SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
KEBIJAKAN BARU PENDIDIKAN TINGGI
(DALAM PROSES UJI PUBLIK DAN PENYELESAIAN)
1. PENDIDIKAN JARAK JAUH
(PJJ)/KULIAH DARING.
2. MULTI ENTRY MULTI EXIT
(MEME) / MULTI ENTRY MULTI
OUTCOME (MEMO)
3. KAPASITAS DOSEN –FULL TIME
EQUIVALENCE (FTE)
4. PERGURUAN TINGGI LUAR
NEGERI
1
PENDIDIKAN JARAK JAUH
(PJJ) / KULIAH DARING
2
Permenristekdikti Untuk Mengatur/Menfasilitasi
Pembukaan dan Pengembangan Pendidikan Jarak
Jauh/Daring
• PJJ ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan
tinggi secara fleksibel lintas ruang dan waktu, dengan menggunakan
teknologi informasi.
• PJJ dapat dilaksanakan pada tingkat mata kuliah, program studi, dan
perguruan tinggi (cyber university).
• Indonesia mempunyai Universitas Terbuka, yang dikembangkan lebih
lanjut sehingga dapat berperan sebagai Cyber University of Indonesia.
• PT selain UT juga didorong untuk mengembangkan PJJ.
• Pelaksanaan PJJ tetap harus memperhatikan kualitas, memenuhi
standar PJJ yang meliputi aspek sistem, proses pembelajaran, pendidik
dan dosen, serta infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan.
3
MULTI ENTRY MULTI EXIT (MEME) / MULTI
ENTRY MULTI OUTCOME (MEMO)
5
DASAR PEMBENTUKAN
Upaya menjadikan Perguruan Tinggi yang berbentuk Politeknik
sebagai preferensi bagi calon mahasiswa.
Upaya mengubah cara pandang masyarakat bahwa Politeknik seolah
“Perguruan Tinggi Kelas Dua”, menjadi perguruan tinggi pilihan
utama
Lulusan Politeknik saat ini sangat kompetitif dan dibutuhkan pasar
kerja.
6
Kebutuhan dunia industri terhadap lulusan politeknik meningkat,
sehingga kompetensi lulusan Politeknik harus dipadukan dengan
learning outcomes yang ada di Politeknik.
TUJUAN
Mahasiswa memiliki berbagai alternatif perkuliahan yang
memungkinkan mereka untuk langsung bekerja di industri
dengan tetap dapat kembali ke kampus (kuliah).
Diharapkan program ini dapat mempercepat kebutuhan industri
dan memutus mata rantai kemiskinan.
Lulusan Politeknik akan siap kerja.
7
SKEMA
Tahun pertama mahasiswa dapat sertifikat KKNI (kerja level 3)
kemudian ketika kembali lagi ke kampus, bisa melanjutkan ke tahun
kedua, dan seterusnya.
Disini tidak ada Drop Out (DO), jadi zero DO.
Kajian MEME/MEMO masih membutuhkan beberapa penyesuaian
dan penyelarasan peraturan. Antara lain penyesuaian kurikulum,
instrument penilaian BAN-PT, PD-Dikti (untuk menjamin keabsahan
ijazah).
Instrumen yang digunakan BAN-PT adalah instrumen pada akademik.
Politeknik akademiknya hanya 30%, 70% praktik.
Harusnya untuk penilaian Politeknik ada instrument khusus.
8
AKREDITASI INTERNASIONAL
Beberapa Prodi di Perguruan Tinggi di Indonesia sudah mendapatkan
akreditasi Internasional, antara lain Prodi di ITB, UGM, UI, UNPAD, ITS,
UNAIR, UB, dll.
Bagaimana perlakuan BAN-PT terhadap Program Studi yang telah
mendapatkan akreditasi Internasional yang bereputasi?, apakah
disamakan dengan Prodi yang tidak mendapatkan akreditasi
Internasional?
9
KAPASITAS DOSEN –
FULL TIME EQUIVALENCE (FTE)
Untuk mengatasi kekurangan Dosen, Resource Sharing
10
PRINSIP PRINSIP
Dosen dan mahasiswa dihitung berdasarkan Full Time Equivalence
(FTE).
Dosen dapat terdaftar di lebih dari satu prodi, fakultas, atau
universitas, sepanjang tidak melebihi beban kerja maksimum (1,5 kali
FTE = 57 jam per minggu atau = 24 SKS per semester), dan mendidik
dalam bidang keahlian yang relevan dengan bidang kompetensinya.
Kecukupan dosen diukur dengan rasio jumlah FTE dosen dibanding
dengan jumlah FTE mahasiswa, pada tingkat universitas, fakultas
dan program studi.
Perguruan tinggi dapat menggunakan dosen yang bekerja paruh
waktu untuk memenuhi kecukupan, maksimum 40% dari total FTE
dosen.
11
PENGUKURAN FTE
Ukuran jumlah dosen/mahasiswa didasarkan pada jumlah
ekivalen penuh waktu, yaitu selama 37,5 jam/minggu, atau 18-24
SKS per semester.
Berdasarkan kriteria tersebut, dalam universitas/fakultas dengan
jumlah dosen 100 orang. tetapi yang 50 orang bekerja paruh
waktu sebanyak 18,75 jam per minggu, maka jumlah dosen FTE
adalah 75 orang. Apabila jumlah mahasiswa FTE adalah 300
orang, maka rasio universitas adalah ¼.
12
Rasio program studi S3 adalah 1/5
STANDAR KECUKUPAN DOSEN
Pada tingkat Universitas dan Fakultas/Program Studi:
Bidang Science, engineering dan pertanian 1/20.
Bidang ilmu sosial dan bisnis 1/30.
Bidang kedokteran 1/10 selama kuliah, dan 1/3 selama koas.
Bidang seni sesuai dengan kebutuhan.
13
PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
14
GLOBALISASI
Dilansir dari BBC, pengertian globalisasi adalah proses dimana dunia
menjadi semakin terhubung (Globalisation is the process by which the
world is becoming increasinglyinterconnected) sebagai akibat dari
meningkatnyaperdagangan secara masif serta terjadinya pertukaran
budaya (as a result of massively increasedtrade and cultural exchange).
16
DAMPAK POSITIF DAMPAK NEGATIF
1. Mendorong perusahaan multinasional
investasi ke negara negara
berkembang yang akan mendorong
dan menyediakan lapangan kerja serta
keahlian baru bagi penduduk negara
negara berkembang.
2. Pertukaran ide, informasi, pengalaman,
dan gaya hidup.
3. Globalisasi membuat kesadaran
terhadap kualitas lingkungan menjadi
lebih tinggi seperti global warming dan
deforestation(penebanganhutan).
4. Meningkatkan efisiensi kerja akibat
penyerapan teknologi contohnya tulis
tangan yang kemudian berpindah ke
mesin ketik, lalu ke komputer lawas lalu
berpindah ke komputer modern dan
selanjutnya dari segi software.
1. Globalisasi dapat melemahkan
kedaulatan nasional
2. Jika kurang daya saing, dapat
tergerus oleh kekuatan
superpower
3. Globalisasi dapat mengakibatkan
hilangnya identitas budaya
nasional
4. Dapat menimbulkan eksploitasi
terhadap negara kurang
berkembang
17
Indonesia telah meratifikasi
WTO Agreement melalui
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994
General Agreement on
Trade in Services (GATS)
merupakan bagian dari
kesepakatan WTO
GATS dipandang sebagai
instrumen untuk
mendorong pertumbuhan
dan perkembangan
>
GATS - WTO
> >
19
Peningkatan Kapasitas Pendidikan Tinggi Dalam Negeri dengan
Memberikan Akses kepada Perguruan Tinggi Luar Negeri yang
Berkualitas di Indonesia
1 Dalam perundingan kerja sama economic partnership bilateral dengan suatu
negara, Indonesia diminta untuk membuka akses perdagangan barang dan jasa
termasuk di bidang pendidikan tinggi agar Indonesia mendapat benefit terkait
ekspor barang dan jasa dari Indonesia ke Luar negeri.
2 UU tentang Pendidikan Tinggi tidak berubah, kemudian akan diterbitkan Peraturan
Menteri terkait pengaturan keberadaan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) di
Indonesia
3 PTLN di Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi, menaikan
APK, dan bahkanmeningkatkankandayasaing Indonesia dalampendidikantinggi
4 Kehadiran Perguruan Tinggi Luar Negeri akan menjadi benchmark bagi
Perguruan Tinggi Dalam Negeri
DEREGULASI
KEPMENRISTEKDIKTI
NOMOR
257/M/KPT/2017
Untuk memberi peluang kepada
Perguruan Tinggi membuka prodi yang
sesuai dengan kebutuhan industri dan
negara, maka Kepmenristekdikti
Nomor 257/M/KPT/2017 tentang
Nama Program Studi di PT berfungsi
sebagai referensi yang bersifat
fleksibel. PT dapat mengusulkan
program studi baru yang namanya
belum ada dalam Keputusan Menteri
tsb. Program studi tsb harus mengacu
pada rumpun ilmu yang ada.
22
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Kebijakan Baru Pendidikan Tinggi_FINAL.pdf

Pemanfaatan ICT dalam Pendidikan
Pemanfaatan ICT dalam PendidikanPemanfaatan ICT dalam Pendidikan
Pemanfaatan ICT dalam Pendidikanadhawiyahawi
 
Ict dalm pembelajaran
Ict dalm pembelajaranIct dalm pembelajaran
Ict dalm pembelajaranpeggylau9318
 
Naskah akademik program pjj d1 (draft) atie & dina
Naskah akademik program pjj d1  (draft) atie & dinaNaskah akademik program pjj d1  (draft) atie & dina
Naskah akademik program pjj d1 (draft) atie & dinaPVB Jatim
 
Pemanfaatan Teknologi Pendidikan
Pemanfaatan Teknologi PendidikanPemanfaatan Teknologi Pendidikan
Pemanfaatan Teknologi Pendidikannana
 
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daringSyaiful Ahdan
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru painahrowipasca
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru painahrowipasca
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru painahrowipasca
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru painahrowipasca
 
Buku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni Hermana
Buku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni HermanaBuku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni Hermana
Buku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni HermanaDhani Sancok
 
Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...
Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...
Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...InginMenjadiImam1
 
Modul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdf
Modul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdfModul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdf
Modul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdfLILYTRIYANAWATY
 

Similar to Kebijakan Baru Pendidikan Tinggi_FINAL.pdf (20)

Makalah ict
Makalah ictMakalah ict
Makalah ict
 
Makalah ict
Makalah ictMakalah ict
Makalah ict
 
Makalah ict
Makalah ictMakalah ict
Makalah ict
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Awie
AwieAwie
Awie
 
Pemanfaatan ICT dalam Pendidikan
Pemanfaatan ICT dalam PendidikanPemanfaatan ICT dalam Pendidikan
Pemanfaatan ICT dalam Pendidikan
 
Ict dalm pembelajaran
Ict dalm pembelajaranIct dalm pembelajaran
Ict dalm pembelajaran
 
Naskah akademik program pjj d1 (draft) atie & dina
Naskah akademik program pjj d1  (draft) atie & dinaNaskah akademik program pjj d1  (draft) atie & dina
Naskah akademik program pjj d1 (draft) atie & dina
 
Tugasan 3
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
 
Materi 1; tik
Materi 1; tikMateri 1; tik
Materi 1; tik
 
Pemanfaatan Teknologi Pendidikan
Pemanfaatan Teknologi PendidikanPemanfaatan Teknologi Pendidikan
Pemanfaatan Teknologi Pendidikan
 
dosen magang 2022.pdf
dosen magang 2022.pdfdosen magang 2022.pdf
dosen magang 2022.pdf
 
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
2.panduan penjaminan mutu proses pembelajaran daring
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
 
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
 
Buku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni Hermana
Buku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni HermanaBuku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni Hermana
Buku Proker Strategis Carek ITS 2015-2019 by Joni Hermana
 
Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...
Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...
Modul 1 - Ekosistem Digital Merdeka Belajar di PAUD, Pendidikan Dasar dan Men...
 
Modul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdf
Modul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdfModul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdf
Modul 2 - Perangkat TIK untuk Pembelajaran .pdf
 

Recently uploaded

PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxYouTubeContent
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.pptYuyunFitriani2
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...tommysamudra4
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022brogenius627
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (10)

PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptxPROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
PROGRAM KERJA KADER DIGITAL DESA CERDAS.pptx
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
445855272-Materi-9-10-KEPEMIMPINAN-DALAM-ORGANISASI-ppt.ppt
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
Dedy-Permadi-Social Development Talks edisi 18 Maret 2021_ Melihat Lebih Jauh...
 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 

Kebijakan Baru Pendidikan Tinggi_FINAL.pdf

  • 1. KEBIJAKAN BARU PENDIDIKAN TINGGI (DALAM PROSES UJI PUBLIK DAN PENYELESAIAN)
  • 2. 1. PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)/KULIAH DARING. 2. MULTI ENTRY MULTI EXIT (MEME) / MULTI ENTRY MULTI OUTCOME (MEMO) 3. KAPASITAS DOSEN –FULL TIME EQUIVALENCE (FTE) 4. PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI 1
  • 3. PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) / KULIAH DARING 2
  • 4. Permenristekdikti Untuk Mengatur/Menfasilitasi Pembukaan dan Pengembangan Pendidikan Jarak Jauh/Daring • PJJ ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi secara fleksibel lintas ruang dan waktu, dengan menggunakan teknologi informasi. • PJJ dapat dilaksanakan pada tingkat mata kuliah, program studi, dan perguruan tinggi (cyber university). • Indonesia mempunyai Universitas Terbuka, yang dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat berperan sebagai Cyber University of Indonesia. • PT selain UT juga didorong untuk mengembangkan PJJ. • Pelaksanaan PJJ tetap harus memperhatikan kualitas, memenuhi standar PJJ yang meliputi aspek sistem, proses pembelajaran, pendidik dan dosen, serta infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan. 3
  • 5. MULTI ENTRY MULTI EXIT (MEME) / MULTI ENTRY MULTI OUTCOME (MEMO) 5
  • 6. DASAR PEMBENTUKAN Upaya menjadikan Perguruan Tinggi yang berbentuk Politeknik sebagai preferensi bagi calon mahasiswa. Upaya mengubah cara pandang masyarakat bahwa Politeknik seolah “Perguruan Tinggi Kelas Dua”, menjadi perguruan tinggi pilihan utama Lulusan Politeknik saat ini sangat kompetitif dan dibutuhkan pasar kerja. 6 Kebutuhan dunia industri terhadap lulusan politeknik meningkat, sehingga kompetensi lulusan Politeknik harus dipadukan dengan learning outcomes yang ada di Politeknik.
  • 7. TUJUAN Mahasiswa memiliki berbagai alternatif perkuliahan yang memungkinkan mereka untuk langsung bekerja di industri dengan tetap dapat kembali ke kampus (kuliah). Diharapkan program ini dapat mempercepat kebutuhan industri dan memutus mata rantai kemiskinan. Lulusan Politeknik akan siap kerja. 7
  • 8. SKEMA Tahun pertama mahasiswa dapat sertifikat KKNI (kerja level 3) kemudian ketika kembali lagi ke kampus, bisa melanjutkan ke tahun kedua, dan seterusnya. Disini tidak ada Drop Out (DO), jadi zero DO. Kajian MEME/MEMO masih membutuhkan beberapa penyesuaian dan penyelarasan peraturan. Antara lain penyesuaian kurikulum, instrument penilaian BAN-PT, PD-Dikti (untuk menjamin keabsahan ijazah). Instrumen yang digunakan BAN-PT adalah instrumen pada akademik. Politeknik akademiknya hanya 30%, 70% praktik. Harusnya untuk penilaian Politeknik ada instrument khusus. 8
  • 9. AKREDITASI INTERNASIONAL Beberapa Prodi di Perguruan Tinggi di Indonesia sudah mendapatkan akreditasi Internasional, antara lain Prodi di ITB, UGM, UI, UNPAD, ITS, UNAIR, UB, dll. Bagaimana perlakuan BAN-PT terhadap Program Studi yang telah mendapatkan akreditasi Internasional yang bereputasi?, apakah disamakan dengan Prodi yang tidak mendapatkan akreditasi Internasional? 9
  • 10. KAPASITAS DOSEN – FULL TIME EQUIVALENCE (FTE) Untuk mengatasi kekurangan Dosen, Resource Sharing 10
  • 11. PRINSIP PRINSIP Dosen dan mahasiswa dihitung berdasarkan Full Time Equivalence (FTE). Dosen dapat terdaftar di lebih dari satu prodi, fakultas, atau universitas, sepanjang tidak melebihi beban kerja maksimum (1,5 kali FTE = 57 jam per minggu atau = 24 SKS per semester), dan mendidik dalam bidang keahlian yang relevan dengan bidang kompetensinya. Kecukupan dosen diukur dengan rasio jumlah FTE dosen dibanding dengan jumlah FTE mahasiswa, pada tingkat universitas, fakultas dan program studi. Perguruan tinggi dapat menggunakan dosen yang bekerja paruh waktu untuk memenuhi kecukupan, maksimum 40% dari total FTE dosen. 11
  • 12. PENGUKURAN FTE Ukuran jumlah dosen/mahasiswa didasarkan pada jumlah ekivalen penuh waktu, yaitu selama 37,5 jam/minggu, atau 18-24 SKS per semester. Berdasarkan kriteria tersebut, dalam universitas/fakultas dengan jumlah dosen 100 orang. tetapi yang 50 orang bekerja paruh waktu sebanyak 18,75 jam per minggu, maka jumlah dosen FTE adalah 75 orang. Apabila jumlah mahasiswa FTE adalah 300 orang, maka rasio universitas adalah ¼. 12 Rasio program studi S3 adalah 1/5
  • 13. STANDAR KECUKUPAN DOSEN Pada tingkat Universitas dan Fakultas/Program Studi: Bidang Science, engineering dan pertanian 1/20. Bidang ilmu sosial dan bisnis 1/30. Bidang kedokteran 1/10 selama kuliah, dan 1/3 selama koas. Bidang seni sesuai dengan kebutuhan. 13
  • 15. GLOBALISASI Dilansir dari BBC, pengertian globalisasi adalah proses dimana dunia menjadi semakin terhubung (Globalisation is the process by which the world is becoming increasinglyinterconnected) sebagai akibat dari meningkatnyaperdagangan secara masif serta terjadinya pertukaran budaya (as a result of massively increasedtrade and cultural exchange). 16
  • 16. DAMPAK POSITIF DAMPAK NEGATIF 1. Mendorong perusahaan multinasional investasi ke negara negara berkembang yang akan mendorong dan menyediakan lapangan kerja serta keahlian baru bagi penduduk negara negara berkembang. 2. Pertukaran ide, informasi, pengalaman, dan gaya hidup. 3. Globalisasi membuat kesadaran terhadap kualitas lingkungan menjadi lebih tinggi seperti global warming dan deforestation(penebanganhutan). 4. Meningkatkan efisiensi kerja akibat penyerapan teknologi contohnya tulis tangan yang kemudian berpindah ke mesin ketik, lalu ke komputer lawas lalu berpindah ke komputer modern dan selanjutnya dari segi software. 1. Globalisasi dapat melemahkan kedaulatan nasional 2. Jika kurang daya saing, dapat tergerus oleh kekuatan superpower 3. Globalisasi dapat mengakibatkan hilangnya identitas budaya nasional 4. Dapat menimbulkan eksploitasi terhadap negara kurang berkembang 17
  • 17. Indonesia telah meratifikasi WTO Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 General Agreement on Trade in Services (GATS) merupakan bagian dari kesepakatan WTO GATS dipandang sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan > GATS - WTO > > 19
  • 18. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Tinggi Dalam Negeri dengan Memberikan Akses kepada Perguruan Tinggi Luar Negeri yang Berkualitas di Indonesia 1 Dalam perundingan kerja sama economic partnership bilateral dengan suatu negara, Indonesia diminta untuk membuka akses perdagangan barang dan jasa termasuk di bidang pendidikan tinggi agar Indonesia mendapat benefit terkait ekspor barang dan jasa dari Indonesia ke Luar negeri. 2 UU tentang Pendidikan Tinggi tidak berubah, kemudian akan diterbitkan Peraturan Menteri terkait pengaturan keberadaan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) di Indonesia 3 PTLN di Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi, menaikan APK, dan bahkanmeningkatkankandayasaing Indonesia dalampendidikantinggi 4 Kehadiran Perguruan Tinggi Luar Negeri akan menjadi benchmark bagi Perguruan Tinggi Dalam Negeri
  • 19. DEREGULASI KEPMENRISTEKDIKTI NOMOR 257/M/KPT/2017 Untuk memberi peluang kepada Perguruan Tinggi membuka prodi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan negara, maka Kepmenristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi di PT berfungsi sebagai referensi yang bersifat fleksibel. PT dapat mengusulkan program studi baru yang namanya belum ada dalam Keputusan Menteri tsb. Program studi tsb harus mengacu pada rumpun ilmu yang ada. 22