KATA PENGANTAR        Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dankaruniaNya, sehingga tim ...
DAFTAR ISII. PENDAHULUAN   a. Latar Belakang ………………………………………………………………… 1   b. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………….1...
BAB I. PENDAHULUANA. Latar Belakang       Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan skenario pembangunan yangdiaktualisas...
2. Untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang    diharapkan dan apakah masyarakat mendapat...
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009    A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI        1. Indika...
GRAFIK INDIKATOR INDEKS KRIMINALITAS DENGAN DATA PENDUKUNG            120                                                 ...
4. Rekomendasi Kebijakan              Kasus kejahatan konvensional dan Transnasional yang belum tertangani     disebabkan ...
2. Analisis Pencapaian Indikator    a.   Indikator Pelayanan Publik         1. Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Di...
2. Perda Pelayanan Satu Atap                    % Kabupaten Kabupaten/Kota yang                         Memiliki Perda Sat...
Selanjutnya, pada grafik gabungan tersebut di atas nampak tiga buah data yaitu,data tentang Persentase (%) kabupaten/kota ...
b. Indikator Demokrasi                       Gender Development Index         29,0         28,5                        28,...
Gender Empowerment Measurement (GEM) menunjukkan apakah perempuandapat memainkan peran aktif dalam kehidupan politik dan e...
3. Rekomendasi Kebijakan           a.   Perlu ada suatu regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah menerbitan           ...
Akhir     Tingkat    Sekolah    Menengah    Angka Putus         2.93    2.31    1.97      1.58     1.26    1.01    Sekolah...
Gizi Kurang (%)           8.7        9.5        19.3        19.4       13.2      9     Persentase     Tenaga     Kesehatan...
Nilai                    1.10    1.80    26.80    46.80     7.80     10,5     BKPM    Persetujuan    Rencana    Investasi ...
Kesejahteraan                 Sosial                 Persentase          12.42    13.23     12.73   11.97   11.28    10.36...
Maluku Utara, menunjukkan semakin kecil perbedaan jender dalam pembangunan asasi    manusia. Kondisi ini ditunjukkan juga ...
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD    120    100                                                       97,94              ...
Dari data seperti terlihat pada grafik. bahwa jumlah siswa yang duduk dibangku    sekolah dasar       Provinsi Maluku Utar...
2. Rata – Rata Nilai Akhir Tingkat SMP                    Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat SMP            7,00            6,8...
4. Angka Putus Sekolah Tingkat SD                Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%)         3,50         3,00            2...
Angka putus sekolah dari Tahun 2004 – 2009 mengalami trend menurun,kecendrungan ini menunjukkan bahwa wilayah Maluku Utara...
c. Indikator Kesehatan    1. Umur Harapan Hidup                         Umur Harapan Hidup (tahun)             71         ...
3. Gizi Kurang                                       Gizi Kurang (%)            25,00            20,00                    ...
s.d. 2008 yaitu mencapai 19.3% - 13,2% gizi kurang dan 11.9% gizi buruk pada tahun2006.        Pada tahun 2008       sampa...
GRAFIK INDIKATOR KELUARGA BERENCANA DENGAN                                DATA PENDUKUNG        90,00        80,00        ...
2. Total Fertility Rate                                     Total Fertility Rate (%)               3,4               3,3  ...
e. Indikator Ekonomi Makro                      Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku                                    Utara  ...
2009 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara selalu mengalami peningkatan kecuali padatahun 2008. Beberapa data pembanding yang d...
Pada grafik tersebut di atas terlihat bahwa selama 2004 - 2009, nilai persentaseoutput manufaktur terhadap PDRB Maluku Uta...
GRAFIK PENDAPATAN PERKAPITA DENGAN DATA PENDUKUNGNYA         45         40                                                ...
tingkat pendapatan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di saat tingkat persentaseekspor sedang mengalami penurunan, nil...
Pada Grafik gabungan dengan data pembanding tersebut, nampak bahwa tingkatinflasi yang terjadi di Maluku Utara cenderung m...
f.   Indikator Investasi                            Realisasi Investasi PMDN            2000                              ...
1.733 milyar. Terdapat beberapa sebab masih rendahnya realisasi investasi PMDN diMaluku Utara, yakni kebanyakan rencana in...
50         45         40         35         30                                                   Nilai Realisasi PMA      ...
sekitar US $ 10 juta demikian juga dengan nilai realisasi investasi yang berhasildiwujudkan dengan nilai US $ 6 juta.     ...
Persentase Jalan Nasional dalam                                Kondisi Sedang (%)          50,00          40,00           ...
pemeliharaan jalan belum berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2007 terjadipeningkatan persentase      jalan nasional dalam...
tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari pada tingkat kesejahteraan petanisebelumnya.       NTP Provinsi Maluku Utara ...
Utara mengalami peningkatan. PDRB Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesarpada pembangunan ekonomi dibanding sektor...
GRAFIK INDIKATOR KEHUTANAN DENGAN DATA PENDUKUNG                      Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan      ...
J. Indikator Kelautan1. Jumlah Tindak Pidana Perikanan                     Jumlah Tindak Pidana Perikanan             30,0...
Tabel 1. Sarana Prasarana Pengawasan Sistem Dinas Perikanan dan Kelautan MALUTNo    URAIAN                                ...
Tabel 2 Pos Keamanan Masyarakat dan Pengawasan Maluku Utara                            T A H U NKAB/KOTA                  ...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair

3,524 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi MalukuU Utara oleh Tim Universitas Khairun

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010 - Malut - Unkhair

  1. 1. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dankaruniaNya, sehingga tim EKPD Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan tugas yangtelah menjadi tanggung jawabnya. Sebagai laporan akhir, perlu ditegaskan bahwa laporanini telah menyentuh pada substansi pekerjaan yang menjadi tugas tim, namun adabeberapa data dari indikator yang telah ditetapkan belum lengkap karena tidak ada yangdi miliki oleh SKPD. Untuk itu laporan yang disampaikan hanya berkaitan aktivitas yangtelah dilaksanakan oleh Tim EKPD Maluku Utara dalam bentuk dokumen kerja. Gambaran yang tertuang dalam laporan ini, disampaikan kepada Tim EKPD Pusatsebagai bahan pertimbangan sekaligus pertanggungjawaban atas tugas yang diberikankepada Tim EKPD Maluku Utara dalam mengevaluasi kinerja pembanguan daerah tahun2009.Terima Kasih Ternate, 07 Desember 2010 Koordinator Tim EKPD Maluku Utara Dr. Gufran Ali Ibrahim, MS.
  2. 2. DAFTAR ISII. PENDAHULUAN a. Latar Belakang ………………………………………………………………… 1 b. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………….1 c. Keluaran .. ………………………………………………………………………1II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator . ………………………………………………………………3 2. Analisis Pencapaian Indikator . ………………………………………3 3. Rekomendasi . ………………………………………………………5 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Indikator . ………………………………………………………………5 2. Analisis Pencapaian Indikator . ………………………………………6 3. Rekomendasi . …………………………………………………….10 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator . ……………………………………………………………10 2. Analisis Pencapaian Indikator . ……………………………………14 3. Rekomendasi . ……………………………………………………49 D. KESIMPULAN . ……………………………………………………………50III. RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI 1. Pengantar . …………………………………………………………………….51 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional . ……………52 3. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap RPJMN Provinsi . ……………………85 b. Rekomendasi Terhadap RPJMN . ……………………………85IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan . ……………………………………………………………86 2. Rekomendasi . ……………………………………………………………86LAMPIRAN
  3. 3. BAB I. PENDAHULUANA. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan skenario pembangunan yangdiaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan guna memanfaatkan seluruhsumber daya pembangunan di daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensiperencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi kinerjakebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian programdan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari pemanfaatansumber daya pembangunan,yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagipenyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Evaluasi kinerja pembangunan daerah diharapkan dapat mengetahui danmemberikan masukan berkaitan dengan apakah pembangunan daerah telahdilaksanakan pada koridor aturan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (input)yang digunakan, proses (process) dilakukan serta keluaran (output) yang dihasilkan sertahasil (outcome) yang telah diperoleh. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2010dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalamrentang waktu 2004-2009. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakahpembangunan daerah telah mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan apakahmasyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Untukmelaksanakan kegiatan tersebut, maka Universitas Khairun telah diberikan kepercayaanoleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengkajian terhadapkinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tahapan kegiatan yangdisampaikan dalam laporan berikut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikaninformasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingandan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaikiapa yang telah dilakukan sebelumnya.B. Tujuan dan SasaranTujuan dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 adalah :1. Untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2009.
  4. 4. 2. Untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut.3. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.Sasaran dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 adalah :1. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai motor penggerak pembangunan di daerah2. Masyarakat umum yang memperoleh manfaat dari pembangunan daerah tersebut.C. KeluaranKeluaran dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2010 adalah : 1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan provinsi Maluku Utara. 2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan provinsi Maluku Utara. 3. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Maluku Utara dengan RPJMN 2010-2014. 2  
  5. 5. BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. IndikatorAgenda Indikator Ket 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SumberPembangunan Indeks Kriminalitas - 87 89 95 78.8 43.21. Mewujudkan Persentase - 87 89 95 71 35 Kepolisian Indonesia Penyelesaian Daerah Ma Yang Aman Kasus Kejahatan luku Utara dan Damai Konvensional (%) Persentase - 100 100 100 90 81 Kepolisian Penyelesaian Daerah Mal Kasus Kejahatan uku Utara Trans Nasional (%) 2. Analisis Pencapaian Indikator a. Indikator Indeks Kriminalitas Persentase Penyelesaian Kasus  Kejahatan Trans Nasional (%) ‐ 150 100 100 100 100 Persentase  90 81 Penyelesaian Kasus  50 Kejahatan Trans  0 Nasional (%) ‐ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Persentase Penyelesaian Kasus  Kejahatan Konvensional (%) ‐ 100 95 87 89 80 71 60 Persentase  40 Penyelesaian Kasus  35 Kejahatan  20 Konvensional (%) ‐ 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : Kepolisian Daerah, 2010 3   
  6. 6. GRAFIK INDIKATOR INDEKS KRIMINALITAS DENGAN DATA PENDUKUNG 120 Indeks Kriminalitas 100 80 Persentase  60 Penyelesaian Kasus  Kejahatan  40 Konvensional (%) 20 Persentase  Penyelesaian Kasus  Kejahatan Trans  0 Nasional (%) 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Kepolisian Daerah, 2010. Berdasarkan data, tergambar pada tahun 2005 – 2006 penyelesaian kasuskejahatan konvensional mencapai 100 %, sedangkan pada tahun 2007 sampai tahun2009 cenderung menurun. Pada kasus trans nasional meningkat dari tahun 2005 sampaitahun 2007, sedangkan pada tahun 2008 sampai tahun 2009 cenderung menurun.Tingginya penyelesaian kasus konvensional disebabkan karena tingkat kesulitanpenyelesaian kasus tidak terlalu rumit. Umumnya kasus yang diselesaikan berkaitandengan perkelahian, penganiayaan, penyerobotan tatanah, kecelakaan lalulintas dansebagainya. Sedangkan sejak tahun 2008 menurunnya disebabkan karena pada saatbersamaan seluruh aparat lebih berkonsentrasi pada pengamanan pemilu legslatif, pilpresdan pemilukada Provinsi Maluku Utara, sementara jumlah personil yang menanganikasus yang kurang. Untuk kasus trans nasional umumnya naik sejak tahun 2005 sampai 2007disebabkan karena kasus yang teridentifikasi atau yang disidik tidak terlalu banyak. Kasustransnasional yang terjadi di Maluku Utara meliputi ilegal fishing. Pada tahun 2008menurun, selain sama penyebabnya dengan kendala yang dihadapi dalam penyelesaiankasus konvensional, juga disebabkan karena keterbatasan anggaran dan personil sertakemampuan pembuktian. Selain itu kasus tersebut sering melibatkan pihak lain di luardaerah Maluku Utara, sehingga menyulitkan dihadirkan dalam proses hukum tersebut. 4  
  7. 7. 4. Rekomendasi Kebijakan Kasus kejahatan konvensional dan Transnasional yang belum tertangani disebabkan karena kondisi Provinsi Maluku Utara sebagai daerah kepulauan dengan rentang kendali yang sangat luas serta akses yang sangat terbatas. Hal ini belum didukung dengan sarana/prasarana dan personil yang memadai. Saat ini misalnya pada pemekaran kabupaten Kepulauan Morotasi belum terbentuk Polres, sehingga aparat yang ditempatkan saat ini masih diperbantukan dari Polres Kabupaten Halmahera Utara. Mencermati kondisi diatas, maka diperlukan penambahan sarana penunjang dan personil aparat hukum yang profesional sehingga dengan cepat dapat menagani permasalahan hukum yang timbul diwilayah Maluku Utara. B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. IndikatorAgenda Indikator Ket 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SumberPembangunan Pelayanan Publik2. MewujudkanIndonesia Yang Persentase 0.0 10 80, 61. 76. 42. KejakAdil dan kasus korupsi 0 0 95 54 92 31 saanDemokratis yang tertangani Tinggi dibandingkan dengan yang dilaporkan (%) Persentase (-) : - - 12. 12. 25. 22. DISPEN kabupaten/ kota Tidak 50 50 00 22 DA yang memiliki Tersedi peraturan daerah a pelayanan satu atap (%) Persentase (-) : - - - - - - instansi (SKPD) Tidak provinsi yang Tersedi memiliki a pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%] Demokrasi Gender (-) : 27. 28. 28. 28. 28. - BPP Development Belum 4 5 5 6 6 Index tersedia Gender 24. 25. 26. 27. 27. - BPP Empowerment 40 70 20 50 50 Measurement 5   
  8. 8. 2. Analisis Pencapaian Indikator a. Indikator Pelayanan Publik 1. Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan. Persentase kasus korupsi yang  tertangani dibandingkan dengan yang  dilaporkan (%) 150,00 100,00 100,00 Persentase kasus  80,95 76,92 61,54 korupsi yang tertangani  50,00 42,31 dibandingkan dengan  0,00 0,00 yang dilaporkan (%) 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Kejaksaan Tinggi, 2010. Penanganan kasus korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utarasejak tahun 2005 berfluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2005 mencapai100%, dan pada tahun 2007 menurut menjadi 61,54%, pada tahun 2008 meningkat78,92% dan pada tahun 2009 terjadi penurunan sebanyak 42,31%. Terjadinya penurunan penegakan hukum pada institusi kejaksaan disebabkan karena,beberapa kasus yang disidik melalui polisian belum sepenuhnya diserahkan kepadakejaksaan dalam rangka penuntutan. Selain itu, data yang diberikan masih merujuk padatarget penanganan kasus dengan pola 5:3:1 yang dibebankan oleh Kejaksaan Agung. 6  
  9. 9. 2. Perda Pelayanan Satu Atap % Kabupaten Kabupaten/Kota yang  Memiliki Perda Satu Atap 30 25 25 22,22 20 % Kabupaten  15 Kabupaten/Kota yang  12,5 12,5 10 Memiliki Perda Satu  5 Atap 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : DISPENDA Maluku Utara, 2010. GRAFIK INDIKATOR PELAYANAN PUBLIK DENGAN DATA PENDUKUNG 30 25 % Kabupaten  20 Kabupaten/Kota yang  Memiliki Perda Satu  15 Atap 10 Kabupaten/Kota yang  Memiliki Perda 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : DISPENDA, Maluku Utara, 2010. Pada grafik tersebut di atas nampak bahwa data tentang Persentase (%)kabupaten/kota di Maluku Utara yang memiliki peraturan daerah (PERDA) tentangpelayanan satu atap yang tersedia hanya selama 4 tahun terakhir. Sementara itu, secarapersentase pada tahun 2006 dan 2007 jumlah kabupaten/kota yang memiliki Peraturandaerah (PERDA) jumlahnya tetap, yaitu sebesar 12,5%. Namun pada tahun 2008 terjadipenurunan secara relative (%), yakni 25%. Selanjutnya, pada tahun 2009 turun menjadi22,22%. 7  
  10. 10. Selanjutnya, pada grafik gabungan tersebut di atas nampak tiga buah data yaitu,data tentang Persentase (%) kabupaten/kota di Maluku Utara yang memiliki peraturandaerah (PERDA) tentang pelayanan satu atap, data tentang jumlah kabupaten yang telahmemiliki PERDA, dan data tentang jumlah kabupaten/kota yang ada di Maluku Utaraselama periode pengamatan. Sementara itu, dari data yang ada tersebut menunjukkanbahwa selama kurun waktu 2006 dan 2007 jumlah kabupaten/kota di provinsi MalukuUtara yang memiliki peraturan daerah (PERDA) satu atap adalah sama, yakni 1 yaituKota Ternate. Hal tersebut nampak dari gambar grafis yang datar. Pada tahun 2008,terjadi penambahan 1 daerah yang memiliki peraturan daerah tentang pelayanan satuatap, yakni Halmahera Selatan. Sementara itu jumlah daerah otonom yang ada masihtetap dengan jumlah 8. Akibatnya terjadi peningkatan secara persentase, menjadi 25%,dan sehingga secara grafis menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup tajam. Sementara itu, pada tahun 2009, dengan adanya pemekaran 1 wilayah kabupatenbaru, yaitu kabupaten Pulau Morotai menyebabkan daerah otonom yang ada bertambah 1menjadi 9 daerah. Pada sisi yang lain, jumlah daerah yang memiliki peraturan daerahtentang pelayanan satu atap tersebut tetap, yakni 2 sehingga secara relatif (%) jumlahnyaterjadi penurunan yakni sebesar 22,22%, dan secara grafis ditunjukkan dengan gambaryang menukik turun. Dua kondisi inilah yang menyebabkan secara relatf (%) terjadipenurunan jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah satu atap. Mencermati ketiga indikator Pelayanan Publik (Persentase Kasus Korupsi YangTertangani Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan serta pelayanan dengan penggunaanperda 1 atap), menunjukan bahwa kedua indikator ini masih rendah pencapaiannya.Untuk penanganan kasus korupsi selain masih kurang dan rendahnya pengetahuanpenyidik yang menngani kasus korupsi, juga disebabkan karena keterbatasan sarana danprasarana yang dimiliki institusi penegak hukum di Maluku Utara. Sedangkan untuk Perdasatu atap disebabkan karena rendahnya political will dari pemerintah kabupatan/kotadalam rangka memberikan dan melakukan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Untukitu, diperlukan suatu regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah menerbitan regulasipelayanan satu atap sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik. 8  
  11. 11. b. Indikator Demokrasi Gender Development Index 29,0 28,5 28,5 28,5 28,6 28,6 28,0 Gender Development  27,5 27,4 Index 27,0 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, 2010 Gender Empowerment Measurement 28,00 27,50 27,50 27,00 26,00 26,20 25,70 Gender Empowerment  25,00 Measurement 24,40 24,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, 2010. GRAFIK INDIKATOR DEMOKRASI DENGAN DATA PENDUKUNG 80,00 70,00 60,00 Gender Empowerment  50,00 Measurement 40,00 Gender Development  30,00 Index 20,00 Indeks Pembangunan  10,00 Manusia 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, 2010. 9  
  12. 12. Gender Empowerment Measurement (GEM) menunjukkan apakah perempuandapat memainkan peran aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi. GEM ditekankanpada partisipasi, guna mengukur ketidaksetaraan jender di bidang-bidang penting daripartisipasi ekonomi dan politik serta dalam hal pengambilan keputusan. Dari grafikGender Empowerment Measurement (GEM) Provinsi Maluku Utara dari tahun 2004 -2006 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2007 – 2008 cenderung stabil yaitu27.50%. Tahun 2009 belum dilakukan perhitungan. Peningkatan GEM menunjukkanbahwa partisipasi perempuan dalam kehidupan politik salah satunya adalah berkaitandengan Undang-Undang Pemilu tentang kuota 30% perempuan dalam parlemen,sehingga memicu keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Keikutsertaan perempuandalam bidang politik di latar belakangi juga oleh fasilitas yang akan diterima bila menjadianggota parlemen. Dengan keterbukaan sistem politik yang memberikan ruang terhadappartisipasi politik bagi perempuan, menyebabkan dibebarapa kabupaten/kota dan Provinsiterdapat perempuan yang memimpin partai, dan bahkan memperoleh kursi di DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Gender Development Index (GDI) mengukur pencapaian dimensi dan variabelyang sama dengan HDI, namun menangkap ketidakadilan dalam hal pencapaian antaralaki-laki dan perempuan. Semakin besar perbedaan jender dalam pembangunan asasimanusia, maka semakin rendah pula GDI di daerah tersebut. GDI pada tahun 2004mencapai 27.4 % dan pada tahun 2005 dan 2006 mengalami peningkatan relatif yaitusebesar 28.5%, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 peningkatan 1% dari tahun 2006yaitu sebesar 28.6%. GDI tahun 2009 untuk Provinsi Maluku Utara belum di lakukanpendataan. Kondisi ini menggambarkan keterlibatan dan peranan perempuan dalanpembangunan semakin besar, angka ini juga dapat dilihat pada pencapaian IPM MalukuUtara yang terus meningkat artinya bahwa pembangunan manusia semakin baik.Kebutuhan Rumah Tangga yang terus meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatanpendapatan, memicu perempuan untuk terlibat dalam bidang ekonomi untuk membantusuami meringankan beban rumah tangga serta pola pikir bahwa perempuanmembutuhkan kesetaraan dengan pria agar tidak mudah di intimidasi oleh priamerupakan faktor pendorong perempuan di Maluku Utara untuk terus meningkatkankualitas diri dengan pendidikan dan aktif dalam organisasi. 10  
  13. 13. 3. Rekomendasi Kebijakan a. Perlu ada suatu regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah menerbitan regulasi pelayanan satu atap sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik. b. Perlu penyediaan sarana, personil dan pembentukan organisasi/instusi penegak hukum di setiap kab/kota yang melakukan pemekaran, sehingga pelayanan hukum dapat dimaksimalkan. c. Mekanisme pelayanan pemberantasan korupsi harus didorong dengan melibatkan partisipasi publik, disertai dengan keterbukaan informasi yang diberikan oleh institusi penegak hukum di daerah. d. Partai politik harus secara terbuka dapat melakukan rekrutmen kaders perempuan, karena dibeberapa daerah justru perempuan yang lebih dominan dalam proses kepemimpinan dalam partai. C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator Agenda Indikator 2004 005 006 07 08 009 Sumber Pembangunan3. Meningkatkan Indeks 66.40 67.00 67.50 67.82 68.82 - BPS Kesejahteraan Pembangunan Rakyat Manusia Pendidikan Angka 53.92 59.31 65.24 71.77 78.94 86.84 Partisipasi Murni Tingkat SD Angka 60.81 66.89 73.58 80.94 89.03 97.94 Partisipasi Kasar Tingkat SD Rata-Rata Nilai 6.86 6.23 6.11 6.38 6.34 6.63 Akhir Tingkat SMP Rata-Rata Nilai 6.51 6.32 6.21 6.38 6.36 5.77 11   
  14. 14. Akhir Tingkat Sekolah Menengah Angka Putus 2.93 2.31 1.97 1.58 1.26 1.01 Sekolah Tingkat SD (%) Angka Putus 3.74 2.99 2.32 1.86 1.11 0.89 Sekolah Tingkat SMP (%) Angka Putus 3.84 3.07 2.74 1.64 1.25 0.95 Sekolah Tingkat Menengah (%) Angka Melek 95.15 95.20 95.20 95.20 95.44 95.60 Huruf (%) Persentase 5.07 6.69 8.83 11.66 15.39 20.31 Guru Layak Mengajar terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%) Persentase 6.84 9.30 12.65 17.21 23.40 31.82 Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Menengah (%) Kesehatan Umur harapan 66.2 67.4 68.5 69.3 70.5 70.6 Hidup Angka 35 30.4 25.8 18.2 14.8 14.2 Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup) Gizi Buruk (%) 1.6 1.7 1.9 1.4 1.4 1.4 12  
  15. 15. Gizi Kurang (%) 8.7 9.5 19.3 19.4 13.2 9 Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%) Keluarga Berencana Contraceptive 48.38 48.25 48.18 51.09 54.09 58.28 Prevalence Rate (%) Pertumbuhan 1.29 0.83 1.52 1.55 1.28 1.25 Penduduk (%) Total Fertility 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 2.9 Rate (%) Ekonomi Makro Laju 4.71 5.10 5.48 6.01 5.98 6.01 Pertumbuhan Ekonomi (%) Persentase 40.32 40.66 40.29 42.10 35.97 42.10 Ekspor Terhadap PDRB (%) rsentase Output .14 .75 .77 .40 Manufaktur Terhadap PDRB (%) Pendapatan 2,714,19 2,921, 3,066, 3,346, 3,785,4 - Perkapita 8.00 591.0 296.0 523.0 99.00 (Rupiah) 0 0 0 Laju Inflasi (%) 4.82 19.42 5.12 5.85 11.25 - Investasi Nilai Realisasi 0.00 0.00 1,733. 0.00 0.00 0.00 BKPM Investasi PMDN 00 (Rp. Milyar) Nilai 33.50 1,824. 823.6 28.50 BKPM Persetujuan 00 0 Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar) Nilai Realisasi 0.00 0.01 13.50 21.80 0.00 5.90 BKPM Investasi PMA (US$ Juta) 13  
  16. 16. Nilai 1.10 1.80 26.80 46.80 7.80 10,5 BKPM Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta) Realisasi 0.00 0.00 403.0 637.0 0.00 BKPM penyerapan 0 0 tenaga kerja PMA Infrastruktur Persentase 100.00 41.43 38.48 48.35 47.86 64.48 PU Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%) Persentase 0.00 43.45 20.97 31.23 31.93 8.25 PU Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%) Persentase 0.00 15.12 40.55 20.43 20.20 34.60 PU Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak (%) Persentase 100.00 16.52 Statistik Jalan Provinsi Perhubun dalam Kondisi gan Baik (%) Persentase 0.00 7.84 Statistik Jalan Provinsi Perhubun dalam Kondisi gan Sedang (%) Persentase 0.00 75.64 Statistik Jalan Provinsi Perhubun dalam Kondisi gan Rusak (%) Pertanian Rata – rata Nilai - - - - 99.80 98.57 Tukar Petani Per Tahun PDRB Pertanian 898,585 987,1 1,068, 1,185, 1,521,9 - atas Dasar .89 53 16 01 75. Harga Berlaku .7 0. 3. 85 (Rp.Juta) 8 03 63 Kehutanan Persentase luas 10.01 9.03 10.21 7.46 8.50 6.88 lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%) Kelautan Jumlah tindak 0 9 13 22 15 26 DKP pidana perikanan Luas kawasan 903,8 DKP Prov konservasi laut 98 Malut (ha) 0 14  
  17. 17. Kesejahteraan Sosial Persentase 12.42 13.23 12.73 11.97 11.28 10.36 BPS Penduduk Miskin (%) Tingkat 7.53 24.37 6.90 6.05 6.48 6.61 BPS Pengangguran Terbuka (%)2. Analisis Pencapaian Indikator a. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia 69,00 68,82 68,50 68,00 67,82 67,50 67,50 Indeks Pembangunan  67,00 67,00 Manusia 66,50 66,40 66,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : BPS, Malut.2010 Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang menunjukkan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini dihitung berdasarkan tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup yang ditunjukkan dengan peningkatan kemampuan untuk hidup sehat dalam jangka waktu yang lebih lama. Dimensi pengetahuan dengan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah yang ditunjukkan dengan peningkatan pendidikan. Sedangkan dimensi kehidupan yang layak dengan indicator pengeluaran Riil per Kapita yang ditunjukkan dengan tingkat pendapatan. Aspek pembangunan manusia di suatu wilayah dapat diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah suatu wilayah pada suatu saat tertentu dapat menunjukkan status pembangunan manusia di wilayah tersebut. IPM Maluku Utara dalam 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa pembangunan manusia mengalami perubahan namun angka IPM masih dibawah IPM Nasional. Dari tabel tergambar peningkatan GDI Provinsi 15  
  18. 18. Maluku Utara, menunjukkan semakin kecil perbedaan jender dalam pembangunan asasi manusia. Kondisi ini ditunjukkan juga dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara dari tahun 2004 – 2008 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 66.40 dan pada tahun 2008 sebesar 68.82. Sedangkan pada tahun 2009 belum tersedia yang akurat berkaitan dengan IPM Maluku Utara. Semakin meningkatnya IPM Maluku Utara disebabkan karena adanya kebijakan nasional barkaitan dengan wajib belajar 9 tahun, dimana pemerintah pusat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis bagi masyarakat serta idikuti dengan kebijakan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah di Maluku Utara. Sama halnya dengan pendidikan, pada bidang kesehatan juga dipengaruhi oleh kebijakan nasional tentang pelayanan kesehatan gratis melalui program jankesmas, dan diikuti oleh pemerintah daerah dengan program jamkesada di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kab. Halmahera Barat dan Halmahera Utara. b. Indikator Pendidikan 1. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD Angka Partisipasi Murni Tingkat SD 100 86,84 80 78,94 71,77 65,24 60 59,31 53,92 Angka Partisipasi  40 Murni Tingkat SD 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : DIKNAS, Malut.2010 16  
  19. 19. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD 120 100 97,94 89,03 80 73,58 80,94 60 60,81 66,89 Angka Partisipasi Kasar  40 Tingkat SD 20 0 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKNAS, Malut.2010 Angka Melek Huruf (%) 95,7 95,6 95,5 95,4 95,3 Angka Melek Huruf (%) 95,2 95,1 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKNAS, Malut.2010 GRAFIK INDIKATOR PENDIDIKAN DENGAN DATA PENDUKUNG 120 100 Angka Partisipasi  80 Murni Tingkat SD Angka Partisipasi Kasar  60 Tingkat SD Angka Melek Huruf (%) 40 Angka Putus Sekolah  20 Tingkat SD (%) 0 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKNAS, Malut.2010 17  
  20. 20. Dari data seperti terlihat pada grafik. bahwa jumlah siswa yang duduk dibangku sekolah dasar Provinsi Maluku Utara, baik dilihat dari partisipasi Kasar maupun partisipasi murni pada setiap tahun semakin meningkat, begitu juga angka melek 15 tahun ke-atas, disebabkan karena pemerintah daerah (Delapan kabupaten dan kota) sudah menjalankan program nasional dan didukung oleh Progam pioritas Daerah, walaupun belum sepenuh dijalankan progam-program Nasional tersebut. Pada tahun 2005 sampai dengan 2007 terjadi peningkatan usia anak dari 7 tahun sampai 12 tahun yang duduk dibangku sekolah dasar (SD) dengan persentasinya 66.89% sampai dengan 80,94% untuk partisipasi kasar dan 59,31% sampai dengan 71,77% partisipasi murni, serta buta aksara 15 tahun ke-atas mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 2,31% sampai dengan 1,58%. Karena program-program nasional dan daerah sudah mulai menyentuh kepada masyarakat. Pada tahun 2008 jumlah usia anak 7 tahun samapai dengan 12 tahun yang duduk dibangkau sekolah (SD) mengalami peningkatan 89,03% partisipasi kasar dan 78,94% partisipasi murni disebabkan delapan kabupaten dan kota merealisasikan angaran dengan program-program yang menyentuh langsung kepada masarakat berdasarkan visi dan misi Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan. Program yang menyentuh kepada masyarakat antara lain sekolah gratis dan memberikan beasiswa kepada siswa yang berdampak pada menurunnya angka putus sekolah tingkat SD (Lihat grafik ). Tahun 2008 Buta aksara Provinsi Maluku Utara berumur 15 tahun ke-atas juga mengalami penurunan 11.02% disebabkan karena program-program antara lain Pendidikan Luar Sekolah (PLS) (Program Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM), Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah mulai beroperasi sampai pada daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal. Perkembangan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2009, dimana partisipasi kasar dan murni mengalami peningkatan dari 89,03% menjadi 97,94% partisipasi kasar dan 78,94% menjadi 86,84% partisipasi murni, ini disebabkan karena faktor keamanan, pelayanan dan teralisasinya angaran dan program oleh delapan kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara, sehingga menunjukan hasil bahwa sebahagian besar (97,94%) jumlah penduduk Maluku Utara yang usia anak 7 tahun sampai dengan 12 tahun sudah menduduki bangku sekolah dasar (SD) serta menurunnya buta aksara dari 11,02% menjadi 8,37%, disebabkan karena fokusnya pemerintah daerah terhadap pendidikan, dengan menjalangkan Program-program Nasional yang didukung oleh Program Pioritas daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Visi dan Misi untuk mengembangkan Pendidikan di Maluku Utara. 18  
  21. 21. 2. Rata – Rata Nilai Akhir Tingkat SMP Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat SMP 7,00 6,80 6,86 6,60 6,63 6,40 Rata‐Rata Nilai Akhir  6,38 6,34 Tingkat SMP 6,20 6,23 6,11 6,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKJAR, Malut. 20103. Rata – Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah Rata‐Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah  Menengah 7,00 6,50 6,51 6,32 6,21 6,38 6,36 Rata‐Rata Nilai Akhir  6,00 Tingkat Sekolah  5,77 Menengah 5,50 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKJAR, Malut. 2010 Rata – Rata Nilai Akhir SMP dan SMA dari Tahun 2004 – 2009 mengalamitrend menurun, program pemerintah melalui pendidikan gratis mendorong masyarakatuntuk sekolah namun tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.Dari sisi ketersediaan jumlah sekolah, sampai tahun 2009 terdapat 2.013 sekolah padasemua tingkatan di 9 kabupaten/kota.  Namun dengan ketersediaann sekolah tersebutbelum didukung dengan fasilitas dan guru yang memadai. Selain itu, wilayah MalukuUtara merupakan daerah kepulauan, sehingga akses dan untuk membangun jaringankerjasama dengan sekolah yang memiliki fasilitas memadai sulit, hal ini jugamenyebabkan terjadi ketimpangan antara daerah yang aksesnya mudah dan sulit. 19  
  22. 22. 4. Angka Putus Sekolah Tingkat SD Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) 3,50 3,00 2,93 2,50 2,31 2,00 1,97 1,50 1,58 Angka Putus Sekolah  1,26 Tingkat SD (%) 1,00 1,01 0,50 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKJAR, Malut.20105. Angka Putus Sekolah Tingkat SMP Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%) 4,00 3,74 3,00 2,99 2,32 2,00 1,86 Angka Putus Sekolah  1,11 0,89 Tingkat SMP (%) 1,00 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKJAR, Malut. 20106. Angka Putus Sekolah Tingkat Menengah Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah  Menengah (%) 6,00 4,00 3,84 3,07 2,74 Angka Putus Sekolah  2,00 1,64 1,25 Tingkat Sekolah  0,95 Menengah (%) 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKJAR, Malut.2010 20  
  23. 23. Angka putus sekolah dari Tahun 2004 – 2009 mengalami trend menurun,kecendrungan ini menunjukkan bahwa wilayah Maluku Utara masyarakat telahmengenyam pendidikan. Program Pemerintah melalui pendidikan gratis merupakan salahsatu penyebab menurunnya angka putus sekolah. 7. Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruh Tingkat SMP Persentase Guru Layak Mengajar  Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat  SMP (%) 30,00 Persentase Guru  20,00 20,31 15,39 Layak Mengajar  10,00 8,83 11,66 Terhadap Guru  5,07 6,69 0,00 Seluruhnya Tingkat  SMP (%) 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DIKJAR, Malut. 2010 Berdasarkan data diatas, menunjukan presentasi guru layak mengajar di ProvinsiMaluku Utara menunjukan peningkatan, walaupun secara keseluruhan belum melebihi50% dari total guru yang ada. Indikator guru layak mengajar dapat dilihat dari total jumlahguru di Maluku Utara tahun 2009 sebanyak 20.743 orang pada semua tingkatan,sedangkan jumlah guru yang berkualifikasi S1 sebanyak 13.082 orang yang tersebar di 8kab/kota. (Data LPMP Malut, 2009). Sedangkan dilihat dari guru yang telah mengikutisertifikasi sampai tahun 2009 sebanyak 1724 dan tahun 2010 menjadi sebanyak 2183guru. Mencermati kondisi diatas, maka kondisi Maluku Utara sampai saat ini melum bisamemberikan harapan terhadap adanya peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Hal inidisebabkan karena guru merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkanpendididkan yang berkualitas, serta pemerataan hasil pendidikan. 21  
  24. 24. c. Indikator Kesehatan 1. Umur Harapan Hidup Umur Harapan Hidup (tahun) 71 70,5 70,6 70 69 69,3 68,5 68 Umur Harapan  67 67,4 Hidup (tahun) 66 66,2 65 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Dinas Kesehatan, Malut. 2010 Angka Kematian Bayi (per 1.000  kelahiran hidup) 40 35 30 30,4 25,8 20 Angka Kematian Bayi  18,2 14,8 14,2 (per 1.000 kelahiran  10 hidup) 0 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DINKES, Malut. 2010  2. Gizi Buruk Gizi Buruk (%) 2 1,9 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1 Gizi Buruk (%) 0,5 0 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Dinas Kesehatan, Malut. 2010 22  
  25. 25. 3. Gizi Kurang Gizi Kurang (%) 25,00 20,00 19,3019,40 15,00 13,20 10,00 8,70 9,50 Gizi Kurang (%) 5,00 4,90 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Dinas Kesehatan, Malut. 2010 GRAFIK INDIKATOR KESEHATAN DENGAN DATA PENDUKUNG 80 Angka Kematian Bayi  70 (per 1.000 kelahiran  hidup) 60 Umur Harapan Hidup  50 (tahun) 40 30 Gizi Buruk (%) 20 10 0 Gizi Kurang (%) 2002 2004 2006 2008 2010   Sumber : DINKES, Malut. 2010.   Berdasarkan data seperti pada grafik diatas, menunjukan bahwa angka kematianbayi pada tahun 2004 - 2007 masih cukup tinggi mencapai 35% - 18,2% disebabkankarena, delapan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, belumsepenuhnya menjalangkan program nasional yang dicanangkan oleh KementerianKesehatan Republik Indonesia seperti JAMKESMAS, Program Desa Siaga dankurangnya sosialisasi kesehatan dan keterbatasan sarana prasyaran di tempat/desa-desaterpencil, terpinggiran, dan terluar serta belum aktifnya program desa siaga pada daerah-daerah tersebut, disamping itu juga foktor geografis yang merupakan kendalah/hambatanterbesar di Provinsi Maluku Utara, sehingga menyebabkan angka kematian bayi padatahun 2004 sampai 2007 cukup tinggi. Selain itu tingginya kematian bayi juga disebabkanoleh foktor Gizi kurang dan Gizi Buruk yang mengalami peningkatan sejak tahun 2006 23  
  26. 26. s.d. 2008 yaitu mencapai 19.3% - 13,2% gizi kurang dan 11.9% gizi buruk pada tahun2006. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan angkakematian bayi mencapai 14,8% - 14,2%, ini disebabkan karena ada peningkatanProgram JAMKESMAS yang dijalangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara(ketercapaian program, jumlah penduduk 434.829 orang (40,9%) dari jumlah pendudukMaluku Utara, yg dibiayai anggaran pusat (APBD) sebanyak 302.436 orang), danProgram Desa Siaga yang terbentuk sampai tahun 2009 telah mencapai 1033 atau97.18 % dari 1063 Desa yang ada di Provinsi Maluku Utara. Serta program daerah yangmendukung program Nasional seperti JAMKESDA yang diangarkan oleh angaran daerahuntuk membiayai sebanyak 132.393 orang. Jadi ketercapaian program-program baikprogram nasional maupun program daerah yang mendukung program nasional, sangatmempengaruhi angka kematian bayi, seperti terlihat pada grafik 1.1 diatas.d. Indikator Keluarga Berencana Contraceptive Prevalence Rate (%) 80,00 60,00 58,28 48,3848,25 51,0954,09 48,18 40,00 Contraceptive  20,00 Prevalence Rate (%) 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : BKKBN, Malut. 2010 Persentase laju pertumbuhan  penduduk  2 1,5 1,52 1,55 1,29 1,28 1,25 1 Persentase laju  0,83 pertumbuhan  0,5 penduduk  0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : BPS, Malut. 2010 24  
  27. 27. GRAFIK INDIKATOR KELUARGA BERENCANA DENGAN DATA PENDUKUNG 90,00 80,00 70,00 Contraceptive  Prevalence Rate (%) 60,00 50,00 Persentase laju  40,00 pertumbuhan  30,00 penduduk  20,00 Persentase PUS 10,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : BKKBN, Malut. 2010 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah cakupan peserta KB aktif daripasangan usia subur. Dari tahun 2004 persentase peserta KB aktif mengalamipeningkatan, tahun 2004 sebesar 48.38% dan pada tahun 2009 sebesar 58.28%.Peningkatan relative ini menunjukkan kesadaran masyarakat khususnya pasangan usiasubur untuk menekan jumlah kelahiran. Persentase laju pertumbuhan penduduk Provinsi Maluku Utara cenderungfluktuatif, dari tahun 2004 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.29 % dan pada tahun2005 mengalami penurunan yaitu sebesar 0.83%, dan pada tahun 2006 meningkatsebesar 1.52% peningkatan lebih besar dari tahun 2004, namun pada tahun 2009mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 1.25%. Berdasarkandata tersebut diatas, pada Tahun 2004 – 2006 CPR atau peserta KB aktif dari pasanganusia subur cenderung menurun persentasenya, artinya bahwa kesadaran pasangan usiasubur untuk KB masih rendah, namun seiring program pemerintah peningkatan pelayananKB maka pada tahun 2007 – 2009 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.Sementara laju pertumbuhan penduduk cenderung stabil tiap tahunnya, pada Tahun 2005mengalami penurunan sebesar 0.83 % sedangkan pada tahun 2004, 2006 – 2009 lajupertumbuhan penduduk berada pada kisaran persentase 1,25 – 1,55 %. 25  
  28. 28. 2. Total Fertility Rate Total Fertility Rate (%) 3,4 3,3 3,2 3,1 Total Fertility Rate  3,0 (%) 2,9 2,8 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : BKKBN, Malut. 2010 Total Fertility Rate (TFR) adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita padakelompok umur ( 15-49 Tahun). Persentase TFR Maluku Utara menunjukkan trendmenurun, artinya bahwa wanita yang berada pada usia (15-49 Tahun) melahirkan makinberkurang, faktor penyebabnya adalah makin banyak wanita pada usia di atas 15 tahunberada pada usia sekolah, yang sementara mengenyam pendidikan. Kecendrunganmelahirkan berada pada wanita di atas usia 30 – 49 Tahun, namun angka kelahiranditekan dengan tidak memiliki anak sebanyak-banyaknya karena makin banyakkebutuhan yang akan dikeluarkan kaitannya dengan tingkat pendapatan dan ekonomimasyarakat. 26  
  29. 29. e. Indikator Ekonomi Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku  Utara 7 6 6,01 5,98 6,01 5,48 5 5,1 4,71 4 3 Laju Pertumbuhan  2 Ekonomi Maluku Utara 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : Bank Indonesia, Malut. 2010 GRAFIK INDIKATOR EKONOMI MAKRO DENGAN DATA PENDUKUNG 45 40 35 Laju Pertumbuhan  Ekonomi Maluku Utara 30 25 Inflasi 20 15 Investasi 10 5 % Ekspor terhadap PDRB 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pada grafik tersebut di atas Nampak bahwa pada tahun 2004 pertumbuhanekonomi yang dicapai olah Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 4,71%, selanjutnyapada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi sebesar 5,10%, pada tahun 2006 kembaliterjadi peningkatan menjadi 5,48%, demikian juga pada tahun berikut yakni tahun 2007menjadi 6,01, namun pada tahun 2008 terjadi penurunan atau pelambatan pertumbuhanekonomi Maluku Utara, yakni sebesar 5,98%, tetapi pada tahun 2009 kembali terjadiperbaikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi sebesar 6,01 Selanjutnya, pada Grafik gabungan dengan data pembanding tersebut di atas,nampak bahwa hampir sepanjang 6 tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 27  
  30. 30. 2009 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara selalu mengalami peningkatan kecuali padatahun 2008. Beberapa data pembanding yang digunakan untuk menganalisa tingkatpertumbuhan ekonomi Maluku Utara adalah tingkat inflasi, investasi dan persentaseekspor terhadap PDRB. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utarameningkat cukup tajam hingga ke level 6,01. Meskipun sesungguhnya pada tahun itu,terjadi penurunan tingkat investasi ke tingkat yang cukup rendah dalam kurun waktu itu,yakni ke level 9,76. Namun karena selama 3 tahun sebelumnya tingkat investasi selalumengalami meningkat, bahkan pada tahun 2006 mencapai angka 25,36 telah membuatterjadinya peningkatan produksi secara lokal di Maluku Utara. Hal ini didukung olehadanya peningkatan ekspor Maluku Utara, seperti ditunjukkan oleh adanya kenaikanpersentase (%) ekspor terhadap PDRB yaitu sebesar 42,10. Pada tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mengalami penurunanatau pelambatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98. Hal ini disebabkan olehterjadinya penurunan tingkat investasi pada tahun sebelumnya, yang selanjutnyaberimbas terhadap terjadinya penurunan ekspor. Kondisi ini turut diperburuk oleh tingkatinflasi yang cenderung meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan hargaterhadap berbagai komoditas. Selanjutnya, membuat daya beli masyarakat menjadicenderung melemah. Pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembalimengalami peningkatan ke level 6,01. Tingginya tingkat investasi yang berhasildirealisasikan pada tahun 2008, yakni 29,96 telah mendorong perusahaan-perusahaanmanufaktur lokal untuk menggerakkan produksinya. Hasilnya telah mendorongpeningkatan ekspor Maluku Utara secara relative (%) sehingga menyebabkan persentaseekspor terhadap PDRB meningkat menjadi 42,1. % Out Put Manufaktur Terhadap  PDRB 15 14 13 % Out Put Manufaktur  12 Terhadap PDRB 11 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : BPS, Malut. 2010 28  
  31. 31. Pada grafik tersebut di atas terlihat bahwa selama 2004 - 2009, nilai persentaseoutput manufaktur terhadap PDRB Maluku Utara menunjukkan kondisi yang fluktuatif, danmemiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2004 berada pada nilai 14,14, tahun 2005,mengalami penurunan ke level 13,75, selanjutnya pada tahun 2006 terjadi sedikitkenaikan menjadi 13,77, namun pada tahun 2007 kembali mengalami penurunan menjadi13,40. Terjadinya penurunan kontribusi sector manufaktur pada tahun 2005 terhadapPDRB Maluku Utara disebabkan oleh karena beberapa perusahaan dengan skala yangcukup besar mengakhiri kegiatan usahanya di Maluku Utara. Seperti Barito danperusahaan tambang di Gebe. Selanjutnya pada tahun 2006 sedikit mengalami perbaikandisebabkan oleh mulai membaiknya kondisi sosial politik pasca konflik, sehinggabeberapa perusahaan baru mulai masuk ke Maluku Utara untuk melakukan kegiatanusahanya. Karena kebanyakan usaha ini bersifat home industry sehingga proses untukmelakukan pengurusan perijinan sampai tahap produksi tidak terlalu lama. Sehingga padatahun tersebut terjadi perbaikan kontribusi sector industry. Namun pada tahun 2007,kembali terjadi penurunan. Hal ini disebabkan oleh kontribusi sector-sektor lain yangmengalami lonjakan, sehingga walaupun sector industry mengalami pertumbuhan pesatpada tahun ini jumlah perusahaan yang tercatat sebanyak 1231, bandingkan dengantahun 2006 yang hanya sebesar 422. Sementara itu, pada tahun 2008 kembalimengalami penurunan menjadi 12,11. Pada tahun ini kontribusi sector-sektor lain terusmengalami peningkatan. Sector yang mengalami peningkatan secara signifikan adalahpertanian dengan memberikan kontribusi sebesar 39,47%. Dan kemudian disusul olehsektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan sebesar 21,94 persen. Pendapatan Perkapita 30 25 23,91 20 21,13 18,45 19,37 17,14 15 Pendapatan Perkapita 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : BPS, Malut.2010 29  
  32. 32. GRAFIK PENDAPATAN PERKAPITA DENGAN DATA PENDUKUNGNYA 45 40 Pendapatan Perkapita 35 30 25 Laju Pertumbuhan  20 Ekonomi 15 Investasi 10 5 % Ekspor Terhadap  0 PDRB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : BPS, Malut.2010 Pada Grafik Tersebut di atas nampak bahwa secara terus menerus dari tahun2004 – 2008 pendapatan perkapita masyarakat Maluku Utara selalu mengalamipeningkatan. Pada tahun 2004 pendapatan perkapita adalah sebesar Rp 2.714.198(17,14%), pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 2.921.591 (18,45%), kemudian padatahun 2006 sebesar Rp 3.066.296 (19,37), selanjutnya pada 2007 menjadi Rp 3.346.523(21,13), dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 3.785.499 (23,91). Selanjutnya, pada Grafik gabungan dengan beberapa data pembandingmenunjukkan bahwa terus membaiknya tingkat pendapatan per kapita masyarakatMaluku Utara dalam lima tahun, tidak lepas dari peran beberapa indikator pendukungyang juga terus membaik. Salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang jugasecara relative terus mengalami perbaikan. Dengan mengacu pada hukum Okun (Okunlaw), bahwa setiap terjadinya pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka tingkatpengangguran akan berkurang sebesar 1%. Sehingga dengan berkurangnyapengangguran yang terserap pada berbagai lapangan kerja akan menyebabkanpendapatan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Dukungan yang sama juga diberikan oleh beberapa indikator pembanding lainnya.Seperti tingkat investasi dan persentase ekspor terhadap PDRB yang cenderungmengalami peningkatan. Yang unik adalah ketika tingkat investasi mengalami penurunan,tingkat persentase ekspor terhadap PDRB justru mengalami peningkatan. Yang artinyabahwa di saat tambahan investasi sedang lesu, tingkat produksi dari berbagai industrimanufaktur maupun perusahaan yang sudah berjalan justru sedang meningkat. Hal inimenyebabkan penurunan tingkat investasi tidak berdampak secara langsung terhadap 30  
  33. 33. tingkat pendapatan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di saat tingkat persentaseekspor sedang mengalami penurunan, nilai investasi telah mengalami peningkatan.Sehingga berkurangnya tingkat persentase ekspor Maluku Utara diimbangi denganadannya investasi baru yang justru membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerjabaru yang pada tahun sebelumnya belum terserap di berbagai lapangan kerja. Kombinasidari berbagai factor tersebut menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat MalukuUtara secara relatif naik tiap tahun. Tingkat Inflasi 25 20 19,42 15 10 10,43 11,25 Tingkat Inflasi 5 4,82 5,12 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : Bank Indonesia, Malut. 2010. 25 20 Inflasi 15 Bahan Makanan 10 Makan Jadi Perumahan  5 Sandang 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pada Grafik di atas, memperlihatkan bahwa pada tahun 2004 tingkat inflasi diMaluku Utara adalah sebesar 4,82, selanjutnya pada tahun 2005 terjadi peningkatansecara tajam menjadi 19,42. Namun pada tahun 2006 terjadi penurunan kembali ke level1 digit menjadi 5,12. Kemudian dua tahun berikutnya, pada tahun 2007 dan 2008 kembalike level 2 digit, yakni masing-masing 10,43 dan 11,25. 31  
  34. 34. Pada Grafik gabungan dengan data pembanding tersebut, nampak bahwa tingkatinflasi yang terjadi di Maluku Utara cenderung mengalami fluktuasi yang sangat dinamisdari beberapa tahun pengamatan. Namun peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2005yakni sebesar 19,42, sementara tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2004, yaknisebesar 4,82. Dari penelusuran dengan beberapa indikator, seperti bahan makanan,perumahan, sandang, dan transportasi nampak bahwa faktor bahan makanan memilikipengaruh yang paling signifikan terhadap gejolak inflasi di Maluku Utara. Hal ini terlihatdari arah pergerakan keduanya yang cenderung memiliki pergerakan yang searah. Yaitubahwa jika pergerakan harga bahan makanan naik, maka tingkat inflasi pun akanmengalami gejolak meningkat. Sebaliknya, jika harga bahan makanan turun maka tingkatinflasi juga akan mengalami penurunan. Beberapa hal yang terjadi disepanjang tahun 2004 dan 2005 telah menyebabkantingkat inflasi cenderung tinggi, antara lain sebagai kelanjutan dari pemekaran MalukuUtara sebagai sebuah provinsi telah menyebabkan pembangunan infrastruktur secarabesar-besaran. Hal ini terjadi pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota.Untuk itu, jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi tinggi. Pada sisi yang lain,tanpa disadari hal ini menyebabkan berkurangnya perhatian pemerintah padapembangunan di sektor-sektor lain, termasuk bidang pertanian dan perdagangan.Akibatnya, terjadinya kelangkaan supply bahan makanan dari kalangan petani lokal.Sementara itu proses pemenuhan yang dilakukan dengan mendatangkan pasokan daridaerah lain oleh para pedagang telah memunculkan permainan harga. Setelah sempat mengalami tingkat harga relative yang stabil pada tahun 2006,pada tahun 2007 dan 2008 kembali mengalami gejolak. Salah satu pemicunya adalahadanya pemilihan gubernur kepala daerah Maluku Utara yang proses penentuanpemenangnya memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Sehingga kembalimengurangi perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pokok secara baik.Sehingga kembali memicu tingginya harga kebutuhan pokok. 32  
  35. 35. f. Indikator Investasi Realisasi Investasi PMDN 2000 1.733 1500 1000 Realisasi Investasi  PMDN 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : BKPMD, Malut. 2010 GRAFIK INDIKATOR INVESTASI DENGAN DATA PENDUKUNG 2000 1500 Persetujuan Rencana  1000 Investasi PMDN Realisasi Investasi  500 PMDN 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pada grafik di atas Nampak bahwa data yang tersedia tentang nilai realisasipenanaman modal dalam negeri (PMDN) selama kurun waktu 2004 – 2009 hanyatersedia pada 1 tahun saja, yakni 2006 (sampai saat ini masih diupayakan untukmendapatkan data dari berbagai instansi yang terkait). Dan pada tahun 2006, tersebuttingkat investasi yang berhasil direalisasikan hanya sekitar 1.733 milyar rupiah. Pada grafik gabungan dengan data pembanding tersebut di atas, terlihat bahwanilai persetujuan investasi khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diMaluku Utara selama 2004 – 2009, cenderung rendah. Dari sepanjang tahun pengamatantersebut hanya pada tiga tahun terdapat permohonan investasi, yakni 2006 -2008. Namunnilainya terus mengalami penurunan. Dan dari tiga tahun tersebut yang berhasildirealisasikan menjadi invetasi hanya pada tahun 2006 dengan nilai investasi sebesar 33  
  36. 36. 1.733 milyar. Terdapat beberapa sebab masih rendahnya realisasi investasi PMDN diMaluku Utara, yakni kebanyakan rencana investasi yang diajukan tersebut mengarahkepada sektor pertambangan sehingga ketika permohonan investasi tersebut disetujui,selanjutnya dilakukan tahap eksplorasi. Biasanya setelah proses eksplorasi ini dilakukandan hasilnya tidak seperti yang diperkirakan kebanyakan para investor tersebut urungmelakukan investasi. Selain itu, faktor sarana dan prasarana penunjang yang masih minimmenyebabkan minat investasi para investor lokal masih rendah. Seperti diketahui bahwa,Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang sebaran pulau-pulaunyasangat tinggi. Oleh sebab itu termasuk salah provinsi dengan kategori daerah denganbiaya ekonomi tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2007 dan 2008 nilai persetujuan rencanainvestasi, khususnya PMDN terus mengalami penurunan. Sebenarnya pemerintah daerahtelah melakukan sebuah terobosan yang dianggap dapat mendorong investasi lokal, yaknidengan diluncurkannya pola pelayanan One Stop Service (OSS) yang dianggap lebihdapat memberikan kemudahan kepada para investor ketimbang pola One Roof Service.Namun salah satu hal yang masih minim dilakukan oleh pemerintah daerah Maluku Utaraadalah memperkenalkan berbagai potensi investasi daerah di berbagai pameran investasilokal, regional, maupun nasional yang selama ini dianggap efektif dan banyak dilakukanoleh berbagai daerah lain di Indonesia dalam menggaet investor. Nilai Realisasi PMA 25 21,8 20 15 13,5 10 Nilai Realisasi PMA 5 5,9 0 0,006 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : BKPMD, Malut.2010 34  
  37. 37. 50 45 40 35 30 Nilai Realisasi PMA 25 20 Nilai Persetujuan  15 Rencana Investasi PMA 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pada Grafik Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut di atas,Nampak bahwa dari tahun 2005 nilai investasi yang terjadi adalah US$ 0,006 Milyar,selanjutnya pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang cukup tinggi menjadi sebesar US$14,26 Milyar, selanjutnya pada tahun 2008 kembali terjadi peningkatan secara signifikandengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 21,8 Milyar, sementara pada tahun 2008tidak ditemukan data, dan pada tahun 2009 sekitar US$ 6 Milayar. Selanjutny pada Grafik gabungan tersebut tersebut nampak bahwa selamadilakukan pengamatan tentang realisasi investasi penanaman Modal Asing (PMA) diMaluku Utara. Terlihat bahwa selama kurun waktu 2004 dan 2005 belum ditemukanadanya data tentang investasi asing di Indonesia meskipun sebenarnya telah terjadipersetujuan investasi asing di berbagai daerah di Maluku Utara. Hal ini terlihat dari telahadanya persetujuan yang telah dilakuan antara pemerintah daerah dengan investor luarnegeri. Selanjutnya, pada tahun 2006 telah terjadi realisasi yang cukup menggembirakandengan adanya investasi sebesar kurang lebih US $ 13 juta, walaupun sesungguhnyamasih jauh dari persetujuan investasi yang telah dilakukan antara pemerintah denganpara investor sebsar sekitar US $ 26 juta. Selanjutnya, pada tahun 2007 terus terjadiperbaikan terhadap realisasi investasi yang berhasil diwujudkan dengan angka investasisebesar US $ 22 juta, kendati pun juga masih jauh dari persetujuan yang telah dilakuaknsebesar kurang lebih US $ 46 juta. Hanya saja pada tahun 2008, tidak ditemukan datatentang besarnya nilai relaisasi investasi Penanaman Modal Asing di Maluku Utara,namun dari angka persetujuan nilai investasi yang berhasil dilakukan terlihat terjadipenurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Yakni dari kisaran sekitar US $46 juta menjadi berada pada kisaran angka di bawah US $ 10 juta. Demikian juga padatahun 2009, sekalipun terjadi sedikit kenaikan terhadap nilai persetujuan investasi menjadi 35  
  38. 38. sekitar US $ 10 juta demikian juga dengan nilai realisasi investasi yang berhasildiwujudkan dengan nilai US $ 6 juta. Pada tahun 2008 terjadi penurunan persetujuan rencana investasi yang jugaselanjutnya diikuti oleh penurunan realisasi penanaman modal asing di Maluku Utara, halini disebabkan oleh kebanyakan bidang yang diminati oleh para investor adalah sektorpertambangan sementara sarana dan prasarana penunjang di sector ini masih minim.Seperti jalan dan pelabuhan. Selanjutnya, adalah belum ditemukannya ladang tambangyang cukup menarik para investor potensial. Dan yang cukup mengganggu iklim investasiadalah lemahnya penegakan hukum terhadap para penambang-penambang lokaltradisional yang lazim dikenal dengan sebutan PETI (penambang emas tanpa isin) yangberoperasi pada area-area tambang yang masuk dalam wilayah yang dikuasai oleh parainvestor yang telah menanamkan modalnya. Namun pada hasil pengamatan 2 tahun terakhir tersebut seharusnya menjadisebuah warning bagi pemerintah daerah di Malluku Utara, baik pada tingkat provinsimaupun pada tingkat kabupaten/kota untuk menjadi lebih giat lagi dalam melakukanpromosi tentang potensi investasi di Maluku Utara pada bererapa negara potensial.Demikian juga, hal ini sekaligus merupakan cermin untuk melakukan pembenahantentang iklim dan regulasi investasi di daerah ini.g. Indikator Infrastruktur Persentase Jalan Nasional dalam  Kondisi Baik (%) 150,00 100,00 100,00 Persentase Jalan  64,48 50,00 48,35 47,86 Nasional dalam Kondisi  41,43 38,48 Baik (%) 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : Dinas KIMPRASWIL, Malut. 2010 36  
  39. 39. Persentase Jalan Nasional dalam  Kondisi Sedang (%) 50,00 40,00 43,45 30,00 31,2331,93 Persentase Jalan  20,00 20,97 Nasional dalam  10,00 8,25 Kondisi Sedang (%) 0,00 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Persentase Jalan Nasional dalam  Kondisi Rusak (%) 60,00 40,00 40,55 34,60 Persentase Jalan  20,00 20,4320,20 Nasional dalam Kondisi  15,12 Rusak (%) 0,00 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 GRAFIK INDIKATOR INFRASTRUKTUR DENGAN DATA PENDUKUNG 120,00 100,00 Persentase Jalan  Nasional dalam Kondisi  80,00 Baik (%) 60,00 Persentase Jalan  Nasional dalam Kondisi  40,00 Sedang (%) 20,00 Persentase Jalan  Nasional dalam Kondisi  0,00 Rusak (%) 2002 2004 2006 2008 2010 Berdasarkan data tersebut di atas, mulai tahun 2005 terjadi penurunan drastispersentase jalan nasional dalam kondisi baik (38,48 %) dan peningkatan persentase jalannasional dalam kondisi rusak (40,55 %), disebabkan karena realisasi program 37  
  40. 40. pemeliharaan jalan belum berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2007 terjadipeningkatan persentase jalan nasional dalam kondisi baik menjadi 47,09% . Hal inidisebabkan karena program pemeliharaan dan peningkatan jalan yang dilakukan olehdinas terkait didukung oleh APBN dan APBD. Sehingga terlihat pula penurunan drastispersentase jalan nasional dalam kondisi rusak (dari 40,55 % pada 2006 menjadi 20,43 %pada 2007. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan drastis terhadap persentase jalannasional dalam kondisi baik, menjadi 64,48 % tetapi jalan nasional dalam kondisi rusakjuga meningkat menjadi 34,60 %. Sehingga persentase jalan nasional dalam kondisisedang menurun drastis. Kondisi ini menjadi masukan berarti jika dikaitkan denganPrioritas program Ifrastruktur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2008-2012.h. Indikator Pertanian 1. Nilai Tukar Pertanian Rata‐rata Nilai Tukar Petani per  Tahun 150,00 100,00 99,8098,57 Rata‐rata Nilai Tukar  50,00 Petani per Tahun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 ‐50,00 Sumber : BPS, Malut. 2010 Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkatkesejahteraan petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT)dengan harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secarakonsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanianyang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumahtangga dan keperluan untuk memproduksi produk pertanian. Bila NTP > 100 artinyapetani mengalami surplus, harga produksinya naik lebih besar dari kenaikkan hargakonsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya dengan demikian 38  
  41. 41. tingkat kesejahteraan petani lebih baik dari pada tingkat kesejahteraan petanisebelumnya. NTP Provinsi Maluku Utara dari Tahun 2004 – 2007 belum dilakukan perhitungan,baru pada Tahun 2008 – 2009 dilakukan perhitungan, NTP Maluku Utara nilai yangdiperoleh kurang dari < 100, artinya bahwa petani mengalami defisit. Kenaikkan hargabarang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikkan harga barangkonsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada Tahun 2008 dan 2009 mengalamipenurunan. Penyebabnya adalah karena petani Maluku Utara pada umumnya dalammemasarkan hasil produksi pertanian terkendala dengan sarana transportasi sehinggapetani cenderung untuk mengkonsumsi sendiri dari pada menjual, dan belum adaprogram pemerintah yang nyata untuk membantu petani memasarkan hasil pertanian,seperti pembangunan infrastuktur terutama sarana transportasi laut untuk mempermudahakses pemasaran petani yang berada pada daerah terluar. Kondisi Maluku Utara yangmerupakan daerah kepulauan membutuhkan transportasi laut yang memadai agar dapatmemasrkan hasil produksi pertanian dari daerah lumbung hidup atau dari produsen kedaerah konsumen sangat sulit terkendala oleh kondisi laut, sehingga produksi hasilpertanian lebih banyak rusak dan busuk sebelum sampai pada pasar. Kondisi inilah yangmengurungkan petani untuk menjual hasil produksinya, petani dalam mengolahusahataninya berorientasi pada skala semi komersial. 2. PDRB Pertanian Atas Harga Berlaku PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar  Harga Berlaku (Rp. Juta) 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 PDRB Sektor Pertanian  Atas Dasar Harga  500.000,00 Berlaku (Rp. Juta) 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : BAPPEDA, Malut. 2010 PDRB Sektor Pertanian dari Tahun 2004 – 2009 mengalami trend meningkat, inimenunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian pada pembangunan ekonomi Maluku 39  
  42. 42. Utara mengalami peningkatan. PDRB Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesarpada pembangunan ekonomi dibanding sektor lain, Tahun 2008 kontribusi sektorpertanian terhadap PDRB sebesar 39,47 %. Kontribusi utama sektor pertanian berasaldari sub sektor Perkebunan (42, 29%), Tanaman Bahan Makanan (28,38%), Perikanan(16,59%), Kehutanan (8,25%) dan Peternakan (4,50%). Tanaman perkebunan sepertikelapa, cengkeh, pala dan kakao mondominasi produk hasil pertanian yang diusahakanoleh petani. i. Indikator Kehutanan Luas lahan kritis (ha) 150 141,074 123,461 100 108,782 96,551 77,85386,358 Luas lahan kritis  50 (ha) 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : Dinas Kehutanan Malut. 2010 luas lahan rehabilitasi (ha) 12 10 9,855 10,5 9,7 8 7,796 7,796 8,117 6 Luas lahan  4 rehabilitasi (ha) 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : Dinas Kehutanan, Malut.2010. 40  
  43. 43. GRAFIK INDIKATOR KEHUTANAN DENGAN DATA PENDUKUNG Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan  terhadap lahan kritis (%) 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 luas lahan kritis (ha) % luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis Berdasarkan data tersebut di atas, persentase luas lahan rehabiltasi dalam hutanterhadap luas lahan kritis tidak sebanding dengan luas lahan kritis dari tahun ke tahun,luas lahan kritis dari tahun- ketahun mengalami peningkatan, tahun 2004 luas lahan kritis77,853 (ha) meningkat sampai pada tahun 2009 menjadi 141,074 (ha), sedangkan luaslahan yang direhabilitasi kecenderungan menurun dari tahun 2004 sampai 2009,walaupun dari tahun- ke tahun mengalami perubahan yang tidak terlalu besar yaitu :pada tahun 2004 10,01%, tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 9,03%, tahun2006 meningkat menjadi 10,21%, tahun 2007 menjurun 7.46%, tahun 2008 meningkat8,50%, tahun 2009 menurun menjadi 6.88%. Persentase Luas Lahan kritis dari Tahun2004 -2009 mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan persentase luas lahanyang di rehabilitasi kecendrungan menurun, hal ini disebabkan karena laju peningkatanluas lahan kritis lebih besar daripada laju rehabilitasi lahan kritis. Faktor penyebabpeningkatan luas lahan kritis adalah illegal logging dan ladang berpindah yang dilakukanoleh penduduk lokal, dan izin kuasa pertambangan di atas kawasan hutan produksi danaggaran yang rendah. 41  
  44. 44. J. Indikator Kelautan1. Jumlah Tindak Pidana Perikanan Jumlah Tindak Pidana Perikanan 30,00 25,00 26,00 20,00 22,00 15,00 15,00 Jumlah Tindak  13,00 10,00 9,00 Pidana Perikanan 5,00 0,00 0,00 2002 2004 2006 2008 2010 Sumber : DKP, Malut. 2010 Tindak pidana perikanan merupakan pelanggaran seperti : kapal-kapal asing yangmelewati/masuk daerah perairan Maluku Utara, tidak lengkapnya (SIUP, SIPI, danSIKPI), tertangkapnya ABK asing, Tanpa izin berlayar (SLO/ SIB) dan pembiusan danpengeboman Pada tahun 2004 belum ada data tentang tindak pidana perikanan, nantipada tahun 2005 sampai pada tahun 2007 terjadi peningkatan yaitu dari 9 sampai 22kasus, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana pengawasan yang sangatterbatas, dari 8 kabupaten / kota yang ada di provinsi Maluku Utara prasarana yangdimiliki seperti pos pengawasan PPI masing-masing kabupaten/kota hanya 1 unit, selainitu sarana penunjang untuk kegiatan pengawasan yang dimiliki DKP MALUT, sepertiSpeed Boat 4 unit, Radio Komunikasi /HT 112 unir, Radio SSB 23 unit, GPS 23 Unit danperlatan scuba diving 5 set (Tabel 1). 42  
  45. 45. Tabel 1. Sarana Prasarana Pengawasan Sistem Dinas Perikanan dan Kelautan MALUTNo URAIAN JUMLAH1. Personil Pengawasan 10 Org - Tenaga PPNS (5 DKP MU & 5 PPN Tte)2 Prasarana yang dimiliki 1 buah - Dermaga PPP Bacan 1 buah - Dermaga PPP Tobelo 1 buah - Satker PSDKP Ternate (PPN) 1 unit - Pos Pengawasan PPI Kota Ternate 1 unit - Pos Pengawasan PPI Kota Tidore 1 unit - Pos Pengawasan PPI Kab. Halbar 1 unit - Pos Pengawasan PPI Kab. Haltim 1 unit - Pos Pengawasan PPI Kab. Halteng 1 unit - Pos Pengawasan PPI Kab.Kepulauan sula 1 unit - Pos Pengawasan PPP Bacan 1 unit - Pos Pengawasan PPP Tobelo3. Sarana Penunjang Kegiatan Pengawasan 4 unit - Speed Boat Pengawasan DKP Malut 112 Unit - Radio Komunikasi / HT 23 unit - Radio SSB 22 unit - GPS 5 Set - Peralatan Scuba DivingSumber : DKP (2009) Pada Tabel 1 terlihat upaya yang dilakukan pemerintah Maluku Utara dalam hal iniDinas Perikanan dan Keluatan Maluku Utara belum menunjukan hasil yang signifikankarena keterbatasan sarana dan prasarana, hal tersebut menyebabkan tindak pidana daritahun-ketahun semakin meningkat padahal secara geografis perairan Maluku utarasangat luas, Hal ini ditunjang Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan MALUT (2009)tentang Pos Keamanan Masyarakat dan Pengawasan (POKMASWAS) (Tabel 2) belummencukupi atau tidak sebanding dengan keadaan geografis provinsi Maluku Utara. 43  
  46. 46. Tabel 2 Pos Keamanan Masyarakat dan Pengawasan Maluku Utara T A H U NKAB/KOTA JML 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Halmahera Barat 1 - - 2 - - - 3 3Halmahera Tengah 1 - 2 3 - - - - 6Halmahera Timur 1 1 - 2 - - - 1 3Halmahera Selatan 2 1 1 6 2 2 - 1 14Halmahera Utara 2 1 - 8 - - 15 - 24Kepulauan Sula 1 - 2 2 1 1 5 - 12Kota Tidore Kep. - 1 - 2 - 2 - - 5Kota Ternate - - - 3 - 2 - - 5JUMLAH 8 4 5 28 3 7 20 5 80 Sumber: DKP (2009) . Pos keamanan seperti pada (Tabel 2) memperlihatkan hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi Maluku Utara sangat sedikit, rata-rata dari tahun-ketahuin tidak mengalami peningkatan, bahkan ada yang berkurang karena sarana dan prasarasana yang masih kurang. Walaupun mulai ada upaya pemerintah MALUT sejak tahun 2009 dengan pihak-pihak terkait mengenai tindakan pidana perikanan seperti pada Tabel 3 44   

×