SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Kelompok 3
1. Happy Yunia Putri 1917011001 A’19
2. Mia Milanda 1917011003 A’19
3. Muhammad Yusuf 1917011004 A’19
4. Yesica Sitorus 1917011011 A’19
5. Dewi Anita 1917011015 A’19
6. Triana Puji Astari 1917011029 A’19
7. Cova Selly Friska Br. Purba 1917011047 B’19
8. Rangga Nanda Putra 1917011061 B’19
JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH
INDONESIA
A. Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia
1. PENGUSULAN NAMA PANCASILA
A. Periode Pengusulan Pancasila
Proses perumusan pancasila itu pada awalnya dilakukan sidang BPUPKI, yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni
1945. Sedangkan BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, yang beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman
Wedyodiningrat dan didampingi oleh ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik pada tanggal
28 Mei 1945 oleh Letjeen Kumakichi Harada. Dan sehari setelah dilantik, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan
calon dasar negara.
Dalam proses perumusannya terdapat seorang Tokoh yang bernama Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo.
Ke empat tokoh tersebut mengusulkan menurut pandangan mereka sendiri-sendiri. Salah satu pengusul calon dasar negara adalah Ir.
Soekarno. Beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, dan pada saat itu Ir. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara.
Lima dasar gagasan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Peri kemanusiaan
3. Mufakat
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
B. Periode Perumusan Pancasila
Dalam perumusan pancasila ini, sidang BPUPKI dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945, yang naskahnya bernama “Pembukaan Hukum
Dasar” atau sering disebut piagam jakarta.yang merupakan naskah awal kemerdekaan indonesia,isi piagam jakarta tersebut adalah:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka bersatu, berdaula, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
berkebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan , perwakilan serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
C. Periode Pengesahan Pancasila
Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, perumusan pancasila disahkan yang isinya dalam
pembukaan UUD 1945 yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 Dirancang oleh Syarif Abdul Hamid Alkadrie (Sultan Hamid
II) disempurnakan oleh Presiden Soekarno
 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat
Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno
setelah mendapat masukan dari Partai Masyumi
 Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya
diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada
11 Februari 1950. (masih gundul)
 Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk
pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum
di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.
 Pada 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis
istana, Dullah, melukis hasil penyempurnaan final gambar
lambang negara Garuda Pancasila dengan menambah skala
ukuran dan tata warna .
sebuah cahaya, yaitu cahaya
rohani yang dipancarkan oleh
Tuhan kepada umat manusia.
hubungan setiap manusia, dimana laki-
laki dan perempuan saling membutuhkan
dan harus bersatu agar dapat menjadi
kuat seperti rantai.
tempat berteduh/ berlindung bagi
seluruh rakyat Indonesia agar
merasa aman dan nyaman
meskipun terdapat banyak
perbedaan antar suku bangsa.
rakyat Indonesia merupakan
mahluk sosial yang suka
berkumpul dan bermusyawarah
untuk bermufakat dan
mengambil suatu keputusan.
kebutuhan dasar semua manusia untuk
hidup, yaitu kebutuhan akan pangan
dan sandang yang dapat mencapai
kemakmuran
Pada upcara resmi, telah ditetapkan dalam INPRES (Instruksi
Presiden) No. 12 Tahun 1968 yang dikeluarkan pada tanggal 13
April 1968.
Instruksi Presiden ini merupakan instruksi yang berisi tata urutan
sistematika / rumusan pancasila yang berguna sebagai penguat
serta pelengkap akan rumusan Pancasila yang benar serta sah
seperti yang telah tertuang pada pembukaan UUD
Tata Cara Pengucapan Pancasila
B. PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH INDONESIA
1. Pancasila sebagai ideologi bangsa
Ketetapan bangsa indonesia bahwa pancasila sebagai ideologi bagi bangsa dan negara indonesia sesuai dengan yang
tertuang dalam ketetapan MPR NO.XVII /MPR /1998. Pancasila sebagai dasar negara pada pasal 1ketetapan pancasila
sebagai pembukaan undang undang Dasar Negara dari negara kesatuan republik imdonesia yang harus dilaksanakan secara
konsistemn dalam kehidupan bernegara.
Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi
dalam masyarakat indonesia . ungsi lain ideologi pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat.
2. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa indonesia
Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa indonesia ,artinya nilai nilai ketuhanan ,kemanusian ,persatuan
mkerakyatan ,dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan timngkah laku serta amal perbuatan .
3. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa indonesia
Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai –nilai pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan kajian norma
dalam bersikap dan bertindak . pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa indonesia,maka seluruh nilai pancasila
dimanifestasike dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa ,dan bernegara.
C. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS TENTANG PANCASILA DALAM KAJIAN
SEJARAH BANGSA
INDONESIA
1. Sumber Historis
Nilai nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam
kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu
2. Sumber Sosiologis
Nilai nilai Pancasila ( ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada
di masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang
3. Sumber Politis
Sebagaimana diketahui bahwa nila nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari
local wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan
dengan bangsa bangsa lain.
ESENSI DAN URGENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA UNTUK MASA DEPAN
D. ESSENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA
Pancasila pada hakikatnya merupakan philosofische grondslag dan weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai
dasar filsafat negara (philosofische grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis
berdirinya suatu negara; setiap produk hukum di indonesia harus berdasarkan nilai pancasila. Pancasila sebagai
pandangan hidup bangsa (weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya,
dan adat istiadat.
1. URGENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA
Hasil survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat
tentang pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu
menyebutkan silai-sila pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila pancasila, lebih parah
lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila pancasila. Fenomena tersebut sangat
memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pancasila yang ada dalam masyarakat tidak
sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap pancasila (ali, 2009: 2).
VIDEO SIDANG BPUPKI

More Related Content

Similar to tugasutspancasilakel3-191009091031.pdf

makalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasilamakalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasilaHanif Mouhamamd
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraRestu Waras Toto
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaAlfian Akatsuki
 
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”Wirodat Az
 
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdfKonsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdfEliviaPutri
 
Bab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIIIBab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIIIRia Astariyan
 
Topik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptx
Topik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptxTopik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptx
Topik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptxpeserta165CallistaPu
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)suher lambang
 
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi TerbukaPancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi TerbukaRobbie AkaChopa
 
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesiaMakalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesiamunziraja
 
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesiaMakalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesiamunziraja
 
Makalahpancasila 130831072946-phpapp02
Makalahpancasila 130831072946-phpapp02Makalahpancasila 130831072946-phpapp02
Makalahpancasila 130831072946-phpapp02Muflii Hana
 
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08hasbicahyadi
 

Similar to tugasutspancasilakel3-191009091031.pdf (20)

makalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasilamakalh pkn tentamg pancasila
makalh pkn tentamg pancasila
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Pengertian pancasila
Pengertian pancasilaPengertian pancasila
Pengertian pancasila
 
PANCASILA
PANCASILAPANCASILA
PANCASILA
 
2529 tkd
2529 tkd2529 tkd
2529 tkd
 
Presentation1.pptx
Presentation1.pptxPresentation1.pptx
Presentation1.pptx
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbukaPancasila sebagai ideologi terbuka
Pancasila sebagai ideologi terbuka
 
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”
 
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdfKonsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila.pdf
 
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptxKELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
KELOMPOK 1_MATERI 2.pptx
 
Bab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIIIBab I PKn Kelas VIII
Bab I PKn Kelas VIII
 
Klp1 kwn
Klp1 kwnKlp1 kwn
Klp1 kwn
 
Topik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptx
Topik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptxTopik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptx
Topik 6_Pancasila sebagai Dasar Negara (1).pptx
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)
 
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi TerbukaPancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
 
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesiaMakalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
 
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesiaMakalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
Makalah pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
 
Makalahpancasila 130831072946-phpapp02
Makalahpancasila 130831072946-phpapp02Makalahpancasila 130831072946-phpapp02
Makalahpancasila 130831072946-phpapp02
 
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
 
Isi Makalah
Isi MakalahIsi Makalah
Isi Makalah
 

Recently uploaded

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 

Recently uploaded (10)

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 

tugasutspancasilakel3-191009091031.pdf

  • 1. Kelompok 3 1. Happy Yunia Putri 1917011001 A’19 2. Mia Milanda 1917011003 A’19 3. Muhammad Yusuf 1917011004 A’19 4. Yesica Sitorus 1917011011 A’19 5. Dewi Anita 1917011015 A’19 6. Triana Puji Astari 1917011029 A’19 7. Cova Selly Friska Br. Purba 1917011047 B’19 8. Rangga Nanda Putra 1917011061 B’19 JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
  • 2. PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH INDONESIA
  • 3. A. Pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia 1. PENGUSULAN NAMA PANCASILA A. Periode Pengusulan Pancasila Proses perumusan pancasila itu pada awalnya dilakukan sidang BPUPKI, yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Sedangkan BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945, yang beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan didampingi oleh ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letjeen Kumakichi Harada. Dan sehari setelah dilantik, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Dalam proses perumusannya terdapat seorang Tokoh yang bernama Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Soepomo. Ke empat tokoh tersebut mengusulkan menurut pandangan mereka sendiri-sendiri. Salah satu pengusul calon dasar negara adalah Ir. Soekarno. Beliau berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, dan pada saat itu Ir. Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Lima dasar gagasan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Peri kemanusiaan 3. Mufakat 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan
  • 4. B. Periode Perumusan Pancasila Dalam perumusan pancasila ini, sidang BPUPKI dilaksanakan pada 10-16 Juli 1945, yang naskahnya bernama “Pembukaan Hukum Dasar” atau sering disebut piagam jakarta.yang merupakan naskah awal kemerdekaan indonesia,isi piagam jakarta tersebut adalah: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka bersatu, berdaula, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan berkebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan , perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
  • 5. C. Periode Pengesahan Pancasila Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, perumusan pancasila disahkan yang isinya dalam pembukaan UUD 1945 yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusian yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  • 6.
  • 7.  Dirancang oleh Syarif Abdul Hamid Alkadrie (Sultan Hamid II) disempurnakan oleh Presiden Soekarno  8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno setelah mendapat masukan dari Partai Masyumi  Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada 11 Februari 1950. (masih gundul)
  • 8.  Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.  Pada 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis hasil penyempurnaan final gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan menambah skala ukuran dan tata warna .
  • 9.
  • 10. sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. hubungan setiap manusia, dimana laki- laki dan perempuan saling membutuhkan dan harus bersatu agar dapat menjadi kuat seperti rantai. tempat berteduh/ berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia agar merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan antar suku bangsa. rakyat Indonesia merupakan mahluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. kebutuhan dasar semua manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang yang dapat mencapai kemakmuran
  • 11.
  • 12. Pada upcara resmi, telah ditetapkan dalam INPRES (Instruksi Presiden) No. 12 Tahun 1968 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 1968. Instruksi Presiden ini merupakan instruksi yang berisi tata urutan sistematika / rumusan pancasila yang berguna sebagai penguat serta pelengkap akan rumusan Pancasila yang benar serta sah seperti yang telah tertuang pada pembukaan UUD Tata Cara Pengucapan Pancasila
  • 13. B. PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH INDONESIA 1. Pancasila sebagai ideologi bangsa Ketetapan bangsa indonesia bahwa pancasila sebagai ideologi bagi bangsa dan negara indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam ketetapan MPR NO.XVII /MPR /1998. Pancasila sebagai dasar negara pada pasal 1ketetapan pancasila sebagai pembukaan undang undang Dasar Negara dari negara kesatuan republik imdonesia yang harus dilaksanakan secara konsistemn dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi nasional yang berfungsi sebagai cita cita adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi dalam masyarakat indonesia . ungsi lain ideologi pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat. 2. Pancasila sebagai kepribadian Bangsa indonesia Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa indonesia ,artinya nilai nilai ketuhanan ,kemanusian ,persatuan mkerakyatan ,dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan timngkah laku serta amal perbuatan . 3. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa indonesia Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai –nilai pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan kajian norma dalam bersikap dan bertindak . pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa indonesia,maka seluruh nilai pancasila dimanifestasike dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa ,dan bernegara.
  • 14. C. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS TENTANG PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA 1. Sumber Historis Nilai nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu 2. Sumber Sosiologis Nilai nilai Pancasila ( ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada di masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang 3. Sumber Politis Sebagaimana diketahui bahwa nila nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa bangsa lain.
  • 15. ESENSI DAN URGENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA UNTUK MASA DEPAN D. ESSENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA Pancasila pada hakikatnya merupakan philosofische grondslag dan weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (philosofische grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis berdirinya suatu negara; setiap produk hukum di indonesia harus berdasarkan nilai pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (weltanschauung) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 1. URGENSI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA Hasil survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silai-sila pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila pancasila, lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap pancasila (ali, 2009: 2).