Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu oleh masyarakat secara independen dan non-partisan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, bersih dan transparan."
1. Dokumen membahas kerangka hukum pemilu, proses pemilu, dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
2. Penegakan hukum pemilu terdiri dari pelanggaran pidana, administratif, kode etik pemilu, dan penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu.
3. Sengketa pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang
1. Dokumen membahas kerangka hukum pemilu, proses pemilu, dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
2. Penegakan hukum pemilu terdiri dari pelanggaran pidana, administratif, kode etik pemilu, dan penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu.
3. Sengketa pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Tiga faktor penting yang mempengaruhi terciptanya pemilu yang aman dan damai adalah kesadaran (polisi), motivasi, dan dukungan peran masyarakat. Komitmen moral dari seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, nyaman, selamat dan damai.
Panwascam bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Mereka memetakan potensi masalah dan wilayah rawan, serta memantau pelaksanaan setiap tahapan pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu. Panwascam beker
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan program Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan pengetahuan dan keterampilan pengawasan. SKPP bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan pemilu yang bebas dan adil, serta memperluas cakupan pengawasan pemilu.
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Tiga faktor penting yang mempengaruhi terciptanya pemilu yang aman dan damai adalah kesadaran (polisi), motivasi, dan dukungan peran masyarakat. Komitmen moral dari seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, nyaman, selamat dan damai.
Panwascam bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Mereka memetakan potensi masalah dan wilayah rawan, serta memantau pelaksanaan setiap tahapan pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu integritas pemilu. Panwascam beker
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan program Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan pengetahuan dan keterampilan pengawasan. SKPP bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan pemilu yang bebas dan adil, serta memperluas cakupan pengawasan pemilu.
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang
demokratis (Pasal 73 ayat (2))
Melakukan pencegahan dan penindakan
terhadap:
a. Pelanggaran Pemilu; dan
b. Sengketa Proses Pemilu
(Pasal 93 huruf b)
Dalam perubahan diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan
Sengketa Proses Pemilu, dimana pada UU 15/2011 hanya dilakukan pada pelanggaran Pemilu saja.
Pada UU 15/2011 Bawaslu hanya melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye,
tidak disebutkan melakukan pengawasan terhadap
dana kampanye.)
Mengawasi pelaksanaan tahapan
Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:....
5. pelaksanaan kampanye dan dana
kampanye;
(Pasal 93 huruf d angka 5)
TUGAS
BAWASLU
UU
15/2011
UU
7/2017
Perluasan objek pengawasan.
4. PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PEMILU
“Pengawasan partisipatif adalah aktivitas memastikan proses
tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data,
informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait
pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
atau organisasi yang independen dan non-partisan.”
Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya
proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan
serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta
Pemilu maupun masyarakat secara luas.
5. MENGAMATI
(melihat, mencatat hasil amatan),
MENGKAJI
(melakukan sistematisasi hasil
amatan kedalam format 5W+1H),
MEMERIKSA
(kesesuaian aturan)
MENILAI
(benar atau salah serta konsekuensi)
proses penyelenggaraan Pemilu.
Pengawasan
Pemilu adalah
kegiatan :
6. Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta
dilaksanakannya peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu secara menyeluruh.
Menegakkan integritas, kredibilitas
penyelenggara, transparansi
penyelenggaraan & akuntabilitas hasil
Pemilu;
7. • Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan
atau merugikan Peserta Pemilu
• Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu
• Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat
secara luas dan
• Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib,
dan lancar
Pasal 448 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
8. Terjadi Manipulasi Suara
Hilangnya Hak Pilih
Politik Uang
Pemilu Tidak Sesuai Aturan
Dan Timbul Gugatan Hasil
Dorong partisipasi
masyarakat untuk ikut
mengawasi Pemilu.
Hadirnya pengawasan oleh
masyarakat dalam
pelaksanaan Pemilu disebut
dengan Pengawasan
Partisipatif.
Biaya Politik Mahal
Pemungutan Suara Ulang
Konflik Antar Pendukung Calon
11. • MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK
• MENJADIKAN PEMILU BERINTEGRITAS
• MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI
• MENDORONG TINGGINYA PARTISIPASI PUBLIK
• MEMBENTUK KARAKTER DAN KESADARAN POLITIK
MASYARAKAT
12. Memantau Dan Mengumpulkan Infor
masi Pada Tahapan Pemilihan Yang
Diawasi.
Mencatat, Mengumpulkan Data/Info
rmasi, Dan Melaporkan Hasil Penga
wasan Kepada Pengawas Pemilihan
Terdekat (PPL, Panwascam, Panwas
Kabupaten/Kota).
13. JENIS PELANGGARAN
ADMINISTRASI & ADMINISTRASI
TERSTRUKTUR, SITIMATIS, DAN
MASIF
Pelanggaran yang meliputi tata cara,
prosedur, dan mekanisme yang
berkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemiliudalam setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu di
luar tindak pidana Pemilihan dan
pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilihan
&
Pelanggaran Administrasi TSM
TINDAK PIDANA
pelanggaran atau kejahatan
terhadap ketentuan Pemilu
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pemilu
KODE ETIK
pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilihan yang
berpedoman pada sumpah dan/atau
janji sebelum menjalankan tugas
sebagai penyelenggara Pemiliu
14. • Tindak Lanjut Ke KPU Sesuai
Tingkatan
Pelanggaran
Administrasi
• Tindak Lanjut Ke Kepolisian RI
Pelanggaraan
Pidana
• Tindak Lanjut Ke DKPP melalui
Bawaslu Provinsi
Pelanggaran
Kode Etik
15. BATAS WAKTU
TEMUAN DAN
LAPORAN
Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran
Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan
pelanggaran Pemilu.
Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui
terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat pelapor;
b. pihak terlapor;
c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.