1. Surabaya Post 5selasa
12 mei 2015politik
Akibat tidak hadir dalam
fit and proper test
SURABAYA - Ketidakhadiran Tri Rismaharini
sebagai bakal calon wali kota Surabaya da-
lam fit and propert test yang digelar DPD
Provinsi Jawa Timur. Langsung disikapi
DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Seba-
nyak31PACPDIPerjuanganKotaSurabaya
langsungsung mendadak menggelar Rapat
Kerja Cabang (Rakercab) di Gedung Wanita
JalanKalibokor,Minggu(10/5/2015).
Ketua DPC PDIP Surabaya Whisnu Sak-
ti Buana mengatakan, berbeda dengan pen-
jaringan calon kepala daerah-calon wak-
il kepala daerah pada umumnya, Rakercab
PDIP Surabaya kali ini tidak menetapkan
usulannama-namacalonkepaladaerahdan
wakil,tapiuntukmerumuskankeputusan.
Pertama, memberikan mandat kepada
Ketua DPC PDIP Surabaya untuk menga-
jukan calon walikota dan calon wakil wa-
likota kepada DPP PDIP.
Keputusan kedua, dengan mandat yang
diterimanya, selanjutnya Wisnu akan me-
nyerahkan mandat tersebut kepada Ketua
Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Jadi Bu Megalah yang akan mengambil
keputusan terbaik tentang calon wali kota
dan calon wakil wali kota Surabaya yang
akan diusung dalam Pilkada 9 Desember
nanti,” tegas Whisnu.
Digelarnya Rakercab mendadak dilaku-
kan karena mengacu AD/ART, peraturan
yang berlaku di PDI Perjungan, dan ber-
dasar UU 8/2015 tentang Pilkada. Bah-
wa, kewenangan mutlak untuk penetapan
calon kepala daerah-calon wakil kepala
daerah ada di tangan Megawati selaku Ket-
ua Umum Partai.
Ketua PDIP Jatim Kusnadi menambah-
kan, sesuai hasil keputusan Kongres PDIP
IVdiBali,bulanAprillalu,Surabayaditetap-
kansebagaidaerahyangwajibmenang.
“Makanya kepala daerah dan wakil
kepala daerahnya harus kita rebut dengan
jalan konstitusional,” katanya.
Hal terpenting, keputusan Rakercab,
lanjut Kusnadi juga menegaskan bahwa,
PDIP Surabaya tunduk dan patuh kepada
keputusan DPP PDIP. npry
SURABAYA-Kongres IV Partai De­
mokrat (PD) yang digelar hari,
Se­nin (11/5/2015) sampai Rabu
(13/5/2015) di Hotel Shangri-La
Surabaya mulai diwarnai aksi
protes dari kalangan kader sen-
diri. Para kader ini memprotes
ka­rena dipecat tidak sesuai de-
ngan mekanisme partai. Mereka
tiba-tiba langsung diganti oleh
pelaksa tugas (Plt).
Aksi protes yang dilakukan 161
kader ini, menyebut dirinya ter-
gabung dalam Kaukus Penyela-
mat Partai Demokrat (KPPD). Sa­
at akan menggelar temu ka­ngen
dan silaturahmi, pada Ming-
gu (10/5/2015) pukul 19.00 WIB
malam di Hotel Java Paragon, ti-
ba-tiba tempat acaranya sudah di
police-line.
“Pada jam 7 malam ini renca-
nanya acara temu kangen dalam
rangka menyikapi kongres dari
Kaukus. Kami ini cinta Demokrat
dan merupakan kader lama di
Demokrat yang ingin kongres
berjalan lancar seperti keinginan
SBY,” tegas juru bicara KPPD Ba-
suki yang juga Ketua DPC PD Ka-
bupatenNganjukyangdipecatke-
padawartawandiSutosSurabaya,
Minggu (10/5/2015) malam.
Pihaknya mengaku bingung
ketika akan memasuki Hotel Java
Paragon sudah di-police line. “Ini
ada apa? Kami menyesalkan dan
berharapkepadaPresidenJokowi
dan Kapolri mohon diperhatikan
masalah ini, supaya kongres ber-
jalan dengan baik dan tidak ada
diskriminatif,” tukasnya.
Selain itu, KPPD memprotes
kebijakan Ketua Harian PD Syarif
Hasan yang melakukan pemecatan
pengurusDPCmenjelangkongres.
“Kami telah menyampaikan
protes ke DPP, akan tetapi suara
kami tidak didengarkan dan digu-
bris. npry
Risma Dijegal 'Keputusan' Rakercab
Kongres Tandingan di Acara
Partai Demokrat di SurabayaJAKARTA - Pengamat kebijakan pu-
blik, Agus Pambagyo, menyarank-
an sudah saatnya Presiden Joko
Widodo menunjuk juru bicara
kepresidenan. Kata dia, silang
pendapat yang selama berseliwer-
an supaya tidak membingunkan
masyarakat. Menurutnya, lemah-
nya pemerintahan Joko Widodo
antarapresidendanmenteri-men-
terinya menjadi tanda perlunya
dibukakembalikomposisi.
“Jokowiperlubukaposisi(juru
bicara)inilagiuntukmenurunkan
suhu kebingungan publik,” kata
Agus saat diskusi Evaluasi Enam
Bulan Pemerintahan Jokowi-JK
yang digelar Kelompok Diskusi
dan Kajian Opini Publik di Jakar-
ta,Minggu,(10/5/2015).
Agus menilai posisi juru bicara
tak bisa dialihkan sepenuhnya ke
Sekretaris Kabinet dan Menteri
SekretarisNegarasepertiyangter-
jadisaatini.Malahan,menurutdia,
dua pejabat lembaga itu justru ke-
rapmemperkeruhsuasanapolitik.
Sebagaicontoh,kataAgus,kasus
pidato Jokowi tentang Internatio-
nal Monetary Fund saat peringa-
tan60tahunKonferensiAsia-Afri-
ka beberapa waktu lalu. Sekretaris
KabinetAndiWidjajantolangsung
mempertunjukkan diri sebagai
pembuat naskah pidato yang ba-
nyakdipujidelegasipuluhannega-
raAsiadanAfrikatersebut.
Hal seperti ini tidak lazim ter-
jadi karena, lanjut Agus, pembuat
pidato presiden biasanya tidak
pernah dibuka hingga masa jaba-
tannyausai.“Tapi,ketikapidatoitu
dibantahSBY(SusiloBambangYu-
dhoyono), Seskab diam saja. Jus-
tru pernyataan SBY malah diba-
lasMenteriKeuangan,”ucapAgus.
“Inikomunikasiyangtidakbaik.”
Kasus kedua, ujar Agus, perbe-
daan pernyataan antara Jokowi
dan Menteri Pertanian Amran Su-
laiman. Menteri Amran pernah
menyebutakankembalimembuka
keranimporberas.NamunJokowi
membantah pernyataan itu. “Di
saat inilah harusnya juru bicara
menjelaskankepublik,”tuturnya.
Juru bicara, menurut Agus,
diharapkan dapat menjelaskan
bahwa Jokowi bermaksud tidak
akan membuka keran impor jika
swasembada pangan telah ter-
capai. “Jelaskan kalau menuju
swasembada pangan itu butuh
pembukaan sekian juta hektare
sawah dalam berapa tahun,”
kata Agus.
Kasus ketiga, ucap Agus, ke-
putusan Presiden Jokowi soal
naiknya duit panjar mobil peja-
bat negara. “Kasus ini semakin
menunjukkan kacaunya pem-
bisik Jokowi,” ujarnya. Musabab-
nya, Jokowi mengaku tak pernah
mengecek isi keppres yang ditan-
datanganinya.
Padahal Sekretaris Kabinet ha-
rusnya memberi tahu Jokowi apa
pun isi dan konsekuensi keppres
yang bakal dikeluarkan. “Dan ha-
rusdisampaikanpuladenganbaik
kepadapublik,”tuturAgus.ntmt
Pemerintahan Jokowi Perlu Jubir
Tri Rismaharini saat di tengah acara Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di GedungWanita Jalan Kalibokor.