Edisi ini memberikan berita terkait kegiatan Program P2P, termasuk pencanangan Gerakan Masyarakat Minum Obat Bersama untuk Indonesia Bebas Kaki Gajah, pencanangan demonstrasi program imunisasi pneumokokus konyugasi, dan pertemuan evaluasi program P2P di Sorong.

1. Salam Redaksi
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan terbitnya Newsletter Edisi IV Tahun 2017 ini. Edisi kali ini menyajikan berbagai berita terkait
dengan kegiatan Program P2P dengan headline news “ Gerakan Masyarakat Minum Obat Bersama Untuk Keluarga Indonesia Bebas Kaki Gajah”
Kami selaku redaksi mengucapkan terima kasih atas masukan dan sumbang pikiran dari semua pihak demi terselesaikannya Newsletter ini. Semoga
Newsletter Edisi IV ini dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik dan saran kami harapkan demi kesempurnaan Newsletter
Penasihat: Dirjen P2P Pengarah:
Sekretaris Ditjen P2P Penanggung
Jawab: Sri Handini, SH, MH, M.Kes .
Redaktur: Zamora Bardah, SH,MKM
Editor: drg. Yossy Agustina, MH , Devy
Nurdiansyah Design Grafis: Juni
Purnomowati,SH,M.Si. Putri
Kusumawardani, ST Bukhari Iskandar,
SKM . Fotografer: Sri Sukarsih, Amd .
Kanina Cakreswara, SH. Sri
Sulastriningsih, AMd . Sekretariat :
Ikron, SKM,MKM. RR. Tri Hastati. Ria
Rostiana, Amd,Kep. Punto Dewo,
SKM,M.Kes. Lia Septiana, SKM, M.Kes.
Dody Arek Purnomo,SE. I Wayan
Suharjana, SKM Alamat Redaksi:
Bagian Hukormas Ditjen P2P, Jl.
Percetakan Negara No. 29 Jakarta
Pusat 10560 Telepon/Faks: (021)
4223451 email:
humas.p2pl@gmail.com website:
www.pppl.depkes.go.id facebook:
Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Gerakan Masyarakat Minum Obat 1
Bersama Untuk Keluarga Indonesia
Bebas Kaki Gajah
Pencanangan Demonstrasi Program 2
Imunisasi Pneumokokus Konyugasi
Hari Rabies Sedunia 2017 2
Pertemuan Evaluasi Program P2P 3
di Sorong
Pendidikan dan Pelatihan Bendahara 3
Pengeluaran
Peresmian BBTKLPP Banjarbaru dan 4
Wilker KKP Banjarmasin
Menkes Bahas Percepatan Eliminasi TB 4
2030 di Moskow
Peresmian Gedung Instalasi
Laboratorium BBTKLPP Surabaya 5
Hari Penglihatan Sedunia
Tahun 2017 5
Berita Dalam Gambar 6
DAFTAR ISI
TIM REDAKSI
Gerakan Masyarakat Minum Obat Bersama Untuk Keluarga Indonesia Bebas Kaki Gajah
Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)
merupakan langkah akselerasi untuk
mewujudkan Indonesia Bebas Kaki Gajah tahun
2020. Peringatan Belkaga Tahun 2017 di
laksanakan di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di buka oleh
Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid
Moeloek, Sp.M(K). Turut hadir Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo, Bupati Demak, M.
Natsir, dan Direktur Jenderal P2P, dr. H.
Mohamad Subuh, MPPM. BELKAGA di peringati
setiap tahunnya pada 7 Oktober dan sudah
dilaksanakan selama tiga kali, yaitu di Cibinong,
Jawa Barat; Gunung Mas, Kalimantan Tengah;
dan Demak, Jawa Tengah. Pemilihan Kabupaten
Demak didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Demak termasuk salah satu daerah
endemis Filariasis. Tahun 2017, sebanyak 150
Kabupaten/Kota secara serentak melaksanakan
kegiatan Pemberian Obat Pencegahan Massal
(POPM) di bulan Oktober. Obat pencegahan
Filariasis diminum satu kali setahun, selama 5
tahun berturut-turut. Pemberian dosis untuk usia
2-5 tahun adalah 1 tablet DEC dan 1 tablet
Albendazole; usia 6-14 tahun mendapat 2 tablet
DEC dan 1 tablet Albendazole; dan di atas 14
tahun mendapat 3 tablet DEC dan 1 tablet
Albendazole.
Pemerintah Indonesia bertekad
mewujudkan Indonesia Bebas dari penyakit Kaki
Gajah atau Filariasis pada tahun 2020. Upaya
pengendalian Kaki Gajah di Indonesia dimulai sejak 45 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1970.
Sejak tahun 2002, Indonesia telah memulai tahap akselerasi untuk mempercepat pencapaian
pengendalian Filariasis di Indonesia, salah satu upayanya melalui POPM untuk memutus mata
rantai penularan Filariasis. Dr. Subuh menyampaikan untuk mewujudkan Indonesia Bebas
Penyakit Kaki Gajah tahun 2020 dilaksanakan dua strategi utama, yaitu POPM Filariasis kepada
semua penduduk di Kabupaten/Kota endemis untuk memutus rantai penularan, dan
Tatalaksana penderita penyakit kaki gajah untuk mencegah dan membatasi kecacatan.
Filariasis atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaki gajah adalah penyakit infeksi yang
bersifat menahun dan disebabkan cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk.
Penyakit ini bisa mengenai siapa pun, baik orang tua maupun anak-anak, baik laki-laki maupun
perempuan, dan bila tidak segera ditangani dapat menyebabkan cacat menetap berupa
pembesaran kaki, lengan, kantong buah zakar, payudara, dan alat kelamin.
Kabupaten/Kota yang sebelumnya merupakan daerah endemis Filariasis layak mendapatkan
sertifikat eliminasi Filariasis jika berhasil memenuhi kriteria, antara lain: 1) Telah
melaksanakan program POPM Filariasis selama 5 tahun berturut-turut, dengan cakupan ≥ 65%
cakupan total populasi tercapai; 2) Prevalensi Mikrofilaria (MF) di desa Sentinel dan spot-check
< 1% setelah putaran POPM efektif terakhir di setiap desa; 3) Dinyatakan lulus dalam
transmission assessment survey (TAS) atau Survei Penilaian Penularan selama 3 kali
berdasarkan kriteria yang dilaksanakan sesudah pelaksanaan tahun ke-5 POPM Filariasis, akhir
tahun ke-2 periode stop POPM Filariasis, serta akhir tahun ke-4 periode stop POPM Filariasis.
……………. Bersambung ke hal. 6
Edisi IV Tahun 2017
Pencanangan Gerakan Masyarakat Minum Obat un-
tuk Bebas Kaki Gajah oleh Menteri Kesehatan
Pemberian Penghargaan kepada 13 Kab/Kota
yang telah melakukan Eliminasi Kaki Gajah

2. Pencanangan Demonstrasi Program Imunisasi Pneumokokus Konyugasi
Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling cost-effective
serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indone-
sia. Imunisasi tidak hanya melindungi seorang individu tetapi juga masyarakat luas
dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan herd immuni-
ty.
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pemberian imunisasi pneumo-
kokus konyugasi (PCV). Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) atau vaksin pneumo-
kokus adalah vaksin berisi protein konjugasi. Sebagai Demonstraction Project dipilih 2
kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Kabupaten Lombok Barat dan Lom-
bok Timur, pelaksanaannya secara bertahap, dimulai dengan pencanangannya pada 3
Oktober 2017 di 2 kabupaten tersebut oleh Wakil Gubernur Prov. NTB Bapak H. Muh.
Amin, SH,M.Si didampingi Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan dr. H. Mohamad Subuh, MPPM, Kepala Dinas
Kesehatan Prov. NTB dan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat dan Lombok Timur.
Dirjen P2P menyampaikan bahwa Upaya ini akan lebih efektif bila dibarengi dengan pemberian imunisasi Pneumokokus
Konyugasi (PCV) sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita akibat Pneumonia. World Health Organization
(WHO) tahun 2012 dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tahun 2016 telah merekomendasikan agar
vaksinasi PCV dapat dimasukkan ke dalam Program Imunisasi Nasional terutama pada negara dengan angka kematian balita yang
tinggi untuk meningkatkan kelangsungan hidup anak.
Pencanangan Imunisasi PVC ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat didampingi oleh
Bupati Lombok Barat, Ketua DPRD Lombok Barat, Sekretaris Daerah Lombok Timur, dan Dirjen P2P, Kepala Dinas Kesehatan NTB,
Perwakilan WHO dan Unicef serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat sebagai tanda bahwa
imunisasi PVC ini bisa dilayani diseluruh Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya di Lombok Barat.
Vaksin Pneumokokus pada anak diberikan 3 kali dosis dasar dan 1 kali dosis boosting yang dimulai pada bayi usia 2 bulan
bersamaan dengan DPT-HB-Hib 1 dan OPV 2, pada bayi usia 3 bulan bersamaan dengan DPT-HB-Hib 2 dan OPV 3, selanjutnya
diberikan pada anak usia 12 bulan sebagai imunisasi lanjutan. Pelayanan imunisasi PCV dapat diakses di fasilitas-fasilitas pela-
yanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang
memberikan layanan imunisasi.
Hari Rabies Sedunia 2017
Puncak Peringatan Hari Rabies Sedunia tahun ini dilaksanakan pada 7 Oktober
di Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dalam
pencegahan dan pengendalian Rabies baik pada hewan maupun manusia menuju
tercapainya bebas Rabies di Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang bertemakan “Bersama
Berantas Rabies“. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Hewan,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Subdit Zoonosis beserta
jajaran LS dan LP terkait turut serta membantu untuk terlaksananya acara tersebut di
Lapangan Sekolah Negeri Model Cikembang Sukabumi.
Rabies merupakan penyakit infeksi akut pada otak dengan tingkat kematian
mencapai 100 % dengan menunjulan gejala-gejala rabies setelah di gigit hewan
penular rabies akan selalu diakhiri dengan kematian, oleh sebab itu setiap penderita
dengan luka gigitan hewan penular rabies harus segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat yaitu pencucian luka
dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 menit serta pemberian vaksin anti rabies sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2008 jumlah kasus
pada hewan yang dinyatakan positif rabies sebanyak 7 Kasus, jumlah korban yang digigit sebanyak 96 kasus dengan jumlah
korban yang meninggal sebanyak 3 orang. Berbagai upaya pengendalian penyakit rabies telah dilaksanakan mulai dari
mengeluarkan Surat Edaran Bupati tentang kewaspadaan terhadap rabies, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik formal/
informal kepada anak sekolah dan seluruh elemen masyarakat, pelaksanaan vaksinasi terhadap hewan peliharaan yang
dilaksanakan pada bulan rabies serta melaksanakan kontrol populasi melalui gerakan jumat eliminasi dan sterilisasi. Sedangkan
daerah rawan rabies di kabupaten Sukabumi yang cukup tinggi dan kasus gigitan sering terjadi meliputi 10 Kecamatan,
diantaranya : Cidolog, Jampang Tengah, Cikembar, Cisolok, Cimanggu, Tegalbuleud, Purabaya, Curugkembar, Yalindung,
Gegerbitung.
Pada kesempatan tersebut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Umum beserta Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Subdit Zoonosis yang didampingi Wakil Bupati menyerahkan bantuan vaksin anti Rabies kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukabumi, selin itu telah dilaksanakan pula penyuntikan Vaksin Rabies pada hewan penular rabies, penyuntikan vaksin
rabies untuk petugas Vaksinator Rabies dan Pelepasan Tim Vaksinasi serta pemberian susu, telur, daging ayam ke anak-anak
sekolah yang hadir pada acara tersebut.
Pemberian vaksin anti rabies kepada Masyarakat
Pemberian Imunisasi Pneumokokus Konyugasi
(PCV) untuk Balita di Lombok disaksikan oleh
Dirjen P2P

3. Pertemuan Evaluasi Program P2P di Sorong
Sorong (30/10) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr.
H.Mohamad Subuh, MPPM, membuka acara Pertemuan Nasional Evaluasi Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2017 dengan tema Akselerasi Pro-
gram P2P dalam Memantapkan Program Indonesia Sehat melalui PIS-PK dan GER-
MAS untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Pertemuan dihadiri
oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Binaan wilayah P2P, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong dan Para Pejabat Eselon II
di lingkungan Direktorat Jenderal P2P baik Pusat dan UPT serta 153 peserta lintas
Program dan Lintas sektor terkait.
Pertemuan ini bertujuan agar terlaksananya evaluasi program dan kebijakan
P2P di daerah selama tahun 2016 dan semester pertama tahun 2017, serta
teridentifikasinya terobosan dan inovasi dengan dukungan lintas sektor dan lintas
program untuk percepatan, penguatan, dan peningkatan kualitas program P2P
serta tercapainya komitmen dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas
pelaksanaan Program P2P di Pusat, UPT dan di Daerah.
Dirjen P2P, dr. Subuh dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya pemicuan di daerah bertujuan agar capaian pro-
gram P2P meningkat, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditanda-tangani pada Rakerkesnas Tahun 2017, serta melakukan
percepatan pencapaian target-target program P2P melalui penguatan kebijakan, kapasitas, sistem jejaring dan intensifikasi
pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan seluruh jajaran lintas sektor pemerintah dan segenap lapisan masyarakat, juga
meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mempercepat pencapaian target-target program P2P
dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan dengan sungguh-sungguh, menjalankan NSPK, dan men-
erapkan SPM pelayanan kesehatan, dalam sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Kementerian Kesehatan gen-
car melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau yang kita kenal PIS-PK dan Pelaksanaan Germas
serta secara terus menerus melakukan sosialisasi pelaksanaan SPM di Propinsi dan Kabupaten/kota. Tentunya perlu kita lihat
sejauh mana capaian kita sejak awal tahun sampai dengan hari ini.
Dalam kesempatan yang sama dr. Subuh disampaikan pula beberapa program yang harus dicapai adalah Kampanye MR
yang telah dilaksanakan selama bulan Agustus dan September, bulan ini dua kegiatan besar Program P2P adalah Bulan Eliminasi
Kaki Gajah (Belkaga) yang telah kita canangkan di Kota Demak serta pemeriksanaan IVA dan Sadanis dengan target wanita usia 30
– 50 tahun sedangkan untuk unit pelaksana teknis, beberapa capaian dapat dilihat sebagai berikut : 1) BBTKLPP : dari 8 indiktor
yang dikompilasi oleh Sekretariat Ditjen, 6 indiktor diatas 75 % di Triwulan 3, sedangkan 2 indikator dibawah 75% yaitu
dukungan manjemen dan layanan pengadaan. 2) KKP : dari 25 KKP yang melaporkan kinerja, hanya 3 indiktor yang diatas 75 %
yaitu layanan situasi khusus, pemberian sertifikat dan deteksi dini dalam rangka cegah tangkal penyakit. Hal lain yang perlu kita
perhatikan bahwa KKP telah melakukan skrining PTM terhadap 17.589 orang dan 19.766 orang untuk skrining HIV/ AIDS.
Kegiatan ini juga disertai dengan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat dan ke 3 Puskesmas terplih. Hal ini
dilakukan untuk mempelajari implementasi Program PIS-PK, Germas, SPM, dan pelayanan kesehatan pariwisata.
Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran
Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Setditjen
P2P) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen P2P Tahun 2017,
bertempat di Bogor pada 24-30 September 2017, Kegiatan tersebut di buka oleh
Direktur Jenderal P2P dr.H. Mohamad Subuh. MPPM, turut hadir dari Pusdiklat
Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Biro Keuangan dan BMN
Kementerian Kesehatan, serta Pejabat Struktural di Lingkungan Ditjen P2P dan para
peserta Diklat.
Dirjen P2P menyampaikan bahwa Diklat ini sebagai Implementasi amanat
Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksaaan
Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN. Peraturan Presiden tersebut
mengamanatkan kepada seluruh Bendahara Pengelola APBN di Kementerian/
Lembaga agar memiliki sertifikat Bendahara. Sertifikat Bendahara adalah bentuk keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang
sebagai pengakuan atas karakter, kompetensi dan kemampuan seseorang untuk menjadi bendahara.
Peserta Diklat terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pemegang Uang Muka (PUM) dan
Staf Pengelola Keuangan, baik pengelolaan Rupiah Murni maupun pengelolaan Hibah Luar Negeri yang terdiri dari 6 Satuan Kerja
Kantor Pusat, 59 Unit Pelayan Teknis, Perwakilan dari Badan Litbangkes, Biro Keuangan dan BMN Kemenkes dan Pusat
Penanggulangan Krisis Kesehatan dan dari Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
Diklat ditutup secara resmi oleh Sekretaris Ditjen P2P, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA. Dalam sambutannya, beliau
menyampaikan kepada para peserta setelah kembali ke Satker masing-masing, diharapkan peserta mampu menjelaskan sistem
penerimaan dan pengeluaran Negara sesuai peraturan yang berlaku, mengelola uang persediaan dengan amanah, melakukan
pengujian dan pembayaran tagihan dengan teliti, melakukan pembukuan dan peranggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan
teliti, menggunakan aplikasi bendahara pengeluaran, dan mampu melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas
pembayaran tagihan belanja Negara dengan benar.
Pembukaan Pertemuan Nasional Evaluasi Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2017
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Bendahara
Pengeluaran Satker di Lingkungan DItjen P2P

4. Peresmian BBTKLPP Banjarbaru dan Wilker KKP Banjarmasin
Banjarbaru (8/11) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(P2P) dr. H. Mohamad Subuh, didampingi oleh Kepala Balai Besar Teknik
Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru dan
Kepala Kantor kesehatan Pelabuhan Banjarmasin meresmikan gedung BBTKLPP
Banjarbaru dan Peresmian Kantor Wilayah Kerja KKP Banjarmasin Di Bandara
Syamsudin Noor dan Kintab, serta turut hadir Walikota Banjarbaru, Darmawan
Jaya dan Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru serta Stekholders setempat.
Dalam sambutannya dr. Subuh berpesan Segenap BBTKLPP dan KKP di seluruh
Indonesia agar selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia-
nya sehingga mampu : (1) bekerja secara profesional, (2) menerapkan tata kerja
sesuai standar prosedur operasional dengan sungguh-sungguh, (3) menjalankan
tugas secara tegas, percaya diri, dan berwibawa serta (4) selalu bersikap ramah
dan santun sesuai budaya Indonesia. Kepada semua jajaran kesehatan di Provinsi,
Kabupaten/kota BBTKLPP dan KKP saya juga menghimbau agar kita bersama-
sama mensukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas yang
mencakup : (1) makan makanan sehat, bergizi dengan menu seimbang dan cukup buah serta sayur, (2) melakukan aktivitas fisik
secara teratur, terukur, tepat dan benar, serta (3) memeriksakan kesehatan secara berkala. beliau juga terus mengingatkan dan
mengajak agar kita semua mensukseskan Germas ini melalui Pendekatan Keluarga, yaitu dengan kunjungan rumah oleh petugas
Puskesmas secara berkala untuk melakukan : (a) deteksi dini masalah kesehatan, (b) pengobatan penyakit segera, (c) upaya
promotif-preventif, dan (d) pengendalian faktor risiko kesehatan dalam keluarga.
Pada kesempatan tersebut Dirjen P2P juga meresmikan dan launching Pusat Layanan Unggulan Surveilans Penyakit Men-
ular (PLUSPM), yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Centre of Excellence Surveilans Penyakit Menular (CoESPM) untuk
wilayah layanan BBTKLPP Banjarbaru yang meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Timur, Selatan dan Tengah merupakan suatu
upaya optimalisasi tugas dan fungsi BBTKLPP Banjarbaru dalam layanan Surveilans Epidemiologi, SKD KLB, Layanan Laboratori-
um, dan Pengembangan Model Teknologi Tepat Guna, yang pada tahap awal PLUSPM ini meliputi Malaria, DBD, dan Filariasis ,”
ucap Subuh.
“Sesuai Tugas dan Fungsi BBTKLPP Banjarbaru yang sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Banjarbaru Go
Green and Clean diharapkan kemitraan dan kerjasama di masa mendatang dapat terus ditingkatkan demi meningkatkan kualitas
lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tambah Walikota Banjarbaru dalam sambutannya.
Dengan ditandai penguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Dirjen P2P dr. Subuh, Launching Pusat Layanan
Unggulan Surveilas Penyakit Menular BBTKLPP Banjarbaru, Serta Peresmian Kantor Wilayah Kerja KKP Banjarmasin Di Bandara
Syamsudin Noor dan Kintab resmi di gunakan sebagai pelayanan yang prima.
Menkes Bahas Percepatan Eliminasi TB 2030 di Moskow
Menteri Kesehatan Prof. DR. dr. Nila F. Moeloek memimpin rapat Delegasi RI
pada Pertemuan Tingkat Menteri yang Pertama dalam rangka Eliminasi TB pada Era
Sustainable Development Goal, di Kedutaan Besar RI di Moskow, Rusia. Rapat diikuti
wakil-wakil lintas sektor yang menjadi anggota Delegasi RI, yaitu (1) Dubes LBBP RI
di Moskow, (2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas, (3) Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah
III Kemendragri, (4) Direktur Bina K3 Kemenaker dan Menko PMK Puan Maharani.
Menteri Kesehatan Nila didampingi oleh Dirjen P2P dr. H. Mohamad Subuh, MPPM,
Dirjen Pelayanan Kesehatan, Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan, Karo
Kerjasama Luar Negeri, Kasubdit TB, dan Kabag. Program dan Informasi Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Menkes pada arahannya menyatakan bahwa sebagai salah satu negara dengan
beban TB yang tinggi, Indonesia perlu melakukan strategi akselerasi guna mencapai
eliminasi sebagaimana tercantum di dalam target Sustainable Development Goals.
Selain itu, Ibu Menkes juga menekankan pentingnya komitmen Lintas Sektor untuk
mendukung Penanggulangan TB. Menurut Menkes, masalah Tuberkulosis di Indonesia tidak mungkin diselesaikan oleh sektor
kesehatan sendiri. Sebab, pengendalian faktor risiko Tuberkulosis terkait erat dengan berbagai faktor yang menjadi tanggung-
jawab sektor lain. Antara lain : (1) lingkungan yang padat dan kumuh, (2) penyediaan rumah sehat dengan ventilasi cukup, (3)
pembudayaan perilaku bersih dan sehat pada murid sekolah, (4) peningkatan tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan, dan (4)
pembiayaan program yang saat ini masih banyak tergantung kepada bantuan donor.
Wakil Bappenas menyatakan komitmen bagi penyediaan dana yang mencukupi sesuai Road Map Eliminasi Tuberkulosis
di Indonesia sepanjang 10–15 tahun ke depan. Peningkatan pendanaan akan dilakukan melalui perencanaan terpadu multi
sektoral yang melibatkan sektor-sektor terkait dan komunitas. Peningkatan pendanaan ini sangat penting karena bantuan luar
negeri untuk penanggulangan TB di Indonesia akan segera berakhir.
Wakil Kemenaker menyatakan akan membahas di tingkat Kemenaker, untuk meningkatkan (1) pemeriksaan calon Tenaga
Kerja Indonesia guna deteksi TB dan jika positif diobati sampai sembuh, (2) penanggulangan TB di tempat kerja untuk mencegah
penularan TB dan mengobati tenaga kerja yang sakit TB, dan (3) pemberian cuti bagi karyawan/ karyawati yang berada dalam
fase intensif pengobatan TB dengan tetap mendapat gaji penuh dan mencegah stigma dan diskriminasi.
Peresmian gedung BBTKLPP Banjarbaru oleh Dirjen
P2P (tengah), disaksikan Walikota Banjarbaru (kiri)
dan Kepala BBTKLPP Banjarbaru (kanan)
Pertemuan Tingkat Menteri dalam rangka Elimi-
nasi TB pada Era Sustainable Development Goal

5. Peresmian Gedung Instalasi Laboratorium BBTKLPP Surabaya
Nongkojajar (25/11) Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendali-
an Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. H. Mohamad
Subuh, MPPM meresmikan Gedung Instalasi Laboratorium Pencegahan dan Pengen-
dalian Penyakit Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Surabaya (BBTKLPP) Surabaya di Desa Wonosari, Nongkojajar, Kecamatan Tutur di
Provinsi Jawa Timur. Turut hadir Asisten 1 Pemkab Pasuruan Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Masyarakat. Sesditjen P2P dan Perwakilan Kepala KKP dan
BBTKLPP dan Para Eselon di Kementerian Kesehatan terkait.
Dari interval penilaian 1 - 10, gedung di Pasuruan ini memiliki nilai 9."Kenapa saya
katakan dapat nilai 9, karena Gedung Empat lantai ini dilengkapi dengan beberapa
fasilitas yang sangat memadai dr. Subuh mengatakan, bahwa gedung di Pasuruan ini
merupakan kebanggaan Indonesia Memiliki luas bangunan sekitar 1,6 hektar dan be-
rada di luas lahan kurang lebih 6 hektar yang ditunjang dengan peralatan laboratori-
um yang memadai.
dr. Subuh menjelaskan, lab ini sudah berstandar BSL II dan dilengkapi empat instalasi.
Di antaranya instalasi laboratorium zoonosis dan hewan coba, instalasi laboratorium parasit, instalasi laboratorium virologi, dan
instalasi uji resistensi virologi dan mikrobiologi."Ini sangat luar biasa sekali. Dan ke depan, kami berharap fungsi itu bisa dikem-
bangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat nantinya," terangnya. beliau juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupat-
en Pasuruan dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang sudah rela dengan ikhlas menghibahkan tanahnya untuk kepentingan pem-
bangunan dan peningkatkan laboratorium ini."Gedung ini harus dioptimalisasikan seluas-luasnya sebagai tempat penelitian,
pendeteksian dan sebagainya. Peralatan yang ada dan didukung dengan sdm yang ada harus dimaksimalkan. Saya janji akan bawa
Menteri Kesehatan datang ke Nongkojajar biar tahu karya ini," paparnya.
Secara terpisah, Asisten 1 Pemkab Pasuruan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat , Anang, menambahkan pihak-
nya sudah berkomitmen dengan pihak Balai Penelitian untuk membawa laboratorium ini lebih baik dan lebih bermanfaat. "Kalau
perlu lab ini bisa memunculkan sebuah formula untuk sebuah penyakit yang awalnya susah disembuhkan, dan menjadi gampang
disembuhkan karena ada penelitian sebelumnya," pungkas dia.
Acara dilanjutkan dengan penguntingan pita dan penandatanganan prasasti gedung yang diakhiri dengan peninjauan
lapangan ke Posbindu PTM BBTKLPP Surabaya dan Pameran Produk Inovasi Teknologi Tepat Guna BBTKLPP Surabaya.
Hari Penglihatan Sedunia tahun 2017
Pontianak (12/11) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. H. Mohamad
Subuh, MPPM mendampingi Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr Nila F. Moeloek membuka
acara Peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2017 dan Launching Peta Jalan
Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Pontianak, Acara ini diikuti oleh ± 1000
orang terdiri dari perwakilan dari Kementerian Kesehatan, jajaran Pemda Provinsi
Kalbar dan Pemda Kota Pontianak, Guru dan Siswa SD / SMP serta mahasiswa di Kota
Pontianak, Wakil-wakil dari Gapopin, Iropin dan PT Astra, Wakil-wakil dari LSM dan
NGO, Kader Posbindu dan masyarakat umum di Kota Pontianak.
Hari Penglihatan Sedunia tahun 2017 mengambil tema nasional Mata Sehat, Investasi
Bangsa. Tema ini sangat relevan dengan upaya Pemerintah mencegah dan
mengendalikan kebutaan di Indonesia dengan melibatkan seluruh jajaran lintas
sektor, organisasi profesi, kalangan swasta, dunia usaha serta seluruh lapisan
masyarakat.
Dalam kesempatan ini Menteri Kesehatan menyerahan secara simbolis 1100 buah
kacamata kepada 2 orang guru dan 2 siswa SD dan 2 siswa SMP yang telah mengikuti
skrining dan sekaligus mengucapkan penghargaan kepada dunia usaha yang telah
menyumbangkan kacamata untuk yang membutuhkan.
Acara dilanjutkan dengan Simulasi Pemeriksaan Kesehatan Mata Sederhana oleh Dokter Kecil atau Dokcil dan Kader Kesehatan
dari Kota Pontianak dihadapan bu menteri dan para undangan.
Sekaligus melaunching Peta Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Indonesia, Tahun 2017- 2030 oleh Ibu Menteri
Kesehatan.
Acara diakhiri dengan peninjauan Ibu Menkes untuk menyaksikan Proses Deteksi Faktor Risiko PTM dan Deteksi Gangguan
Penglihatan Hingga Pemberian Rekomendasi Tindak Lanjut serta Koreksi Kelainan Refraksi.
Diakhir sambutan menkes beliau menghimbau kepada seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan segenap hadirin
agar : jangan abaikan masalah gangguan penglihatan dan kesehatan mata sekecil apapun dan periksakan kesehatan mata secara
berkala di fasilitas kesehatan terdekat.
Dirjen P2P dr.H.Mohamad Subuh, MPPM
mengunting pita sebagai symbol peresmian
Gedung
Menkes didampingi Dirjen P2P meluncurkan Peta
Jalan Penanggulangan Gangguan Penglihatan
tahun 2017 –2030

6. BERITA DALAM GAMBAR
6
Sambungan dari hal. 1 ………
Gerakan Masyarakat Minum Obat Bersama Untuk Keluarga Indonesia Bebas Kaki Gajah
Bertepatan dengan acara tersebut, Menkes menyerahkan sertifikat eliminasi Filariasis
kepada 13 Kabupaten/Kota atas keberhasilan pengendalian penyakit kaki kajah di
wilayahnya. Ketiga belas wilayah tersebut, yaitu: 1) Kota Depok yang diterima oleh
Walikota K.H. Mohammad Idris, MA; 2) Kota Dumai diterima oleh Walikota Drs. H.
Zulkifli AS, M.Si; 3) Kota Gorontalo diterima Walikota H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.Dev;
4) Kab. Belitung diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dr. Suhandri, Sp.OG
5) Kab. Bangka Barat, diterima Wakil Bupati Markus, SH; 6) Kab. Lima Puluh Kota,
diterima Bupati Ir. Irfendi Arbi, MP; 7) Kab. Parigi Moutong, diterima Bupati H.
Samsurizal Tombolotutu; 8) Kab. Polewali Mandar, diterima oleh Kepala Dinas
Kesehatan H. Suaib Nawawi, SKM, M.Kes; 9) Kab. Gorontalo, diterima oleh Bupati Prof.
Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd; 10) Kab. Gorontalo Utara, diterima Bupati Dr. Indra
Yasin, SH, MH; 11) Kab. Pahuwato, diterima Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dr. H.
Supandi M. Abdullah, M.Kes; 12) Kab. Enrekang, diterima Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Enrekang, dr. H. Marwan Ahmad Ganoko, Sp.PK; dan 13) Kab. Alor, diterima Bupati Drs. Amon Djobo.
Menkes menekankan dibutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Menkes memberikan apresiasi
tinggi kepada 13 Kabupaten/Kota yang tahun ini berhasil mendapatkan sertifikat eliminasi Filariasis.
Di kesempatannya, pada peringatan BELKAGA tahun 2017, menkes juga turut serta secara simbolis memberikan pemberian
makanan tambahan (PMT) kepada Bupati Demak untuk diteruskan kepada para ibu hamil dan Balita di wilayah Kabupaten Demak
dan Penyerahan secara simbolis obat filariasis kepada Gubernur Jawa Tengah .
Usai peringatan, Menkes didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanam beberapa tanaman yang memiliki manfaat
sebagai anti nyamuk (larvasida alami). Selanjutnya, Menkes mengunjungi beberapa rumah untuk melihat status kesehatan
keluarga dari rumah ke rumah sebagai bagian dari pelaksanaan
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang diintegrasikan dengan pendampingan program POPM
Filariasis, dan pengendalian vektor penyakit (jentik dan sarang nyamuk) oleh juru pemantau jentik (Jumantik). PIS-PK, POPM
Filariasis, pemantauan jentik dan berbagai upaya menghindari gigitan nyamuk merupakan intervensi di hulu dengan
meningkatkan pengetahuan dan akses keluarga pada upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif utamanya dalam
pencegahan pencegahan penyakit kaki gajah atau Filariasis. Salah satu kegiatan PIS-PK berupa kunjungan rumah misalnya, sangat
berguna bagi masyarakat karena dapat menceritakan status kesehatan anggota keluarganya. Hal ini tentu bermanfaat dalam
penemuan kasus atau pengobatan dini Filariasis, hingga perawatan bagi penderita.
Penyerahan Piagam Penghargaan WBK kepada
Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Pemberian penghargaan dari Ditjen Pajak
kepada Sekretariat Ditjen P2P sebagai Satker
Taat Pajak
Kunjungan Kerja DPRD Kota Payakumbuh ke
Ditjen P2P dalam rangka konsultasi penyusunan
rancangan Perda tentang Penanggulangan
Penyakit HIV/AIDS
Pemberian Penghargaan Runner Up Stand Ter-
baik Pameran Pembangunan Kesehatan dan
Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri 2017
dalam rangka HKN ke-53
Menkes mengunjungi Pos Pemeriksaan Deteksi
Dini PTM pada acara Puncak HKN ke-53
Serah terima jabatan Kepala KKP Kelas I
Soekarno Hatta yang disaksikan oleh Dirjen P2P.
Pemberian secara simbolik Obat Filariasis oleh
Menkes kepada Gubernur Jawa Tengah