4. 2019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
1. Strategi dan Formulasi Pendidikan
Antikorupsi:
1. Materi Insersi atau Berdiri Sendiri
2. Proses pembudayaan dimana
Orangtua, Guru, Kepala Sekolah
menjadi Aktor
2. Regulasi dan Tahapan Implementasi
Pembelajaran Antikorupsi
3. Indikator Tata Kelola Jenjang Dikdasmen
4. Pengendalian melalui ‘hidden
curriculum’
5. Penyederhanaan Penilaian dan
Perangkat Administrasi
HASIL REKOMENDASI RAKONAS PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI 2018 PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
RAKORNAS PAK 2018
5. 2019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
1. Terbitnya regulasi pendukung
terkait implementasi PAK
2. Terbentuknya Pokja kolaborasi
(HUB) antar instansi yang akan
menindaklanjuti implementasi poin-
poin Renaksi Rakornas PAK 2018
3. Sinkronisasi dan kolaborasi program
kerja
4. Metode Pengukuran dan Monev
5. Blueprint Implementasi Pendidikan
Antikorupsi jenjang Dikdasmen
TINDAK LANJUT KOMITMEN
RAKORNAS PAK 2018
RAKORNAS PAK 2018
6. 1. Terlaksananya Diseminasi Panduan
Insersi PAK jenjang Dikdasmen di 9
Provinsi Piloting [Sumatra Utara, Riau, DKI
Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi
Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat]
2. 420 Guru mapel PPKn telah
mendapatkan paparan Diseminasi
3. 420 Kepala Sekolah/ Madrasah telah
mendapatkan paparan Sekolah dan
Madrasah Berintegritas
4. Telah tersusun 5 Panduan Insersi
Pembelajaran PAK
REVIEW PROGRAM PAK PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGH 2018
RAKORNAS PAK 2018
2019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
8. z
Kenapa Dibutuhkan
Peraturan Menteri
Pendidikan dan
Kebudayaan RI untuk
Implementasi Insersi
Pendidikan
Antikorupsi?
2019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
Rencana Aksi Implementasi Pendidikan
Karakter Budaya Antikorupsi
Tahun 2019 (Tindak Lanjut Rakornas PAK 2018)
PROGRAM KERJA
9. Kenapa Dibutuhkan
Keputusan Menteri
Agama untuk
Implementasi Insersi
Pendidikan
Antikorupsi?
2019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
Rencana Aksi Implementasi Pendidikan
Karakter Budaya Antikorupsi
Tahun 2019 (Tindak Lanjut Rakornas PAK 2018)
PROGRAM KERJA
11. 11
SKPD/INSTANSI
PENANGGUNG JAWAB
UKURAN KEBERHASILAN
KETERANGAN
(Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
4 5 8
5. Implementasi Insersi
Pendidikan Anti Korupsi
(PAK) di tingkat Sekolah
Dasar dan Menengah
(Pertama; Atas ) belum
dilakukan oleh semua
Satuan Unit Kerja
Pendidikan
1. Melaksanakan Implementasi
Insersi PAK di tingkat
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
di setiap Satuan Unit Kerja
Pendidikan
1. Menyusun Regulasi Implementasi
Insersi PAK di tingkat Sekolah
Dasar dan Menengah (Pertama;
Atas ) sebagai dasar pelaksanaan
setiap Unit Kerja Pendidikan
Tersedianya Regulasi Implementasi
Insersi PAK di tingkat Sekolah Dasar
dan Menengah (Pertama; Atas )
sebagai dasar pelaksanaan setiap
Unit Kerja Pendidikan
B06: Terbitnya Peraturan
Gubernur/Wali Kota/Bupati
tentang Implementasi Insersi
PAK di tingkat Sekolah
Dasar dan Menengah
(Pertama; Atas) sebagai
dasar pelaksanaan setiap
Unit Kerja Pendidikan
B07: Tersedianya Satuan
Khusus atau Kelompak Kerja
yang memadai dalam
melakukan Piloting
implementasi Insersi PAK di
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
terpilih
B04: Tersedianya Satuan
Khusus atau Kelompak Kerja
yang memadai dalam
melakukan implementasi
Insersi PAK di Sekolah
Dasar dan Menengah
(Pertama; Atas ) di seluruh
Satuan Unit Pendidikan
2. Menyiapkan Pendidik yang
kompeten dalam
menyelenggarakan kegiatan
Pembelajaran PAK di tingkat
Sekolah Dasar dan Menengah
(Pertama; Atas )
Tersedianya Anggaran yang
memadai untuk melakukan
Implementasi Insersi PAK di tingkat
Sekolah Dasar dan Menengah
(Pertama ; Atas )
B09: Tersedianya alokasi
Anggaran untuk melakukan
Implementasi Insersi PAK di
tingkat Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas)
Tersedianya Pendidik yang
kompeten dalam menyelenggarakan
kegiatan Pembelajaran PAK di
tingkat Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
B09: Tersedianya Pendidik
yang kompeten dalam
menyelenggarakan kegiatan
Pembelajaran PAK di
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
terpilih (piloting )
B06: Tersedianya Pendidik
yang kompeten dalam
menyelenggarakan kegiatan
Pembelajaran PAK di
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
di Satuan Unit Penddikan
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan Implementasi PAK di
tingkat Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas)
Tersedianya laporan berkala hasil
Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan Implementasi PAK di
tingkat Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas)
B11: Tersedianya laporan
berkala hasil Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan piloting
Implementasi PAK di
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
terpilih
B11: Tersedianya laporan
berkala hasil Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan piloting
Implementasi PAK di
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
terpilih
Tersedianya Publikasi terhadap
Implementasi PAK di tingkat Sekolah
Dasar dan Menengah (Pertama;
Atas)
B06: Tersedianya Publikasi
terhadap piloting
Implementasi Insersi PAK di
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
terpilih
B03: Tersedianya Publikasi
terhadap piloting
Implementasi Insersi PAK di
Sekolah Dasar dan
Menengah (Pertama; Atas )
terpilih
Semarang, ……. 2019
Mengetahui,
Gubernur Jawa Tengah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
6 7
I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019 DAN 2020
PERMASALAHAN REKOMENDASI RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN 2019 TARGET CAPAIAN 2020
1 2 3
IX. PENDIDIKAN
13. 13
2019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
Melalui Koordinasi Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi akan disepakati hal-hal
berikut:
1. Ditentukannya Penanggung Jawab/PIC Satuan Khusus/Kelompok Kerja di setiap daerah
yang bertanggung jawab sebagai pelaksana Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi;
2. Tersusunnya lini masa Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di setiap daerah
untuk program tahun 2019;
3. Berbagi Informasi mengenai pendidikan antikorupsi yang sudah dilaksanakan di
sekolah/madrasah.
