SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
No. 11/ 4 /DPNP Jakarta, 27 Januari 2009
S U R A T E D A R A N
Kepada
SEMUA BANK UMUM
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA
Perihal : Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia
Sehubungan dengan Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor
3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi
Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159),
yang antara lain menyatakan bahwa perubahan Pedoman Akuntansi Perbankan
Indonesia akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia, perlu diatur
hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank dan
penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat
diperbandingkan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi
Bank, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan ketentuan lain
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut
dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan
bagi industri perbankan.
3. Penyesuaian …
3. Penyesuaian PAPI 2001 menjadi PAPI 2008 diperlukan terkait dengan
diterbitkannya PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan:
Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
4. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan Bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari
PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu
kepada PSAK yang berlaku.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Pelaksanaan Pedoman
Akuntansi Perbankan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini dan Pedoman Akuntansi Perbankan
Indonesia 2008 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat
Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

More Related Content

What's hot

INDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETER
INDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETERINDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETER
INDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETER
Heny Larasatii
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentral
Dwi Anita
 
Slide otoritas jasa keuangan
Slide   otoritas jasa keuanganSlide   otoritas jasa keuangan
Slide otoritas jasa keuangan
Kasmadi Rais
 

What's hot (20)

Presentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuanganPresentasi uu otoritas jasa keuangan
Presentasi uu otoritas jasa keuangan
 
INDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETER
INDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETERINDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETER
INDEPENDENSI BANK SENTRAL, INSTRUMEN KEBIJAKSANAN MONETER
 
Otoritas Jasa Keuangan (Kebanksentralan BAB 5)
Otoritas Jasa Keuangan (Kebanksentralan BAB 5)Otoritas Jasa Keuangan (Kebanksentralan BAB 5)
Otoritas Jasa Keuangan (Kebanksentralan BAB 5)
 
Bank indonesia
Bank indonesia Bank indonesia
Bank indonesia
 
PSAK Bo. 59
PSAK Bo. 59PSAK Bo. 59
PSAK Bo. 59
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentral
 
Otoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuanganOtoritas jasa keuangan
Otoritas jasa keuangan
 
Slide otoritas jasa keuangan
Slide   otoritas jasa keuanganSlide   otoritas jasa keuangan
Slide otoritas jasa keuangan
 
Persentasi ekonomi nuzul
Persentasi ekonomi nuzulPersentasi ekonomi nuzul
Persentasi ekonomi nuzul
 
PENGELOLAAN UANG OLEH BANK INDONESIA
PENGELOLAAN UANG OLEH BANK INDONESIAPENGELOLAAN UANG OLEH BANK INDONESIA
PENGELOLAAN UANG OLEH BANK INDONESIA
 
Ojk
OjkOjk
Ojk
 
Bank sentral
Bank sentralBank sentral
Bank sentral
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
 
Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
 
Ojk
OjkOjk
Ojk
 
OJK
OJKOJK
OJK
 
ojk
ojkojk
ojk
 
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
Mengenal ojk _amp__lembaga_keuangan_mikro___bakohumas_2014
 
Materi -bank-sentral
Materi -bank-sentralMateri -bank-sentral
Materi -bank-sentral
 

Viewers also liked (6)

Surat edaran penyediaan buku k13 ta. 2016 2017
Surat edaran penyediaan buku k13 ta. 2016 2017Surat edaran penyediaan buku k13 ta. 2016 2017
Surat edaran penyediaan buku k13 ta. 2016 2017
 
Laporan praktikum modul 8
Laporan praktikum modul 8Laporan praktikum modul 8
Laporan praktikum modul 8
 
F 3 audit & gap analysis checklist
F 3  audit & gap analysis checklistF 3  audit & gap analysis checklist
F 3 audit & gap analysis checklist
 
Bagian i
Bagian iBagian i
Bagian i
 
MODUL 4 KAS DAN SETARA KAS (Salemba 4)
MODUL 4 KAS DAN SETARA KAS (Salemba 4)MODUL 4 KAS DAN SETARA KAS (Salemba 4)
MODUL 4 KAS DAN SETARA KAS (Salemba 4)
 
Calk modul 9
Calk modul 9Calk modul 9
Calk modul 9
 

Similar to Surat edaran bi

PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
rsd kol abundjani
 

Similar to Surat edaran bi (20)

Papi 2008 buku 1
Papi   2008 buku 1Papi   2008 buku 1
Papi 2008 buku 1
 
Papi 2008 buku 2
Papi   2008 buku 2Papi   2008 buku 2
Papi 2008 buku 2
 
Penj uu ri_3_2004
Penj uu ri_3_2004Penj uu ri_3_2004
Penj uu ri_3_2004
 
Psak 1, penyajian lap.keu
Psak 1, penyajian lap.keuPsak 1, penyajian lap.keu
Psak 1, penyajian lap.keu
 
Papsi2003
Papsi2003Papsi2003
Papsi2003
 
Regulasi perbankan
Regulasi perbankanRegulasi perbankan
Regulasi perbankan
 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th  2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 
PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010
 
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018 Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI),Akt_Pajak PSAK 46,Suryanih,STIAMI 2018
 
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
HANI, PSAK, Suryanih, STIAMI 2018
 
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018 Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
Nurul Hanifah (HANI), Akt_Pajak PSAK 46, Suryanih, STIAMI 2018
 
Pp nomor 33 tahun 2020
Pp nomor 33 tahun 2020Pp nomor 33 tahun 2020
Pp nomor 33 tahun 2020
 
SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010SAP PP No 71 Tahun 2010
SAP PP No 71 Tahun 2010
 
Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009Uu 6 tahun_2009
Uu 6 tahun_2009
 

Surat edaran bi

  • 1. No. 11/ 4 /DPNP Jakarta, 27 Januari 2009 S U R A T E D A R A N Kepada SEMUA BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL DI INDONESIA Perihal : Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Sehubungan dengan Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159), yang antara lain menyatakan bahwa perubahan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia, perlu diatur hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, Bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi Bank, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan bagi industri perbankan. 3. Penyesuaian …
  • 2. 3. Penyesuaian PAPI 2001 menjadi PAPI 2008 diperlukan terkait dengan diterbitkannya PSAK No. 50 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. 4. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu kepada PSAK yang berlaku. 5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan dalam Surat Edaran ini dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2008 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA, HALIM ALAMSYAH DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN