelayanan Publik Perda (Kota Salatiga) No. 5/2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Permen PAN & RB no.35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (revisi Permen PAN no.21/2008) Permen PAN & RB no.36/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan (revisi Permen PAN no.20/2006) Permen PAN & RB no.38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (revisi Permen PAN & RB no.7/2010) Kepmen PAN & RB No. 25 /2004 Tentang Penyusunan Survey IKM oleh Instansi Penyelenggara
- 22. Permasalahan Yang Sering Muncul • Kurang ketatnya proses pengawasan, kekurang pedulian penyelenggara terhadap pengawasan yang dilakukan, conflict of interest, dll Pengawasan • Kekurang seriusan dalam proses evaluasi, paradigma evaluasi yang salah, conflict of interest, dll Evaluasi
- 23. Peran DPRD • Melaksanakan pengawasan di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengacu pada tata laksana pelayanan publik, menggunakan kewenangan sebagai legislatif untuk “mengawal” pelaksanaan pelayanan publik dll. Pengawasan • Menginisiasi pelaksanaan evaluasi yang bersifat independen dan partisipatif; menggunakan berbagai forum yang dimiliki di DPRD sebagai sarana evaluasi; dll Evaluasi
- 25. Prasyarat Dasar Memiliki sikap mental dan karakter yang baik Memiliki integritas Memiliki profesionalitas dan kemampuan manajerial Memiliki independensi
- 26. Pemimpin dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Regulasi* Pembina Penanggung Jawab Penyelenggara Pelaksana * Selengkapnya dapat dibaca di UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Perda (Jatim) No. 08 Tahun 2011 Tentang pelayanan Publik dan Perda (Kota Salatiga) No. 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 27. Permasalahan Dalam Kepemimpinan Manajemen Pelayanan Publik Ketidak sesuaian antara kemampuan/disiplin ilmu dengan lembaga penyelenggara pelayanan publik yang dipimpin. Kurang adanya koordinasi antar penyelenggara pelayanan publik yang ada Conflict of Interest dan kompetisi antar pimpinan di berbagai jenjang yang ada Dll
- 28. Peran DPRD Mengawal proses rekrutmen dan mutasi pemimpin lembaga penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik Melakukan evaluasi kepemimpinan secara berkala dan berbasis pelayanan publik yang ditangani ….. …… …… (Disesuaikan dengan kondisi di Kota Salatiga dan Kabupaten Bangkalan)
- 29. Permasalahan Seputar Pelayanan Publik Desentralisasi VS Resentralisasi Regulasi Pusat VS Implementasi di daerah Profesionalisme VS Conflict of Interest Pelayanan Integratif VS Ego Sectoral Penegakan Regulasi VS Kelaziman di lapangan VS* VS*
- 30. SEKIAN Immanuel Yosua HP. 08123417689 Email. imyosua@gmail.com Komisi Pelayanan Publik Jatim Jl. Ngagel Timur No. 56 Surabaya