Kepmen

1. KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 031/0/2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan
Tata Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor: 3390).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001, tentang Pembentukan
Kabinet Gotong Royong Periode 2001-2004;
Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor
55/M.PAN/2/2002 tanggal 25 Februari 2002;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN PERTAMA
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 1
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 2
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan dasar dan menengah.

2. Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan Departemen di bidang pendidikan dasar dan menengah ;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;
c. Perumusan standar, norma, pedoman, criteria, dan prosedur di bidang pendidikan dasar dan
menengah ;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar dan menengah ;
e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas :
a. Sekretaris Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
c. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama;
d. Direktorat Pendidikan Menengah Umum;
e. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan;
f. Direktorat Pendidikan Luar Biasa;
g. Direktorat Tenaga Kependidikan.
3) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan penyusunan dan
pengembangan program kesiswaan.
Pasal 124
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan direktorat.
Bagian Kedelapan
Direktorat Pendidikan Luar Biasa
Pasal 125
Direktorat Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemberian
bimbingan dan evaluasi di bidang pendidikan luar biasa.
Pasal 126
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Direktorat Pendidikan Luar Biasa
menyelenggarakan fungsi :

3. a. Subdirektorat Program dan Kerjasama Antar Lembaga;
b. Subdirektorat Manajemen Sekolah;
c. Subdirektorat Kurikulum dan Penilaian;
d. Subdirektorat Sarana Pendidikan;
e. Subdirektorat Kesiswaan;
f. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 128
Subdirektorat Program dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan
data dan informasi, penyusunan rencana direktorat dan program kerjasama antar lembaga, serta evaluasi
dan pelaporan pelaksanan rencana dan program direktorat.
Pasal 145
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Kesiswaan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiswaan;
b. Penyiapan bahan perumusan standardisasi teknis, norma, pedoman, dan criteria bakat, prestasi,
kreatifitas, dan kepribadian siswa;
c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesiswaan.
Pasal 146
Subdirektorat Kesiswaan terdiri atas :
a. Seksi bakat, Prestasi, dan Kreativitas Siswa;
b. Seksi Kepribadian Siswa.
Pasal 147
1) Seksi Bakat, Prestasi, dan Kreativitas Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan
pengembangan bakat, prestasi, dan kreativitas siswa.
2) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan pengembangan
kepribadian siswa.
Pasal 148
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan direktorat.
Bagian Kedelapan
Direktorat Tenaga Kependidikan
Pasal 149
Direktorat Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pemberian
bimbingan, dan evaluasi di bidang tenaga kependidikan.

4. Pasal 150
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 149, Direktorat Tenaga Kependidikan
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga kependidikan;
b. Penyipan perumusan standardisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang tenaga
kependidikan;
Pasal 170
Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Program Pendidikan dan Pelatihan;
b. Seksi Pengembangan Potensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
Pasal 171
1) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan kebijakan pengembangan kelembagaan dan program pendidikan dan
pelatihan tenaga kependidikan.
2) Seksi Pengembangan Potensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan kebijakan pengembangan potensi sumber daya lembaga pendidikan dan pelatihan
tenaga pendidikan.
Pasal 172
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan direktorat.
Bagian Kesembilan
Bagan Organisasi
Pasal 173
Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 174
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal, dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Menteri secara tersendiri setelah memperoleh persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.
BAB III

5. TATA KERJA
Pasal 175
Setiap satuan kerja membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-
masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 176
Dalam melaksanakan tugas Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Bagian,
Kepala Subdirektorat, Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dalam lingkungan Direktorat Jenderal, serta dengan instansi di luar Direktorat Jenderal sesuai dengan
tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 177
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 178
Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 179
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada
atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
Pasal 180
Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk
kepada bawahan.
Pasal 181
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 182

6. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi
dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 183
1) Semua tugas dan fungsi sebagi pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 sampai dengan Pasal 427, BAB
III, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pendidikan Nasional, masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah disesuaikan dengan Keputusan ini.
2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3
(tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
BAB V
KEPUTUSAN PENUTUP
Pasal 184
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka BAB III Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 185
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2002
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
A. MALIK FADJAR