1686 masterplan teknopolitan

LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN MASTERPLAN TEKNOPOLITAN
KABUPATEN PELALAWAN
Kerjasama Antara:
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Dengan
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Tahun 2012
LAPORAN AKHIR
KABUPATEN PELALAWAN
Kerjasama Antara:
Dengan
Tahun 2012
LAPORAN AKHIR
KABUPATEN PELALAWAN
Kerjasama Antara:
Dengan
Tahun 2012

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat
rahmat dan hidayah-Nya laporan “Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten
Pelalawan” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
Laporan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan memuat
ide gagasan, hasil survey, analisis dan rencana tindak yang dituangkan dalam 6
(enam) bagian tulisan yaitu : Pendahuluan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum
Wilayah Kabupaten Teknopolitan, Analisis Pengembangan, Rencana Pembangunan
Fisik dan Rencana Pengembangan.
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan disusun sebagai
rujukan dan merupakan inisiasi awal persiapan pembangunan kawasan teknopolitan.
Rencana pengembangan ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2013 hingga
tahun 2027 yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah,
perguruan tinggi, lembaga litbang dan dunia usaha.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPPT,
Bupati Pelalawan dan Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi atas
bimbingan, arahan dan masukannya hinggga laporan ini dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah
membantu kelancaran penyusunan laporan ini.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh
karena itu kritik serta saran konstruktif masih kami harapkan untuk penyempurnaan
Laporan akhir ini.
Semoga laporan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan ini
menjadi setitik sumbangan bagi penguatan sistem inovasi di Indonesia.
Jakarta,
Desember 2012
P E N Y U S U N

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1-1
1.1. Latar Belakang 1-1
1.2. Tujuan dan Sasaran 1-2
1.3. Ruang Lingkup 1-2
1.4. Metodologi 1-3
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2-1
2.1 Kebijakan Nasional Program MP3EI 2-1
2.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau 2-6
2.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pelalawan. 2-23
2.4 Kebijakan Dasar Teknopolitan 2-26
2.5 Pengertian Teknopolitan 2-27
2.6 Persyaratan Teknopolitan 2-31
2.7 Dasar Hukum Teknopolitan 2-35
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 3-1
3.1. Kondisi Wilayah Kabupaten Pelalawan 3-1
3.2. Profil Potensi Dan Peluang Ekonomi 3-12
3.3. Deliniasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan 3-21
3.3.1. Landasan Penentuan Kawasan Teknopolitan
Kabupaten Pelalawan
3-21
3.3.2. Hasil Deliniasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten
Pelalawan
3-22
3.4. Kondisi Lahan Peruntukan Kawasan Teknopolitan Di
Kabupaten Pelalawan.
3-25
BAB IV ANALISIS PENGEMBANGAN TEKNOPOLITAN KABUPATEN
PELALAWAN
4-1
4.1. Analisis Spasial Kawasan Teknopolitan Kabupaten
Pelalawan
4-1
4.2. Infrastruktur Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan 4-16

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan iii
4.2.1. Sistem Transportasi Makro Teknopolitan Pelalawan 4-17
4.2.2. Aksesibilitas Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-31
4.2.3. Kebutuhan Pengembangan Jalan Akses Kawasan 4-33
4.2.4. Sistem Jaringan Drainase 4-34
4.2.5. Sistem Jaringan Air Bersih 4-37
4.2.6. Infrastruktur Energi 4-43
4.2.7. Rencana Pengelolaan Sampah 4-46
4.2.8. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut Sokoi 4-58
4.3. Analisis Ekonomi Dan Investasi Kawasan Teknopolitan
Kabupaten Pelalawan
4-64
4.3.1 Analisis Perekonomian Daerah 4-64
4.3.2 Analisis Pohon Industri Rantai Nilai Industri Hilir
Kelapa Sawit
4-72
4.3.3 Analisis Nilai Tambah dan Kemampuan Teknologi
Industri Hilir Sawit
4-75
4.3.4 Analisis Ekonomi dan Peluang Investasi 4-77
4.4. Analisis Kelembagaan Kawasan Teknopolitan 4-87
4.4.1. Pengertian Kawasan Teknopolitan 4-87
4.4.2 Persyaratan Teknopolitan 4-88
4.4.3 Dasar Hukum Kawasan Teknopolitan 4-89
4.4.4 Desain Kelembagaan Kawasan Strategis Teknopolitan
Pelalawan
4-92
4.4.5 Strategi Implementasi Kawasan Teknopolitan
Pelalawan
4-105
4.5. Analisis Sumber Daya Manusia Kawasan Teknopolitan
Kabupaten Teknopolitan
4-106
4.5.1. Pengertian SDM 4-106
4.5.2 Komponen Sumber Daya Manusia 4-106
4.5.3 Definisi SDM 4-107
4.5.4 Jenis dan Klasfikasi SDM 4-107
4.5.5 Peran SDM dalam Teknopolitan 4-108
4.5.6 Profil SDM, Sosial Budaya dan Sapras Pendidikan 4-110
4.6. Analisis SWOT 4-133

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan iv
BAB V RENCANA PEMBANGUNAN FISIK TEKNOPOLITAN
PELALAWAN
5-1
5.1. Visi Dan Misi 5-1
5.1.1. Visi Teknopolitan Pelalawan 5-1
5.1.2. Misi Teknopolitan Pelalawan 5-1
5.1.3. Tujuan Pengembangan Teknopolitan Pelalawan 5-2
5.1.4. Kebijakan Strategis Pengembangan Teknopolitan
Pelalawan
5-2
5.2. Rencana Struktur Ruang Kawasan Teknopolitan 5-3
5.2.1. Konsep Pengembangan Struktur Ruang Kawasan
Teknopolitan
5-5
5.2.2. Rencana Pembagian Ruang Kawasan Teknopolitan 5-8
5.3. Rencana Pola Ruang Kawasan Teknopolitan 5-10
5.3.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung 5-11
5.3.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya 5-19
5.3.2.1. Kegiatan Komersial 5-19
5.3.2.2. Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi 5-20
5.4. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan
Teknopolitan
5-20
BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN TEKNOPOLITAN PELALAWAN 6-1
6.1. Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan
Teknopolitan Pelalawan
6-1
6.2. Penutup 249

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan v
DAFTAR GAMBAR
NOMOR NAMA GAMBAR HALAMAN
2.1 Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia 2-2
2.2 Rantai Nilai Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit 2-3
2.3 Produktivitas dari Beberapa Kategori Pemilik Perkebunan
dan Benchmark Lainnya
2-3
4.1 Peta Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-10
4.2 Peta Sistem Lahan Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-11
4.3 Peta Penggunaan lahan di lokasi rencana Pengembangan
Kawasan Teknopolitan Pelalawan
4-12
4.4 Peta Geologi Lokasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-13
4.5 Peta Deliniasi Topografi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-14
4.6 Potret Situasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-15
4.7 Skema Keterkaitan Sistem Pusat dan Sistem Jaringan Jalan 4-18
4.8 Posisi Strategis Kabupaten Pelalawan 4-32
4.9 Aksesibilitan Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-33
4.10 Orientasi Aliran Saluran Drainase 4-37
4.11 Proses Pengolahan Air Bersih 4-40
4.12 Fasilitas Pengolahan Air Bersih 4-42
4.13 Skema pembagian lapisan cell pada ADCP 4-59
4.14 Sedimen grab (a), alat untuk mengambil sampel sedimen
dasar; dan botol Nansen (b), alat untuk mengambil sampel
air
4-62
4.15 Sebaran Provinsi berdasarkan Tingkat Pertumbuhan
Ekonominya di IndonesiaTahun 2011
4-65
4.16 Perkembangan TFP Growth Provinsi Riau 1984-2008 4-66
4.17 Struktur PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2010
dengan Migas dan Tanpa Migas
4-67
4.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Tahun
2007-2010
4-68
4.19 Kontribusi 3 Sektor Utama terhadap PDRB
Kabupaten Pelalawan Tahun 2007-2010
4-69
4.20 Produk Industri Sawit yang belum diproduksi di dalam
negeri
4-73
4.21 Pohon Industri Kelapa Sawit 4-74
4.22 Rantai Nilai Industri Kelapa Sawit 4-75
4.23 Ilustrasi Organisasi Kawasan Strategis Teknopolitan
Pelalawan
4-97
4.24 Sistem Kelembagaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan 4-98
4.25 Posisi UPTD dalam Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten
Pelalawan
4-101

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan vi
4.26 Struktur Organisasi UPTD Kawasan Strategis Teknopolitan
Pelalawan
4-101
4.27 Mekanisme Pengusulan KEK 4-104
4.28 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Pelalawan Tahun 2000-
2011
4-110
4.29 Distribusi Penduduk di kabupaten Pelalawan Menurut
Kecamatan Keadaan Pertengahan Tahun 2011
4-111
4.30 Distribusi Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut
Kelompok Umur Produktif Tahun 2010
4-113
4.31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pelalawan
(%)
4-14
4.32 Posisi SWOT Pembangunan Kawasan Teknopolitan 4-137

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan vii
DAFTAR TABEL
4.1 Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri 4-7
4.2 Sistem Jaringan Jalan Dalam Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten Pelalawan
4-25
4.3 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih 4-38
4.4 Hasil Pemeriksaan Kualitas Air 4-39
4.5 Perhitungan Kebutuhan Listrik Kawasan 4-44
4.6 Alternatif Perkiraan Biaya Pembangunan 4-45
4.7 Prediksi Volume Sampahh Kawasan Teknopolitan
Pelalawan
4-46
4.8 Komposisi Timbulan Sampah di Permukiman Strata
Pendapatan Tinggi
4-47
4.9 Komposisi Timbulan Sampah Kawasan Jasa dan
Komersial
4-49
4.10 Komposisi Timbulan Sampah Perkantoran 4-49
4.11 Komposisi Timbulan Sampah Sekolah 4-50
4.12 Nilai Kalor dan Kadar Air Sampah dari Berbagai Sumber 4-52
4.13 Perkiraan Karakteristik Rata-Rata Sampah DKI Jakarta
Sebagai Studi Banding
4-52
4.14 Konstanta pasang surut Muara Kampar (Sokoi) 4-58
4.15 Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter
saat spring tide
4-60
4.16 Hasil pengukuran arus di muara dengan currentmeter
saat neap tide
4-60
4.17 Lokasi pengambilan sample sediment 4-63
4.18 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2010
4-70
4.19 Perkembangan Penanaman Modal Menurut Bidang Usaha
di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010
4-71
4.20 Nilai Tambah dan Kemampuan Teknologi Industri Hilir
Sawit di Indonesia
4-76
4.21 Analisis Nilai Tambah Industri Hilir Sawit 4-83
4.22 Peluang pasar Fatty Acid di Indonesia 4-86
4.23 Peluang pasar Fatty Alkohol di Indonesia 4-86
4.24 Peluang investasi industri Oleokimia di Indonesia 4-87
4.25 Penduduk Kabupaten Pelalawan menurut Jenis Kelamin
dan Kelompok Umur Produktif Keadaan Pertengahan
Tahun 2011
4-112
4.26 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan 2008-
2010
4-114
4.27 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia
Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010
4-115
4.28 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pelalawan 4-118

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan viii
4.29 Banyaknya Sekolah menurut Kecamatan dan Tingkat
Sekolah di Kab. Pelalawan Tahun 2010
4-121
4.30 Jumlah Murid Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah Di
Kabupaten Pelalawan Tahun 2010
4-122
4.31 Perguruan Tinggi Pertanian dan Perkebunan di P. Jawa
dan Sumatera
4-123
4.32 Perkiraan Kebutuhan SDM Teknik di Industri Hilir CPO
(Orang)
4-128
4.33 Matrik IFAS - SWOT 4-135
4.34 Matrik EFAS - SWOT 4-136
4.35 Matrik SWOT 4-138

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam era otonomi daerah dan globalisasi, setiap daerah berupaya
meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya sehingga memiliki daya saing yang
tinggi. Dengan peningkatan daya saing tersebut, akan berdampak pada peningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Setiap daerah mempunyai keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Karena
itu masing-masing daerah memiliki kemampuan menciptakan/mengembangkan dan
menawarkan iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi, daya tarik
atau menarik “investasi,” talenta (talented people), dan faktor-faktor mudah bergerak
(mobile factors) lainnya, serta potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan.
Selain itu, masing-masing daerah merupakan sumber inovasi dan inspirasi
Indonesia masa depan dan setiap Daerah (masing-masing dan secara bersama)
mengembangkan iklim/lingkungan, sosial, budaya, dan “arena” (kesempatan) yang
baik untuk tumbuh-berkembangnya talenta dan kreativitas-keinovasian.
Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang
mempunyai sumberdaya alam yang melimpah, terutama perkebunan khususnya
komoditas andalan kelapa sawit, karet, dan kelapa. Selain sumberdaya alam, di
Kabupaten ini juga terdapat beberapa industri besar dan sumberdaya manusia yang
cukup berkualitas. Hal tersebut merupakan potensi yang dimiliki untuk
mengembangkan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.
Dilihat dari kebijakan nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, khususnya pengembangan
Koridor Ekonomi Pulau Sumatera, bahwa pengembangan teknopolitan di Kabupaten
Pelalawan yang berbasis pada industri hilir kelapa sawit merupakan salah satu upaya
yang strategis untuk mengembangkan wilayah berbasis potensi sumberdaya alam
dengan mengandalkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kolaborasi yang
terpadu antara pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan
masyarakat.

LAPORAN AKHIR
1.2. TUJUAN DAN SASARAN
1.2.1. Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah menyusun masterplan Kawasan Teknopolitan di
Kabupaten Pelalawan sebagai upaya peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi
dan ilmu pengetahuan (konwledge based economy) yang melibatkan peran Pemerintah
Daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri.
1.2.2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan
masterplan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan ini, adalah:
1) Teridentifikasinya sentra-sentra iptek di Kabupaten Pelalawan;
2) Teridentifikasinya “keterkaitan” dan “jaringan” iptek;
3) Teridentifikasinya economic capital, intelectual capital, dan social capital;
4) Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten
Pelalawan;
5) Tersusunnya konsep pengembangan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten
Pelalawan; dan
6) Tersusunnya rencana tindak pengembangan Kawasan Teknopolitan di Kabupaten
Pelalawan.
1.3. RUANG LINGKUP
1.3.1. Lingkup Kegiatan.
Lingkup kegiatan penyusunan masterplan kawasan teknopolitan Kabupaten
Pelalawan ini, meliputi:
a. Persiapan;
b. Survey Pengumpulan Data dan Informasi;
c. Focus Group Discussion (FGD);
d. Analisis;
e. Konsultasi Publik;
f. Penyusunan Laporan.

LAPORAN AKHIR
1.3.2. Lingkup Substansi.
Lingkup substansi kegiatan penyusunan masterplan kawasan teknopolitan
Kabupaten Pelalawan ini, meliputi:
a. Mengidentifikasi sentra-sentra iptek di Kabupaten Pelalawan;
b. Mengidentifikasi “keterkaitan” dan “jaringan” iptek;
c. Mengidentifikasi economic capital, intelectual capital, dan social capital;
d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan;
e. Menyusun konsep pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan; dan
f. Menyusun rekomendasi pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.
1.3.3. Lingkup Wilayah.
Lokasi kegiatan ini secara makro adalah wilayah administrasi Kabupaten
Pelalawan dan sekitarnya, sedangkan secara mikro adalah kawasan yang akan
ditetapkan sebagai Kawasan Teknopolitan seluas kurang lebih 3.650 (tiga ribu enam
ratus lima puluh) hektar.
1.4. METODOLOGI
1.4.1. Penentuan Batas Wilayah Perencanaan (Delineasi Kawasan)
Penentuan delineasi kawasan perencanaan Kawasan Teknopolitan Pelalawan
belum ada regulasi yang mengaturnya. Karena itu, lokasi yang dapat diusulkan untuk
menjadi Kawasan Teknopolitan harus memenuhi kriteria:
a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan tidak berpotensi mengganggu
kawasan lindung; RTRW yang direview meliputi RTRWN, RTR Pulau Sumatera,
RTRW Provinsi Kepulauan Riau, RTRW Kabupaten Pelalawan, dan RDTR
Kecamatan-kecamatan yang tercakup di wilayah rencana. Di dalam RTRW telah
dilakukan berbagai analisis terkait dengan kesesuaian lahan, kemampuan lahan
dan ketersediaan lahan untuk kawasan lindung dan budidaya.
b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung
pengelolaan Kawasan Teknopolitan;
c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau
berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah

LAPORAN AKHIR
potensi sumber daya unggulan seperti kelautan dan perikanan, kelapa sawit,
karet, pertambangan, dan pariwisata.
d. tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya; dan
e. mempunyai batas yang jelas. Batas yang jelas adalah batas alam (sungai atau
laut) maupun buatan (pagar atau tembok).
Hal penting dilakukan adalah mengetahui status kepemilikan lahan yang ada,
pada umumnya data berasal dari BPN.
Analisis yang dilakukan untuk mendukung delineasi KEK meliputi :
 Analisis Makro.
Analisis makro terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur,
dan kelembagaan terhadap wilayah-wilayah yang mempunyai keterkaitan
tinggi terhadap Kawasan Teknopolitan, yaitu seluruh kabupaten dan kota di
Provinsi Kepulauan Riau.
 Analisis Mikro.
Analisis mikro terhadap aspek fisik/lingkungan, ekonomi, sosial budaya,
infrastruktur, dan kelembagaan serta kawasan perikanan yang sudah ada di
wilayah perencanaan yang meliputi Kabupaten Pelalawan. Pengaruh timbal
balik antara Kawasan Teknopolitan dan wilayah sekitar merupakan faktor
penting untuk penentuan delineasi.
1.4.2. Konsep Dasar Dan Alur Pikir
Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan terletak di dalam Kawasan Andalan
Provinsi Kepulauan Riau. Sektor lain yang juga menjadi unggulan kawasan andalan
Provinsi Kepulauan Riau ini adalah pariwisata dan pertambangan. Dalam
merencanakan pengembangan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, analisis
akan dilakukan tidak hanya menyangkut potensi pengembangan internal kawasan
tetapi juga pengaruh eksternal juga perlu dianalisis.
Lingkup analisis akan terbagi dalam 2 (dua) kajian utama yakni analisis spasial
(Spatial Analysis) dan analsis sektoral (Sectoral Analysis). Analisis spasial akan menitik
beratkan pada analisis kemampuan sumberdaya kawasan. Untuk memperoleh hasil
analisis berupa kinerja kemampuan sumber daya lahan yang dimiliki kawasan,
beberapa proses analisis perlu dilakukan, antara lain analisis terhadap potensi rawan
bencana, analisis pola pemanfaatan ruang dan analisis kesesuian rencana tata ruang.
Teknik analisis utama yang digunakan adalah analisis spasial (Spatial Analysis).

LAPORAN AKHIR
Gambar 1.1 Peta Awal Rencana Lokasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

LAPORAN AKHIR
Analisis kemampuan sektor strategis di Kawasan Teknopolitan Kabupaten
Pelalawan. Untuk mendapatkan hasil kajian berupa kinerja kemampuan sektor
strategis di Kabupaten Pelalawan, maka serangkaain proses analisis perlu dilakukan,
antara lain analisis potensi ekonomi, analisis infrastruktur, analisis kelembagaan dan
regulasi, dan analisis sumber daya manusia. Teknik analisis yang digunakan antara
lain analisis ekonometrik.
Dalam kajian eksternal, penekanan analisis dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama
yaitu analisis kebijakan spasial dan sektoral, analisis peran dan kedudukan kawasan
dalam lingkup regional dan nasional, serta peluang dan ancaman yang dimiliki
kawasan dalam konteks regional. Secara garis besar konsep dan alur pendekatan yang
dilakukan untuk menyelasaikan kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Dari gambar tersebut pendekatan analisis dilakukan untuk analisis internal dan
eksternal. Analisis eksternal difokuskan pada antisipasi kawasan terhadap peluang dan
ancaman eksternal yang mungkin terjadi, sedangkan analisis internal menyangkut
optimalisasi potensi dan sumberdaya yang ada.
1.4.3. Metode Pelaksanaan Survai
Kegiatan survai bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai
bahan dasar dalam perumusan rencana. Untuk mencapai memperoleh data dan
informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penyusunan rencana maka
rancangan survai yang disusun haruslah sesuai dengan metoda penelitian yang akan
digunakan dalam pekerjaan ini. Kaitan antara rancangan studi dengan rancangan
survai yang menjelaskan hubungan variabel data dengan variabel tujuan studi adalah
sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 1.2.

LAPORAN AKHIR
Gambar 1.2. Alur Pikir Pendekatan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan
Pendekatan Analisis
Pengembangan Kawasan
Analisis Spasial Analisis Sekoral
Analisis Neraca Sumber
Daya Lahan Kawasan
Analisis Pola Pemanfaatan
Ruang Kawasan
Analisis
Rencana Pemanfaatan
Ruang Kawasan
Analisis Pola Keterkaitan
Ekonomi Kawasan
Analisis Sektor
Strategis Kawasan
Analisis Daerah Rawan
Bencana
Analisis Hutan Lindung,
Lahan Kritis dan Hutan
Produksi
Analisis Status Pemilikan
Lahan
Analisis Kesesuaian
Lahan
Analisis Tingkat Ekspoitasi
Lahan
Analisis Dominasi
Pemanfaatan Lahan
Analisis Arah dan Pola
Perkembangan
Pemanfaatan Lahan
Analisis Potensi Konflik
Pemanfaatan Ruang
Analisis
Rencana Pemanfaatan
Ruang Secara Vertikal
Analisis
Rencana Pemanfaatan
Ruang Secara Horisontal
Analisis
Rencana Pengembanban
Infrastruktur
Analisis Keterakaitan
Input-ouput Produksi
Analisis Keterkaitan
Input-ouput Tenaga Kerja
Analisis Keterkaitan
Distribusi
Analisis Potensi Sektor
Ekonomi
Analisis Keunggulan
Komparatif Sektor :
LQ, Shift-Share
Analisis Penyerapan
Tenaga kerja
Analisis
Eksternal
Analisis Internal
Analisis Kebijakan Spasial
maupun Sektoral dalam
Lingkup Regional-Nasional
Analisis Kedudukan
Kawasan Dalam
Lingkup Regional-
Nasional
Analisis Peluang dan
Ancaman Eksternal
Kawasan
Peluang dan
Ancaman
Masterplan Teknopolitan
Kabupaten Pelalawan
Rencana Pengembangan Kelembagaan Rencana Pengembangan SDMRencana Investasi
Rencana Pengembangan Spatial
(Blok Plan) dan Infrastruktur
Rencana Pengembangan Teknopolitan
(industri Hilir Sawit)
Rencana Strategik (Skenario Pengembangan)
AnalisisInvestasi Analisis Kelembagaan Analisis SDM
Pengembangan Kawasan Teknopolitan
Kabupaten Pelalawan
Potensi besar, lokasi strategis, jalur
transportasi interegional, Lokasi Industri CPO

LAPORAN AKHIR
Gambar 1.3 Diagram Metode Pelaksanaan Survai
Observasi
Lapangan
Metoda survai :
 Sumber instansi
 Jenis/tipe data
 Lingkup lokal/regional
Metoda survai :
 Wilayah pengamatan
 Tema/aspek kajian
Pendekatan Studi
Kebutuhan Informasi Data
Desain Survai
Maksud dan Tujuan Pekerjaan
Lingkup dan Materi Penelitian
Focus Group
Discussion
 Pemerintah
 Akademisi
 Pebisnis
DATA SEKUNDER
Survai
instansional
Studi
Kepustakaan
Kajian literatur
terkait
DATA PRIMER LITERATUR
SURVAI SEKUNDER SURVAI PRIMER

LAPORAN AKHIR
Adapun metoda pelaksanaan survai yang akan dilakukan sesuai dengan
kebutuhan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan ini dapat dikelompokan
menjadi :
A. Survai Instansional
Survai ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang telah
terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di
instansi terkait.Data yang dikumpulkan menyangkut wilayah perencanaan dari berbagai
aspek dalam lingkup internal maupun eksternal. Data dapat berupa peta grafis, data
teks dan numerik, data teknis engineering, kebijaksanaan dan peraturan. Disamping
pengumpulan data, pada kegiatan ini dilakukan pula wawancara atau diskusi dengan
pihak instansi mengenai permasalahan-permasalahan di tiap bidang/aspek yang
menjadi kewenangannya serta menyerap informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan
program yang sedang dan akan dilakukan. Sumber data adalah berbagai instansi, baik
departemental maupun pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan serta
badan/instansi non pemerintah (LSM, Swasta/ pelaku pasar, Perguruan Tinggi).
B. Survai primer.
Survai ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/terkini langsung dari
lapangan atau obyek kajian. Terdapat 2 tipe survai yang akan dilakukan dalam
penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, yaitu:
1. Observasi lapangan, terdiri dari survai urban desain, land-use, transportasi,
infrastruktur, dan utilitas.
Observasi lapangan dilakukan sebagai langkah pengenalan dan pengamatan
kondisi lapangan, baik aspek guna lahan, transportasi, infrastruktur, dan
utilitas. Di samping pengamatan kondisi eksisting melalui observasi ini
diharapkan pula dapat diperoleh informasi perkembangan dan kecenderungan
arah perkembangan pembangunan/ kegiatan.
 Survai land use.
Survai yang dilakukan adalah pengecekan di lapangan mengenai guna
lahan eksisting yang ada di wilayah perencanaan. Data-data yang diperoleh
dari survai ini digunakan untuk menganalisis struktur ruang eksisting dan
kemudian menetapkan struktur ruang dan penggunaan lahan pada tahun
yang direncanakan.

LAPORAN AKHIR
 Survai Transportasi.
Survai ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sistem
transportasi di wilayah perencanaan dengan bentuk survai yang dilakukan
adalah :
o pengamatan lapangan untuk mengamati kondisi dan permasalahan
jaringan sistem transportasi sehingga dapat menangkap/
menginterpretasikan data-data sekunder lebih baik.
o traffic counting, untuk memperoleh data volume lalu lintas harian
rata-rata (LHR) pada jalan-jalan utama dan persimpangan penting.
 Survai infrastruktur dan utilitas.
Survai ini dilakukan untuk memperoleh data infrastruktur dan utilitas
dengan cara pengamatan lapangan guna menangkap/ meng-
interpretasikan data-data sekunder lebih baik.
Survai infrastruktur ini meliputi:
 Survei infrastruktur di dalam kawasan teknopolitan.
 Survai infrastruktur di luar kawasan teknopolitan khususnya untuk
survai kajian kelayakan lokasi pelabuhan sokoi.
2. Focus Group Discussion (FGD), bertujuan untuk menjaring berbagai
pemikiran dan respon pembangunan teknopolitan Pelalawan dari berbagai
pihak baik pemerintah pusat/provinsi/kabupaten, lembaga riset/perguruan
tinggi, pelaku bisnis, dan stakeholder lainnya.
C. Studi Kepustakaan
Melalui studi kepustakaan ini akan digali teori-teori yang berkembang dan terkait
dengan pekerjaan Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, hasil
studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan dan materi
pekerjaan, serta metode-metode dan teknik penelitian yang pernah digunakan. Studi
kepustakaan merupakan studi yang dilakukan terhadap data yang telah ada. Melalui
studi kepustakaan ini akan digali teori-teori yang telah berkembang yang berkaitan
dengan pekerjaan penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, hasil-
hasil studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan wilayah perencanaan dan
materi pekerjaan, serta metode-metode dan teknik penelitian yang pernah digunakan.

LAPORAN AKHIR
Data serta informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui buku teks, laporan-laporan
studi, makalah, jurnal dan buletin.
Adanya issue dan kecenderungan masalah tersebut diatas maka perlu disusun
Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan. Kawasan sendiri mempunyai
pengertian sebagai suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas
tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahanbarang dan
bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal,
pemeriksaan akhir, dan pengepakan atasbarang dan bahan asal impor atau barang
dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya
terutama untuk tujuan ekspor. Pada dasarnya, fasilitas yang dimiliki oleh Kawasan
diberikan terhadap :
1. impor barang;
2. pemasukan Barang Kena Pajak (BKP);
3. pengiriman hasil produksi;
4. pengeluaran barang;
5. penyerahan kembali BKP;
6. peminjaman mesin;
7. pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari Kawasan.
Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan terjabarkan dalam bentuk arahan
pemanfaatan ruang dan dukungan prasarana dan sarana Kawasan Industri Kelapa
Sawit sekitarnya dalam mengantisipasi adanya pengembangan Pelabuhan dan sebagai
dokumen acuan 20 tahunan khususnya saat ditetapkan sebagai Kawasan Teknopolitan.
1.4.4. Metode Analisis
a. Analisis Spasial.
Dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan ini, analisis spasial meliputi
kajian tentang neraca sumber daya lahan, analisis pola pemanfaatan ruang dan
analisis kesesuaian rencana tata ruang kawasan. Teknik analisis yang digunakan
adalah analisis spasial (Spatial analyst).
Analisis Spasial adalah teknik analisis yang menggunakan data spasial sebagai
input utamanya. Analisis spasial akan menghasilkan keluaran berupa informasi spasial
yang umumnya berperan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan untuk

LAPORAN AKHIR
kegiatan perencanaan maupun operasional (tindakan). Data spasial yang digunakan
dapat bersumber dari berbagai media pengumpulan data seperti citra satelit, digitizer,
scanning maupun data lapangan (GPS).
Berdasarkan jenis analisis yang dapat dilakukan, analisis spasial memiliki lingkup
kajian yang sangat luas. Namun bila dilihat dari filosofi analisisnya, maka analisis
spatial pada prinsipnya merupakan suatu model matematik (mathematic modelling)
yang diterapkan dalam suatu media grafis. Dengan demikian maka salah satu teori
yang mendasari analisis spasial analisis adalah teori grafik (Graph Theory). Bila dilihat
berdasrkan jenis data yang digunakan, maka analisis spasial dapat dibedakan dalam
dua tipe yakni analisis statistik (Statistical analysis) dan analisis permukaan (Surface
analyis).
Dalam konteks teknologi, sampai saat ini sudah banyak perangkat lunak yang
dapat digunakan untuk melakukan analisis spasial. Namun teknologi yang erat kaitanya
dengan analisis sapasial dalam proses penataan ruang adalah teknologi Geographical
Information System (GIS). Teknologi ini lebih cocok digunakan untuk kegiatan
penataan ruang karena telah mempertimbangkan unsur teknologi informasi dan sistem
referensi geografis yang sangat menunjang pelaksanaan aktvitas penataan ruang.
Dalam konteks perencanaan wilayah secara umum, kedudukan analisis spasial
dengan menggunakan teknologi GIS dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut :
Sumber : A G-O Yeh, 1999.
Gambar 1.4. Struktur Spatial Analysis dan Modelling
Urban
Planning
GIS
Non GIS
Database/data
Spatial Analysis
&
Modelling
data
data
Geo-processing
function
Spatial Query &
Mapping
ScientificInput
Urban
Planning
GISGIS
Non GIS
Database/data
Non GIS
Database/data
Spatial Analysis
&
Modelling
Spatial Analysis
&
Modelling
data
data
Geo-processing
function
Spatial Query &
Mapping
ScientificInput

LAPORAN AKHIR
b. Analisis Ekonomi dan Investasi.
Dalam penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan, analisis
diawali dengan kaji ulang (review) dan pendalaman analisis terhadap rencana
pengembangan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan maupun kajian terhadap
kondisi kawasan sekitarnya saat ini. Setelah itu analisis dilanjutkan kepada beberapa
hal berikut:
1) Analisis Perkiraan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi.
Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi akan didekati dengan
menggunakan model pertumbuhan Harrod-Domar (Todaro, 1994:65-66), yakni :
g = s/k
dimana :
g = tingkat pertumbuhan ekonomi
s = rasio tabungan sebagai proksi dari besarnya investasi yang
dibutuhkan (S = I)
k = perubahan rasio kapital-output = ICOR (incremental capital-output
ratio)
Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perkembangan nilai PDRB
dari tahun ke tahun dengan menggunakan formulasi berikut (Widodo,
1990:36):
PDRBt =
1
1


PDRBt
PDRBtPDRBt
x 100%
dimana :
PDRBt = g = tingkat pertumbuhan ekonomi tahun t
PDRBt = produk domestik regional bruto tahun t
PDRBt-1 = produk domestik regional bruto tahun t-1
Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi (g) di Teknopolitan Kabupaten Pelalawan
ditargetkan sebesar 7% per tahun, dengan perubahan rasio kapital-output (k)
sebesar 5, maka investasi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi tadi adalah 35% dari PDRB. Untuk memenuhi
pembiayaan investasi sebesar 35% dari PDRB tadi, sumberdananya bisa berasal
dari tabungan daerah setempat maupun dari pinjaman ke daerah lain dan
pinjaman luar negeri.

LAPORAN AKHIR
2) Analisis Peluang Investasi
Analisis ini diturunkan dari skenario pengembangan sektor strategis dan komoditas
unggulan industri hilir sawit. Penentuan sektor strategis dan komoditas unggulan
dapat didekati dengan menggunakan beberapa alat analisis berikut :
 Analisis kuantitatif sederhana, seperti pertumbuhan (growth) sektor/komoditas
selama kurun waktu tertentu, kecenderungan (shift-share) perkembangan
sektor/komoditas yang bersangkutan, dan distribusi atau komposisi (ratio)
sektor/komoditas terhadap orientasinya.
 Analisis kuantitatif location quotient (LQ).
 Analisis aliran barang dan pohon industri.
 Analisis peluang pasar.
3) Analisis Pelaku Investasi
Berdasarkan peluang-peluang investasi yang ada, maka perlu pula dianalisis, siapa
atau pihak mana saja yang dapat menjadi pelaku investasi ? Apakah pemerintah
atau swasta atau masyarakat saja? Apakah terdiri dari gabungan pihak
pemerintah, swasta, dan/atau measyarakat? Kemudian, bagaimana skala usahanya
: usaha kecil, menengah, besar, atau koperasi? Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan ini, pendekatan yang bisa digunakan antara lain berdasarkan
pendekatan ekonomi (seperti besarnya nilai investasi yang dibutuhkan,
pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, dan lain-lain), pendekatan
sosial (membuka lapangan kerja, pengembangan sosial budaya, dan lain-lain), dan
pendekatan politis regional (pengembangan usaha strategis bagi daerah, stabilitas
daerah, dan lain-lain).
4) Analisis Iklim Investasi
Analisis iklim investasi ini berkaitan erat dengan kebijaksanaan penciptaan iklim
investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuhnya dunia usaha yang
berdaya saing tinggi. Karena itu, analisis iklim investasi mengarah pada insentif
dan disinsentif yang perlu ditempuh pemerintah dalam rangka pengembangan
Teknopolitan Kabupaten Pelalawan. Bentuk-bentuk insentif dan disinsentif tersebut
dapat berupa:
a) Bidang Finansial :
 Menambah kantor cabang bank maupun lembaga keuangan nonperbankan
milik pemerintah (pusat dan daerah), meningkatkan kerjasama dalam

LAPORAN AKHIR
pendanaan proyek-proyek investasi, dan jika perlu membentuk lembaga
permodalan khusus untuk membiayai investasi di Kabupaten Pelalawan
(seperti modal ventura).
 Mendorong institusi keuangan perbankan dan nonperbankan swasta
nasional untuk memperlebar usahanya ke Kabupaten Pelalawan dengan
cara memberikan kemudahan-kemudahan tertentu.
 Menyediakan berbagai kemudahan kepada investor untuk memperoleh
modal atau kredit/pinjaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun
luar negeri, dengan cara menawarkan suku bunga lunak, jangka waktu
pengembalian yang lebih panjang, dan masa tenggang bebas pembayaran
cicilan yang lebih lama.
 Memberikan keringanan pajak dan retribusi (seperti pajak penghasilan,
cukai, bea masuk, pajak ekspor, pajak pertambahan nilai, dan berbagai
jenis pajak dan retribusi lainnya) kepada investor yang menanamkan
modalnya di Kabupaten Pelalawan selama jangka waktu tertentu.
 Memberikan berbagai kemudahan kepada investor dalam penyelesaian
administrasi dan pengurusan perizinan investasi melalui sistem satu atap.
b) Bidang Sarana dan Prasarana :
 Membangun jaringan jalan-jalan baru serta memperbaiki kualitas jalan
yang sudah ada untuk memudahkan akses ke dan dari Kabupaten
Pelalawan.
 Mengembangkan jaringan listrik, air bersih, transportasi, dan
telekomunikasi di sekitar Kabupaten Pelalawan.
 Meningkatkan kualitas pelabuhan laut dan udara untuk mempermudah
akses ke dan dari Kabupaten Pelalawan.
 Pengembangan dan penataan kembali sarana fisik penunjang lainnya.
c) Bidang Sumberdaya Manusia (SDM):
 Mendatangkan tenaga kerja trampil dari daerah lain di luar Kabupaten
Pelalawan, misalnya melalui program antarkerja antardaerah (AKAD).
 Mengembangkan program-program khusus (seperti balai latihan kerja,
pelatihan-pelatihan, permagangan) dalam waktu yang relatif singkat
untuk mendidik dan melatih sumberdaya manusia yang potensial di

LAPORAN AKHIR
sekitar Kabupaten Pelalawan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
setempat.
 Mengantisipasi tenaga kerja trampil yang dimiliki daerah setempat untuk
tidak pergi ke daerah lain.
d) Bidang Data dan Informasi
 Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi yang lengkap
mengenai project profile, company profile, dan peluang-peluang investasi
lainnya yang terdapat di Kabupaten Pelalawan.
 Membangun jaringan Sistem Informasi Manajemen Investasi di Kabupaten
Pelalawan.
e) Bidang Lainnya :
Memelihara pertumbuhan ekonomi yang mantap dan terus mengembangkan
iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif.
5) Analisis Kelayakan Investasi.
Pengambilan keputusan berinvestasi oleh pihak swasta (masyarakat) secara garis
besar didasarkan pada dua preferensi berikut. Pertama, preferensi lokasi
(locational preferences), dimana investasi dilakukan di suatu lokasi karena lokasi
tersebut memang memiliki daya tarik yang terbaik di antara berbagai alternatif
lokasi yang ada. Keunggulan lokasi tersebut bisa berbentuk natural factor
endowments (seperti sumberdaya alam yang berlimpah dan sumberdaya manusia
yang andal) dan dapat berupa man-made endowments (seperti berbagai macam
infrastruktur, prosedur perizinan, insentif-disinsentif, dan kelembagaan). Kedua,
preferensi waktu (time preferences) calon investor, dimana calon investor tidak
hanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh dalam jangka
waktu tertentu, tetapi juga akan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan
muncul dari kegiatan investasi yang dilakukan. Kedua preferensi ini dapat
dijabarkan menjadi kajian makro mengenai beberapa aspek berikut :
 Aspek ekonomi: kinerja dan prospek sektor/komoditas unggulan, di
antaranya berkaitan dengan penyediaan sumber-sumber (input) dan
pemasaran hasil produksi (output), pertumbuhan dan perubahan struktur
perekonomian, ketersediaan infrastruktur fisik (seperti listrik, air, transportasi,
komunikasi) dan nonfisik (kepastian hukum dan peraturan), penentuan dan
pemeringkatan sektor/komoditas unggulan, pola investasi, serta prospek
(peluang pasar) dan tantangan yang dihadapi sektor/komoditas unggulan.

LAPORAN AKHIR
 Aspek spasial : agroklimatologi, geografi, topografi, dan lain-lain.
 Aspek sosial-kultural dan sosio-politik: menyangkut fenomena sistem
sosial budaya masyarakat, khususnya masyarakat setempat, dan stabilitas
politik atau dinamika masyarakat.
 Aspek kualitas dan kesejahteraan: mengenai struktur ketenagakerjaan
dan perubahan kecenderungannya, baik secara demografis (kelompok usia
kerja) maupun mobilisasi spasial (urbanisasi), potensi sumberdaya manusia
yang berkaitan dengan pengembangan investasi, serta pemerataan
pendapatan.
 Aspek kebijakan dan kelembagaan: aspek kebijakan berhubungan
dengan evaluasi kebijakan yang sudah ada (khususnya yang menyangkut
investasi), efektivitas kebijakan, serta inventarisasi kebutuhan insentif dan
disinsentif yang mendukung investasi. Sedangkan dalam aspek kelembagaan
dikaji visi, misi, tujuan, dan strategi pengembangan Teknopolitan Kabupaten
Pelalawan, organisasi pemerintah, institusi pendidikan, lembaga swadaya
masyarakat, koperasi, dan lembaga-lembaga perekonomian masyarakat;
perumusan instrumen dan mekanisme operasional pengembangan investasi;
serta perumusan kerjasama dan koordinasi pengembangan kegiatan investasi
di dalam Teknopolitan Kabupaten Pelalawan sendiri dan dengan institusi di
luar Kabupaten Pelalawan.
 Aspek global : berkaitan dengan daya saing sektor/komoditas unggulan di
tingkat pasar yang lebih luas.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kajian makro di atas, maka
dapat disusun kelayakan investasi untuk setiap project profile. Di samping untuk
menentukan calon-calon proyek investasi yang akan dipertimbangkan untuk
dilaksanakan, penyusunan kelayakan investasi juga ditujukan untuk menentukan
seberapa jauh project profile dapat dilaksanakan dan seberapa besar kendala yang
ada dapat menghambat pelaksanaannya, sehingga dapat disusun
pemeringkatannya.
c. Analisis Sumberdaya Manusia
Analisis pengembangan sumberdaya manusia (SDM) mencakup analisis terhadap
kependudukan dan ketenagakerjaan, serta partisipasi masyarakat, baik dalam skala
lokal maupun skala yang lebih luas. Secara garis besar, analisis pengembangan SDM

LAPORAN AKHIR
pada dasarnya menyangkut analisis ketersediaan dan kebutuhan SDM, terutama yang
berkaitan dengan rencana pengembangan investasi dan program-program penunjang
lainnya.
1) Analisis ketersediaan dan kebutuhan SDM
Analisis ketersediaan dan kebutuhan SDM sangat erat kaitannya dengan investasi
sumberdaya manusia (human resources investment). Beberapa penelitian di
negara-negara maju, mulai dari zaman Adam Smith hingga tahun 1960an,
menunjukkan bahwa investasi SDM (di bidang pendidikan) memberikan dampak
positif kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Psacharopoulos dan Woodhall,
1985:3). Keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari tingkat pendidikan yang
lebih tinggi tidak hanya dinikmati oleh individu yang bersangkutan, melainkan juga
bisa dipetik oleh masyarakat luas (Simanjuntak, 1985:60). Artinya, pengembangan
SDM melalui jalur pendidikan tidak hanya mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan, tetapi juga dapat dijadikan sebuah mekanisme untuk mendistribusikan
pendapatan (mengurangi ketimpangan).
Sehubungan dengan hal di atas, maka dalam menyusun Rencana Pengembangan
Teknopolitan Kabupaten Pelalawan perlu dimasukkan analisis mengenai rencana
pengembangan sumberdaya manusia. Analisis tersebut akan difokuskan kepada :
 Analisis kependudukan, seperti jumlah, pertumbuhan, migrasi.
 Analisis ketenagakerjaan, seperti jumlah, pertumbuhan, pengangguran,
kesempatan kerja.
 Analisis pendidikan, seperti tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan.
 Analisis pengembangan sumberdaya manusia lainnya yang relevan.
2) Analisis Peran Serta Masyarakat.
Peran serta masyarakat serta sektor swasta dalam pembangunan perkonomian
serta pengopersian dan perawatan pada kenyataannya sudah berjalan. Selain itu
masyarakat maupun sektor swasta telah banyak berpartisipasi dalam
pembangunan sarana dan prasarana. Persoalannya kini yaitu bagaimana
menempatkan pembangunan oleh masyarakat dan swasta dalam pembangunan
prasarana secara formal masih memerlukan pengkajian.
Bentuk kesepakatan lingkup peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah,
antara lain :

LAPORAN AKHIR
a) Pengertian partisipasi.
b) Partisipasi dalam tingkat-tingkat pengambilan keputusan dalam metoda
pengelolaan pembangunan.
 Partisipasi dalam Kebijaksanaan Pembangunan;
 Partisipasi dalam Perencanaan;
 Partisipasi dalam Perumusan Program dan Proyek;
 Partisipasi dalam Pelaksanaan Program dan Proyek;
 Partisipasi dalam Pengoperasian dn Pemeliharaan.
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini mempunyai peranan yang penting
untuk merangsang tumbuhnya serta mendukung semua kegiatan-kegiatan
diatas, misalnya dalam :
 penetapan fungsi dan tanggung jawab yang jelas;
 menyediakan fasilitas sumber-sumber pinjaman pembangunan;
 mengadakan kegiatan pendidikan aparat daerah.
d. Analisis Kelembagaan.
Pendekatan mekanisme kelembagaan dalam pengembangan perekonomian
masyarakat memiliki pendekatan-pendekatan sebagai berikut :
1) Perencanaan dan penyusunan program yang lebih terpadu :
 Perencanaan dan penyusunan program antar sektoral seperti sektor
perumahan, ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana dengan
secara terpadu.
 Mempunyai kaitannya dengan rencana tata ruang/kawasan.
2) Penggalangan sumber pendanaan pembangunan, baik dana sektoral maupun
daerah.
3) Keseimbangan perancanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas
(disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang baru).
4) Penyusunan rencana dan program dilaksanakan dengan memberikan perhatian
pada aspek ekonomi rakyat yang dapat menunjang perkonomian.

LAPORAN AKHIR
e. Analisis Kebijakan dan Regulasi.
Analisis Kebijakan Pembangunan (Policy Analyisis) dimaksudkan untuk
memahami arahan kebijakan pembangunan wilayah perencanaan dan kedudukannya
dalam perspektif kebijakan pembangunan nasional, serta mengantisipasi program-
program pembangunan nasional yang akan dilaksanakan. Kebijakan Pembangunan
Nasional dan Daerah yang diduga berpengaruh pada perkembangan kawasan lintas
propinsi yang direncanakan, antara lain :
 Kebijakan Sektoral;
 RTRW Nasional (RTRWN), RTRW Pulau Sumatera;
 Program Pembangunan Daerah (Propeda) untuk Setiap Propinsi;
 Rencana Pengembangan Pulau Sumatera;
 Pola umum pembangunan daerah jangka panjang;
 Investasi pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang
direncanakan.
Analisis kebijakan dan regulasi untuk pengembangan teknopolitan Kabupaten
Pelalawan dapat digambarkan secara diagram alir sebagai berikut :
Gambar 1.5 Siklus Analisis Kebijakan

LAPORAN AKHIR
1.5. TERMINOLOGI TEKNOPOLITAN
Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi,
sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan
masyarakat, yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan
pembelajaran. Kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih
sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah
tertentu (satu atau lebih daerah otonom) sebagai sistem pembangunan yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi.
Pengembangan teknopolitan bukan hanya focus pada Economic capital, tetapi
juga Intellectual capital dan Social capital. Pengembangan teknopolitan dilakukan
melalui:
 Pengembangan/penguatan/revitalisasi sentra-sentra iptek;
 Penguatan keterkaitan dan jaringan;
 Gerakan masyarakat, semangat, partisipasi aktif, gerakan bersama;
 Perkembangan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran;
 Membangun reputasi global yang dimulai dari tindakan dan kemanfaatan lokal.
Peran strategis Teknopolitan adalah :
a. Sebagai sarana dalam membangun jaringan inovasi.
b. Sebagai sarana pembelajaran dalam pengembangan inovasi.
c. Sebagai sarana untuk:
 Promosi Iptek sebagai proses komunikasi pemasaran iptek yang efektif.
 Pemasaran Iptek merupakan proses sosial melalui kegiatan yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan iptek masyarakat.
 Pembudayaan Iptek sehingga tertanamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku
yang berorientasi kepada sifat kreatif dan inovatif.
Yang perlu ada dalam teknopolitan adalah :
 Kombinasi kemitraan universitas dan pusat riset dengan industri dan
pemerintah.
 Kombinasi usaha kecil, besar, dan entrepreneur.

LAPORAN AKHIR
 Klaster bangunan dalam lingkungan R&D dengan tema multidisiplin
berdasarkan program pelatihan universitas termasuk teknologi komunikasi
maju, biosains dan bioteknologi, material maju, teknologi lingkungan.
 Pembentukan kemitraan yang intensif antara penghuni industri, pemerintah,
dan universitas pada suatu komunitas yang tinggal sangat berdekatan
(pedestrian-scale community).
 Infrastruktur teknologi maju untuk jaringan komunikasi.
 Sistem transportasi yang baik digabungkan dengan jaringan berskala regional.
 Balai pertemuan dan hotel untuk pertemuan, pelatihan, dan hiburan.
 Lingkungan tempat tinggal dekat dengan fasilitas R&D (dapat berjalan kaki).
 Fasiltas olah raga seperti jogging, bersepeda, pusat kebugaran.
Terdapat 12 (duabelas) hal yang penting dalam mengembangkan Teknopolitan, yaitu :
1. Membangun strategi pengembangan teknopolitan yang jelas.
2. Cabang perusahaan/pabrik di kawasan teknopolitan lebih baik dari pada tidak
ada perusahaan/pabrik sama sekali.
3. Sinergi sebagai sumber inovasi sangat penting dalam jangka panjang.
4. Mengembangkan visi jangka panjang.
5. Sumber inovasi harus diidentifikasi.
6. Jaringan (networks) harus dibentuk sejak awal. Harus ada jaringan dan saluran
(channels) agar informasi dapat mengalir.
7. Strategi jangka pendek memang lebih mudah, bahkan tindakan (move) jangka
pendek dapat menjadi negatif jika antar institusi tidak berkomunikasi satu
dengan lainnya. Lab swasta perlu didorong untuk bergerak bersamaan dengan
badan riset pemerintah , atau tidak akan ada spin-off.
8. Strategi jangka panjang memerlukan pilihan-pilihan yang selektif. Membangun
hubungan yang sinergis di wilayah yang jauh dari keramaian memerlukan satu
atau dua target area yang menawarkan prospek terbaik dalam hal fasilitas yang
sudah ada sebelumnya, seperti, universitas, kapasitas wirausaha,
kepemimpinan politik.
9. Daya dorong (Inducement) sentral yang utama. Sebagai contoh, pengeluaran
hankam AS berperan besar di Silicon Valley.

LAPORAN AKHIR
10. Identifikasi wadah/pangsa pasar yang baru. Sebagai contoh, kembangkan
industri high-tech yang khusus untuk memenuhi kebutuhan lokal, kemudian gali
potensi ekspor-nya.
11. Jaga konsistensi. Misalnya, suatu technopark tidak boleh diubah menjadi office
park (perkantoran) murni hanya karena yang terakhir itu lebih menguntungkan.
12. Terbaik mungkin menjadi musuh bagi yang baik. Negara dan daerah sebaiknya
tidak menilai semua usaha mereka hanya dengan kriteria yang paling ketat
dan eksklusif.
Prasarana dan sarana bagi Teknopolitan meliputi :
1. Infrastruktur Sains dan Teknologi : termasuk sumber daya pengetahuan
(knowledge resources) suatu wilayah yang dibentuk oleh universitas,
laboratorium riset pemerintah dan swasta, perpustakaan, inkubator teknologi,
pusat inovasi, taman iptek.
2. Infrastruktur Bisnis: asosiasi industri, kadin, badan pengembangan, peluang
pembiayaan khusus.
3. Infrastruktur Fisik: seperti transportasi yang memadai (jalan raya, kereta api,
bandara), telekomunikasi, air bersih, listrik.
4. SDM: termasuk pasokan yang memadai untuk tenaga kerja yang terlatih,
ilmuwan, insinyur, teknisi, inkubasi teknologi dari universitas dan lembaga riset
pemerintah di kawasan teknopolitan.
5. Kualitas Pelayanan: kawasan tempat tinggal, taman, fasiltas olah raga yang
berkualitas tinggi.
6. Basis Ekonomi yang Beragam: termasuk jaringan penyuplai dan distribusi yang
ekstensif.
7. Daya Tarik: seperti biaya rendah untuk melakukan bisnis (misalnya, mudahnya
perijinan, insentif pajak), biaya untuk makan, transportasi, perumahan.
Menurut Carlos Quandt (1997), “Virtual Technopoles: Exploring the Potential of
Internet and Web Technologies to Create Innovative Environments in Latin America
and the Caribbean”, faktor pendukung lokasi Teknopolitan adalah :
 Ketersedian dukungan dari pimpinan politik dan akademisi;
 Keberadaan budaya kewirausahaan;

LAPORAN AKHIR
 Keberadaan kaitan yang kuat antara komunitas saintifik dan
entrepreneur/teknoprener;
 Jaringan informasi;
 Pencitraan: terdiri dari promosi citra kawasan sebagai teknopolitan;
 Keberadaan Inkubator.
Indikator keberhasilan Teknopolitan menurut Sumber: Omer Kaymakçalan,
“Teknoloji Geliştirme Ve Transfer Aracı Olarak Teknoparklar”, Marmara Araştırma
Merkezi (MAM) adalah :
 Kuantitas inovasi teknologi yang terealisir dengan kerjasama dari univeristas
dan lembaga riset.
 Kegiatan riset bersama antara perusahaan swasta dan universitas/lembaga riset
lainnya di kawasan teknopolitan.
 Pelayanan yang diberikan kepada perusahaan swasta.
 Jumlah peneliti dan perekayasa berasal dari universitas/lembaga riset ke
teknopolitan.
 Invensi dan penjualan produk yang terkait dengan teknopolitan dan inkubator-
inkubator.
 Penciptaan lapangan kerja baik secara kualitas dan kuantitas.
Keberhasilan Sillicon Valley sebagai Kawasan Teknopolitan mempunyai
hubungan yang harmonis antar berbagai pihak untuk menciptakan keuntungan yang
jelas antara lain:
a. Untuk perguruan tinggi: menyediakan kesempatan kerja bagi mahasiswa, daya
tarik untuk mahasiswa dan dosen baru, meningkatkan alih teknologi,
meningkatkan interaksi dengan industri, menghasilkan pemasukan pendapatan,
dan aplikasi teknologi dalam lingkup ekonomi regional.
b. Untuk Perusahaan di Teknopolitan: Akses mudah ke tenaga kerja ahli dan ke
fasilitas dan sumber daya universitas, produk dan pasar baru, meningkatkan
daya saing.
c. Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah: Meningkatkan kegiatan bisnis,
meningkatkan pajak individu, perusahaan, dan properti, rekruitmen tenaga
kerja yang sangat terlatih.

LAPORAN AKHIR
Salah satu cikal bakal dalam pengembangan teknopolitan adalah adanya
teknopark. Teknopark (technology park) merupakan sebuah kawasan (daerah) dimana
teknologi ditampilkan (diperagakan), dikembangan, dan dikomersialisasikan.
Teknopark memiliki beberapa fasilitas, antara lain inkubator bisnis, angel capital, seed
capital, venture capital. Stakeholder dari sebuah Teknopark biasanya adalah
pemerintah (biasanya pemerintah daerah), komunitas peneliti (akademis), komunitas
bisnis dan finansial. Mereka bekerjasama untuk mengintegrasikan penggunaan dan
pemanfaatan bangunan komersial, fasilitas riset, conference center, sampai ke hotel.
Bagi pemerintah daerah teknopark menciptakan lapangan pekerjaan dan
meningkatkan pendapatan daerah. Bagi para pekerjaan yang berpendapat cukup
tinggi, teknopark memiliki daya tarik karena situasi, lokasi, dan lifestyle.
Teknopark mulai dikembangan sejak tahun 1954, dimana staf perguruan tinggi
yang memiliki jiwa entrepreneur ingin mengkonversikan pengetahuan dan hasil
penelitian yang dikembangkan menjadi nilai ekonomi. Teknopark pertama dibuat oleh
Stanford University di Amerika Serikat. Teknopark tidak identik dengan inkubator
bisnis. Sebuah teknopark biasanya memiliki sebuah inkubasi bisnis. Sementara itu
bisnis yang diinkubasi tidak harus secara fisik berada di teknopark. Ada irisan antara
teknopark dan inkubasi bisnis.
Beberapa pandangan mengenai teknopark adalah:
 Keberhasilan teknopark sangat ditentukan oleh komitmen institusi yang terlibat
didalamnya, dalam hal ini terutama pemerintah daerah, lembaga riset,
pendidikan dan industri/swasta.
 Meningkatkan daya saing bisnis (terutama yang bermuatan teknologi) dari
institusi lokal dengan menggunakan fasilitas riset pemerintah/PT untuk
melakukan R&D. Banyak institusi lokal yang tidak mampu melakukan R&D
sendiri karena keterbatasan dana, SDM, dan peralatan. Perguruan tinggi
biasanya memiliki SDM dan peralatan. Masalah dana bisa ditanggung bersama-
sama oleh beberapa institusi dan/atau oleh pemerintah.
 Sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan ide-ide
kreatif atau temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian. Lembaga riset/
Perguruan tinggi tertarik untuk mendapatkan keuntungan finansial dari riset
yang telah dikembangkannya.
 Sebagai sarana untuk mengembangkan institusi bermuatan teknologi, atau
dengan kata lain sebagai tempat inkubator bisnis. Lembaga riset/Perguruan
tinggi umumnya memiliki laboratorium untuk mempraktekkan teori yang

LAPORAN AKHIR
diberikan di kelas. Namun, untuk teori “entrepreneurship” atau bisnis tidak ada
laboratoriumnya. Teknopark (dalam fungsinya sebagai inkubator) dapat
digunakan sebagai laboratorium oleh peneliti/perekaya, mahasiswa dan staf
pengajar/peneliti perguruan tinggi.
Dari uraian di atas, fungsi dari teknopark dapat dibagi dua, yaitu:
a. membawa hasil riset ke luar dengan membuat bisnis dengan pelaku bisnis (atau
venture capital) yang sudah ada (misalnya melalui inkubasi hasil riset);
b. membawa industri masuk ke lembaga riset dan perguruan dengan membawa
masalah yang ada di industri ke dalam Teknopark ini (sehingga industri dapat
mengakses pakar di lembaga riset atau perguruan tinggi).
Dilihat dari tujuannya, teknopark (termasuk inkubator) semestinya memiliki nilai
ekonomi. Namun secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada pertumbuhan
ekonomi di daerah yang bersangkutan dengan adanya institusi baru yang menyediakan
lapangan pekerjaan.
Fasilitas yang diberikan oleh teknopark tidak sekedar fasilitas fisik saja, namun
lebih dari itu. Berikut beberapa contoh fasilitas dari teknopark :
 Akses kepada pakar (intellectual) yang ada di lembaga riset atau kampus. Ini
termasuk akses kepada staf pengajar, staf peneliti, dan mahasiswa.
 Akses kepada fasilitas di lembaga riset atau kampus, seperti peralatan di
laboratorium, buku-buku di perpustakaan, jaringan Internet, data center,
business center, dan fasilitas fisik lainnya yang dimiliki oleh lembaga riset dan
perguruan tinggi.
 Akses kepada hasil penelitian.
 Teknopark memiliki sebuah business center yang menyediakan interface dan
showcase dari lembaga riset atau perguruan tinggi. Tempat ini dapat menjadi
one-stop interface antara industri dan perguruan tinggi. Industri dapat
mengetahui kemampuan perguruan tinggi. Jika sebuah institusi yang
membutuhkan kemampuan tertentu untuk memecahkan masalahnya, dapat
datang ke tempat ini untuk mencari tahu apakah ada SDM dan fasilitas
perguruan tinggi yang dapat membantu. Business center ini harus memiliki
fasilitas yang representatif untuk menerima client, rapat, presentasi, dan
demonstrasi produk. Business center harus dikelola secara profesional, yaitu
melibatkan orang di luar perguruan tinggi.

LAPORAN AKHIR
 Teknopark memiliki link dengan venture capital untuk permodalan.
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan penyusunan Masterplan Teknopolitan Pelalawan meliputi :
BAB I PENDAHULUAN Dalam Bab 1 akan dijelaskan beberaha hal seperti : (1)
Latar Belakang, (2) Tujuan dan Sasaran, (3) Ruang
Lingkup dan (4) Metodologi, (5) Terminologi, dan (6)
Sistematika Penulisan.
BAB 2 TINJAUAN
KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
Bab 2 akan menjelaskan mengenai : (1) Kebijakan
Nasional Program MP3EI, (2) Kebijakan Peengembangan
Wilayah Provinsi Riau, (3) Kebijakan Pembangunan
Wilayah Kabupaten Pelalawan, (4) Kebijakan Dasar
Teknopolitan, (5) Pengertian Teknopolitan, (6)
Persyaratan Teknopolitan, dan (7) Dasar Hukum
Teknopolitan.
BAB 3 GAMBARAN UMUM
WILAYAH
Dalam Bab ini dipaparkan mengenai (1) Kondisi Wilayah
Kabupaten Pelalawan , (2) Deliniasi Kawasan
Teknopolitan dan (3) Kondisi Lahan Peruntukan
Kawasan Teknopolitan Di Kabupaten Pelalawan.
BAB 4 ANALISIS
PENGEMBANGAN
TEKNOPOLITAN
KABUPATEN PELALAWAN
Pada Bab 4 akan dianalisis berbagai aspek seperti (1)
Analisis Spasial (2) Analisis Infrastruktur, (3) Analisis
Ekonomi dan Investasi¸(4) Analisis Sumber Daya
manusia (SDM), (5) Analisis Kelembagaan dan (6)
Analisis SWOT.
BAB 5 RENCANA
PEMBANGUNAN FISIK
TEKNOPOLITAN
PELALAWAN
Rencana Pembangunan Fisik Teknopolitan akan
dijelaskan dalam Bab ini seperti : (1) Visi Dan Misi, (2)
Rencana Detail Tata Ruang (Rencana Struktur Ruang
dan Rencana Pola Ruang), (3) Rencana Tapak.
BAB 6 RENCANA
PENGEMBANGAN
TEKNOPOLITAN
PELALAWAN
Pada Bab 6 akan dijelaskan mengenai indikasi program
dan kegiatan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dan
penutup.

LAPORAN AKHIR
Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan II-1
BAB II
TINJAUAN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
2.1 KEBIJAKAN NASIONAL PROGRAM MP3EI.
Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan
Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. Secara geostrategis,
Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar Eropa,
Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia. Secara umum, Koridor Ekonomi
Sumatera berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan
ekonomi utama seperti perkebunan kelapa sawit, karet serta batubara. Namun
demikian, Koridor Ekonomi Sumatera juga memiliki beberapa hal yang harus dibenahi,
antara lain :
 Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan di dalam koridor, baik antar
perkotaan dan perdesaan ataupun antar provinsi-provinsi yang ada di
dalam koridor;
 Pertumbuhan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi (share 20
persen dari PDRB koridor) yang sangat rendah dengan cadangan yang
semakin menipis;
 Investasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir;
 Infrastruktur dasar yang kurang memadai untuk pengembangan industri,
antara lain jalan yang sempit dan rusak, rel kereta api yang sudah rusak
dan tua, pelabuhan laut yang kurang efisien serta kurangnya tenaga listrik
yang dapat mendukung industri.
Di dalam strategi pembangunan ekonomi, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus
pada tiga kegiatan ekonomi utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang
memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi
koridor ini.

LAPORAN AKHIR
Selain itu, kegiatan ekonomi utama pengolahan besi baja yang terkonsentrasi di
Banten juga diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan koridor ini,
terutama setelah adanya upaya pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Sumatera memegang peranan penting
bagi suplai kelapa sawit di Indonesia dan dunia. Indonesia adalah produsen minyak
kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2007, menyusul Malaysia yang sebelumnya adalah
produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
Kelapa sawit adalah sumber minyak nabati terbesar yang dibutuhkan oleh
banyak industri di dunia. Di samping itu, permintaan kelapa sawit dunia terus
mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun. Pemenuhan permintaan kelapa
sawit dunia didominasi oleh produksi Indonesia. Indonesia memproduksi sekitar 43
persen dari total produksi minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) di dunia.
Pertumbuhan produksi kelapa sawit di Indonesia yang sebesar 7,8 persen per tahun
juga lebih baik dibanding Malaysia yang sebesar 4,2 persen per tahun. Di Sumatera,
kegiatan ekonomi utama kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang besar.
Dimana 70 persen lahan penghasil kelapa sawit di Indonesia berada di Sumatera dan
membuka lapangan pekerjaan yang luas. Sekitar 42 persen lahan kelapa sawit dimiliki
oleh petani kecil
Gambar 2.1 Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

LAPORAN AKHIR
Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit dapat dilihat melalui rantai nilai yaitu dari
mulai Perkebunan, penggilingan, penyulingan, dan pengolahan kelapa sawit di industri
hilir. Kegiatan tersebut terlihat pada gambar berikut.
Perkebunan: Di tahun 2009, Sumatera memiliki sekitar lima juta hektar
perkebunan kelapa sawit, di mana 75 persen merupakan perkebunan yang sudah
dewasa, sedangkan sisanya merupakan perkebunan yang masih muda. Namun
demikian, di luar pertumbuhan alami dari kelapa sawit ini, peluang peningkatan
produksi sawit melalui peningkatan luas perkebunan kelapa sawit akan sangat terbatas
karena masalah lingkungan. Di samping peningkatan area penanaman, hal lain yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan produksi kelapa sawit adalah
dengan meningkatkan produktivitas CPO dari perkebunan. Indonesia saat ini memiliki
produktivitas 3,8 Ton/Ha, yang masih jauh di bawah produktivitas Malaysia 4,6 Ton/Ha
dan masih sangat jauh dibandingkan dengan potensi produktivitas yang dapat
dihasilkan (7 Ton/Ha).
Gambar 2.2 Rantai Nilai Kegiatan Ekonomi Utama Kelapa Sawit

LAPORAN AKHIR
Gambar 2.3. Produktivitas dari Beberapa Kategori Pemilik Perkebunan dan Benchmark
Lainnya
Rendahnya produktivitas yang terjadi pada pengusaha kecil kelapa sawit
disebabkan oleh tiga hal:
 Penggunaan bibit berkualitas rendah. Riset menunjukkan bahwa penggunaan bibit
kualitas tinggi dapat meningkatkan hasil sampai 47 persen dari keadaan saat ini;
 Penggunaan pupuk yang sedikit karena mahalnya harga pupuk;
 Waktu antar Tandan Buah Segar (TBS) ke penggilingan yang lama (di atas 48 jam)
membuat menurunnya produktivitas CPO yang dihasilkan.
Penggilingan: Hal yang perlu diperbaiki dari rantai nilai ini adalah akses yang
kurang memadai dari perkebunan kelapa sawit ke tempat penggilingan. Kurang
memadainya akses ini menjadikan biaya transportasi yang tinggi, waktu tempuh yang
lama, dan produktivitas yang rendah. Pembangunan akses ke area penggilingan ini
merupakan salah satu hal utama untuk peningkatan produksi minyak kelapa sawit.
Selain itu, kurangnya kapasitas pelabuhan laut disertai tidak adanya fasilitas tangki
penimbunan mengakibatkan waktu tunggu yang lama dan berakibat pada biaya
transportasi yang tinggi.
Penyulingan: Penyulingan akan mengubah CPO dari penggilingan menjadi
produk akhir. Pada tahun 2008, Indonesia diestimasikan memiliki kapasitas
penyulingan sebesar 18-22 juta ton CPO. Kapasitas ini mencukupi untuk mengolah
seluruh CPO yang diproduksi. Dengan berlebihnya kapasitas yang ada saat ini (50

LAPORAN AKHIR
persen) utilisasi, rantai nilai penyulingan mempunyai margin yang rendah (USD 10/ton)
jika dibandingkan dengan rantai nilai perkebunan (sekitar USD 350/ton). Hal ini yang
membuat kurang menariknya pembangunan rantai nilai ini bagi investor.
Hilir kelapa sawit: Industri hilir utama dalam mata rantai industri kelapa
sawit antara lain oleo kimia, dan biodiesel. Seperti halnya rantai nilai penyulingan,
bagian hilir kelapa sawit ini juga mempunyai kapasitas yang kurang memadai. Hal ini
membuat rendahnya margin dari rantai nilai tersebut. Namun demikian,
pengembangan industri hilir sangat dibutuhkan untuk mempertahankan posisi strategis
sebagai penghasil hulu sampai hilir, sehingga dapat menjual produk yang bernilai
tambah tinggi dengan harga bersaing.
Meskipun bagian hilir dari rantai nilai kegiatan ekonomi utama ini kurang
menarik karena margin yang rendah, bagian hilir tetap menjadi penting dan perlu
menjadi perhatian karena dapat menyerap banyak produk hulu yang ber-margin tinggi,
seperti misalnya dengan diversifikasi produk hilir kelapa sawit.
Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan strategi pengembangan kelapa
sawit tersebut, ada beberapa hal terkait regulasi yang harus dilakukan, antara lain:
 Peningkatan kepastian tata ruang untuk pengembangan kegiatan hulu kelapa sawit
(perkebunan dan penggilingan/pabrik kelapa sawit (PKS);
 Perbaikan regulasi, insentif, serta disinsentif untuk pengembangan pasar hilir
industri kelapa sawit.
Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa
sawit juga memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:
 Peningkatan kualitas jalan (lebar jalan dan kekuatan tekanan jalan) sepanjang
perkebunan menuju penggilingan kelapa sawit dan kemudian ke kawasan industri
maupun pelabuhan yang perlu disesuaikan dengan beban lalu lintas angkutan
barang. Tingkat produktivitas CPO sangat bergantung pada waktu tempuh dari
perkebunan ke penggilingan, sebab kualitas TBS (Fresh Fruit Brunch-FFB) akan
menurun dalam 48 jam setelah pemetikan;
 Peningkatan kapasitas dan kualitas rel kereta api di beberapa lokasi untuk
mengangkut CPO dari penggilingan sampai ke pelabuhan;
 Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan untuk mengangkut
produksi CPO. Saat ini terjadi kepadatan di pelabuhan sehingga menyebabkan
waktu tunggu yang lama (3 - 4 hari).

LAPORAN AKHIR
SDM dan IPTEK Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan
infrastruktur, pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit juga perlu
dukungan terkait pengembangan SDM dan Iptek , yaitu:
 Peningkatan riset untuk memproduksi bibit sawit kualitas unggul dalam rangka
peningkatan produktivitas kelapa sawit;
 Penyediaan bantuan keuangan, pendidikan dan pelatihan, terutama untuk
pengusaha kecil;
 Pembentukan pusat penelitian dan pengendalian sistem pengelolaan sawit
nasional.
2.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI RIAU
Pengembangan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan memerlukan dukungan
kebijakan yang sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau.
Kebijakan yang harmoni dan selaras antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Pelalawan
menjadi salah satu faktor utama bagi keberhasilan pengembangan Teknopolitan di
Kabupaten Pelalawan. Dukungan kebijakan yang kondusif dari Pemerintah Provinsi
Riau akan meningkatkan daya tarik investasi di Kawasan Teknopolitan
Dukungan kebijakan pembangunan Provinsi Riau terhadap pengembangan
Teknopolitan Pelalawan akan tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP/RPJM) Provinsi Riau. Tujuan
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 pada hakekatnya
adalah untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan
melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera sebagai landasan
pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau
dalam 20 tahun mendatang kebijakan prioritas pembangunan diarahkan kepada
pencapaian sasaran -sasaran pokok. Beberapa kebijakan prioritas pembangunan
Provinsi Riau berikut sasaran pokok yang hendak dicapai yang diharapkan dapat
mendukung pengembangan Teknopolitan Pelalawan adalah sebagai berikut :
A. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian,
dengan sasaran pokok sebagai berikut :

LAPORAN AKHIR
1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan
ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan
distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau
Sumatera, dan Negara negara di wilayah Asia Tenggara.
2. Terciptanya kualitas pelayanan sarana dan jasa perekonomian yang berskala
nasional dan intemasional.
3. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi
arteri primer yang menghubungkan pusat - pusat Provinsi, terintegrasinya
jaringan jalan konfigurasi Utara, Tengah, dan Selatan; dan terintegrasinya
jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya.
4. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut yang
berfungsi sebagai internationalport dan national port di pelabuhan Dumai,
Tanjung Buton, Kuala Enok, danPekanbaru/Tenayan; terbangunnya struktur
kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis; dan terintegrasinya transportasi
laut dengan moda transponasi lainnya.
5. Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola
daerah untuk pelayanan kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan,
sebagai antisipasi krisis energi listrik negara.
6. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi udara yang
menghubungkan Provinsi Riau dengan wilayah Nasional dan antar bagian
wilayah di Provinsi Riau dan terintegrasinya transportasi udara dengan moda
transportasi lainnya.
7. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi sungai dan
penyeberangan yang menghubungkan antar bagian wilayah di Provinsi Riau
dan antara Provinsi Riau dengan negara tetangga serta terintegrasinya
transportasi sungai dan penyeberangan dengan moda transportasi lainnya.
8. Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
wilayah melalui kemitraan Pemerintah dengan swasta.
B. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing, ditandai
oleh hal-hal berikut:
1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan
sekitar di atas 7% - 8,5 % per tahun hingga tahun 2025 dengan pendapatan
per kapita sekitar US $ 9.000,00.

LAPORAN AKHIR
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan
sektor perekonomian yang dalam jangka panjang tetap mampu mendukung
perekonomian Provinsi Riau, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri
pengolahan, perikanan, peternakan, pariwisata, dan jasa.
3. Penguatan perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian, industri dan
jasa ditujukan untuk antisipasi habisnya migas masa datang.
4. Terbangunnya agroindustri dan agrobisnis sebagai hilir kegiatan pertanian dan
perkebunan yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi daerah.
5. Terjaganya tingkat produksi dan kontribusi sektor pertambangan migas yang
mantapterhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau.
6. Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor
primer,sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan
nilai, terutama dikawasan perdesaan.
7. Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas
di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, dan pemasaran.
C. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera, ditandai oleh
hal-hal berikut:
1. Tersedianya prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar,
menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat Riau.
2. Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat
dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan
indeks harapan hidup masyarakat Riau.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditunjukkan oleh peningkatan IPM
hingga batas minimal status IPM atas, yaitu sebesar 80 pada tahun 2025.
4. Peningkatan kualitas sosial-ekonomi masyarakat Riau yang ditunjukkan oleh
penurunan bagian masyarakat miskin hingga 5% dan seluruh rumah tangga di
Provinsi Riau; peningkatan TPAK hingga 90%; penurunan tingkat
pengangguran terbuka dansetengah menganggur; dan peningkatan
keterlibatan penduduk usia kerja di sektor ekonomi formal.
5. Terciptanya usaha ekonomi berbasis masyarakat berskala menengah dan kecil
untuk menampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

LAPORAN AKHIR
6. Terjadinya pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian menuju industri dan
jasa berbasis pertanian dan sumber daya alam lainnya.
7. Peningkatan produktifitas melalui pelatihan, peningkatan ketrampilan, dan mutu
manajemen mutu sesuai dengan standar yang diakui secara internasional
dalam rangka pembukaan peluang lapangan kerja baru terutama ditujukan
untuk memberikan peluang bagi masyarakat tempatan.
8. Tersedianya infrastruktur sosial, politik, dan budaya yang dapat dijangkau oleh
seluruh masyarakat Riau melalui dukungan sarana elektronik dan hasil
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
D. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, ditandai oleh
hal-hal berikut:
1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan secara
berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah yang dituju.
2. Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah daratan, pesisir, laut, dan
pulau pulau kecil dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah.
3. Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan
pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang
bersangkutan.
4. Tersedianya air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup
layak terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.
5. Tersedianya infrastruktur wilayah mencakup jaringan jalan, transportasi laut,
transportasi udara, dan transportasi sungai dan penyeberangan yang
terintegrasi dan berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah.
6. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan orde kedua dan ketiga di wilayah Riau
bagian Selatan dan Barat untuk menghindarkan peningkatan keterpusatan
(primacy) Kota Pekanbaru dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar
wilayah.
7. Terciptanya sentra-sentra dan cluster produksi di setiap bagian wilayah sesuai
dengan komoditi unggulannya.
8. Terciptanya pusat-pusat perdesaan atau agropolitan yang berfungsi mendorong
proses pertambahan nilai produk lokal melalui kegiatan pengolahan dan jasa
perdagangan.

LAPORAN AKHIR
9. Terbangunnya prasarana penghubung yang berfungsi sebagai feeder antara
sentra sentra produksi dan pusat-pusat perdesaan dengan jaringan transportasi
utama dan pusatpada orde yang lebih tinggi.
10. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup
diwilayah yang menjadi sentra produksi dan pusat-pusat kegiatan.
E. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah, ditandai oleh hal-hal
berikut:
1. Terbangunnya kerjasama antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau di bidang
ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan.
2. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan,
dan pertahanan keamanan.
3. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di Pulau
Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan, dan
pertahanan-keamanan.
4. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di luar
Pulau Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, dan sosial.
5. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat di
bidang ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan-keamanan.
6. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan negara tetangga di
bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Sementara itu, Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau
Tahun 2005 – 2025 yang akan mendukung pengembangan Teknopolitan Kabupaten
Pelalawan adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Provinsi Riau
sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian seperti :
1. Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, industri
yang berbasis pertanian, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor
utama penghasilan daerah.
2. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kegiatan industri, perdagangan,
dan jasa perbankan berskala internasional dan regional pada pusat-pusat
kegiatan berskala PKN dan PKW sesuai dengan fungsi utama yang ditetapkan
dalam RTRW Provinsi Riau.

LAPORAN AKHIR
3. Membangun pusat-pusat aglomerasi industri dan terminal regional yang
berfungsi distribusi dan koleksi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama.
4. Memfungsikan pusat-pusat kegiatan utama sebagai pusat pertemuan, konvensi,
konferensi, dan pameran kegiatan bisnis berskala internasional.
5. Membangun pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk menjawab
tantangan krisis pangan, energi, ICT dan masalah social.
6. Membangun prasarana pelabuhan laut internasional dan nasional di Dumai,
Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Pekanbaru.
7. Membangun bandar udara baru berfungsi sebagai Pusat Penyebaran Primer
sebagai pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II.
8. Membangun jaringan jalan arteri primer Lintas Timur yang menghubungkan
Sumatera Utara — Dumai — Pekanbaru — Rengat — Jambi; Lintas Tengah
yang menghubungkan Pekanbaru — perbatasan Sumatera Barat; dan Lintas
Barat yang menghubungkan Sumatera Utara — Pasir Pangaraian —
Bangkinang.
9. Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang kokoh yang dapat
memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri.
10. Membangun jalur kereta api sebagai bagian dari Trans Sumatera Railway
terutama bagi angkutan barang jarak jauh dan massal.
11. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku kegiatan ekonomi daerah, regional,
dan internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara.
12. Mengembangkan sistem pelayanan jasa perekonomian berdasarkan
pengalaman positif provinsi lain atau negara tetangga yang lebih maju.
13. Menerapkan standar mutu nasional dan internasional dalam kegiatan
perekonomian.
14. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penerapan standardisasi umum
produk dan pelayanan jasa perekonomian.
15. Membangun struktur prasarana transportasi darat, laut, udara, sungai dan
penyeberangan secara hirarkis dan terintegrasi antar moda melalui pusat-pusat
kegiatan sebagai transhipment point serta meningkatkan pelayanan sarana
transportasi sesuai dengan fungsinya.

LAPORAN AKHIR
Disamping itu untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan
mampu bersaing, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk :
1. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan,
pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang
secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan
ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata.
2. Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas
untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam
produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang
lebih adil.
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan melalui
penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk
peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit, dan
penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu.
4. Meningkatkan produksi perkebunan melalui pola-pola pengelolaan yang pernah
diterapkan yang menunjukkan kinerja positif sekaligus untuk pemulihan lahan
lahan kritis.
5. Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan
berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, dan bahan
energi (biofuel) serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan
potensi pasar regional melalui diversifikasi, jumlah, dan mutu produk dalam
rangka pertambahan nilai dan perluasan lapangan kerja.
6. Mendorong tumbuhnya industri hilir bagi produk perkebunan terutama untuk
antisipasi over produksi kelapa sawit, kelapa dan karet.
7. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar
melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit unggul dan
peningkatan mutu produk serta mengembangkan industri pengolahannya
dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan
ketersediaan produk dalam jangka panjang.
8. Meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan,
perikanan, dan peternakan yang bersifat subsistem secara lebih profesional dan
terintegrasi dengan kegiatan off-farm serta kegiatan bisnis lainnya.

LAPORAN AKHIR
9. Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan
sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk
pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan
perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.
10. Membina kegiatan usaha berskala kecil dan menengah agar menjangkau
persyaratan dan standar intemasional untuk mutu produk dan jasa pelayanan.
11. Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan arah kebijakan, regulasi, dan
perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan;
promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan
ketertiban umum, dan kepastian hukum.
12. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator, katalisator, dan
fasilitator pembangunan ekonomi melalui penghapusan ekonomi biaya tinggi;
penciptaan akses terhadap permodalan dan pasar; dan peningkatan kualitas
dan produktifitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi.
13. Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi potensi
sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan daerah
dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi,
seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi.
14. Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara Pemerintah
Daerah, swasta, UKM, dan koperasi sebagai wadah pengembangan kegiatan
usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan
mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan.
15. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga,
Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga
keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan
lingkungan guna penyelarasan terhadap ently barrier pasar dunia.
Untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Provinsi
Riau, peranan pemerintah diharapkan dapat:
1. Mendorong terbentuknya struktur ruang yang Iebih menjamin pengurangan
disparitas perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Riau melalui
pengembangan pusat-pusat kegiatan pada koordinasi lebih rendah dari Pekan
baru dan Dumai dan pusat-pusat lokal, termasuk agropolitan yang berfungsi
mengolah komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan

LAPORAN AKHIR
peternakan melalui kegiatan agroindustri dan agrobisnis serta pusat perikanan
di kawasan pesisir Timur.
2. Meningkatkan aksesibilitas di wilayah provinsi, terutama pusat-pusat kegiatan
ekonomi di Riau bagian Selatan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui
peningkatan jaringan jalan arteri primer Lintas Timur, Lintas Tengah, jalur
kearah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah
Sumatera, dan jalur pesisir Dumai — Sei Pakning — Simpang Pusako dan
Dumai — Bagan Siapi-api; serta pembangunan feeder road untuk fungsi koleksi
dan distribusi barang dan jasa antara pusat kegiatan sub-wilayah dan pusat
kegiatan lokal dengan pusat utama. Jalur Lintas Timur, Lintas Tengah, dan jalur
ke arah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah
berfungsi sebagai sistem jaringan utama bagi feeder road yang
menghubungkannya dengan pusat pusat produksi. Feeder road selain
diperankan oleh jaringan jalan kolektor dan lokal, juga oleh pelabuhan
pengumpan, jalur sungai, dan bandar udara penyebaran tersier dan perintis.
3. Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan prasarana jalan arteri primer dan
peningkatan peran Kota Pekanbaru sebagai pusat utama dengan aksesibilitas
yang tinggi terhadap bagian wilayah Provinsi Riau maupun dengan provinsi
lainnya bagi aktivitas ekonomi berskala besar.
4. Meningkatkan kapasitas Pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan
Pekanbaru/ Tenayan sebagai pelabuhan internasional serta mendorong
pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan-pelabuhan pengumpan
regional dan lokal untuk melayani pergerakan barang dan penumpang antar
bagian wilayah provinsi dan produksi perikanan setempat.
5. Membangun bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang
berfungsi sebagai pusat penyebaran primer serta membangun dan
meningkatkan pelayanan bandar udara lainnya yang berfungsi sebagai pusat
penyebaran sekunder, tersier, dan perintis sebagai pengumpan.
6. Meningkatkan kinerja dan membangun sarana transportasi sungai dan
penyeberangan untuk melayani pergerakan barang dan penumpang dan
wilayah bagian Barat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan
pemerintahan.
7. Mengintegrasikan sistem transportasi antar moda, yakni moda transportasi
darat, laut, udara, sungai, dan penyeberangan melalui pusat-pusat pemadu

LAPORAN AKHIR
moda (transhipment point) yang dilengkapi sarana transportasi dan tingkat
pelayanan yang memadai.
8. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung
perkembangan pusat sub-wilayah, pusat lokal, dan agropolitan di wilayah
perdesaan, pedalaman, dan pesisir sesuai dengan standar penyediaan
prasarana dan sarana perkotaan.
9. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan,
pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai yang
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
10. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan
berskala kecil dan menengah pada kawasan perdesaan dan relatif tertinggal
yang ditujukan sebagai kegiatan rakyat dan masyarakat tempatan dan
mengalokasikan ruang laut bagi kegiatan masyarakat nelayan yang bermukim
di pantai Timur dan pulau-pulau kecil untuk penangkapan dan budidaya
perikanan.
11. Membangun prasarana kelistrikan, keenergian, telekomunikasi, dan sarana
sosial lainnya di kota-kota yang padat penduduk, ibukota kabupaten baru, dan
pusat pusat kecamatan dan sentra produksi.
12. Memperkuat fungsi RTRW Provinsi Riau dan rencana yang lebih rinci sebagai
acuan pemanfaatan ruang serta membangun sistem pengendalian alih fungsi
lahan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan. Implementasi dan
pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas
kawasan budidaya dan melestarikan kawasan berfungsi lindung di darat,
pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.
13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur
pelaksananya melalui perkuatan institusi koordinasi penataan ruang daerah;
regulasi perijinan dan penertiban; memperkuat institusi pengawasan; dan
pembinaan aparatur, termasuk PPNS dan pejabat pengawas lingkungan.
14. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan
infrastruktur wilayah berskala besar.
Untuk mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah, Pemerintah
Provinsi Riau bertekad:
1. Membangun forum dan meningkatkan kerjasama pembangunan antar wilayah
Kabupaten/Kota dengan Provinsi Riau untuk melaksanakan kesepakatan

LAPORAN AKHIR
kesepakatan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor di bidang ekonomi,
sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan provinsi di Pulau Sumatera dan
provinsi lainnya melalui forum, musyawarah, dan kesepakatan dalam
pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi, pembangunan sosial, penataan
ruang, dan perlindungan lingkungan.
3. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara Provinsi Riau dengan
Pemerintah Pusat, terutama di bidang penataan ruang, pembangunan sektor
ekonomi unggulan nasional, pembangunan infrastruktur berskala nasional dan
internasional, pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan
berskala lebih luas dari Provinsi Riau, kemampuan dalam mitigasi bencana, dan
memperkuat ketahanan dan keamanan negara.
4. Meningkatkan peranserta dalam kerjasama internasional melalui kerjasama
ekonomi regional IMTGT dan kerjasama khusus lainnya, seperti sister city,
dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
5. Membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta melalui
pola public private partnership (P3), terutama dalam pembangunan
infrastruktur berskala besar.
Dalam jangka panjang, perwilayahan pembangunan Provinsi Riau dilaksanakan
melalui pembentukan sistem pusat-pusat yang menggerakkan pembangunan di
wilayah yang dilayaninya dan didukung oleh sistem prasarana wilayah. Untuk itu,
sistem pusat-pusat Provinsi Riau dibentuk oleh 2 (dua) pusat utama yang berfungsi
sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 6 (enam) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan
13 (tigabelas) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Sub-Pusat Kegiatan Lokal. Masing-
masing pusat kegiatan memiliki wilayah pelayanan dengan skala yang bersifat hirarkis
sesuai dengan fungsi pusat masing-masing, sehingga ordinasi pusat-pusat tersebut
secara menyeluruh dapat membentuk struktur ruang wilayah Provinsi Riau.
Perwilayahan pembangunan diwakili oleh Kota Pekanbaru dan Dumai sebagai PKN
ditunjang oleh jaringan jalan arteri primer, pelabuhan nasional dan internasional, dan
bandar udara sebagai pusat penyebaran.
Kota Pekanbaru didukung oleh jaringan jalan tol yang menghubungkannya
dengan Kota Dumai dan berada pada jaringan arteri primer yang menghubungkannya
dengan pusat-pusat Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat; didukung
oleh Pelabuhan Mengkapan Buton di pantai Timur Kabupaten Siak yang berfungsi
sebagai pelabuhan internasional; dan didukung oleh Bandara Sultan Syarif Qasim II

LAPORAN AKHIR
sebagai Pusat Penyebaran Sekunder (PPS) yang melayani penerbangan internasional.
Kota Dumai sebagai PKN didukung oleh posisi geografisnya yang bersifat strategis
untuk menggantikan Kota Batam; terhubungkan oleh jalan tol dengan Kota Pekanbaru
dan jalan arteri primer dengan pusat-pusat Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan
Sumatera Barat; didukung oleh Pelabuhan Dumai dan Lubuk Gaung sebagai pelabuhan
hub internasional; dan didukung oleh Bandara Pinang Kampai sebagai PPS dengan
pe!ayanan penerbangan internasional.
Untuk menuju terbentuknya pembangunan wilayah yang lebih seimbang di
seluruh bagian wilayah Provinsi Riau, maka pusat-pusat lainnya difungsikan sebagai
PKW diwakili oleh Kuala Enok, Pasir Pangaraian, Ujung Tanjung, Siak Sri Indrapura,
Bengkalis — Buruk Bakul, dan Rengat — Pematang Reba; masing-masing dengan
dukungan prasarana wilayah berskala regional dan memiliki jangkauan pelayanan
bagian wilayah Provinsi Riau.
Secara hirarkis fungsi pelayanan pusat-pusat diperankan oleh PKL yang diwakili
oleh Bangkinang, Ujung Batu, Bagan Siapi-api, Bagan Batu, Sei Pakning, Selat Panjang,
Dun,Tanjung Buton, Pangkalan Kerinci, Air Molek, Tembilahan, Sei Guntung, dan Taluk
Kuantan. Dengan dukungan prasarana wilayah dan sub-pusat kegiatan, maka pusat-
pusat sebagai simpul koleksi dan distribusi dan pusat pelayanan terhadap hinterland-
nya berperan mendorong perkembangan di seluruh wilayah Provinsi Riau hingga ke
perdesaan dan pedalaman. Dalam konstelasi tersebut, akses wilayah Riau bagian
Selatan dan Barat terhadap wilayah Riau bagian Utara dan Tengah serta wilayah yang
berbatasan diperkuat melalui ketersediaan jaringan jalan, pelabuhan laut, dan bandar
udara yang terbangun sebagai sistem antarmoda, sehingga mampu mendorong
perkembangan bagian wilayah provinsi sebagai sub-wilayah pembangunan Provinsi
Riau. Perkuatan struktur tersebut diupayakan melalui pengembangan jaringan
transportasi udara, sungai, penyeberangan, jalan raya, dan jalur kereta api. Akses
Barat - Timur mengandalkan jalan tol Pekanbaru - Dumai, didukung oleh peningkatan
kapasitas jalan arteri Lintas Tengah dan Timur Trans Sumatera serta jalur jalan
menyusur pesisir pantai Timur. Pembangunan Pelabuhan Dumai, Kuala Enok,
Mengkapan Buton, dan Pekanbaru dan pelabuhan pengumpan lainnya ditujukan untuk
memperkuat struktur ruang serta menciptakan aksesibilitas antar moda di Provinsi
Riau. Hal tersebut diperkuat melalui pembangunan bandar udara internasional
pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II, Bandara Pinang Kampai di Dumai, Bandara
Japura Rengat, Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Sei Pakning, SSH Setia
Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tembilahan/Tempuling di Indragiri Hilir.

LAPORAN AKHIR
Perspektif di atas mengindikasikan bahwasanya pusat-pusat kegiatan pada
skala provinsi dan kabupaten akan berperan untuk mendukung pengembangan sektor-
sektor unggulan yang berorientasi keluar provinsi dan pusat-pusat pada ordinasi yang
lebih rendah berperan untuk mendukung kepentingan perkuatan internalisasi
pengembangan wilayah di dalam Provinsi Riau.
Perkuatan pusat-pusat kegiatan di Provinsi Riau menjadi orientasi utama
sejalan dengan kepentingan pertumbuhan penduduk yang dalam jangka panjang
diindikasikan dibentuk oleh tingkat migrasi yang tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja
yang lebih baik. Pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi akan menjadi tujuan
konsentrasi penduduk sesuai dengan pendidikan dan keahliannya yang cenderung
berorientasi produktivitas yang tinggi. Guna mendistribusikan pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga kekawasan perdesaan, maka peran
PKL dan sub-pusat kegiatan menjadi penting. Kawasan perdesaan menjadi satuan
ruang pembangunan yang diprioritaskan yang dapat dicapai melalui strategi
pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang memberikan pertambahan nilai pada
skala lokal, antara lain melalui kegiatan agro industri dan agrobisnis; pengembangan
pusat-pusat kegiatan berskala lokal sebagai agropolitan; pembangunan. prasarana
wilayah perdesaan sebagai feeder terhadap sistem prasarana wilayah provinsi dan
kabupaten/kota; penyediaan sarana umumguna meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia; perkuatan aparatur penyelenggara pembangunan di kawasan perdesaan
guna meningkatkan pelayanan masyarakat; pembinaan dan pendidikan politik untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis; dan membuka peluang bagi peran
serta masyarakat perdesaan secara aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan
pembangunan.
Kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas
ditunjukkan oleh keberlanjutan penurunan indikator pengangguran terbuka dan
setengah menganggur; penurunan bagian penduduk miskin; peningkatan indeks
pembangunan manusia (IPM); peningkatan tingkat partisipasi aktif angkatan kerja
(TPAK); peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar
bagian wilayah Provinsi Riau; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kesejahteraan masyarakat yang
meningkat secara lebih mantap ditandai oleh peningkatan IPM hingga mencapai indeks
80 dengan asumsi bahwa IPM kawasan perdesaan telah berhasil meningkat, sehingga
disparitas semakin berkurang; tetap bertahannya TPAK path kondisi sekitar 90%;
penurunan angka pengangguran hingga 8% dan penduduk usia kerjadan penurunan

LAPORAN AKHIR
pengangguran terdidik; dan bagian masyarakat yang tergolong miskin menurun hingga
sekitar 8% dan penduduk Provinsi Riau.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih mantap dicapai melalui
pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau
tanpa migas pada laju diatas 8% per tahun bertumpu pada pengembangan industri
pengolahan, pertambangan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Pembangunan
industri pengolahan diarahkan pada diversifikasi industri dan pengembangan industri
hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; penguatan penambahan nilai melalui
pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan eksplorasi
dan penerapan teknologi maju dalam kegiatan eksploitasi migas. Peningkatan
akselerasi pengembangan industri didukung oleh pembangunan kawasan industri di
Kota Dumai dan pusat-pusat kegiatan di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Proses
perkembangan ini didukung oleh identifikasi sektor sektor unggulan yang secara nyata
berperan dalam perekonomian Provinsi Riau.
Guna mengurangi disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara pusat
pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan perdesaan dan antara wilayah Riau
bagianTengah dengan bagian Utara dan Selatan, maka prioritas diberikan pada
pengembangan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor sekunder
dan tersier. Prioritas tersebut perlu didukung oleh berbagai bentuk insentif berupa
dukungan perijinan. permodalan, pembinaan, pemasaran, serta penyediaan
infrastruktur ekonomi. Selain itu, disparitas perkembangan antar bagian wilayah
dikurangi melalui prioritas pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi lainnya di
wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Prioritas pembangunan wilayah didorong
melalui penyebaran fungsi distribusi dan koleksi barang dan jasa pada pusat-pusat
pertumbuhan berskala lokal (PKL) di wilayah Riau bagian Selatan dan Utara;
peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi multimoda
berfungsi pengumpan (feeder); penyediaan sumber daya energi primer dan fasilitas
telekomunikasi di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan; dan memperkuat
kemampuan dan kapasitas penanganan angkutan barang dan penumpang (handling)
antar moda pada lokasi pergantian antar moda (transhipment point).
Pembangunan ekonomi juga didukung oleh pembangunan sektor-sektor
unggulan yang selama ini telah berkembang, antara lain produk CPO, pulp andpaper,
crumb rubber, dan minyak kelapa. Pertumbuhan sektor unggulan tetapdi pertahankan
untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara makro.
Pembangunan infrastruktur ekonomi selain dilakukan melalui pembangunan prasarana
jalan dan angkutan sungai di kawasan perdesaan, juga dilengkapi dengan

1686 masterplan teknopolitan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 1686 masterplan teknopolitan

Similar to 1686 masterplan teknopolitan (20)

More from egyd welyn

More from egyd welyn (10)

Recently uploaded

Recently uploaded (17)

1686 masterplan teknopolitan