1. Sistem Pemerintahan
MATERI KELAS XII SEMESTER 1 BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
Standar Kompetensi
2.Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
Kompetensi Dasar
2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia
dengan negara lain
Indikator Hasil Pencapaian Belajar
1. Siswa diharapkan dapat mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan
Parlementer di berbagai negara
2. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial
dan Parlementer
3. Siswa diharapkan dapat menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem
pemerintahan Presidensial dan Parlementer
4. Siswa diharapkan dapat menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh
negara Indonesia menurut UUD 1945.
5. Siswa diharapkan dapat membandingkan sistem pemerintahan Indonesia
berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan dengan sesudah perubahan UUD 1945.
6. Siswa diharapkan dapat menguraikan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan
sistem pemerintahan Indonesia
7. Siswa diharapkan dapat membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan
negara lain
Tujuan Pembelajaran
1. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di
berbagai negara
2. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
3. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan
Parlementer
4. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia
menurut UUD 1945.
5. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum
dengan sesudah perubahan

2. 6. Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan
Indonesia
7. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain
Metode Pembelajaran
1. Metode Ceramah (Preaching Method)
2. Metode Diskusi (Discussion Method)
3. Metode Pemberian Tugas
4. Metode Studi Kasus
Materi Pembelajaran
1. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Presidensial
Pengertian Sistem Pemerintahan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem mengandung tiga pengertian
sebagai berikut:
a. Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas. Contoh sistem politik
b. Susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Contoh sistem pemerintahan
(demokrasi, totaliter, parlementer)
c. Metode. Contoh sistem menanam padi.
Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti
susunan, tatanan, jaringan, atau cara.
Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari
kata perintah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau
negara
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Pemerintahan menurut KBBI berarti:
a. Proses, cara, perbuatan memerintah
b. Segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyat dan kepentingan negara
c. Jadi, pemerintahan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah dalam
menyelenggarakan pembuatan dan penegakan hukum guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

3. d. Pemerintah adalah sekelompok orang dan sejumlah lembaga yang membuat dan
menegakkan hukum dalam suatu negara.
Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan
oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara.
Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang
melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan
judikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.
Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga,
yaitu:
a. Kekuasaan Eksekutif berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau
kekuasaan menjalankan pemerintahan
b. Kekuasaan Legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang
c. Kekuasaan Yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas
undang-undang.
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
a. Sistem pemerintahan parlementer: intinya parlemen mendominasi pemerintahan
negara
b. Sistem pemerintahan presidensial: intinya Presiden memegang peranan kunci
dalam pemerintahan.
Selain dua klasifikasi besar di atas, terdapat sistem pemerintahan yang
disebut sistem kediktatoran proletariat yang intinya kekuasaan negara berada di
tangan pemimpin partai (komunis), contohnya di negara Republik Rakyat Cina. Selain
itu dikenal juga sistem pemerintahan campuran yang diterapkan di Republik Kelima
Perancis dan dSwiss.
Pengertian bentuk negara, bentuk kenegaraan, bentuk pemerintah, dan bentuk
pemerintahan
Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi
kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu
negara.

4. Ada tiga bentuk negara, yaitu:
a. Negara Kesatuan, yakni negara yang pemerintah pusatnya berdaulat penuh atas
semua tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya.
b. Negara Federal/Serikat, yakni negara yang kekuasaannya secara formal dibagi
menjadidua: kekuasaan pemerintah pusat federal dan kekuasaan pemerintah negara
bagian.
c. Negara Konfederasi, yakni bentuk kerjasama negara di mana pemerintah pusat
tunduk pada kedaulatan masing-masing negara anggotanya.
Dilihat dari susunannya, ada dua bentuk negara, yaitu negara yang bersusunan
tunggal atau negara kesatuan (unitaris) dan negara yang bersusunan jamak
atau negara serikat (federasi,federalis).
Negara Kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya negara yang tidak
tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara. Hanya ada
satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi di
negara itu.
Ada dua cara/sistem negara kesatuan, yaitu:
a. Sentralisasi, artinya semua hal dan urusan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah
tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri hal yang menjadi urusan
pemerintahan
b. Desentralisasi, artinya penyerahan urusan dari pemerintah pusat atau daerah di
atasnya pada daerah otonom sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah otonom.
Setiap daerah otonom memiliki pemerintah daerah yang berhak dan berwenang
mengurus sendiri urusan pemerintahan. Contoh, Indonesia merupakan negara
kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara Serikat/Negara Federasi/Negara Federalis adalah negara yang bersusun
jamak atau terdiri dari negara-negara bagian. Artinya, negara tersusun dari
beberapa negara yang semula telah berdiri sebagai negara yang merdeka dan
berdaulat.
Dalam negara federasi terdapat:
a. Dua macam negara: Negara bagian dan Negara federasi atau gabungan
b. Dua macam pemerintah: Pemerintah negara bagian dan Pemerintah negara
federasi
c. Dua macam UUD: UUD negara bagian dan UUD negara federasi
d. Dua macam urusan: Urusan negara bagian dan urusan bersama yang diurus oleh
negara federasi
e. Negara dalam negara: Negara bagian itu berada di dalam negara federasi

5. Urusan bersama yang diurus negara federasi adalah urusan-rusan pokok yang
menentukan hidup matinya negara federasi, misalnya masalah pertahanan,
hubungan luar negeri, dan keuangan. Contoh negara federasi adalah Amerika
Serikat, Australia, Malaysia.
Serikat Negara/Perserikatan Negara/Konfederasi, merupakan gabungan atau
perserikatan dari beberapa negara berdaulat baik ke dalam maupun ke luar.
Konfederasi terbentuk untuk maksud tertentu, misalnya hubungan luar negeri atau
masalah pertahanan. Negara yang tergabung dalam konfederasi tetapsebagai negara
merdeka dan berdaulat penuh. Konfederasi bukan negara dalam pengertian hukum
internasional, karena masing-masing negara tetap merupakan subyek hukum
internasional.
Bentuk-bentuk Kenegaraan
Bentuk-bentuk kenegaraan terdiri dari:
a. Koloni, merupakan wilayah jajahan. Wilayah negara tersebut sepenuhnya berada
di bawah negara lain secara internasional. Negara koloni adalah negara yang tidak
berdaulat, sedang yang berdaulat adalah negara yang menjajahnya. Negara koloni
terakhir adalah Republik Palay yang merdeka pada tahun ...
b. Perwalian, adalah wilayah yang diurus oleh beberapa negara atau negara lain di
bawah Dewan Perwalian PBB, dengan tujuan agar wilayah itu dapat mempersiapkan
diri menuju pemerintahan sendiri dan kemerdekaan sepenuhnya.
c. Dominion, merupakan negara yang tergabung dalam The British Commonwealth
of Nations atau Negara Persemakmuran Inggris. Dominion adalah negara yang
sebelumnya merupakan jajahan Inggris. Tujuan dominion adalah untuk mempererat
persahabatan, kerjasama, dan mencapai kemakmuran negara-negara anggotanya.
Anggota Dominion meliputi Australia, Kanada, Selandia Baru, Malaysia, dan Afrika
Selatan.
d. Protektorat, adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang
lebih kuat. Contoh, Hongkong merupakan protektorat Inggris sebelum diserahkan
kembali kepada Cina.
e. Uni, bentuk uni terjadi apabila dua negara/lebih yang berdaulat mempunyai
seorang kepala negara yang sama dengan tujuan untuk menciptakan persatuan di
antara negara-negara tersebut. Ada dua macam uni:
i. Uni Riil atau Uni Nyata
1. Bila kedua negara memiliki alat kelengkapan negara yang sama yang telah
ditentukan terlebih dulu.
2. Mengakui adanya satu kepala negara

6. 3. Contoh: Uni Indonesia-Belanda 1949 dengan Ratu Yuliana (Belanda) sebagai
kepala negara
ii. Uni Personil
1. Bila kedua negara mempunyai seorang raja yang sekaligus sebagai kepala negara,
namun urusan pemerintahan tetap berada pada masing-masing negara tersebut.
2. Contoh: Uni Belanda-Luxemburg (1839-1890), Uni Swedia-Norwegia (1814-
1905), Uni Inggris-Hanover (1714-1837)
f. Mandat, adalah bekas negara jajahan dari negara yang kalah sewaktu Perang
Dunia I. Wilayah negara yang kalah diletakkan di bawah perlindungan negara yang
menang perang serta diawasi oleh Dewan Mandat LBB. Tugas negara pemegang
mandat adalah menyelenggarakan pemerintahan dan mempersiapkan wilayah negara
itu menuju pemerintah sendiri. Contoh, Kamerun bekas jajahan Jerman dijadikan
mandat oleh Perancis.
Bentuk Pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan cara pengisian
jabatan kepala negaranya.
Ada dua bentuk pemerintah, yaitu:
a. Kerajaan/Monarki, adalah negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui
sistem pewarisan. Contoh Jepang, Thailand, dan Inggris.
b. Republik, adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara di luar
sistem pewarisan, misalnya melalui proses pemilu langsung oleh rakyat. Contoh
Indonesia, Amerika Serikat.
Bentuk Pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
Bentuk Pemerintahan Secara Tradisional dibedakan menjadi:
a. Monarki adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertinggi berada di
tangan seorang penguasa tunggal, yaitu raja/ratu/kaisar/sultan.
b. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya
berada di tangan satu lembaga kecil yang terdiri atas sekelompok orang/elit yang
memiliki hak istimewa.
c. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya
berada di tangan semua warga negara.
Klasifikasi Mutakhir Tentang Bentuk Pemerintahan:
a. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat
keputusan tertinggi dalam suatu negara dikontrol oleh semua warga negara dewasa
dalam masyarakat yang bersangkutan.

7. b. Kediktatoran adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat
keputusan tertinggi dalam suatu negara dikontrol oleh satu orang
c. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan untuk membuat
keputusan tertinggi dalam suatu negara dikontrol oleh sekelompok elit.
Sistem Pemerintahan Parlementer
Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga
negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan
legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara.
Contoh negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
Induk Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Kepala Negara (raja/ratu)
Inggris adalah negara kerajaan. Karena itu, kepala negara Inggris selalu
adalah raja/ratu. Raja menganggap dirinya mempunyai hak suci dari Tuhan untuk
memerintah dunia. Raja-raja Inggris umumnya juga mempunyai lembaga penasihat
yang ditentukan sendiri oleh raja, yang anggotanya hanya dari kalangan bangsawan
dan pemimpin gereja. Mereka umumnya dipanggil bersidang oleh raja apabila negara
memerlukan pajak.
b. Parlemen
Cikal bakal parlemen di Inggris adalah Witanagemot, yaitu dewan penasehat
raja yang terdiri atas para pangeran, bangsawan, dan pejabat gereja yang dipilih
dan dihentikan oleh raja. Lembaga ini kemudian dikenal dengan parlemen. Semakin
sering raja memerlukan tambahan dana semakin sering parlemen bersidang, yang
akan memperkuat kedudukan parlemen dan mematangkan kelembagaan parlemen itu
sendiri.
c. Kabinet
Cikal bakal kabinet di Inggris adalah sebuah kelompok orang yang
disebutCABAL yang dijadikan sebagai penasehat inti dan sekaligus penghubung
dirinya dengan parlemen. Pemerintahan dikendalikan oleh perdana menteri dan
kabinetnya. Sehingga merekalah yang bisa dipersalahkan atau diminta
pertanggungjawaban.
Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Parlementer
Ranney, pemusatan kekuasaan negara ke tangan parlemen di negara pengguna
sistem pemerintahan parlementer dilakukan melalui dua sarana, yaitu:

8. a. Rangkap jabatan
• Bahwa mereka yang menduduki jabatan menteri harus merupakan anggota
parlemen
• Kabinet dan para menterinya merupakan komisi parlemen yang didudukkan di
lembaga eksekutif
• Berbeda dengan ajaran Trias Politica yang menganut pemisahan kekuasaan.
b. Dominasi resmi parlemen
• Parlemen sebagai lembaga legislatif negara tertinggi
• Parlemen membuat undang-undang baru, merevisi atau mencabut undang-undang
yang berlaku
• Parlemen dapat menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet/menteri
• Parlemen, melalui pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen,
menyusun kabinet atau dewan menteri
• PM dan para menteri itu berasal dari kalangan anggota parlemen dan akan tetap
menjadi anggota parlemen, sehingga hakikat kabinet hanyalah sebuah komisi dari
parlemen
• PM dan kabinetnya berkewajiban menjalankan kebijakan pemerintahan yang
digariskan oleh parlemen, dan karena itu, harus bertanggung jawab kepada parlemen
• Masa jabatan menteri/kabinet sangat tergantung pada kehendak parlemen
• Kepala negara/raja berperan sebagai penengah bila terjadi pertentangan
antara parlemen dan kabinet
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Kabinet, yaitu para menteri di bawah pimpinan perdana menteri yang
bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Kabinet bertanggung jawab kepada
parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota
parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan
kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada
kabinet. Lama masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan meskipun memiliki masa
jabatan dalam waktu tertentu.
b. Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala
pemerintahan (eksekutif)adalah perdana menteri yang berasal dari partai politik
yang mempunyai suara mayoritas di Parlemen. Kepala negara tidak sekaligus sebagai
kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan
kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara
monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan
sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.

9. c. Kepala Negara/Presiden atas saran pemerintah, yaitu Perdana Menteri dapat
membubarkan parlemen. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet
maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan
parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen
baru.
d. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya
dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan
besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
e. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang
memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum
memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di
parlemen.
f. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri
sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan
kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana
menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari
parlemen.
Kelebihan atau Kebaikan Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Sistem/garis pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
publik jelas/transparan
b. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet menjadikan
kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
c. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi
penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan
eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
a. Kabinet cenderung/dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para
anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena
pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat
menguasai parlemen.
b. Kedudukan badan eksekutif/ kabinet sangat tergantung pada mayoritas
dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan parlemen.

10. c. Kelangsungan/masa jabatan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan
berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat
bubar.
d. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Pengalaman mereka
menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi
menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Sistem Pemerintahan Parlementer di Inggris
a. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem
pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai The Mother of
Parliaments (induk parlemen).
b. Menganut sistem pertanggungjawaban menteri.
Sistem parlementer, terlahir dari adanya pertanggungjawaban menteri. Seperti
halnya yang terjadi di Inggris, di mana seorang raja tak dapat diganggu gugat (the
king can do no wrong), maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat,
menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai contoh,
Thomas Wentworth salah seorang menteri pada masa Raja Karel I dituduh
melakukan tindak pidana oleh Majelis Rendah. Kemudian karena terbukti, menteri
tersebut dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Tinggi.
Dari pertanggungjawaban pidana ini, kemudian lahir pertanggung jawaban politik, di
mana para menteri harus bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah
terhadap parlemen.
c. Kekuasaan kepala negara ada pada Raja atau Ratu, sedang kekuasaan kepala
pemerintahan di tangan Perdana Menteri.
Sistem parlemen telah terjadi sejak permulaan abad ke-18 di Inggris. Dari sejarah
ketatanegaraan, dapatlah dikatakan, bahwa sistem parlementer ini adalah
kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Konstitusionil, di mana kekuasaan raja
dibatasi oleh konstitusi. Karena itu dalam sistem parlementer, raja atau ratu dan
presiden, kedudukannya adalah sebagai kepala negara. Kepala negara dipegang Raja
/ Ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu gugat
Contoh kedudukan ratu di Inggris, raja di Muangthai dan presiden di India.
d. Pemisahan kekuasaan dilatarbelakangi oleh ungkapan pada masa lalu “The king do
not wrong”
e. Peraturan perundang undangan bersifat konvensi (peraturan tidak tertulis)
f. PM berasal dari partai mayoritas di parlemen, dan pemimpin partai politik
Inggris
g. Parlemen terdiri atas dua badan (bi kameral), yaitu:

11. House of Lord (Majelis Tinggi), adalah badan oerwakilan dengan anggota para
bangsawan yang penentuan keanggotaannya didasarkan atas penunjukan raja/ratu.
Kekuasaannya lebih besar dibandingkan Majelis Rendah
House of Common (Majelis Rendah), adalah badan perwakilan rakyat yang
anggota-anggotanya berasal dari parpol di Inggris yang dipilih melalui pemilu
h. Kabinet/eksekutif
Adalah dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri dipimpin oleh
perdana menteri
Anggotanya berasal dari House of Common, bertanggungjawab kepada parlemen.
Eksekutif dalam sistem parlementer adalah Kabinet itu sendiri. Kabinet yang
terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menteri, bertanggung jawab sendiri satau
bersama-sama kepada parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh Kabinet tidak dapat
melibatkan kepala negara. Karena itulah di Inggris dikenal istilah “the king can do no
wrong”.
Pertanggung jawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat
Kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara
manakala parlemen tidak lagi mempercayai Kabinet.
i. Kekuasaan parlemen
Sangat besar, dengan mosi tidak percaya dapat membubarkan kabinet
Pemerintahan jarang sekali jatuh karena kabinet berasal dari partai mayoritas
di parlemendan mendapat dukungan mayoritas di parlemen
j. Raja atau Ratu sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan membubarkan
parlemen atas usulan perdana menteri
k. Perdana Menteri juga mempunyai kekuasaan sbb:
Sebagai pemimpin kabinet yang anggotanya dipilih sendiri
Memimpin partai mayoritas di parlemen
Dapat mengendalikan parlemen karena ia memimpin partai
Menjadi penghubung dengan raja
Sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum sebelum masa jabatan 5
tahun berakhir.
l. Ada dua partai besar yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang
kalah dalam pemilihan umum menjadi oposisi
Sistem Pemerintahan Presidensial
Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensial:

12. Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga
negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran
kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif.
Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya
yang akan memimpin departemennya dan mereka itu bertanggung
jawab kepada presiden. Pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab MA
dan kekuasaan legislatif berada ditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat
dengancheck and balance, Indonesia adalah pembagian kekuasaan (distribution of
power),Pakistan, Argentina, Filipina.
Negara Filipina menggunakan sistem presidensial karena negara ini pernah
berada dalam kekuasaan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan juga
memfasilitasi penyusunan konstitusi Filipina menjelang kemerdekaan negara ini.
Negara-negara lain seperti Kolombia, Kostarika, Meksiko, dan Venezuela juga
menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dengan sistem pemerintahan
Amerika Serikat sebagai modelnya.
Peran kunci presiden tampak dari hal-hal sebagai berikut:
a. Presiden adalah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan
b. Presiden adalah pihak yang berwenang menyusun kabinet. (Juga disebut
sistemnon-parliamentary executive, karena pengangkatan para menteri sepenuhnya
menjadi kekuasaan presiden)
c. Para menteri tidak boleh menjadi anggota parlemen, jadi kabinet semata-mata
pembantu presiden
d. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen
e. Masa jabatan menteri sangat bergantung pada presiden
f. Peran parlemen dan eksekutif dibuat seimbang melalui sistem check and balances
Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial
Ranney, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, ketiga jenis
kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan judikatif) secara formal dipisahkan
melalui dua macam sarana, yaitu:
a. Pemisahan pejabat/larangan rangkap jabatan
Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial rangkap jabatan
justru dilarang. Seorang anggota parlemen tidak boleh merangkap menjadi menteri,
demikian juga sebaliknya. Misalnya,di Amerika Serikat. Disana tidak seorangpun
diperbolehkan menduduki lebih dari satu jabatan dalam ketiga cabang kekuasaan
yang ada. Contohnya seorang Jaksa Agung harus mundur dari jabatannya bila ingin
mencalonkan diri menjadi seorang Senator.

13. b. Kontrol dan keseimbangan (check and balances)
Untuk mencegah satu lembaga kekuasaan memperbesar kekuasaannya sendiri,
masing- masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang
kekuasaam lain, sehingga posisi masing-masing cabang kekuasaan tetap dalam
keseimbangan yang tepat. Contohnya, Kongres mengontrol Presiden dengan menolak
RUU yang diajukan, menolak memberi persetujuan terhadap calon pejabat bawahan
langsung Presiden dan mengadili serta memberhentikan Presiden. Presiden diberi
kekuasaan untuk mengontrol Kongres dengan hak vetoatas UU yang telah disetujui
Kongres, dan mengontrol MA dengan mengajukan calon MA, serta melakukan judicial
review.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Presiden memiliki kekuasaan yang luas, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai
kepala pemerintahan (sering disebut sebagai concentration of governing power and
responsibility upon the president, artinya presiden sebagai satu-satunya lembaga
negara yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara)
b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
c. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden dan parlemen tidak bisa
saling menjatuhkan.
d. Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh para menteri yang
ditunjuk dan diangkat oleh Presiden (hak prerogatif/hak istimewa untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan
non-departemen).Para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi
kepada Presiden.
e. Masa jabatan kabinet, yaitu presiden beserta para menterinya sesuai dengan
masajabatannya. Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.
Apabila terjadi pelanggaran hukum Presiden akan
dikenakan impeachment (pengadilan DPR) yang dilakukan Hakim Tinggi.
f. Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh
mereka atau melalui badan perwakilan rakyat, dan Parlemen dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilu.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada
parlemen
b. Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dan dalam jangka waktu tertentu
c. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya

14. d. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat
diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak
b. Pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan hasil tawar
menawar antara eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan
memerlukan waktu yang lama
c. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
Sistem Pemerintahan Presidensial di Amerika Serikat
a. Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial murni
b. Prinsip separation of power (pemisahan kekuasaan) dan mekanisme checks and
balances (pengawasan dan perimbangan). Dalam checks and balances, Presiden boleh
memilih menterinya sendiri, tetapi untuk jabatan Hakim Agung dan Duta Besar
harus disetujui Senat
c. Kekuasaan eksekutif berada pada presiden, sebagai kepala pemerintahan dan
kepala negara, dipilih rakyat, masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk
masa jabatan kedua, dan para menteri.
d. Kekuasaan legislatif di tangan Congress, terdiri:
– Senat, adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh
rakyat di negara bagian yang bersangkutan, 2 orang wakil
– House of Representatives, adalah perwakilan dari rakyat AS yang dipilih
langsung untuk masa jabatan 2 tahun melalui partai politik
e. Kekuasaan judikatif, berada pada Mahkamah Agung (Supreme Court), merupakan
kekuasaan yang bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif
f. Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3 majelis, maka
veto Presiden batal
g. Mekanisme kerja: Presiden dan Congress tidak dapat saling menjatuhkan
h. Presiden hanya dapat dituntut berhenti bila terbukti melanggar hukum, yakni:
– Pengkhianatan terhadap negara (treason)
– Penyuapan dan tindak pidana berat (bribery and high crime)
– Pelanggaran ringan berupa perbuatan tercela (misdemeanor)
Sistem Pemerintahan Campuran
Selain dua tipe sistem pemerintahan di atas, terdapat model sistem
pemerintahan yang memiliki baik segi-segi sistem pemerintahan parlementer maupun

15. presidensial. Di kalangan para sarjana, ada yang memberikan istilah baru terhadap
sistem pemerintahan ini, ada juga yang yang tidak. Sri Soemantri memberikan
istilah sistem pemerintahan campuran atau kombinasi bagi sistem pemerintahan
tersebut. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyebut sistem pemerintahan ini
sebagai quasi parlementer atau quasi presidensiil (presidensial) sedangkan Usep
Ranawijaya menyebutnya dengan istilahbentuk antara atau bentuk peralihan.
Sementara C.F. Strong tidak memberikan istilah khusus bagi sistem
pemerintahan tersebut tetapi mengakui sistem-sistem pemerintahan tersebut,
misalnya sistem semipresidensial pada Republik Kelima Perancis dan eksekutif
parlementer (parlementarian executive) tetapi pada pelaksanaannya bersifat
eksekutif tetap dan nonparlementer pada Swiss.
Kita menggunakan istilah sistem pemerintahan campuran sesuai pendapat
Sri Soemantri dengan pertimbangan untuk mempermudah pembahasan karakteristik
sistem pemerintahan tersebut. Karena pada dasarnya, sistem pemerintahan
campuran tidak dapat dikelompokkan ke dalam dua sistem pemerintahan pada
umumnya. Akan tetapisistem campuran tetap memperlihatkan ciri-ciri dari kedua
sistem pemerintahan (parlementer dan presidensial) dengan tingkat dominasi
yang berbeda-beda. Artinya sistem pemerintahan campuran pada sebuah
negara memiliki substansi yang berbeda dengan sistem pemerintahan campuran
di negara lain.
Menurut Bagir Manan sehubungan dengan sistem pemerintahan
campuran,bahwa “persamaannya hanya pada bentuk campuran, sedangkan
substansinya sama sekali berbeda” Selanjutnya terhadap perbedaan-perbedaan
antar-sistem pemerintahan campuran Bagir Manan berpendapat bahwa:
“….(i) Bentuk-bentuk sistem campuran berbeda-beda antara negara yang satu
dengan negara yang lain; (ii) Bentuk campuran dapat menunjukkan ciri-ciri
presidensiil (presidensial) atau ciri-ciri parlementer yang lebih menonjol…..”
Negara-negara yang biasanya menjadi prototipe sistem pemerintahan campuran,
yaitu Perancis (dengan Konstitusi 1958 dan Amendemen 1962) dan Swiss. Perancis
sejak tahun 1958 (disebut juga masa Republik Kelima) memiliki model sistem
pemerintahan yang disebut semipresidensial. Sebelumnya Perancis menerapkan
sistem pemerintahan parlementer dan peralihan pada sistem semipresidensial, tidak
menghapus ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Seperti dikatakan oleh C.F.
Strong, bahwa:
• “….Perancis di bawah pemerintahan Republik Kelima mempertahankan sistem
eksekutif parlementer, namun dengan beberapa variasi pada jenis eksekutif
terdahulu. Pertama, seperti yang telah dikatakan, Presiden tidak lagi dipilih oleh
Parlemen saja, melainkan oleh Electoral College yang terdiri dari anggota-anggota

16. Parlemen beserta anggota-anggota dewan lainnya. Kedua, walaupun para menteri
bertanggung jawab kepada Parlemen, para menteri tidak diizinkan menjadi anggota
salah satu majelis Parlemen…..Ketiga, Presiden menjadi Kepala Eksekutif yang aktif
dengan kekuasaan penuh untuk mengontrol badan legislatif termasuk hak untuk
membubarkan Parlemen…..Hal ini berarti, apabila terjadi mosi tidak percaya dalam
Parlemen yang menentang pemerintah, Presiden dapat membubarkan Majelis dan
mengadakan pemilihan baru. Terakhir, konstitusi memberikan mandat kepada
Presiden untuk mengambil tindakan darurat jika terjadi ancaman “terhadap institusi
republik, kemerdekaan bangsa, integritas wilayah, serta pelaksanaan kewajiban luar
negeri negara.
Kedudukan Presiden Perancis semakin lebih kuat dengan diadakannya
referendum yang mengamandemen konstitusi Perancis pada tahun 1962 yang
mengubah tata cara pemilihan Presiden yang semula dipilih oleh Electoral College
menjadi dipilih melalui hak pilih universal (secara langsung oleh rakyat).
Menurut pendapat di atas, terdapat beberapa ciri dalam sistem pemerintahan
Perancis sejak 1962, yaitu:
• Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun (segi
presidensial).
• Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen tetapi tidak diizinkan
menjadi anggota Parlemen (segi parlementer).
• Presiden menjadi eksekutif sesungguhnya selain Kabinet (dual executive),
bahkan lebih besar pengaruhnya, misalnya Presiden dapat membubarkan Parlemen
jika bertentangan dengan Pemerintah.
• Presiden memegang kekuasan untuk mengendalikan keadaan darurat dalam
masalah-masalah tertentu (segi presidensial).
Selain itu ada ciri-ciri lain yang tidak dikemukakan pendapat sebelumnya, yaitu
Perdana Menteri dan Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden walaupun
pertanggungjawaban Dewan Menteri tetap kepada Parlemen.
Negara kedua yang menjadi prototipe sistem pemerintahan campuran adalah
Swiss. Jika dalam sisitem pemerintahan Perancis Republik Kelima terdapat dua
macam eksekutif dengan tugas dan wewenang yang berbeda, maka dalam sistem
pemerintahan Swiss eksekutif dipegang oleh sebuah Dewan yang disebut Dewan
Federal (Federal Council).
Sehubungan dengan itu, C.F. Strong mengatakan, bahwa Lembaga eksekutif
Swiss atau Dewan Federal (Federal Council) adalah suatu kementerian yang dipilih,
tetapi tidak dapat dibubarkan, oleh tiap-tiap Majelis Federal (Federal Assembly).
Sekilas sistem pemerintahan Swiss bersifat parlementer karena Dewan Federal
yang dipilih oleh Majelis Federal seperti Kabinet (Dewan Menteri) yang diangkat

17. oleh Parlemen di Inggris. Akan tetapi, kedudukan Dewan Federal yang tak dapat
dibubarkan oleh Majelis Federal selama masa jabatannya ( 4 tahun), lebih
mencerminkan sifat fixed executive seperti dalam sistem presidensial di mana
Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. Hanya saja eksekutif di Swis
tidak bersifat tunggal (single executive) seperti Presiden pada sistem presidensial
murni, melainkan bersifat collegial.
Ciri collegial ini dipertegas dengan tidak adanya pemimpin tetap dalam Dewan
Federal. Walaupun terdapat jabatan Presiden Dewan Federal (Federal President)
yang dipilih setiap satu tahun sekali dari 7 orang anggota Dewan Federal, tetapi
jabatan itu tidak bersifat subordinasi terhadap anggota Dewan Federal lainnya.
Seperti dikatakan oleh C.F. Strong, bahwa
“Ketua Dewan Federal inilah yang lazimnya dikenal sebagai presiden republik; tetapi
keutamaannya di atas pejabat yang lain adalah “keutamaan yang formal belaka:
ketua Dewan Federal sama sekali bukan kepala eksekutif”
Selain itu, terdapat pula jabatan Wakil Presiden Federal yang juga dipilih dari
anggota Dewan Federal untuk mendampingi Presiden Federal Seperti halnya
Presiden Federal, Wakil Presiden Federal juga tidak memiliki keutamaan yang
substansial dibandingkan anggota Dewan Federal lainnya. Sehubungan dengan itu Sri
Soemantri mengatakan bahwa:
“Presiden dan Wakil Presiden Republik Konfederasi Swiss juga dipilih oleh Federal
Assembly…….Adapun masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu tahun.
Orang yang menjadi Presiden tidak dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya
berakhir. Hal ini tidak berlaku terhadap Wakil Presiden. Dengan perkataan lain,
Wakil Presiden dapat dipilih menjadi Presiden oleh Federal Assembly, setelah
jabatannya sebagai Wakil Presiden berakhir”.
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan Brasil
1. Nama resmi: Republica Federativa do Brazil
2. Bentuk negara federal dengan 26 negara bagian dan satu distrik federal yaitu
Distrito Federal
3. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil
Presiden Brasil dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Senat Federal(Federal
Senate) dan The Chamber of Deputies or Camara dos Deputados. Kedua badan ini
disebut Kongres Nasional. Jumlah kursi di Senat Federal berjumlah 81 orang,

18. anggotanya berasal dari perwakilan tiap negara bagian dan distrik. Setiap distrik
memiliki wakil tiga orang untuk masa jabatan delapan tahun. Anggota Chamber of
Deputiesberjumlah 513 orang yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 4
tahun.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Supreme Federal Tribunal, Higher Tribunal
of Justice, dan Regional Federal Tribunals.
Sistem Pemerintahan Perancis
1. Nama resmi: Republique Francaise (France Republic)
2. Bentuk negara kesatuan terdiri 22 wilayah atau daerah.
3. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi presidensial
4. Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana
menteri. Tanggung jawab penyelenggaraan negara tertinggi berada di tangan
presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun.
Perdana menteri diusulkan oleh mayoritas anggota Majelis Nasional dan diangkat
oleh Presiden.
5. Kabinet atau dewan menteri diangkat oleh presiden atas usul perdana menteri.
6. Sistem parlemen menggunakan sistem bikameral yang terdiri atas Senat dan
Majelis Nasional. Senat adalah perwakilan dari teritori, daerah, dan wilayah
administratif. Masa jabatan Senat adalah sembilan tahun, di mana sepertiganya
dipilih tiap tiga tahun. Majelis Nasional adalah perwakilan rakyat yang dipilih melalui
pemilu untuk masa jabatan lima tahun.
7. Badan kehakiman, meliputi Supreme Court of Appeals or Cour de Cassation,
Constitutional Council or Conseil Constitutionnel, dan Council of State or Conseil
d’Etat.
8. Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat.Presiden
diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis.
9. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh
membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif
namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakyat melalui
referendum atau diminta pertimbangan dari Majelis Konstitusional.
10. Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh
diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota
badan itu.
Sistem Pemerintahan India

19. 1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara
dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri (cabinet
government)
2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota
badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian.
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris
dengan modelCabinet Government.
4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan-pembatasan
kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar
tidak mengganggu usaha pembangunannya. Presiden sebagai kepala negara.
Sistem Pemerintahan Pakistan (1962 – 1969)
1. Badan eksekutif terdiri dari Presiden yang beragama Islam dan para menteri.
2. Para menteri adalah pembantu Presiden, tidak boleh merangkap anggota
eksekutif
3. Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3 majelis, maka
veto Presiden batal
4. Presiden berwenang membubarkan badan legislatif. Presiden harus mengundurkan
diri dalam 4 tahun dan mengadakan pemilihan umum baru
5. Dalam keadaan darurat, Presiden berhak mengeluarkan ordonansi yang diajukan
kepada legislatif paling lama 6 bulan
6. Presiden dapat dipecat (impeach) oleh legislatif bila melanggar UU dan
berkelakuan buruk
Sistem Pemerintahan Argentina
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun dan dapat
dipilih kembali untuk maksimum dua periode.
2. Menteri pembantu Presiden dan dilantik oleh Presiden.
3. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4. Presiden mempunyai hak veto yang terbatas, untuk mengubah UU dengan syarat
terdesak dan perlu.
5. Sistem parlemen dwi dewan yaitu Dewan Senat (Senado) dan Kamar
Perwakilan(Camara de Diputados).
Sistem Pemerintahan Jepang
1. Nama resmi: Nippon
2. Bentuk negara kesatuan dengan pembagian 47 wilayah administratrif atau
semacam propinsi.

20. 3. Bentuk pemerintahan adalah monarki konstitusional (kekaisaran) dengan sistem
demokrasi parlementer.
4. Kepala negara adalah kaisar, sebagai lambang atau simbol kesatuan. Kepala
pemerintahan adalah perdana menteri. Pemilihan kaisar berdasar keturunan, sedang
perdana menteri berasal dari pemimpin partai mayoritas yang ada di parlemen
(House of Representatives).
5. Parlemen (Diet) menganut sistem bikameral yang terdiri atas House of Councillor
or Sangi-in (perwakilan dari wilayah, distrik atau propinsi) dan House of
Representatives or Shugi-in (wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dari partai
politik.
6. Badan kehakiman adalah Supreme Court (Mahkamah Agung) sebagai peradilan
terakhir untuk perkara banding.
7. Kepala pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana Menteri dan
bertanggung jawab kepada badan legislatif (Diet). Perdana Menteri membentuk
kabinet yang anggotanya adalah anggota Diet.
Sistem Pemerintahan Cina
1. Nama resmi: Zhonghua Renmin Gonghe Guo
2. Nama lengkap: Republik Rakyat Cina (People’s Republic of China)
3. Bentuk negara kesatuan terdiri atas 23 propinsi, merupakan negara besar di
daratan Asia.
4. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi komunis. Di bidang
politik, sistem komunis dengan kontrol ketat terhadap warganya, sedang di bidang
ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar, sehingga produk-produk Cina
banyak membajiri pasaran dunia.
5. Kepala negara adalah presiden, sedang kepala pemerintahan adalah perdana
menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan lima
tahun. Perdana menteri diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat
Nasional.
6. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s
Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui). Jumlah anggota kongres 2.979 orang.
Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota, dan propinsi untuk
masa jabatan lima tahun. Badan inimemiliki kekuasaan penting di Cina dan
anggotanya adalah orang-orang partai komunis Cina.
7. Badan kehakiman terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts, dan
Special Peoples Courts.

21. 2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan oleh Negara Indonesia menurut UUD
1945.
Sistem Pemerintahan yang Digunakan oleh Negara Indonesia dalam Berbagai
UUD/Konstitusi
Sejak meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah
menggunakan konstitusi yang berbeda hingga sekarang, yaitu UUD 1945, Konstitusi
RIS 1949, UUDS 1950, serta UUD 1945 setelah perubahan. Seiring dengan
penerapan konstitusi-konstitusi tersebut, Indonesia juga menerapkan sistem-sistem
pemerintahan yang berbeda-beda pula. Bahkan berdasarkan satu konstitusi
yang sama, yaitu UUD 1945, Indonesia pernah menerapkan dua macam sistem
pemerintahan tanpa mengubah teks asli UUD 1945, yaitu pada tahun 1945 hingga
tahun 1948 menerapkan sistem pemerintahan parlementer dan pada tahun 1948
hingga 1949 menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh Wakil
Presiden Moh. Hatta.
Dalam tabel berikut, secara sederhana dapat kita lihat periode pelaksanaan
dan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia.
a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum
Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci
pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah
Majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan
Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem
pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah

22. adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Presiden Republik
Indonesia berdasar UUD 1945 memiliki kekuasaan sebagai berikut:
1. Pemegang kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang (pasal 5)
2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan (pasal 4)
3. Pemegang kekuasaan sebagai kepala negara (pasal 10-15)
4. Panglima tertinggi dalam kemiliteran (pasal 10)
5. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat dan melantik para anggota MPR dari
utusan daerah dan golongan (pasal 2)
6. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat para menteri dan pejabat negara (pasal
17)
7. Pemegang kekuasaan untuk untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan keadaan bahaya (pasal 11 dan pasal
12)
8. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain
(pasal 13)
9. Pemegang kekuasaan untuk memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan (pasal 15)
10. Pemegang kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (pasal
15)
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan mengatakan bahwa “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang
dasar”. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” dan pasal 17 ayat (1) yang
mengatakan bahwa “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Dari tiga ayat
tersebut tersebut, dapat disimpulkan bahwa Presiden merupakan eksekutif
sesungguhnya yang bersifat tunggal (single executive) yang dalam menjalankan
kewajibannya tersebut dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri.
Kedudukan Wakil Presiden dan menteri-menteri sangatlah berbeda. Wakil Presiden
dipilih oleh MPR sedangkan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden (pasal 17 ayat (2)). Apa yang menjadi tugas dan wewenang Wakil Presiden
ditentukan oleh Presiden dengan dibantu oleh Wakil Presiden, seperti yang diatur
dalam pasal 8 ayat (2) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan
Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/ Atau Antar Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara.
Tugas Wakil Presiden di Indonesia berbeda dengan Wakil Presiden di
Amerika Serikat. dalam hal ini Sri Soemantri berpendapat bahwa :
“Seperti telah kita ketahui selama Presiden Amerika Serikat masih ada, Wakil
Presiden mempunyai tugas menjadi Ketua Senat Amerika Serikat (bukan anggota).

23. Dengan demikian di Amerika Serikat hanya terdapat satu pemimpin eksekutif saja.
Hal ini sesuai dengan azas dalam kepemimpinan, bahwa antara lain dalam sebuah
kapal hanya terdapat seorang kapten atau dalam sebuah keluarga hanya terdapat
seorang kepala keluarga saja.
Kekuasaan presiden diatur dalam UUD 1945 dalam porsi yang cukup besar,
yaitu dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Dalam pasal 15 UUD
1945 dikatakan bahwa “Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan”. Wewenang ini merupakan wewenang yang biasanya melekat pada
jabatan Kepala Negara dalam sistem parlementer. Akan tetapi, karena Presiden
Republik Indonesia merupakan real executive, sekaligus memegang wewenang kepala
negara, maka hal ini menunjukkan ciri sistem pemerintahan presidensial. Ciri lain
yang juga mengindikasikan sistem pemerintahan presidensial yaitu adanya
pembatasan masa jabatan presiden (president tenure), yaitu dalam pasal 7 UUD
1945 di mana “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Pada masa demokrasi terpimpin, pasal
ini diselewengkan dengan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
sedangkan pada masa Orde Baru, pasal ini ditafsirkan tidak adanya pembatasan
waktu jabatan Presiden sehingga Soeharto dapat menjabat sebagai Presiden selama
32 tahun.
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipilih secara terpisah oleh
MPR berdasarkan pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Adanya eksekutif yang dipilih oleh
legislatif atau eksekutif yang merupakan bagian dari legislatif, merupakan ciri dari
sistem pemerintahan parlementer. Konsekuensi dipilihnya Presiden dan Wakil
Presiden oleh MPR, Presiden dapat diberhentikan jika benar-benar melanggar
haluan negara, tetapi Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggotanya
merangkap menjadi anggora MPR. Seperti yang disebutkan dalam Penjelasan UUD
1945 bahwa:
“Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan
oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap
Presiden telah sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat
diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban
kepada Presiden”.
Jika dikaitkan Penjelasan UUD 1945 tersebut dengan masa jabatan Presiden,
maka masa jabatan Presiden di Indonesia dapat dikatakan tidak tetap karena

24. presiden dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh MPR jika sungguh-sungguh
melanggar haluan negara.
Kedudukan DPR yang tidak dapat dibubarkan Presiden dan jabatan rangkap
anggota DPR sebagai anggota MPR serta dapat diberhentikannya Presiden jika
melanggar haluan negara merupakan ciri-ciri yang tidak dapat dijumpai baik dalam
sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial.
Dalam sistem pemerintahan parlementer, perdana menteri dan kabinet dapat
dijatuhkan oleh parlemen jika parlemen menarik dukungannya terhadap eksekutif.
Sebaliknya, perdana menteri dapat membubarkan parlemen atas dukungan Kepala
Negara seperti di Inggris. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial,
presiden tidak dapat dijatuhkan kecuali lewat prosedur dakwaan tertentu
seperti impeacment di Amerika Serikat. Sebab-sebab impeacment tidak berkaitan
dengan kebijakan politik Presiden dalam menjalankan pemerintahan tetapi sebab-sebab
yang bersifat pidana seperti pengkhianatan negara, menerima suap,
melakukan kejahatan berat dan pelanggaran lainnya (treason, bribery, or other high
crimes and misdeameonors).Sehubungan dengan sistem pemerintahan yang
diterapkan di Indonesia, Sri Soemantri berpendapat bahwa:
“Artinya dari ciri-ciri yang telah diketahui, tidak dapat dikatakan bahwa sistem
pemerintahan presidensiil yang dominan atau juga tidak dapat dikatakan bahwa
sistem pemerintahan parlementer yang dominan. Malah dari ciri-ciri yang
dikemukakan di atas, perbandingan segi presidensiil dan segi parlementernya 50-50
(persen). Oleh karena demikian, kita dapat mengatakan bahwa sistem pemerintahan
yang dianut negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan campuran atau
kombinasi murni. Hal ini berbeda berbeda dengan sistem pemerintahan yang berlaku
di negara Swis yang menurut pendapat penulis menganut juga sistem pemerintahan
campuran atau kombinasi, akan tetapi di mana yang dominan adalah segi
presidensiilnya.
Pendapat di atas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia
berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan adalah sistem pemerintahan campuran.
Akan tetapi segi-segi parlementer maupun presidensialnya tidak memiliki tempat
yang dominan satu sama lain. Kedua-duanya menempati porsi yang hampir sama
dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut
dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil
rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka
kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Akibat-akibat yang terjadi dari kekuasaan Presiden yang besar tersebut
adalah sebagai berikut.

25. a. Terjadi pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga, yaitu Presiden.
b. Peran pengawasan dan perwakilan dari DPR makin lemah.
c. Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal
mendukung kelangsungan kekuasaan Presiden.
d. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan
Presiden.
e. Menciptakan perilaku kolusi, korupsi, dan nepotisme di kalangan pejabat dan
orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
f. Terjadi personifikasi bahwa Presiden dianggap negara. Sikap menyalahkan
Presiden dianggap menentang negara.
g. Rakyat dibuat makin tidak berdaya, tiada kuasa, dan cenderung tunduk pada
kekuasaan Presiden semata.
Meskipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada
dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh
penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang
kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau
berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari. Namun,
dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan
yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada
keuntungan yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan
sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang
konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah
konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:
a. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif
b. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan
perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945
menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem
pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945
telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000,
2001, dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi
pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah
Diamandemen
Sekarang ini diberlakukan sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945
hasil amandemen pertama tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001 dan

26. amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia mendasarkan
pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan
presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Presiden
dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau memteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung
jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan anggota
DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih
melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah wakil
dari masing-masing propinsi yang berjumlah empat orang tiap propinsi.
Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem perwakilan
banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD propinsi dan DPRD
kabupaten/kota yang anggotanya jugadipilih melalui pemilu. DPR memiliki
kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan atau
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat 2
***)
Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yang
diamandemen pada dasarnya masih menganut sistem presidensial. Hal ini dibuktikan
bahwa Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggungjawab
kepada parlemen. Tapi, sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari
sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah
sebagai berikut.

27. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari
DPR (pasal 7A***). Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden
meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR. Seperti mengangkat duta dan menerima duta negara
lain (pasal 13 ayat 1* dan ayat 2*).
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan
atau persetujuan dari DPR. Seperti membuat dan menetapkan undang-undang
(pasal 20 ayat 2*), dalam menyatakan perang, membuat pardamaian dan
perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat 1****), dalam memberi amnesti
dan abolisi (pasal 14 ayat 2*)
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk
undang-undang (pasal 20 ayat 5**, pasal 21*) dan hak budget /anggaran
(pasal 23***).
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama.
Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung,
sistembikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang
lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Setelah perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali
(termasuk dihapusnya Penjelasan UUD 1945), terdapat perubahan yang cukup
berarti yang mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam perubahan
ketiga UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan
dipilih secara langsung secara berpasangan oleh rakyat. Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden yang sebelumnya diatur dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih olah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
suara terbanyak”, sekarang diatur dalam pasal 6A yang berbunyi “ Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dalam satu berpasangan secara langsung oleh rakyat”. Tentu
saja perubahan ini juga berimplikasi pada kewenangan MPR yang sebelumnya
berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, kini tidak.
Dengan adanya perubahan ini, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada
MPR dan MPR tidak memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
Presiden apalagi menjatuhkan Presiden. Apalagi perubahan ini diikuti dengan
perubahan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya, seperti yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945 setelah perubahan
yaitu:
“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila

28. terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden”
Dari pasal di atas, Presiden tidak dapat lagi diberhentikan dalam masa
jabatannya akibat melanggar haluan negara. Lagi pula, Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) yang semula ditetapkan oleh MPR kini tidak dikenal lagi
keberadaannya dalam UUD 1945 setelah perubahan. Presiden dan Wakil Presiden
hanya dapat diberhentikan jika telah melakukan pelanggaran hukum seperti di atas
dengan prosedur tertentu. Prosedur tersebut mengingatkan kita
pada impeachment di Amerika Serikat. Akan tetapi, pelanggaran hukum yang
menjadi sebab diberhentikannya Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia agak
berbeda. Di Amerika Serikat, tuntutan impeachment yaitu jika Presiden melakukan
korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya serta pengkhianatan negara, sedangkan
di Indonesia, selain korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya serta
pengkhianatan terhadap negara, terdapat dua jenis sebab lagi yang dapat dijadikan
alasan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, yaitu perbuatan tercela maupun
apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil
Presiden.
Dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta
kedudukan Presiden yang tidak dapat dijatuhkan oleh MPR kecuali seperti diatur
dalam pasal 7A, menghilangkan segi-segi parlementer dalam sistem pemerintahan
Indonesia.
Seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa:
“….sistem (pemerintahan) Indonesia secara hakiki adalah sistem presidensiil bukan
dimaksudkan sebagai suatu bentuk campuran. Karena di masa depan Presiden di satu
pihak dipilih langsung, dan di pihak lain tidak bertanggung jawab kepada MPR, maka
sistem presidensil menjadi lebih murni (tidak ada lagi unsur campuran).
Artinya setelah perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia merupakan
sistem pemerintahan presidensial, karena tidak ada lagi ciri-ciri sistem
pemerintahan parlementer yang melekat.
Kelebihan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia
Adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan
negara.
MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang
mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut UUD.

29. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR
bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang.
Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif
lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden.
Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia
Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum
bekerja secara profesional.
MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan
lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun
ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang
berkuasa pada saat itu.
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada
kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter.
Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain
namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional,
program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada
rakyat).