PT AKTIVITAS

COMPANY PROFILE
PT AKTIFITAS ATMOSFIR

2
PT. AKTIFITAS ATMOSFIR
bergerak di bidang
usaha catering
menawarkan sistem
pengelolaan jasa
catering secara
terpadu dan
profesional yang
merupakan jaminan
terhadap peningkatan
citra rasa bagi anda.
Our Profile
Our Services
- Industrial & Manufacturing Catering
Services
- Town & Healthcare Catering Services
- Packmeal & Crib Box Services
- Event & Wedding Catering Services
- Goods & General Support Supply Services
- Multi sport event catering Service

Industrial & Manufacturing Catering Services
Dengan komitmen pelayanan yang prima,
kami melayani berbagai perusahaan dari
Pertambangan, Industri, Jasa dan lainnya.
Dengan kualitas makanan yang terjaga
kami mendukung kinerja perusahaan
Anda
3
Town & Healthcare Catering Services
Kami menjaga
kualitas proses
produksi dari mulai
pemilihan bahan
makanan,
penyimpanan,
pengolahan, sampai
pengiriman
makanan.

Meal Pack & Crib Box Services
Berbagai menu pilihan tersedia
sesuai kebutuhan citarasa Anda.
Dengan penyajian yang sesuai
dengan konsep acara Anda
4
Event & Wedding Catering Services
Kami menjaga kualitas proses
produksi dari mulai pemilihan bahan
makanan, penyimpanan, pengolahan,
sampai pengiriman makanan.

Goods & General Support Supply Sevices
Memenuhi kelengkapan bahan makanan
yang premium selalu menjadi prioritas
kami dalam menghasilkan menu makanan
sesuai standar kualitas. Kami bekerjasama
dengan Food Supplier yang pengalaman
dan terjamin kualitasnya
5
Multi sport event Catering Service
Melayani konsumsi makan dan minum
bagi atlet, official, dan SDM pendukung.
- Sub- con Asian Paragames 2018
- Pora Aceh 2018
- Porwil Se-Sumatera 2019
- PON Papua XX 2021

Sample Foto-Foto Makanan
6
Struktur Organisasi

SOFIANI, SH
NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN
SK Menteri Kehakiman dan HAM Rl No. C -1275. HT. 03. 01-Th. 2l}z,Tanggat 21 Oktober 2002
jo. No. AHU.AH.02.02.64., Tanggal i0 Februari 2010
-.
.SALINAN.
AKTA
NOMOR : 1.
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2004.
: PBNDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Jl. Mawar No. 68 C, Ciputat 1S419
Tangerang Selatan Telp./Fax. (0211 1 4431 24

AKTA PENDiRIAN PERSEROAN TERBATAS
r-- Nomor : 1.
I
| - Pada hari ini, Rabu, tanggal sebelas Agustus duaribu empat ---
i
i (11-08-2004)------
I
| - Berhadapan dengan saya, SOFIANI, Sarjana Hukum, Notaris di
i
, Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah ---
, dikenai oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebut -----
pada bagian akhir akta ini : ----------
i 1. Nyonya Dokter Gigi RIANA INDRIANI, lahir di Magelang, pada
tanggal empatbelas September seribu sembilanratus enam ----
puluh empat (14-09-7964), swasta, Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Jati Anom nomor 22, ------
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Jati, -----
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor : 09.5306.540964.0247; -----
- untuk sementara berada di Tangerang. -----
Tuan Insinyur EDITH YUDHA HARIPUTRANTO, lahir di -------
Jakarta, pada tanggal delapanbelas September seribu
sembilanratus enam puluh dua (18-09-1962), swasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Jati -----
Anom nomor 22, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, ----
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----------
09.5306. 180962.0787 ; -----
- untuk sementara berada di Tangerang. -----
Nyonya Doktoranda ERINA YOVANKA, lahir di Jakarta, pada -
tanggal tujuhbelas Februari seribu sembilanratus enampuluh
satu (17-02-1961), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Peninggaran, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 010, Kelurahan Cipulir, Kecamatan --------
2.
3.

I Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; pemegang Kartu Tanda ----
t'
] eenduduk nomor : 09.5305.57026I.O146;
I
i - untuk sementara berada di Tangerang. -----
- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangr izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan --
setuju untuk bersama-sama mendirikan satu perseroan terbatas
dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta -
pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : ----------
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
Pasal 1 ------
Perseroan terbatas ini bernama : "PT. AKTIFITAS ATMOSFIR"
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.---------
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan
persetujuan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
----- Pasal2 -------
Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas -----
lamanva.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
----- Pasal 3 -------
1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : berusaha dalam
bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan, percetakan,
transportasi, industri, pertanian, peternakan, perikanan, -----
, i perkebunan serta pertambangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
1.

b.
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut : ----------
a. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, ---
termasuk tapi tidak terbatas pada : ----------
- Jasa hiburan, agency, manajemen, pengelolaan
kegiatan hiburan, penyelenggaraan seminar dan ---------
kegiatan acara-acara (event organtzer) serta kegiatan ---
usaha terkait;
Jasa periklanan, reklame (advertising), promosi dan ----
pemasaran serta kegiatan usaha terkait;
- Jasa boga yang meliputi pengolahan, penyediaan dan --
pelayanan makanan dan minuman serta penyediaan ---
perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum;
menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan -----
pada umr.rmnya, termasuk perdagangan ekspor, impor -----
antar pulau, lokal, untuk segala macam barang yang dapat
diperdagangkan serta kegiatan usaha terkait, dan ----------
bertindak sebagai : Grossier, supplier, leveransier, ----------
rn aralaba dan komisioner ; Distributor, agen dan ------
perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan ----
lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
menjalankan usaha-usaha pembangnnan, antara lain -----
sebagai pemborong pada umumnya (General Contractor) --
untuk segala macam bidang meliputi, pemborongan --------
bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, -----
dermaga, pengairan (irigasi), pertamanan, bendungan, -----
landasan udara dan pemasangan instalasi air, listrik, B?S,
telekomunikasi, air conditioner dan pada umumnya --------
C.
pekerjaan sipil lainnya; -------
*-11. lnenjalankan
usaha-usaha dalam bidang percetakan, ------

1
r
I
I penjilidan, serta kegiatan usaha terkait; -----
menjalankan usaha-usaha transportasi/angkutan didarat
baik penumpang maupun barang dengan kendaraan -------
bermotor; ----------
menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian ----
pada umumnva ;
menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian,
peternakan, perikanan dan perkebunan serta
pertambangan pada umumnya;---------
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- -----------
(limaratus juta rupiah) terbagi atas 5.000 (limaribu) helai ----
saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). ------
2. Dan modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para
pendiri, yaitu:
Penghadap nyonya Dokter Gigi ------
RIANA INDRIANI tersebut, sebanyak
1000 (seribu) helai saham dengan --
nilai nominal seluruhnya sebesar ---
seratus juta rupiah Rp 100.000.000,-
e
f.
t,
c.
. Penghadap tuan Insinyur EDITH ----
YUDHA HARIPUTRANTO tersebut, --
sebanyak 800 (delapan ratus) helai
saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar delapan puluh -
juta rupiah Rp. 80.000.000,-
Penghadap nyonya Doktoranda
I eRrNe YOVANKA tersebut,
--:_

3.
sebanyak 200 (dua ratus) helai
saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar duapuluh juta -
rupiah Rp 2O.O00.000,-
- sehingga seluruhnya berjumlah 2000
(dua ribu) helai saham atau sebesar --
dua ratus juta rupiah Rp. 200.000.000.
50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham -----
yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya -----
berjumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), telah
disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh ------
masing masing pendiri pada saat penandatanganan akta
pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu 50 % (limapuluh -------
persen) dari setiap nilai nominal saham yang telah
ditempatkan tersebut atau seluruhnya berjumlah -------
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan disetor penuh
dengan uang tunai kepada Perseroan selambatnya pada
tanggal Akta Pendirian ini memperoleh pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ----------
Indonesia
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
1 oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -
i
I persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang -
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian ----
, atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu
14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -
: masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian --
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki
, (proporsional). Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata

1.
I
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pemegang saham yang masih berminat. Apabila setelah lewat
jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus ----
menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat -
terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karvan'an --
perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil
bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham
tersebut kepada pihak lain. -----
---SAHAM
Pasal 5
Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama. --------
Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---
hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum -
1,
, sebagai pemilik dari satu saham.
I
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu ---------
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau ---
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan,
1 maka para pemegang saham tersebut tidak berhak
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, -

6.
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -------
ditangguhkan.
Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk ----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. --
SURAT SAHAM
Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham
diberi sehelai surat saham.
Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang
pemegang saham. ---
Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : ---------
a. nama dan alamat pemegang saham;--------
b. nomor surat saham;
c. tanggal pengeluaran surat saham;
d. nilai nominal saham.
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. nama dan alamat pemegang saham; -------
b. nomor surat kolektif saham;
c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
d. nilai nominal saham; -------
e. jumlah saham.
Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani
oleh Direksi dan Komisaris. -----
-- PENGGANTI SURAT SAHAM
1
2
4.
5.
6.

a-- Pasal 7 ---------
I
Pasal 7 ----------
| 1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi
akan mengeluarkan surat saham pengganti. ---------
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnl,a.
Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka --
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan ]'ang --
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka --
I ash surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
I
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu --
I ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku -
I bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.
I
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang -----
Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan. ---
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : --------
a. nama dan alamat para pemegang saham;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang ---
I aimitlt<i para pemegang saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
I mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan -
l__
3.

I
I f,"f. gadai tersebut;
1
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain ---
i uang; dan ------
l
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. ------
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ------------
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta ---
keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain -
serta tanggal saham itu diperoleh. ------
- Pemegang saham harus memberitahukan setiap
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi -----
Perseroan
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham --
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -
Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang -----
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor
Perseroan
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemin-
dahan hak yang ditandatanganr oleh yang memindahkan dan
)-ang menerima pemindahan atau rnakil mereka yang sah. ----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
, I atau salinannya disampaikan kepada Perseroan
lr
I S. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila ---
tl
I semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi
| +. rrfrfai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -
I
4.
5.
I
6.

I dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham
I
diperkenankan.
Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab sebab lain ---
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau -
badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang ------
saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka -----
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak --
atas saham -itu kepada seorang warga negara Indonesia atau
suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran
Dasar.
Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum
dilaksanakan, maka sllara yang dikeluarkan dalam Rapat ----
Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak ----
sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
--DIREKSI-------
----- Pasal 10 ------
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri
dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari -
seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat -
sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah rarga
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
Para anggota Direksi dapat diberi gaji danlatau tunjangan ---
yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
tidak -----
5.
6.
3.
4.

5.
T:- ---
Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, ----
maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi ---
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ----
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi ---
baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 -------
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --------
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : ------
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ------
b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7; --------
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----
I y.rrg berlaku:
d. meninggal dunia; -----------
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
I Pemegang Saham.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Direksi bertanggung jarn ab penuh dalam melaksanakan
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai ------
6.
7.
1.
maksud dan tujuannl-a. --------
I
' 2. Setiap anggota Direksi u'ajib dengan itikad baik dan penuh ---

I
I tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
I
I mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -------
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik ]'ang -----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ---
dengan pembatasan bahwa untuk : ----------
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
I ltiaat termasuk mengambil uang Perseroan di Bank): -----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
I
I perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri: -----
l
- harus dengan persetujuan dari atau surat-surat vang
bersangkutan turut ditandatangani oleh sedikitnya seorang --
Komisaris. --------
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ------
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri ----
atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling -----
sedikit 3la $iga per empat) bagian dari jumlah seluruh --------
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling -
sedikit sA trga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara ---
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan ------
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta -------
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian -----
4.
5.

6.
berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan -------
Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak ---
dilakukan perbuatan hukum tersebut. ---------
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun jrg., hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ---
Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ---
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -
kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -----------
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat
dilimpahkan kepada Komisaris. ---------
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota ---
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi --
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ----
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh -----
Komisaris. --------
RAPAT DIREKSI
Pasal 12 --------
1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
7.

4.
I
5.
2.
3.
6.
7.
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang ---
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 111,O (satu ---
per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -
suara ],'ang sah. -----
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi ].ang
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 ---------
Anggaran Dasar ini. -------
Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan. dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal. -----
waktu, dan tempat rapat.
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha Perseroan
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ------
keputusan yang sah dan mengikat
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -------
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi ----
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi --
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dan Yz (satu per dua) dari jumlah
anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.
la

<-
I
| 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----------
I
| 1
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara setuju lebih dan Vz (satu per dua) dari jumlah suara ----
yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang
maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
1 1. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan -
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -------
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --------
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan -
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta ----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -------
- Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. -------
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
t2
I
KOMISARIS

I
I --------- ---- Pasal 13 --------
1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, --
apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris --------
Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanr-a -arga -
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Anggota Komisaris dapat diberi gaji danlatau tunjangan -ang
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. --
Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris ---------
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ---------
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinlra.
Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : ----------
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ------
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -------
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ----
I vurrs berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
3.
4.
I
5.
6.
7.

I
I Pemegang Saham.
I
1.
2.
TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
---- Pasal 14
Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi
dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat -----
kepada Direksi.
Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap
waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki --
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa -
dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah
dijalankan oleh Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
Komisaris. -------------
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota
Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ---
I
yang bersangkutan disertai alasannya. --------
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah ------
I
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk ---
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan -----
akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada ----
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang
3. memberikan --
oleh -----

8.
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir -
guna membela diri. ------
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris
Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh saiah seorang anggota
Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota
Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah ---------
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak
lain. -----
Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah -----
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. -
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi
maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak -
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ----
atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ----
baginya.
RAPAT KOMISARIS
1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu biiamana
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris ----
atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota -----
Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham
9.
10.

I
I atau lebih yang bersama-sama mewakili I llO (satu per -------
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak ------
; suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat ---
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak,
sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
It
I
i 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -----
;
i u'aktu dan tempat rapat.
I
| 5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan ---
I r atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua
anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat
I yang sah clan menglkat
I
I 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal --
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal ----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh
t dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ------------
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu -
per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili ---
dalam rapat.
t'9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan -------

10.
I
11.
musyawarah untuk mufakat. ---------
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit --
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah r-ang
dikeluarkan dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ------
maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -------
a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak -
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang
dirn akilinva. -------
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --------
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak --
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. ------
72. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
, mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan -------
semua anggota Komisaris memberikan persetujuan ----------
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. -------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Komisaris. --------
-='.
.
b.
C.

- TAHUN BUKU
---- Pasal 16 --------
1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. ---------
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan -----
ditutup.
- Untuk pertamakalinya buku Perseroan dimulai
dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal
pada tanggal
tigapuluh ---
2.
satu Desember dua ribu empat (3I-I2-2OO4). --
- Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku -----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris ----
untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan.
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di --------
Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang ---
saham.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------
1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana ---
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini;
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham --
Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar

2.
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, ----
kecuali dengan tegas dinyatakanlain.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------------
----- Pasal 18 ------
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan ----
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
Perseroan ditutup.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : --------------
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari
necara dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang ---
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut -----
untuk mendapat pengesahan rapat. ---------
b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan --
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan
mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan -----
datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya ------
selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul -----
selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan
I
I tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
I
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum
1 Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan ---
, du.., pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ---
anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan -----------
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang --
lalu, sejauh tindakan tesebut tercermin dalam perhitungan ---
tahunan.
C.
d.

T-:
, 4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan
' I Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang ---
telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil -
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya --
Perseroan setelah mendapat rzin dari Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----------
Perseroan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau --
lebih yang bersama-sama mewakiii I ILO (satu per sepuluh) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah.------
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara -------
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak
dibicarakan disertai alasannya. -----
Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana ------
dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) ---
hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka -----
pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil ------
sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi ----
tempat kedudukan Perseroan. -----
Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri ---
3.

2.
I
I y"rrg memberi izin tersebut. -----
- TEMPAT DAN PEMANGGILAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ------------
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan --
kegiatan usaha.
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan -------
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 ---
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat ---
dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai --
dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat
diadakan
Panggilan rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana ---------
dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 tela}: tersedia di kantor -
Perseroan
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah
I
hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih -
I dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi --
I
I syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah
I
I serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarak&fl, ----------
I
I sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselengga-
I rakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. ----
)
3.

-- PIMPINAN DAN BERITA ACARA
Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang
Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan ------
karena sebab apapun hal -mana tidak perlu dibuktikan -------
kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang
anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin --
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang --
hadir dalam rapat.
Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, ---
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua rapat -
dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
)'ang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam
rapat.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan
dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini -----
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam ---
bentuk akta Notaris.
2.
a
J.
SUARA, KEPUTUSAN
Pasal 22 -------

I
i t. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan
I
' I apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili leb:::
dari 314 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -------
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarka:r
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Angga:a::
Dasar ini. -------
Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ar-at , a -
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat ---
kedua.
Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam a]-at i.b -
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ------
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan --
dan tanggal rapat
Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) ----
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung -
sejak rapat pertama.
Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham -----
yang mewakili sedikitnya I l2 (satu per dua) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.---------
f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas ---
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat
kedudukan Perseroan. -----
Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain ---
atau orang lain dengan surat kuasa.
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada ----
I waktu raoat diadakan
lr
| +. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknl-a
I
b.
c.
d.
e.
3.

5.
t--
I untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---
Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan
boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara -----
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak
dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal --
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan ---
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---
dalam rapat.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada -
dalam menentukan jumlah suara yang ----
rapat.
diambil berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari -
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, -----
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. ----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka usul ditolak. ------
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ---
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan -------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
serta menandatangani persetujuan tersebut. -------
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
8.
dan tidak dihitung
dikeluarkan dalam
Semua keputusan

r'-
I sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----
l'
PENGGUNAAN LABA
------Pasal23 ------
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ]-ang telah
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ---
rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tida< ----
menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurane, --
dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang da:: -
Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -----
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan ----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun --
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba ---
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil
I dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang
khusus diperuntukkan untuk itu. ------
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambr,
oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka -
waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknl'a ---
atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ---------
Perseroan
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut
menjadi milik Perseroan

2.
---------PENGGUNAAN DANA CADANGAN ---------
1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh ------
persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk
menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 o/o ---
(dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut ----
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan ----
agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah -
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi
keperluan Perseroan
Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik --
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
--------PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
----Pasal 25 -------
1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum ---
; Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang --
I
j mewaklli 314 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang
i telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan -
i
i keputusan disetujui oleh 3 I a $iga per empat) bagian dari -----
I
I jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
I
I Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan -
I
I akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia
I
L------
3.
4.

', 2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menvangkut ----
' I pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar. ---
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan --------
pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan ----
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari ---
Menteri Kehakiman Republik Indonesia. -----
Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan --------
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam ri-aktu
selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusa:r
Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan terseoui
serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -------
Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum ]'ang
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) ----
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat -
pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan s-arat
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat ----
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus ----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua -
tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat
dan keputusan disetujui suara terbanyak dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
Keputusan mengenai pengurangan modal harus
r diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar -----
secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan
, tentang pengurangan modal tersebut. ---------
J.
4.
5.

2.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN
-PENGAMBILALIHAN ---------
--------Pasal26
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh
-pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/+ (tiga per ----
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3l a (.tiga per -------
empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
rapai.
Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan ------
pengambil alihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) ----
hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
--PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
----Pasal 27 -------
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya -
dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang --
mewakili paling sedikit 3l a $iga per empat) dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit 3la ftiga per empat) dari jumlah suara yang sah
-yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena

-
J.
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan. :a"la
harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam kepu:usa:r
Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaima:a
dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. ------
Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dala=
2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di te:r:a:
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroa:l
serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paiine -----
lambat 30 tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -------
Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta Pendrrtan
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasr ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannva
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para
likuidator. ---------
PERATURAN PENUTUP -------
Pasal 28 -------
- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham ]'ang -
akan memutuskan. -----
- Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa:
I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 -----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota
Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :
Direktur : penghadap tuan Insinyur EDITH
I
HARIPUTRANTO tersebut;
I
I
4.
I
5.
6.
YUDHA

Komisaris penghadap nyonya Dokter Gigi RIANA INDRIANI
tersebut.
- Pengangkatan anggota Direktur dan Komisaris tersebut -----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang --
pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat --
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Direksi dan
pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri
sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini
kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan
atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan ---
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam -----
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
r tindakan lain yang mungkin diperlukan. --------
I
i --------- ----DEMTKTANLAH AKTA rNr -------
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan serta
ditandatangani di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MOHAMAD ----
ZAKI dan Tuan INDRA ALAM, keduanya pegawai Kantor Notaris
dan bertempat tinggal di Jakarta, untuk sementara berada di ----
Tangerang sebagai saksi-saksi. --------
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada ----
para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta -
ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --------
_["ta
akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ---
II.

(SOFIANI, SH)
r-
| - Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya pada hari ini,
I
{ Sabtu, tanggal O4-O2-2O17 (empat Februari dua ribu tujuh belas)
I atas permintaan Direksi Perseroan oleh saya, Notaris, dahulu ----
Notaris Kabupaten Tangerang yang karena pemekaran wilayah --
, sekarang menjadi Notaris Kota Tangerang Selatan

VITA TRIS MURNIYANTI, SH., M.KN.
NOTARIS KABUPATEN KARAWANG
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU - 00632.AH.02.01. Tahun 2014
Tanggal 13 Oktober 201.4
AKTA
[I(TA
'IOMOR
TANGGAT
PENGTIADAP
PERNYATAAI{ KEPUEUSA}I
RAPAT ..PT. AKTIFITAS
ATI{OSFIR
06. -
20 Oktober 2020
Tn. EDITH YT,DTIA
TIARIPUTRA}ITO
KANTOR:
Ruko Race Resinda, Blok TA 5 No. 20, Perumahan Resinda Karawang
Telp. : (0267) 860 4306,Fax. : (0267) 8401066,
e-mail : vita-not@yahoo.com

VITA TRIS MURNIYANTI. SH.. M,Kn
NOTARIS
Ruko Race Resinda, Blok TA 5 No.{ 2A
Perumahan Resind a, Karawang
Telp. (02671 8401066
E-mai I :Vita_not@yahoo.com
AKTA
NOMOR
TA}IGGAL
PENGIIADAP
PERNYATAAI{ KEPUTUS$I
RAPAI "PT. AKTIEITAS
AIIr{OSFIR
: 06.-
: 20 Oktober 2020
: - Tn. EDITH YI,DTIA
IIARIPUTRAI{TO

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
..PT. AKTIFITAS ATMOSFIR"
Nomor: 06.-
t
-
- Pada hari ini,
(20-10-2020 ).
Senin, tanggal duapuluh Oktober duaribu duapuluh-
- Pukul 11.00 WIB ( sebelas nol nol Waktu lndonesia Bagian Barat ) ----
- Hadir dihadapan saya, VITA TRIS MURNIYANTI, Sarjana Hukum
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan dikabupaten Karawang
dan Wilayah Kerja Seluruh Propinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
- Tuan EDITH YUDHA HARIPUTRANTO, lahir di Jakarta, pada
tanggal 18-09-1962 (delapanbelas September seribu sembilanratus
enampuluh dua), Warga Negara lndonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Nomor 7, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak,
Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan : 3175021809620002,-----
-untuk sementara berada di Karawang,
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa
yang diberikan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham perseroan
terbatas PT. AKTIFITAS ATMOSFIR, berkedudukan di Jakarta Timur,
yang anggaran dasarnya dibuat di hadapan SOFIAN!, Sarjana Hukum,
pada saat itu Notaris di Tangerang, tertanggal 11-08-2004 (sebelas
Agustus dua ribu empat), Nomor : 1, dan telah mendapat Pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia,
tertanggal 5-11-2004 ( lima Nopember duaribu empat), Nomor: C-27675
HT.01 .01 .TH.2004
Perubahan anggaran dasar terakhir dirubah dalam akta Pernyataan
r=:***=
5
mamE uffili3Y.ffiq sHrtiJk
B
6
}r€YSAarS A,ASIJEItS EABiES_rii; l
+
--*<--,!
akta ini:

1 Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat "PT. AKTIFIT:3
ATMOSFIR disingkat ATOS", tertanggal 16-08-2018 (enambelas Agus:-=
dua ribu delapanbelas), Nomor : 279, yang dibuat dihadapan HAMBIT
MASEH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dan te a-
mendapat persetujuan dari Menteri HUkum dan Hak Asasi Manus e
Republik lndonesia, tertanggal 20-08-2018 (duapuluh Agustus duarjb-
delapanbelas), Nomor: AHU-0016990.AH.01.O2.Tahun 2018 dan sura:
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT.AKTIFITAS
ATMOSFI R, Nomor: AHU-AH.01 .03-023 4073; (untuk selanjutnya d iseb -:
"Perseroan") dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama : ----------
1. Tuan EDITH YUDHA HARIPUTRANTO, lahir di Jakarta, pada
tanggal'18-09-1962 (delapanbelas September seribu sembilanratus
enampuluh dua), Warga Negara lndonesia, Karyawan Swasta
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Nomor 7
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Bara:
Kecamatan Cilandak, Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lndu.r
Kependudukan : 317502180962000? -----------
-dalam hal ini bertindak selaku:
a. Pemilik dari 82.500 (delapanpuluh dua ribu limaratus) lembar saham
, dalam Perseroan
b. Direktur Perseroan
2. Nyonya DRG RIANA lNDRlANl, Iahir di Magelang, pada tanggal
I t+-OS-tSO+ (empatbelas September seribu sembilanratus enampuluh
I
I empat), Warga Negara lndonesia, Dokter, bertempat tinggal d Jakarta
l
I Selatan, JL. Lebak Bulus I Nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun
I
I Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Propinsi
I
I Daerah Khusus lbukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
I
|denganNomorlndukKependudukan:3175o25409640004
I
L-dalam hal ini bertindak selaku:----
I i1x silgple[&TttuB&]iel*': ri
B
i etce+ass raerw*m,i ELr T -1:+-
- ; .
-
*_:

I
3.
I
a. Pemilik dari 37.500 (tigapuluh tujuh ribu limaratus) lembar saham --
b. Komisaris Perseroan----------
Tuan FRAGMADIO GANA PRASIDYA, lahir di Jakarta, pada tanggal
23-05-1995 (duapuluh tiga Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh
lima), Warga Negara lndonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Jakarta
Selatan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I
Nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan
Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Propinsi Daerah Khusus lbr.t
Kota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk
Kepend ud ukan : 317 5022305950003
-dalam hal ini bertindak selaku:
a. Pemilik dan pemegang 15.000 (limabelas ribu) lembar saham------
I oatam perseroan -j-----------
Tuan LIGHTO GAZA PRADIPTA, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-06-
1997 ( duapuluh lima Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh ),--
Warga Negara lndonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Lebak Bulus I Nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Propinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
lnduk Kependudukan : 317 5022506970004
a. Pemilik dan pemegang 15.000 (limabelas ribu) lembar saham dalam
iperseroan
I
5. Tuan SIDIK RINALDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-10-1986----------
(tigabelas Oktober seribu sembilan delapanpuluh enam ), Warga
-Negara lndonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta ---
Selatan, Jalan Bangka ll C, Nomor 42, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang --------
4.
Prapatan, Pemegang
317403131 0860002;
Kartu Tanda Penduduk Nomor:
$ '!,ijt'rT; Eflnii#.,;.fJ4 i3lL.I : I
fi
r:r.:i::i aaeur-",a*, *,o.*t., ',i
B*.-.-.,-=.-"....'_.==*-*.._*-:-l

l6"--a.-E--:4
fr
rtinmit i*m.tni*rl, r:J
I
xee:::*t
"*+-e+=er"tt
unsi.lll
telah diadakan Rapat Umum Para Pemegang
PT. AKTIFITAS ATMOSFIR, berkedudukan
F ""ryrsan
rapat;
-penghadap dalam hal kedudukannya
dengan ini mengaku dan menerangkan :
tersebut diatas, terlebih dahulu
-bahwa pada
(21-02-2020).
tanggal duapuluh satu Pebruari duaribu duapuluh----:-:
Saham perseroan terbatas
di Jakarta, sebagaimana
tersebut diatas;
-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham
Perseroan, yang bersama-sama mewakili seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan yakni berjumlah 150.000 (seratus limapuluh
ribu) lembar saham, masing-masing dengan harga nominal Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) per lembar saham, sehingga dengan demikian rapat
tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang dibicarakan
walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu karena semua saham
telah terwakili.
- bahwa surat-surat saham belum dicetak dan karenanya tidak dapat
diperlihatkan kepada saya, Notaris akan tetapi menurut keterangan
penghadap Ketua Rapat menanggung dan menjamin tentang adanya
kepemilikan saham-saham seperti diuraikan diatas;
- bahwa rapat diadakan khusus untuk membicarakan acara:
i. Perubahan Pasal 1 Anggara n Dasar Perseroan untuk perubahan tempat
kedudukan perseroan.
ii. Persetujuan penjualan/pengalihan seluruh saham-saham milik:
a. Tuan FRAGMADIO GANA PRASIDYA sebanyak 15.000 (limabelas
ribu) lembar saham kepada Nyonya DRG.RIANA INDRIANI ----------
Tuan LIGHTO GIZA PMDIPTA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham kepada Nyonya DRG. RIANA INDRIANI
c. Tuan LIGHTO GAZAPRADIPTA sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar
b.

I saham kepada Tuan SIDIK RINALDI
-bahwa keputusan rapat tersebut telah diterima dan disetujui oleh rapat--
dengan suara bulat ;
-bahwa penghadap Tuan lr. EDITH YUDHA HARIPUTRANTO, telah .---
diberi kuasa oleh rapat tersebut untuk menyatakan keputusan rapat
tersebut dalam suatu akta Notaris.
-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ingin
menyatakan keputusan rapat tersebut dalam akta ini.
-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, penghadap
bertindak sebagaimana tersebut diatas,-
-bahwa oleh karena telah melewati jangka waktu pelaporan dan
pengesahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik lndonesia, sehingga diperlukan penegasan akta pada instansi
yang berwenang untuk menegaskan kembali keputusan-keputusan yang
telah mereka ambil dalam rapat tanggal duapuluh satu Pebruari duaribu
duapuluh ( 21-02-2020 ). yang berlangsung dikantor Perseroan tersebut
dan telah dibuatkan akta oleh saya, Notaris dengan nomor: 01.- tertanggal
24-02-2020 ( duapuluh empat Pebruari duaribu duapuluh) keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham
memutuskan dengan suara bulat:----
l. Menyetujui Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan untuk
perubahan tempat kedudukan perseroan.
-semula beralamat di Komplek Perkantoran Puri Sentra Niaga B 46 lantai
4, Jalan Wiraloka, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar,
Jakarta Timur.
-menjadi beralamat di Jalan Lebak Bulus I nomor 7, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga
Jakarta Selatan.
004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,
-Sehingga untuk selanjutnya merubah pasal 1 dalam anggaran dasar
sebagai berikut:---
l
.lJ
,

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
-Perseroan terbatas ini bernama:
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
"Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
disingkat denga-
-Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor penruakilan ba .
didalam maupun diluar Wilayah Republik lndonesia sebagaimara
ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
ll. Menyetujui penjualan saham-saham milik:-----
Tuan FRAGMADIO GANA PRASIDYA sebanyak'15.000 (limabelas
ribu) lembar saham kepada Nyonya DRG.RIANA INDRIANI ----------
Tuan LIGHTO GAZA PRADIPTA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu
lembar saham kepada Nyonya DRG. RIANA INDRIANI
Tuan LIGHTO GAZA PRADIPTA sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar
saham kepada Tuan SIDIK RINALDI
a.
I
b.
c.
-Sehingga setelah dilaksanakan jual beli/pengalihan saham
maka susunan pemegang saham setelah rapat ini adalah sebagai
a.Tuan EDITH YUDHA HARIPUTRANTO--
tersebut, sebanyak 82.500 (delapanpuluh
dua ribu limaratus) lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya-:---:-
sebesar (delapan milyar duaratus lima---
puluh juta rupiah) --:":--
Nyonya DRG. RIANA INDRIANI
Rp. 8.250.000.000.-
tersebut sebanyak 62.500 (enampuluh----
(dua ribu lima ratus) lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya ---------
sebesar (enam milyar duaratus
lima puluh juta rupiah)------------
tersebut,
berikut:
b.
Rp.6. 250.000.000.-
I

f
i c. Tuan LIGHTO GAZA PRADIPTA-------------
I
l
t;
t tersebut sebanyak 3.000------
(tiga ribu) lembar saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar-----------
( tigaratus juta rupiah) --------- Rp.300.000.000,-
Tuan SIDIK RINALDI, tersebut--
sebanyak 2000 (duaribu) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar (duaratus juta rupiah )---------
-sehingga seluruhnya berjumlah -----------
150.000 (seratus limapuluh ribu) lembar--
Saham dengan nilai nominal saham------
Rp. 200.000.000,-
Seluruhnya sebesar. Rp. 15.000.000.000,-
- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan bahwa
setelah Ketua Rapat melakukan pertanyaan dan ternyata tidak ada lagi
hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, maka Ketua
Rapat menutup rapat tersebut pada pukul 12.00 WIB (duabelas nol nol
Waktu lndonesia Barat ).
-Demikian Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini dibuat serta di---------------
tandatangani dengan sebenar-benarnya diatas materai secukupnya oleh-
para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dibawah-
tekanan pihak manapun dilandasi dengan prinsip itikad baik. ----
-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian
dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta
ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan, yang di sampaikan kepada saya Notaris, maka apabila
di kemudian hari sejak di tandatangani akta ini, Para Pihak bertanggung
jawab sepenuhnya dan dengan ini para penghadap menyatakan,
d.
:oei:3

membebaskan atau melepaskan saya Notaris dan saksi-saksi yang
pembuatan akta ini dan akta-akta yang
menyaksikan
berhubungan dengan akta ini dari segala tuntutan hukum, baik Perdata, -
Pidana maupun Tata usaha Negara, termasuk tetapi tidak terbatas melalui
tuntutan
akta ini.
yang dilakukan melalui pengacara, berkenaan dengan dibuatnya-
-Selanjutnya penghadap membubuhkan paraf di setiap halaman yang --
menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi
dari setiap halaman di dalam akta in
-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut
diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris,
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon laporan Pemberitahuan dan Persetujuan dari
instansi yang benrenang
DEMIKIANLAH AKTA INI.--..
Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Karawang pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh :
Nona Ravina lntan Cahyanty, Sarjana Hukum, lahir di Karawang,
pada tanggal 15 Juni 1998 (Limabelas Juni seribu sembilan ratus
sembilanpuluh delapan), Warga Negara lndonesia, Karyawan Notaris,
bertempat tingga! di Kabupaten Karawang, Puri Teluk Jambe Blok
C20-42, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Kelurahan
Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 321 503550698001 ;-------
I Z. Nyonya Yutiana, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-07-1975 (duabelas
t_-..___

1327 5 1 1 5207 7 50021 ;-----
- untuk sementara berada di Kabupaten Karawang:
Notaris sebagai saksi-saksi.
kan akta ini kepada Penghadap dan ----
p, saksi-saksi dan saya, Notaris,
-Selanjutnya Penghadap, membubuhkan sidik jari jempol kanan pada------
lembar Minuta akta ini dan pada lembar tambahan yang disediakan untuk
keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan--------
notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
-Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan sebagai : SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.
TARIS KABUPATEN KARAWANG
(VITA TRIS MURNIYANTI SH, M.Kn)

KEMEIITERIAI$ HUKUM DATt HAK ASASI MAIIT'STA
RtPT,BLIK II{DOitESIA
Dtf EKTO RAT JE I{Df RAt- ADM I{|STRAS I H U KU M U Mt M
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting
Nomor : AHU-AH.01.03-0402286
Larnpiran :
Perihal :PenerimaanPemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT AKTIFITAS ATTTOSFIR
Kepada Yth.
NotaTis VITA TR]S MURNIYANTI,S,H,,M. KN,
RUKO RACE RESINDA BLOKTA 5 NOMOR: L2A
PERUMAHAN RESINDA KABUPATEN KARAWANG
KABUPATEN KA*AWANG
Sesuai dengan data dalam formal lsian Perubahan yang disinrpan di dalam sistem Adrnlnistrasr
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor06Tanggal 20 Oktober2020 irang dibuatoleh hlotaris
VITA TR|S MURN|YAIIT1,S.H.,M.KN. , berkedudukan di KAEUPATEN KARAWANG, mengenai perubahan
Direksi Dan Konrisaris. Peralihan Saham, Alamat Lengkap Perseroan, PT AKTfFITAS ATIIfCfSmR
dlsingkat PT ATOS, berkedudukan diJAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administras i Bada n Hukum.
Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2020.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDEML ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
I
rrJ
-f l'-'
l-
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLlt{.
19690918 199403 1 001
DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2020
DAFTAR PERSEROAN NoltroR AllU-01810!,7.AH,01.11.TAltUN 2020 TAN€GAL 27 Oktober
2020
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

LAI4PIRAN KEPTITUSAI{ MEiITE$ HUKUM DAI{ HAI( ASASI MANUSIA REPUBLIK II{DONESIA
t{OIt{OR AH U -OO731 2rLAl{ .O1.O2.TAH Ut'l 2 02 O
IEiITANG
PERS€TU,UAiI PE RU.B*HA$I AilGGARAt+ DASAR p ERS EROA]+ TE R B TAS
PT AI TlflTAS ATMOSFIR
1. Modal Dasar: Rp. 15.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1,5.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham; Dewan Komisaris dan Direksi
EDITH YUDHA
HARIPUTRANTO
DRG. R]ANA INDRIANI
LIGHTO GAZA PRADIPTA
SIDIK RINALDI
DIREKTUR
KOMISARIS
82.500 Rp. 8.250,000.000
62.s00 Rp. 6.250.000.000
3.000 Rp. 300.000.000
2.000 Rp. 200.000.000
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 OKober 2020,
a.n; MENTERIHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REFUBLIK INDONESA
DREKTUR JENDERAL ADMINISTRAsI HUKUM UMUM,
I
L'ilr
{r'';
€alryo Rahadiant rnri"r, s.lt., LLtet.
19690918 199403 I 001
DICETAK PADATANGGAL 27 Oktober 2020
DAFT'A* PERSEROA!+ NOMOR AllU-Ol81097.AH.OI.11.TAHUN 2020 TAN€GAL 27 Oktober 2G20
Nama Jabatan
Klasifikasi
Saham
Jumlah Lembar
Saham
Total

KEPUTUSAII MEi*TEBI HUKUU DATI HAK ASASI MAI.IUSIA REPUBLIK I}IDONESIA
t{oMoR AH U-OO73 r.24AH.O1.O2.TAH UN 2020
TENTAIIG
P E R SET U,UAN PE R U BAHAl,l ANGGARAi| DASA R P E RS E ROAIi+ T E R BATAS
PT Ai(TIf!TAS ATMOSFIR
Menimbang
Menetapka n
KESATU
KEDUA
Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris VITA TRIS MURN lYANTl,S.H., M.KN.
sesuai salinan akta nomor 06 Tanggal 20 Oktober 2020 tentang Perubahan
An gga ra n Dasa r PT AKTIFITAS ATMOSFIR dls in g kat PT AIOS tan g ga I 26 OKober
2020 dengan Nomor Pendaftaran 4OZIIA2fiLZ{ZZ0T telah sesuai dengan
persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri l-tukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT AKTIFITAS ATMOSFIR disingkat PT
ATOS;
ITIEMUTUSKAII:
: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT AKTIFIIAS ATMOSFIR disingkat PT ATOS
- dengan NPWP 023715568003000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAhI karena
telah sesuai dengan Data Format lsian Perubahan yang disirnpan di dalam database
Sistern Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nsrnor 06 Tanggal 20
Oktober 2020 yang dibuat oleh Nstaris VITA TRIS MURNIYANTI,S.H.,M.KN. yang
berkedudukan di KABUPATEN KARAWAN€.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabuL
Ditetapkan di Jakarta, Tanggai 27 Oktober 2020.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBUK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
l*
_uil
lr-
-
Cahyo Bahadian Muzh+r, 5.H., LLM,
19690918 199403 1 00tr
DICETAK PADA TANGGAL 27 OKober 2O2A
DAFTAR PERSEROAI ltOHOfr AlfU-OIAIO97.All.Ol.Il.TAtftI{ ZOim TAITGGAL 27 Oktober 2020

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
IZIN LOKASI
Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:
Nama Usaha : PT AKTIFITAS ATMOSFIR
Nomor Induk Berusaha : 9120105191594
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : PURI SENTRA NIAGA BLOK B 46 LANTAI 3 JALAN KALIMALANG
b. Desa/Kelurahan : Cipinang Melayu
c. Kecamatan : Makasar
d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
e. Provinsi : DKI Jakarta
f. Luas Lahan : 100 M²
g. Rencana Kegiatan : PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA
h. Koordinat Geografis : -6.187949,106.736293
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara
otomatis.
Ketentuan :
1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang
dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib
memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah
yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang
berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Diterbitkan tanggal : 22 Oktober 2020 Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam
dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dicetak tanggal : 22 Oktober 2020

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH
PB-UMKU: 912010519159400050001
Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang
merupakan Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah kepada Pelaku Usaha berikut ini:
1. Nama Pelaku Usaha : PT AKTIFITAS ATMOSFIR
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120105191594
3. Alamat Kantor : JALAN LEBAK BULUS 1 NO. 7, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec.
Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12430
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
: 56210 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
6. Lokasi Usaha : JL. LEBAK BULUS I NO.7 Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos:
Telah memenuhi persyaratan:
1. Persyaratan Administrasi meliputi:
a. Nama pengusaha
b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum)
c. Nama Tempat Pengolahan Pangan
d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan
e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum
f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum)
sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum
2. Persyaratan Teknis meliputi:
a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP
b. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum
bagi penjamah pangan/operator DAM
3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang
ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan
4. FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu):
a. JASA BOGA/KATERING
b. RESTORAN
c. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) TERTENTU
d. DEPOT AIR MINUM
5. Persyaratan Perpanjangan:
a. SLHS yang masih berlaku
Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Diterbitkan tanggal: 30 Maret 2022
1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

a.n. Gubernur DKI Jakarta
Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta
Selatan,
Ditandatangani secara elektronik
Dicetak tanggal: 30 Maret 2022

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH
LAMPIRAN PB-UMKU: 912010519159400050001
Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
(SLHS) sebagai berikut :
1. Jenis Tempat Pengelolaan
Pangan
: Jasa boga Golongan B
2. Masa Berlaku Sertifikat : 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK
NOMOR : 1 4 lY.1 131 .7 4.06. 1 00 1 .06.026. R.9.a. b/311 .858.8ie 12020
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK
Membaca :Permohonan dari Sdr.EDlTH YUDHA HARIPUTRANTO/PT AKTIFITAS ATMOSFIR Nomor Registrasi 6Y9C3F tanggal 06
Maret 2020 perihal Permohonan/ Pemutakhiran Pendaftaran Usaha Pariwisata.
Menimbang :a. bahwa berdasarkan hasil penelitian secara admistrasi mengenai kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokurnen
persyaratan permohonan Saucjara dinyatakan telah sesuai dengan keteniuan perunciang-undangan;
b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan teknis lapangan dari tim teknis penilai/penguji fisik perizinan dan non perizinan
bidang usaha pariwisata, ternyata telah memenuhi syarat sesuai dengan bidang/jenis/subjenis usaha yang dimohon;
^ h^h(^'a berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menerbitkan Surat Keputusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KECAMATAN CILANDAK.
Mengingat :1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 200 7 tentang Penanaman Modal ,
2. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
11 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4966) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa.jak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraiuran Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan:
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor'12 Tahun 20'1 3 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Tcrnadu Satu Pintu:
rv'PU
8. Peraturan Gubernuir Provinsi Daerah Khusi-rs lbukota Jakarta Nomor i07 tahun 2009 tentang Organisasi dan -rata Kerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor'160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
l0.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukoia Jakarta Nomor 47 Trahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor'18 Tahun 201 B tentang Penyelenggaraan Usaha
Pariwisata:
12. Keputusan Gubernur Nomor 1623 Tahun 2017 ientanE Tim Teknis Bersama Penelitian Teknis/ Pengujian Fisik Perizinan
dan Non Perizinan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
KESATU :Memberikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada :
'1
. Nama Perusahaan : PT AKTIFITAS ATMOSFIR
Nomor dan tanggal Akta : 1 I 11 Agustus 2004
Pendirian Badan Usaha
Nomor dan tang.gal Akta : 1. Akta Perubahan
Perubahannya (ika acla
perubahan) - Nama Notarrs :VITA TRIS MURNIYANTI, SH.. M.Kn
:01 & 24 Februari2O2O
Nomor & Tgl Akta
Nomor & tgl Pengesahan :SURAT KETERANGAN NOTARTS NO.
064/TM/lll/2020 & 04 Maret 2020
2. Akta Perubahan
Nama Notaris
Nomor & Tgl Akta
3. Alamat Perusahaan
Nomor & tgl Pengesahan :AHU-0002860,AH.01.02.TAHUN 2015 & 24
Februari 2015
02371 5568003000
JL. LEBAK BULUS I NO. 7 RT. OO5 RW. OO4 KEL.CILANDAK BARAT KEC.CILANDAK
KAB. KOTA ADM I NISTRAS I JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
:JAUHAR ARIFIN, SH
:6'14 & 24Februari2A15

6.
7.
8.
4. Nama Pengurus Badan Usaha : 1.DRG. RIANA INDRIANI- KOMISARIS
dan jabatan
2. EDrrH yuDHA HARrpurRANTo - DTREKTUR
5. Alamat Pengurus Badan ; JL. LEBAK BULUS I NO. 7 RT/RW:005/004 KEL. CILANDAK BARAT KEC.
Usaha CILANDAK KAB. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKIJAKARTA
Golongan usaha : MENENGAH
Nama / Merk Usaha Pariwisata: ATOS CATERING
Alamat Usaha Pariwisata :JL. LEBAK BULUS I NO. 7 RT/RW:005/004 KEL. CILANDAK BARAT KEC.
CILANDAK KAB. KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
9. Bidang/Jenis/subjenis usaha :1.JASA MAKANAN DAN MINUMAN, JASA BOGA, JASA BOGA,2000 orang
dan kapasitas:
10.lzin Teknis :
1 . Sertifikat Laik Sehat Penyehatan Makanan Bagi Usaha Jasa Boga, Nomor;
21b.57a131.74.061-1.779.312019, Tanggal lzin: 30 Januari 20'19, Masa Berlaku; 30 Januari
2422
2.Dokumen Lingkungan, Nomor: 141K.17131.74.06.1001.06.026.R.9.a.b131-1.774.1512020,
Tanggal lzin: 07 Februari 2020, Masa Berlaku: -
3.lMB, Nomor: 06459/lMB/1997, Tanggal lzin: 13 Agustus 'l 997, Masa Berlaku: -
TDUP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha
pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi).
Setiap pengusaha pariwisata wajib melakukan pemutakhiran TDUP apabila terjadi perubahan kondisi:
a. Perubahan sarana usaha;
b. Penambahan kapasitas usaha;
c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
e. Nama pengusaha pariwisata;
f. Nama pengurus badan usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
g. Nama usaha pariwisata;
h. Lokasi usaha pariwisata:
i. Alamat kantor pengelola pariwisata;
.1. Nomor akta pendirian badan usaha(untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk
pengusaha pariwisata perorangan); dan
k. Nama, Nomor dan Tanggal lzin Teknis.
Setiap pengusaha pariwisata sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya
wajib menaati ketentuan jam operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
Setiap pengusaha pariwisata wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha pariwisata kepada Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan setiap 6 (enam) buian sekali.
Setiap pengusaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib
melakukan sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Setiap pengusaha pariwisata sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya
wajib menaati kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran ll keputusan ini.
Setiap pengusaha pariwisata tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dan/atau
tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana tercantum
dalam lampiran lll keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diletapkan.
: Jakarta
: 16 Maret 2020
PENANAMAN MODAL
TERPADU PINTU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
KESEMBILAN
Tembusan:
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DK, Jakarta.

Lampiran I
Jam Operasional Usaha Pariwisata
1 . Setiap pengusaha pariwisata wajib menaati jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
No Jenis Usaha/ Subjenis Usaha
1. Jasa Perjalanan Wisata
2. Jasa Makanan dan Minuman
3. Lapangan Golf
4. Arena Latihan Golf
5. Rumah Biliar/ Bola Sodok
6. Lapangan Tenis
7. Gelanggang Bola
8. Gelinding (Bowling)
9. Seluncur
10. Kolam Pemancingan
11 . Pusat Olahraga (Sport Centre)
12. Sanggar Seni
13. Gelanggang Seni
14. Gedung Pertunjukan Seni
15. Arena Permainan Ketangkasan manual, mekanik danlatau
elektronik, untuk orang dewasa
Waktu Penyelenggaraan
08.00 - 22.00
10.00 - 01.00
05.00 - 18.00
05.00 - 22.00
10.00 - 24.00
06.00 - 22.00
09.00 - 22.00
10.00 - 01.00
10.00 - 02.0Q
2.Jenis usaha/ subjenis usaha pariwisata tertentu wajib tutup pada:
a. 1 (satu) hari sebelum dan selama bulan Ramadhan
b. 't (satu) hari sebelum Hari Raya ldul Fitri/Malam Takbiran;
c. hari pertama dan hari kedua Hari Raya ldul Fitri;
d. 1 (satu) hari setelah Hari Raya ldul Fitri,
e. 1 (satu) hari sebelum Hari Raya ldul Adha;
f. hari Raya ldul Adha; dan
g. hari raya keagamaan lainnya.
Adapun jenis usaha/ subjenis usaha pada angka 2 (dua) sebagai berikut:
a. Kelab Malam;
b. Diskotek;
c. Mandi Uap;
d. Rumah PUat;
e. Arena Permainan Ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik, untuk orang dewasa;
I. Eart Rumah Minum (bertiri sendiri dan yang terdapat dalam Kelab Malam, Diskotek, Mandi Uap, Rumah Pijat dan Arena Permainan
Ketangkasan manual, mekanik dan/atau elektronik, unluk orang dewasa.
3. Setiap pengusaha pariwisata wajib menaati jam operasional saat bulan Ramadhan dengan ketentuan sebagai berikut;
Waktu Penyelenggaraan
20.30 - 01.30
14.00 - 02.00
20.30 * 01.30
10.00 - 24.00
No
1.
2.
2
,1
Jenis Usaha
Karaoke Eksekutif
Pub
Karaoke Keluarga
Rumah Biliar/ Bola Sodok
(satu ruangan dengan karaoke dan pub)
5. Rumah Biliar/ Bola Sodok
(tidak dalam satu ruangan dengan karaoke dan pub)
4.Usaha pariwisata pada angka 3 (tiga), Karaoke Eksekutif, Pub, Karaoke Keluarga yang diselenggarakan di Hotel Bintang dikecualikan
dari ketentuan pada angka 2 (dua);
5.Usaha pariwisata subjenis diskotek yang diselenggarakan menyatu dengan kawasan komersial dan area hotel minimal bintang 4 serta
tidak berdekatan dengan pemukiman warga, rumah ibadah, sekolah dan/atau rumah sakit dikecualikan dad ketentuan pada angka 2
(dua).

Lampiran ll
Kewajiban
Setiap pengusaha pariwisata wajib:
a. Menjaga dan menghormati norma agama, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan:
e. Memberikan perlindungan asuransi pada wisatawan terhadap kegiatan berisiko tinggi yang dapat dipertanggungiawabkan;
f. Mengembangan kemltraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan
menguntungkan;
g. Men[utamalan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga keria
lokai:
h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. Menjalani sertifikasi rutin di dalam memenuhi standar usaha dan standar kompetensi;
j. Berpieran aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
k. lurut serta mencegah'selala bentuk peibuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat
usahanya;
L Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
m. Memelihara keiestarian lingkungan alam dan budaya daerah;
n. Menjaga citra negara dan 6angsa lndonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
o. Men-erapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
p. Menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah,
q. Memenuhi persyaratan dalam hal mempekerjakan tenaga asing;
r. Khusus pehgudaha tempat hiburan malam-wajib melakukan pencegahan terhadap pengunjung di bawah umur masuk ke tempat
usahanya;
s. Mencegiah penguniung dibawah umur 21 (dua ouluh satu) tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat
usahanya:
t. Mengarruasi dan melaporkan apabila terjadi transaksi dan atau penggunaanl konsumsi narkotika dan zat psikoiropika lainnya
dilingkungan tempat usahanya; dan
u. Mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kegiatan perjudian di lingkungan tempat usahanya.

Lampipan lll
Sanksi Administratif
1. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi
administratif berupa :
a. Teguran tertulis pertama,
b. Teguran tertulis kedua;
c. Teguran tertulis ketiga,
d. Penghentian sementara kegiatan pariwisata; dan
e. Pencabutan TDUP disertai dengan penutupan keguatan usaha pariwisata.
2.Setiap pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan/konsumsi narkotika dan zat psikotropika lainnya
prostitusi dan perjudian di lingkungan tempat usahanya berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dari meijia
masa dan/ atau pengaduan masyarakat dengan melakukan pembiaran akan dikenakan sanksi administratif berupa pecabutan TDUP
secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, kedua, ketiga, dan penghentian sementara kegiatan pariwisata.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG
JL, PRAI,IUKA KAV, 31, JAKARTA TIMUR
TELEPON 021-8580021,8583319 FAKSII1lLE 021-858'1881 SITUS ww.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 15OO2OO
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-8270KT M P J.2O I KP .030312021
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayal (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ 12020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor
Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini
diterangkan bahwa :
1. Nama
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Nomor lnduk Kependudukan (NlK)
4. Kategori
telah terdaftar pada administrasi Direktorat
memiliki kewajiban perpajakan antara lain:
a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh;
b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak lnstansi Pemerintah
dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN
dan PPnBM;
e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam
Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Benvujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor
Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan
untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan
PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.
Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
Jakarta Timur, 16 November 2021
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan
: PT. AKTIFITAS ATMOSFIR
: 02.37 1.556.8-003.000
: Badan
Jenderal Pajak terhitung sejak 8 September 2004 dan
TTD
Ahmad Fahrul
F*EE
ErH
Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan iidak memerlukan tandatangan dan eteu cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.
-)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar
il
,l
il
li
i
li

ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
M
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
(
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG
JL. PRAMUKA KAV. 31, JAKARTA TIMUR
TELEPON 021-8580021,8583319 FAKSIMILE 021-8581881 SITUS ww.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 15OO2OO
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id
SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
N omor:S-2Bg PKP/WPJ .20 lKP .0303 12021
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayal (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ 12020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :
1. Nama
2. NPWP
: PT. AKTIFITAS ATMOSFIR
: 02.37 1.556. 8-003.000
telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 13 Desember 2005 dengan hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang
perpajakan.
Jakarta Timur, 16 November 2021
a9
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
t;
li
ir
ii
Jl
ii
li
l!
li
1l
i
----l
il
I
lt

Sertifikat Hygiene Sanitasi
18

Jakarta, 18 September 1962
Direktur Utama/Penanggung Jawab
PT.Aktifitas Atmosfir
Kompleks Puri Sentra Niaga B46 Lt. 4, Jl Wiraloka,. Cipinang Melayu
29 sd 31 Maret 2021
Edith Yudha Hariputranto
4364/-1.774/2021
20 April 2021
3175021809620002

MATERI PELAJARAN YANG DIIKUTI
I. KELOMPOK DASAR
1. Peraturan Perundang-undangan
Higiene Sanitasi Makanan
2. Persyaratan Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
II. KELOMPOK INTI
1. Bahan Pencemar terhadap Makanan
2. Bahan pencemar makanan lainnya
3. Penyakit Bawaan Makanan
4. Prinsip Higiene Sanitasi Makanan
5. Struktur dan tata letak dapur
6. Pencucian dan Penyimpanan Peralatan
Pengolahan Makanan
7. Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan
8. Higiene Perorangan
9. Penanganan Alat Pendingin
10. Proses Masak Memasak Makanan
11. Pengawetan dan Bahan Tambahan Makanan
12. Pengendalian Mutu Mandiri
III. KELOMPOK PENUNJANG
1. Manajemen Higiene Sanitasi Makanan
2. Rangkuman Higiene Sanitasi Makanan
3. Kepariwisataan
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
T T D
dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

QTPEJ,:eakeriaan $ERTI FI KAT KEPE$E RTAAN
NOMOR : 91 8030502641 538
Nama Badan Usaha / Asosiasi
NPP
Alamat
AKTIFITAS ATMOSFIR
18035013
KOMPTEKS PERKANTORAN PURI $ENTRA NIAGA 846 LT
3 .rll. KALIMALANG CIPINANG MELAYU
MAKASAR . JAKARTA TIMUR
DKI JAKARTA 13620
Telah terdaftar
Undang No. 24
sebagai peserta
Tahun 2011.
BPJ$ Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang
Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 0S.MARET -2018
BADAN USAHA / ASOSIASI INI TELAH MENGIKUTI
PROGRAM JAMINAN PENSIUN
TERHITUNG SEJAK : MARET 2018
BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI
AGUS SUSANTO
Nomor Kendali : 2016 - 1,72701- DIREKTUR UTAMA
.,**ffijf$ii*,W

*
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DTREKT'RATJENDER{'fl '#fi i#f iliil'f;,T'ditrA*ti,f6ffii'ff8=*AGAKERJAAN
DIRECTORATEG,'ffi',FHJI*J'*}'3NLffi ,,1Hfl}J}#E[J*",,ANDHEALTH
DAN
Nama
name
Tempat, tanggal lahir
Place, date of bitth
Perusahaan/Instansi
companyy'nstitution
€ertfc.aa
N O M O R s/9633/AS. 02.04 lxrrl 2020
Diberikan Kepada :
This is to certify that :
: EDITH YUDHA HARIPUTRANTO
: Jakarta, 18 September 1962
: PT Aktifitas Atmosfrr
TELAH MENGIKUTI
Has successfu lly a tten ded
PEMBII{AAN PENGAWASAN I'IORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (IG)
The Superuision Deuelopment of Occupational Safety and Health Norms
Diselenggarakan oleh
Held, by
PT Intranusa Indonesia
Tanggal 09 - Zl l{ovember 2020
On Noaember 09 until 21, 2020
Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai
The holiler of this certificate qualifies the requirements as
Calon Ahli Keselannatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety anil Heahh expert caruliilate
sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02lMenll992 tentar,g Tata Cara
Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Accoriling to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Inilonesia Number Per.02l Menl 1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations anil Authority of Occupational Safety and Heahh Expert
Jakafta, 07 Desember 2020
Jakafta, December 0Z 2020
a.n. Direktur Jenderal
wasan Ketenagakerjaan dan K3,
of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,
Norma K3,
s
,*
w s.T., M.M.
9710831 199703 1 002
Safety and Health Norm Superuision,
a

Merunr Peunwaex
CnroN Aurr KsseranvrATAN DAN KessHerAN Krnyn (AK3) Unaunr
THe CunrucuruNt TRertliiNc or C)ccuperroNrer Serurv *un HEALTH (OSH) Exrsnr
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
Acr Nunber I ofthe 1970 Concerning Occupational Sa-fety
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occuparional Sa{eqr and Healrh National Poliqt
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1'he Principles o{Occupational Sa{ety and Healttz
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Oc c up a tio n al Sa fe qt a n d Healrh C.omtn it ce e
5. Pengawasan Kesehahn Kerja
Occ upati o n al Health ln spection
6. Pengawasan Lingkungan Kerja
Wo rking En viron m e n r In spectio n
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
l|ire Preven tion Occupational Safety and Health In sfec rion
8. Pengawasan Keselamatian dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik
Electric Installation Occupational SafetTt and Heabh Inspecrian
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
Occupational Safety and Health on Bu ilding Cons truc t ion Inspection
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik
lltlechan ica] Occupational Safetjr attd Hea]th fn,specrio n
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap
Boiler Occupational Safery and Heabh Inspecrion
17. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan
Pressure Vessel ()cc upation al Safetl,r and Health In spec rion
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational Safeqt a nd Heaft h Managem en t Syste m
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audir o{Occupational Safelv attd Healtlt Managemenr S1rstem
15. Manajemen Resiko
Risk Management
16. Analisa Kecelakaan
Accident Analysis
L7. Laporan Statistik Kecelakaan
R epo r r ofAc ci den t Sratis ti c
18, Praktek Kerja Lapangan
On Thelob Training
19. Seminar
Seminar
20. Evaluasi
Evaluation

PT AKTIVITAS

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PT AKTIVITAS

Similar to PT AKTIVITAS (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PT AKTIVITAS