kegiatan yg dilarang

1. Persekongkolan Sebagai Kegiatan Yang
Dilarang Dalam Hukum Persaingan Di
Indonesia
Julius Siregar
Source: OAI
ABSTRACT 020200194 Persaingan diasumsikan sebagai solusi terbaik dalam
perekonomian, Adam Smith mengemukakan bahwa prinsip dasar utama keunggulan ekonomi
pasar adalah kemauan untuk mengejar keuntungan. Kebahagiaan terbesar individu yang dapat
direalisasikan melalui proses persaingan. Persaingan mengakibatkan modal dan sumber daya
lainnya digunakan di tempat-tempat yang produktif. Di lain sisi persaingan memaksa
produsen bersikap f1eksibel dalam menerapkan teknologi baru dan terus-menerus
memperhatikan perubahan kebutuhan konsumen. Kemudian apabila efisiensi pasar berjalan
maksimum, maka intervensi pemerintah terhadap pasar sebenarnya tidak diperlukan, Proses
persaingan sendiri dapat mengakibatkan adanya masyarakat yang kalah dalam proses
bersaing dan akan menjadi tanggungan sosial dalam ekonomi secara keseluruhan. Namun
persaingan tetap dianggap sebagai cara yang paling tepat dalam ekonomi untuk mencapai
kesejahteraan secara keseluruhan. Bila persaingan tidak berjalan, maka akibatnya mungkin
timbul satu pelaku pasar atau beberapa perusahaan di pasar yang bertindak atau berlaku
seolah-olah menjadi monopolis. Persekongkolan sendiri dapat mengakibatkan persaingan
yang curang atau tidak sehat yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap passe.
Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli merupakan gambaran telah
terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Konsentrasi
pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada
kepentingan umum dan masyarakat. Salah satu hal yang dapat mengakibatkan persaingan
curang adalah persekongkolan. Hal ini merupakan kegiatan yang dilarang dalam hukum
persaingan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, lebih dari setengah kasus atau perkara yang
telah ditindak lanjuti oleh KPPU adalah kasus mengenai persekongkolan. Salah satu kasus
yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kasus persekongkolan yang terjadi pada
divestasi Kapal tanker Very Large Cruide Currier (VLCC) milik Pertamina. Penulisan skripsi
ini yang menjadi permasalahan pokok adalah bagaimana persekongkolan itu menurut
Undang-Undang No.5 Tahun 1999, bagaimana kasus persekongkolan yang terjadi dalam
tender penjualan 2 (dua) unit kapal tanker raksasa (Very Large Crude CarriersIVLCC) milik
Pertamina, dan bagaimana pula putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
menyangkut pelanggaran yng dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kasus tersebut, serta
bagaimana tindak lanjut kasus tersebut sampai ke Mahkamah Agung. Metode yang dipakai
dalam penulisan skripsi ini adalah tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif
dengan pengumpulan data (sekunder) secara studi pustaka, kemudian menganalisis data-data
yang sudah dikumpulkan tersebut untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Data-data yang
dianalisis adalah data-data yang relevan dan mendukung penulisan skripsi ini.Persekongkolan
atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan ataupun
memenangkan tender bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam
persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama.
Pembentuk Undang-Undang memberikan tujuan persekongkolan secara limitatif untuk

2. menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Pembentuk Undang-
Undang menempatkan 3 (tiga) bentuk persekongkolan, mempunyai persamaan kekhasan
(karakteristik) yang dapat diketahui dari pengertian (dasar) persekongkolan. Pertama,
kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua pihak atau lebih
melakukan kerjasama secara tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan.
Kedua, bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untuk menguasai pasar bersangkutan yaitu
pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha
atas barang dan jasa yang sarna atau sejenis atau subtitusi dari barang dan atau jasa tersebut
(Pasal I angka 10 UU No. 5 Tahun 1999). Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa
persekongkolan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk mengatur
dan atau memenangkan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat, dan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya
yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat, serta bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud
agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi
berkurang, baik dari jumlah, kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan. Tentang
Persekongkolan ini diatur di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur dalam Bab IV Bagian Keempat
yakni Pasal 22, 23 dan 24. Bahwa dalam penjualan 2 (dua) unit kapal tanker raksasa (Very
Large Crude CarrierslVLCC) milik Pertamina. Berdasarkan hasil penyelidikan dan putusan
KPPU telah terjadi persekongkolan antara para pelaku usaha yang terkait dalam proses
divestasi kapal tanker tersebut. Bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
tersebut sebenarnya memiliki kelemahan. Diantaranya adalah dalam hal penentuan bahwa
telah terjadi persekongkolan dalam divestasi dua kapal tanker VLCC tersebut, padahal
berdasarkan persaingan murni putusan tersebut tidak tepat. Kemudian Pertamina tidak
dihukum denda, padahal Pertamina telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf (d). Dan Putusan
KPPU dibatalkan oleh PN Jakarta Pusat-namun dimenangkan oleh Mahkamah Agung. - Dr.
Ningrum Natasya Sirait, SH. MLI; Dr.Sunarmi, SH. M.Hum.