Ringkasan dokumen tersebut membahas beberapa permasalahan terkait sistem front end dan SAP dalam hal pelaporan dan pajak perusahaan, termasuk ketidaksesuaian antara nota jasa dan skema impor, kesalahan penentuan tarif pajak, dan kebutuhan akan penyempurnaan sistem untuk mempermudah pelaporan pajak secara mandiri.

1. 1
PERMASALAHAN PAJAK
TERKAIT DENGAN SISTEM FRONT END DAN SAP

2. 2
OUTLINE
I. NOTA JASA KEPELABUHANAN (7)
II. FAKTUR PAJAK MASUKAN (3)
III. PURCHASE ORDER (2)
IV. PPH PASAL 21 (4)
V. PPH PASAL 22, 23, 4(2), 15 (5)
VI. PPH PSL 25/PPh BADAN (3)
VII. LAPORAN EQUALISASI PAJAK (7)

3. 3
3
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKA KET
1. Periode nota tidak
sama dengan
periode posting
Terdapat Nota bulan Maret dan Februari 2020
yang diposting ke bulan April 2020, sehingga
hal ini menyebabkan Nota tersebut tidak dapat
dilaporkan pada bulan berjalan dan berdampak
potensi keterlambatan menyetorkan PPN yang
dapat menimbulkan sanksi perpajakan berupa
denda
Periode penarikan data
template impor dan GL
bulan berjalan hanya
untuk nota yang terbit
bulan berjalan.
Sitem
2. Ketidaksesuaian
Narasi pada nota
Terdapat ketidaksesuaian narasi pada skema
Impor Nota kode 020 nilai PPN pada fisik nota
tertera pada PPN dibebaskan, terdapat juga
nilai PPN menjadi objek jumlah tagihan
(piutang) ke pengguna jasa, dimana seharusnya
nota kode 020 nilai PPN nya dipungut dan
disetor oleh lawan transaksi (berlaku juga
untuk nota kode 030)
Letak narasi Nilai PPN
Pada Fisik Nota untuk
Kode 020 dan 030 di
semua sistem agar
seragam, dan piutang ke
customer tidak
termasuk nilai PPN.
Sistem
I. NOTA JASA KEPELABUHANAN

4. 4
4
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN KET
3. Perbedaan nilai
PPN pada nota
dengan skema
impor
Terdapat perbedaan nilai PPN
antara Fisik Nota dengan Skema
Impor dan GL nota kode 010,
Skema Impor kode 020, 030, 070
dan 080 sebesar Rp. 1 bahkan lebih
Agar nilai PPN Pada fisik nota
sama dengan nilai PPN di
skema impor dan GL.
Sistem
4. Nota terbit tanpa
nomor seri Faktur
Pajak
Terdapat Nota yang tidak
terbit Nomor Seri Faktur Pajaknya
sehingga tidak terdapat di Skema
Impor, sementara Nota tersebut
sudah dibukukan pada GL
Seluruh Nota yang diterbitkan
dari semua sistem baik modul
SD, IGMT dan sistem IT yang
ada di GL yang telah terecord
pada laporan keuangan sama
jumlah nota dan nilai PPN nya
pada skema impor.
Sistem
I. NOTA JASA KEPELABUHANAN

5. 5
5
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN Ket
5. NPWP not used
masih dapat
dipergunakan
Masih terdapat Inputan NPWP
customer yang not used (diakhiri
dengan huruf X diakhir NPWP
customer) yang menyebabkan Nota
tidak dapat dilaporkan
Database Customer yang
diinput dan ada disistem harus
benar-benar update dan
sesuai.
Sistem/Hum
an Error
6. Letak Narasi
tidak seragam
Skema 070 dari nota IGMT dan
Modul SD letak narasi PPN nya tidak
seragam, di SD letaknya di PPN
dibebaskan sedangkan di IGMT
dikenakan PPN
Agar diseragamkan pada Nota
menjadi PPN
Dibebaskan/Tidak dikenakan
PPN 10% (diisi nilai PPN untuk
kode 070 dan 080).
Sistem
I. NOTA JASA KEPELABUHANAN
7. Historical Nota Sistem belum dapat menyajikan
historical sebuah nota dan nota
penggantinya
Sistem agar dapat mendeteksi
historis sebuah nota beserta
dengan nota penggantinya
Sistem

6. 6
6
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN KET
1. Perbedaan nilai
PPN pada nota
dengan skema
impor
Tidak terecordnya disistem
tagihan vendor yang
menerbitkan Faktur Pajak
masukan kode 070 dan 080.
Agar sistem dapat mengakomodir
tagihan yang menerbitkan Faktur
Pajak kode 070 dan 080 agar
masuk ke skema impor.
Sistem
2. Pembulatan di
sistem
Terdapat perbedaan
pembulatan disistem
dengan fisik faktur pajak
Tidak ada lagi perbedaan
pembulatan disistem dengan fisik
Faktur Pajak
Sistem
II. FAKTUR PAJAK MASUKAN
3. Kesalahan
Penjurnalan
Terdapat Faktur pajak 010,
070 pada akun utang pajak
dapat dikreditkan dan tidak
dapat dikreditkan.
Agar dilakukan mandatory kode
faktur pajak (030) pada akun Utang
pajak dapat dikreditkan dan tidak
dapat dikreditkan.
Human
error &
Sistem

7. 7
7
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN
III. PURCHASE ORDER (PO)
1.
2
Tax Code pada P.O PO disajikan lebih dari 1 line
menyebabkan multi tafsir penentuan
objek pajak
Penomoran Tax Code pada P.O dapat
diubah oleh Divisi UPL
P.O disajikan 1 (satu) Line
Otorisasi penomoran Tax
Code pada P.O ada pada
Divisi Pajak

8. 8
8
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN KET
1.
2.
Perhitungan
PPh Rampung
pegawai dari
anak
perusahaan
Pembuatan
File CSV
pegawai Tetap
Perhitungan rampung PPh 21 dari
anak perusahaan belum
menghasilkan jumlah yang
seharusnya disebabkan system payroll
belum mengakomodir penghasilan
dari anak perusahaan.
Divisi Pajak belum dapat melaporkan
PPh 21 setiap bulannya secara
mandiri, karena data File CSV pegawai
tetap harus melalui Divisi TI
.Sistem payroll seharusnya
mengakomodir penghasilan
pegawai dari anak perusahaan,
sehingga tidak perlu menghitung
ulang secara manual
Penyempurnaan system yang
lebih sederhana agar Data File
CSV untuk pegawai tetap dapat
dilaksanakan oleh Divisi Pajak,
sehingga dapat dievaluasi
sebelum dilaporkan.
Sistem
Sistem
IV. PPH PASAL 21

9. 9
9
NO URAIAN KONDISI EXISTING
USULAN
PERBAIKAN KET
3.
4.
Template
Impor PPh 21
Bukan
pegawai
Kertas Kerja
PPh 21
Tidak tersedia template
impor atas PPh 21 bukan
pegawai sehingga harus
diinput secara manual.
4.Tidak ada Kertas
Perhitungan PPh Pasal 21
Sistem menyediakan
template data impor.
Sistem menyediakan
kertas kerja PPh pasal
21 perbulan, pertahun,
per NPWP.
Sistem
Sistem

10. 10
10
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN KET
1. Kesalahan
Penentuan Tarif
Masih terdapat kesalahan
penentuan objek dan tariff
PPh.
Tersedianya notifakasi agar proses
tidak dapat dilanjutkan jika ada
kesalahan penentuan objek dan
tariff PPh.
Human Error
2 Template Impor
PPh 22
1.Terdapat kesalahan
nominal (kelebihan 2 digit
angka “0”) pada DPP
Skema Impor PPh Psl 22
2.Kolom DPP yang tidak
terisi.
Nilai DPP yang tertera pada Bukti
Potong dan SPT PPh harus yang
sebenarnya, untuk menghindari
multi tafsir pada saat
pemeriksaan dan complain dari
customer.
Sistem
V. PPH PASAL 22, 23, 4 ayat 2 & 15

11. 11
11
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN KET
3. Template Impor
PPh 23
1.Terdapat kesalahan
nominal (kelebihan 2 digit
angka “0”) pada DPP
Skema Impor PPh Psl 23
2.Kolom DPP yang tidak
terisi.
Nilai DPP yang tertera pada Bukti
Potong dan SPT PPh harus yang
sebenarnya, untuk menghindari
multi tafsir pada saat
pemeriksaan dan complain dari
customer.
Sistem
4. Template Impor
PPh 15
Belum tersedianya
template impor untuk PPh
Pasal 15
Tersedianya template impor
untuk PPh pasal 15 untuk
mempermudah pelaporan pajak
tiap bulannya
Sistem

12. 12
12
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN KET
5. Template
Impor PPh 4
ayat 2
Belum tersedianya
template impor untuk PPh
Pasal 4 ayat 2
Tersedianya template impor untuk
PPh pasal 4 ayat 2 untuk
mempermudah pelaporan pajak
tiap bulannya
Sistem

13. 13
13
NO URAIAN KONDISI EXISTING USULAN PERBAIKAN KET
1. Pencantuman
Keterangan
transaksi jurnal
Masih banyak kolom keterangan yang
tidak diisi, diisi tapi tidak informatif.
- Inputan keterangan transaksi
harus diisi dengan benar,
padat dan informatif.
- Muncul notifikasi “tidak dapat
dilanjutkan” jika redaksi
kosong atau tidak lengkap
- Human
Error
- Sistem
2. Template
Impor PPh
Pasal 22 dan
PPh Pasal 23
Template Impor tidak menggambarkan
rincian sesuai fisik bukti potong
- Sistem menyediakan template
impor sesuai dengan informasi
per fisik bukti potong.
- Sistem
3. Laporan
Penyusutan
dan Amortisasi
Fiskal
Daftar Aktiva dari SAP tidak dapat
digunakan karena terdapat perbedaan
umur manfaat dengan versi Fiskal
sehingga perhitungan penyusutan dan
amortisasi dilakukan manual.
Sistem menyajikan daftar
penyusutan fiskal yang
disesuaikan dengan ketentuan
perpajakan
- Sistem
VI. PPH PASAL 25/29 Badan

14. 14
14
VII. LAPORAN EKUALISASI PAJAK
NO URAIAN EKSISTING USULAN
1 PPh PPN 1111 70% 100% Sistem
2 PPN PUT 0% Dibangun 100% Sistem
3 PPh 21 0% Dibangun 100% Sistem
4 PPh 22 0% Dibangun 100% Sistem
5 PPh 23 0% Dibangun 100% Sistem
6 PPh Psl 4 Ayat 2 0% Dibangun 100% Sistem
7 PPh Psl 15 0% Dibangun 100% Sistem
Laporan Ekualisasi dibutuhkan untuk pemeriksaan pajak

15. 15
TERIMA
KASIH