Materi Kuliah Manajemen Aset dan Keuangan Publik

1. TUNTUTAN GANTI
RUGI
TGR
Manaj Aset dan Keuangan Publik
Rahmawati, M.Si
2018
rahmawati@fisip-untirta.ac.id

2. TUJUAN TP R GR
1. Pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik
daerah, perlu dilengkapi dengan sanksi terhadap pengelola,
pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan
penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan
Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan
daerah.
2. Maksudnya setiap kerugian Pemerintah Daerah yang timbul
akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas
pengelolalaan barang milik daerah diselesaikan melalui
tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan
perundangundangan.
3. Bagi setiap pihak atau pihak-pihak yang mengakibatkan
kerugian daerah tersebut dapat dikenakan sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

3. • Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar
sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus didasarkan pada
kenyataan yang sebenarnya dan dalam pelaksanaannya tidak
perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri.
• Kepala Daerah harus berusaha memperoleh penggantian atas
semua kerugian yang diderita oleh daerah dan sedapat
mungkin diusahakan dengan jalan/upaya damai.

4. MAJELIS TUNTUTAN GANTI
RUGI
• Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR terdiri dari:
1. Sekda, selaku Ketua merangkap anggota;
2. Kepala Bawasda, selaku Wakil Ketua Satu merangkap anggota;
3. Asisten Sekda yang membidangi selaku Wakil Ketua Dua merangkap
anggota;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan/Badan Pengelola Keuangan, selaku
Sekretaris;
5. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola Barang,
selaku
Anggota;
6. Kepala Biro/Bagian Hukum, selaku anggota; dan
7. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian, selaku anggota.
• Keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR tersebut di atas tidak boleh
diwakilkan, dan jumlah keanggotaan Majelis dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan jumlah anggota harus ganjil dan maksimum
9 (sembilan) orang.

5. Tugas Majelis Pertimbangan
TGR
1. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta
mengevaluasi kasus TGR yang diterima;
2. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR;
3. Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Kepala Daerah
atas setiap kasus yang menyangkut TGR; dan
4. Menyiapkan laporan Kepala Daerah mengenai perkembangan
penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada
Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi
keuangan Daerah.