SlideShare a Scribd company logo

SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx

•Download as PPTX, PDF•
•
A
agungatk

SEKTOR PUBLIK

Economy & Finance
1 of 318
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Agenda 2 Sektor Publik Perkembangan Standar Akuntansi Nirlaba Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ENTITAS SEKTOR PUBLIK • Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua: – Pemerintahan – Non pemerintahan – organisasi nirlaba • Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. • Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. • Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya rumah sakit. • IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan. 4
Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector • Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. • Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. • Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. • Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut. 5
SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH PSAP NON PEMERINTAH (NIR LABA) SAK + PSAK45 SEKTOR PUBLIK 6
AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA
Karakteristik Nirlaba 8 Kebutuhan accounting framework and practice yang berbeda Karakteristik unik • pengguna LK entitas • tidak ada kepemilikan, kontribusi Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness) Tujuan entitas nirlaba – bukan laba pencapaian program 8
Entitas Nirlaba 9 Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggunggjawabannya adalah Laporan Keuangan Standar Acuan Entitas Nirlaba PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba SAK UMUM SAK ETAP Standar untuk entitas komersial + + atau 9
Standar Akuntansi Nirlaba Organisasi Nirlaba Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh: Rumah Sakit & Universitas Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK IPSAS Relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba Banyak diadopsi dalam PSAP 10
Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia 11 Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500jt dan tot aset bukan hibah 20milyar Entitas Nirlaba Swasta Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Entitas Nirlaba Pemerintah  BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran  OJK – khusus -  BPJS – SAK Umum khusus  LPS – khusus  BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak 11
Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45 • PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan • PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan Hanya mengatur jenis- jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing- masing laporan Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Contoh penerapannya adalah pada akuntansi Rumah Sakit & Universitas yang berbentuk BLU Dikembangkan dengan mengadoposi pada SFAS 117 PSAK 45 12
PSAK 45 Organisasi Nir Laba • Mengatur pelaporan organisasi nir laba • Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. • Internasional  IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. • Tujuan: – untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. – Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. 13
Penerapan PSAK 45 • Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. • Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Catatan atas laporan keuangan. 15
ISAK 35 ORGANISASI BERORENTASI NIRLABA
Agenda Pendahuluan Interpretasi Dasar Kesimpulan Contoh Ilustrasi 17
Ringkasa Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 – ISAK 35  Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)  Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK. 18 18
Pendahuluan  Referensi  PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Latar Belakang  PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorentasi laba.Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaian deskripsi.  Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas dengan aktivitas nonlaba.  PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba  Entitas berorientasi non laba berbeda dalam:  Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan. 19 19
Pendahuluan  Ruang Lingkup  Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya.  Juga berlaku untuk ETAP.  Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan  Permasalahan  Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian:  Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan dan;  Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri 20 20
Interpretasi  Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyartan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)  Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK.  Tanggal Efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 21 21
Dasar Kesimpulan Dasar Kesimpulan melengkapi namun bukan bagian dari ISAK 35  Dalam satu standar dengan tier yang sama mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda menunjukkan inkonsistensi pengaturan (PSAK 1 dan PSAK 45). Ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba.  PSAK 1 menggunakan terminology yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba termasuk entitas bisnis sektor public. Jika entitas berorientasi non laba, dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyakian LK dengan aktivitas non laba.  EBNL dan EBL berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang seimbang. Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yagn sudah ada dalm SAK dan SAK ETAP. 22 22
Dasar Kesimpulan Ruang Lingkup dan Permasalahan  ISAK 35 memberikan pedolam penyajian laporan keuangan pada EBNL  Berlaku juga untuk SAK ETAP  Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan EBNL dan EBL.  Entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah EBL atau EBNL. Beberapa faktor yang dipertimbangkan:  Apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.  Menghasilkan barang/jasa tanpa tujuan memupuk laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik  Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pad EBL. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber saya pada likuidasi 23 23
Dasar Kesimpulan Interpretasi  IAS 1 par 5 mengizinkan EBNL menyesuaian deskripsi yang digunakan untuk ebberapa pos yang terdapat dalam LK dan LK sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih penyesuaian tersebut.  Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi Laporan Posisi Keuangan, Laporang Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.  Contoh dalam interpretasi tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk EBNL. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada EBNL. 24 24
Contoh Ilustrasi  Laporan Posisi Keuangan  Menyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan  Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri  Laporan Penghasilan Komprehensif  Kolom tunggal  Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto  Laporan Perubahan Aset Neto  Laporan Arus kas  Catatan atas Laporan Keuangan 25 25
Laporan Posisi Keuangan 26
Laporan Posisi Keuangan 27
Laporan Penghasilan Komprehensif 28
Laporan Penghasilan Komprehensif 29
Laporan Perubahan Aset Neto 30
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan 32
Catatan atas Laporan Keuangan 33
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ciri-ciri Organisasi Sektor Pemerintahan • Tidak untuk mencari keuntungan financial • Dimiliki secara kolektif oleh publik • Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan • Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif. • Tujuan  untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun ruhani. • Aktivitas  pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. • Sumber pembiayaan  berasal dari dana masyarakat berbentuk pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku 35
Reformasi Keuangan Negara • Pengaturan umum tentang keuangan negara UU 17/2003 Keuangan Negara • Sistem keuangan, tata cara pembayaran, pertanggungjawaban UU 1/2004 Perbendaharaan Negara • Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan oleh BPK berdasarkan SAP 36
UU KEUANGAN NEGARA • Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. • Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 37
UU KEUANGAN NEGARA • Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. • Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi : – Laporan Realisasi APBN – Neraca – Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 38
UU KEUANGAN NEGARA • Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. • Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara – dikuasakan kepada Menteri Keuangan, – dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga – diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD • Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain. 39
UU KEUANGAN NEGARA • Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. • Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas 40
UU PERBENDAHARAAN NEGARA • Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. • Pejabat perbendaharaan negara – Pengguna Anggaran – Bendahara Umum Negara/Daerah – Bendahara Penerimaan/Pengeluaran • Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah • Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah • Pengelolaan uang • Pengelolaan piutang dan utang 41
UU PERBENDAHARAAN NEGARA • Pengelolaan investasi • Pengelolaan barang milik negara/daerah • Larangan penyitaan uang dan barang negara dan daerah • Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD • Pengendalian interm pemerintah • Penyalahgunaan uang dan negara • Pengelolaan keuangan badan umum 42
UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA • Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. • BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. • Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. • Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. • Isi UU – Lingkup pemeriksaan – Pelaksanaan Pemeriksaan – Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut – Pengadaan Ganti Kerugian Negara – Ketentuan Pidana 43
HASIL PEMERIKSAAN BPK 2006-2017 PEMERINTAH DAERAH LKPD OPINI JML WTP % WDP % TW % TMP % 2006 3 1% 327 28% 28 6% 105 23% 463 2007 4 1% 283 59% 59 13% 123 26% 469 2008 13 3% 323 67% 31 6% 118 24% 485 2009 15 3% 330 65% 48 10% 111 22% 504 2010 34 7% 343 66% 26 5% 119 23% 524 2011 67 13% 349 67% 8 2% 100 19% 524 2012 120 23% 319 61% 6 1% 79 15% 524 2013 156 30% 311 59% 11 2% 46 9% 524 2014 252 47% 247 46% 5 1% 35 6% 539 2015 312 59% 187 35% 3 1% 30 6% 532 2016 378 70% 142 26% 0 0% 22 4% 542 2017 411 76% 113 21% 0 0% 18 3% 542 Sumber: IHPS BPK Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 44
HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2017 PEMERINTAH PUSAT LKPD OPINI JML WTP % WDP % TW % TMP % 2008 34 41% 31 37% 0 0% 18 22% 83 2009 42 58% 24 33% 0 0% 7 10% 73 2010 50 65% 25 32% 0 0% 2 3% 77 2011 61 76% 17 21% 0 0% 2 3% 80 2012 62 71% 22 25% 0 0% 3 3% 87 2013 65 75% 19 22% 0 0% 3 3% 87 2014 62 71% 18 21% 0 0% 7 8% 87 2015 56 65% 26 30% 0 0% 4 5% 86 2016 74 84% 8 9% 0 0% 6 7% 88 2017 80 91% 6 7% 0 0% 2 2% 88 Sumber: IHPS BPK Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. 45
IPSAS • Standar akuntansi pemerintahan di dunia mengacu pada IPSAS. • SAP menggunakan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan Standar. • BPK menyarankan agar KSAP menyusun beberapa standar yang belum ada, (telah ada pada IPSAS). • LKPP menyajikan Analisis GAP antara SAP dan IPSAS • IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan pendekatan: – Standar khusus IPSAS jikga tidak ada IFRS yang mengatur – Modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor public dan privat – Modifikasi hanya dilakukan dengan menyesuaikan istilah yang lebih tepat untuk sektor public. 46
1. PSAP PENGATURAN BERSAMA (PB) 2. PSAP KERJA SAMA OPERASI (KSO) 3. PSAP SEWA 4. PSAP PROPERTI INVESTASI (PI) 5. PSAP KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 6. BULETIN TEKNIS AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM PSAP dan Buletin Teknis dalam Tahap Penyelesaian 47
1. PSAP Instrumen Keuangan: Penyajian 2. PSAP Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 3. PSAP Instrumen Keuangan: Pengungkapan 4. PSAP Pendapatan Pertukaran 5. PSAP Pendapatan non Pertukaran 6. PSAP Agrikultur 7. dll PSAP dan Buletin Teknis dalam Proses Penyusunan 48
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Standar Akuntansi Pemerintahan • Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan: – Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga – Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota – Badan Layanan Umum • Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi. • Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara international dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. • Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) • Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan PSAK 45 Akuntansi Organisasi Nir Laba 50
• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 17 UU17/2003 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 DASAR HUKUM 51
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP Nomor 71 Tahun 2010) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah DISUSUN OLEH KSAP DAN BERLAKU BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 52
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Interpretasi PSAP (IPSAP) • IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin Teknis • Buletin Teknis merupakan arahan/ pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. Disertai Publikasi Lainnya PERNYATAAN SAP KERANGKA KONSEPTUAL STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 53
BASIS KONSEPSI PENGAKUAN BASIS AKRUAL Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan  Pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh (earned)  Beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi KONSEP BASIS AKRUAL 54
Judul PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 Laporan Operasional PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 55
Interpretasi PSAP Interpretasi No 1 Transaksi Mata Uang Asing Interpretasi No 2 Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 3 Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 4 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 56
No Bultek Tahun Keterangan 01 Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap 2014 Mengganti Bultek 09 02 Bultek 16 Akuntansi Piutang 2014 Mengganti Bultek 16 03 Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud 2014 Mengganti Bultek 11 04 Bultek 18 Akuntansi Penyusutan 2014 Mengganti Bultek 05 05 Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial 2015 Mengganti Bultek 10 06 Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara 2015 Bultek Baru 07 Bultek 21 Akuntansi Transfer 2015 Bultek Baru 08 Bultek 22 Akuntansi Utang 2015 Bultek Baru 09 Bultek 23 Akuntansi Pendapatan non Perpajakan 2016 Bultek Baru (berlaku 2017) 10 Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan 2016 Bultek Baru (berlaku 2017) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 57
PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 PP 71 2010 • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015 Menjadi 58
Laporan Keuangan Pemerintahan • Laporan Operasional • Neraca • Perubahan Ekuitas • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Perubahan SAL Laporan Keuangan menurut SAP Akrual • Laporan Realisasi Anggaran Desa • Neraca Desa • Catatan atas Laporan Keuangan Desa Laporan Desa - Draft 59
• Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. • Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat • disajikan secara lengkap  hanya Kas KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi 60
KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI ANGGARAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL BASIS KAS LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Neraca LRA SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan 61
LAPORAN PERUBAHAN SAL • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : – Saldo Anggaran Lebih awal, – Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, – Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, – Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, – Saldo Anggaran Lebih Akhir. 62
LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam – Pendapatan-LO dari kegiatan operasional – Beban dari kegiatan operasional – Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada – Pos luar biasa, bila ada – Surplus/defisit-LO 63
INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. • Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 64
PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 65 65
PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 66 66
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: – ekuitas awal, – surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; – koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, – ekuitas akhir. • Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll. 67
TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL TRANSAKSI AKRUAL • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan • TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN 68
PENYESUAIAN KAS - AKRUAL LRA Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Belanja Sekaligus Beban Belanja dan Beban Pend. Diterima Dimuka Piutang Pendapatan Pendapatan LO sudah diterima Kas- nya Belanja Dibayar Dimuka Utang atas Belanja (YMHD) Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar LO LRA LO 69
APLIKASI AKRUAL DI DAERAH • Ketentuan Umum • Tujuan • Ruang Lingkup • Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah • Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah • Bagan Akun Standar • Ketentuan Lain-lain • Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. • Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. • Permendagri dilengkapi dengan : • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah • Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD • Lampiran III : Bagan Akun Standar • Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH 70
LAPORAN KEUANGAN PEMDA PP 71/2010 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Kewajiban Koreksi Kesalahan Pembiayaan Dana Cadangan Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan LRA SAL LO LPE Neraca LAK C A L K **) 1 2 3 5 4 6 7 *) Transaksi Transitoris Transfer Kebijakan Akt & SAPD Permen dagri 64/2013 71
LAPORAN KEUANGAN SKPD PP 71/2010 Permendag ri 64/2013 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda LRA LO LPE Neraca C A L K 1 2 3 4 5 72
IMPLEMENTASI SAP (PP 71 pasal 6): STANDAR DAN SISTEM (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH: • PP 71 Tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintah (lampiran I) • Bultek PSAP: – Bultek 15: Aset Tetap Akrual – Bultek 16: Piutang Akrual – Bultek 17: Aset tak Berwujud Akrual – Bultek 18: Penyusutan Akrual Akan terbit: – PSAP Badan Layanan Umum – Bultek Pendapatan Non Perpajakan – Bultek Pendapatan Perpajakan Peraturan – Pemerintah Pusat 74
• Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) PMK 215 Tahun 2016 mengganti PMK 213 Tahun 2013 • Bagan Akun Standar PMK 214 Tahun 2013 • Jurnal Akuntansi Pemerintah PMK 215 Tahun 2013 • Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat PMK 224 Tahun 2016 pengganti PMK 219 Tahun 2013 • Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat PMK 225 Tahun 2016 pengganti PMK 270 Tahun 2014 • Pedoman Penyusunan LKKL PMK 222 Tahun 2016 pengganti PMK 177 Tahun 2015 • Penyusunan dan Penyampaian LK BUN PMK 221 Tahun 2016 pengganti PMK 216 Tahun 2015 PERATURAN TERKAIT IMPLEMENTASI AKUNTANSI DI PEMERINTAH PUSAT 75
ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) KPPN/PKN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA BUN Sistem Akuntansi BUN Satker MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG Satker BLU Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Wilayah/ Provinsi KONSOLIDASI Utang & Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Transaksi Khusus Badan Lainnya Eselon 1 K/L LO LPE Neraca LRA CaLK LKKL Kanwil DJPB APK-DJPB Lap. Arus Kas LRA LPE LPSAL Neraca CaLK LKBUN LKPP: 1. LRA 2. LO 3. LPE 4. Neraca 5. LAK 6. LP SAL 7. CaLK Presiden BPK DPR BS/BL KPPN/PKN Utang & Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Transaksi Khusus Kanwil DJPB APK-DJPB 76
KERANGKA KONSEPTUAL SAP AKRUAL
RUANG LINGKUP KERANGKA KONSPETUAL 1. Tujuan Kerangka Konseptual 2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna 4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan serta Komponen Laporan Keuangan 6. Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif, Prinsip- prinsip serta Kendala Informasi Akuntansi 7. Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan dan pengukurannya 78 78
TUJUAN DAN POSISI KERANGKA KONSEPTUAL Tujuan Acuan bagi:  Penyusun standar;  Penyusun laporan keuangan;  Pemeriksa;  Para pengguna laporan. Posisi  Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi  Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP  Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual 79
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan  Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan  Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan  adanya pengaruh proses poltik  Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintahan. b. Ciri keuangan pemerintah  Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian  Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan  Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana 80
PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN  Masyarakat;  Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;  Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman  Pemerintah 81
ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORA NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN 1 Definisi Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan 2 Komponen 1. KPA-K/L yang mempunyai dokumen anggaran tersendiri 1. Pemerintah Pusat 2. Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Pemerintah Daerah 3. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah 3. Kementerian Negara/lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat 4. Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan 82
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH • mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan Akuntabilitas • memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Manajemen • memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders Transparansi • mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja Transparansi Evaluasi Kinerja • memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut Keseimbangan Antargenerasi 83
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. 84 84
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 85
ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF DAN PRINSIP Asumsi  Asumsi kemandirian entitas  Asumsi kesinambungan entitas  Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) 86 Karakteristik Kualitatif  Relevan;  Andal;  Dapat dibandingkan; dan  Dapat dipahami Prinsip;  Basis akuntansi  Prinsip nilai historis;  Prinsip realisasi;  Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;  Prinsip periodisitas;  Prinsip konsistensi;  Prinsip pengungkapan lengkap; dan  Prinsip penyajian wajar. 86
KARAKTERISTIK KUALITATIF KEMANDIRIAN ENTITAS • Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. • Adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh KESINAMBUNGAN ENTITAS • Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY MEASUREMENT) • Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. • Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 87
KARAKTERISTIK KUALITATIF RELEVAN • Laporan keuangan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan: – Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) – Memiliki manfaat prediktif (predictive value) – Tepat waktu – Lengkap 88 ANDAL • Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. • Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. • Informasi yang andal memenuhi karakteristik: – Penyajian Jujur – Dapat Diverifikasi (verifiability) – Netralitas 88
KARAKTERISTIK KUALITATIF DAPAT DIBANDINGKAN • Informasi dalam laporan keuangan akan berguna dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain. • Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. • Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. • Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. • Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 89 DAPAT DIPAHAMI • Informasi laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. • Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 89
PRINSIP AKUNTANSI BASIS AKUNTANSI  Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah entitas adalah Basis Akrual  Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas  Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas 90 90
PRINSIP AKUNTANSI PRINSIP NILAI HISTORIS  Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.  Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.  Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. 91 PRINSIP REALISASI  Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai utang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut.  Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. 91
PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL  Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. 92 PRINSIP KONSITENSI  Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).  Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.  Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. PRINSIP AKUNTANSI 92
PRINSIP PERIODISITAS • Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan 93 PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP • Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. • Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. PRINSIP AKUNTANSI PRINSIP PENYAJIAN WAJAR • Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah 93
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN MATERIALITAS • Laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. • Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT • Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. • Laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. • Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. • Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. • Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 94
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF • Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. • Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. • Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 95
PENGAKUAN ASET DAN KEWAJIBAN  Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;  Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lainnya telah atau tetap masih terpenuhi,dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi  Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah titik pengakuannya memerlukan pengaturan yang lebih rinci  Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul 96
PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN  Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis  Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut  Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan 98
PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 01 Tujuan Ruang Lingkup Definisi Unsur Laporan Keuangan Basis Akuntansi Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Informasi Laporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan 100
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUJUAN  Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum.  Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Par 1) 101 RUANG LINGKUP  Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual  Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah (Par 2) 101
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas (Par 13) 102
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 103 • Aset; • Kewajiban; • Ekuitas; • Arus kas. • Pendapatan-LRA; • Belanja; • Transfer; • Pembiayaan; • Saldo anggaran lebih • Pendapatan-LO; • Beban; dan (Par 11) 103
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Komponen laporan keuangan pokok:  Laporan Realisasi Anggaran  Laporan Perubahan SAL  Neraca  Laporan Operasional (LO)  LAK  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  CaLK (Par 14) Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali : • LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; • Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. (Par 1) 104
LAPORAN KEUANGAN • Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory) • Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e. Lain-lain; f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. (Par 41) • Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
LAPORAN ARUS KAS  Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.  Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15)  Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (Par 90) 106
LAPORAN OPERASIONAL  Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO. • Kegiatan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau fungsi. (Par 92-93) 107
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. • Rincian dari unsur dalam LPE disajikan dalam CALK (Par 101) 108
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. • Catatan atas laporan keuangan terdiri dari: – Informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi – Informasi tentang kebijakan fisal / keuangan – Ikhtisar pencapaian target keuangan – Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi – Informasi yang diharuskan PSAP yang belum disajikan – Informasi lainnya untuk penyajian yang wajar (Par 104 sd 113) 109
PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
RUANG LINGKUP, MANFAAT, DEFINISI  PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas;  LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. 111
BASIS AKUNTANSI  Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah  Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”
ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN ISI LRA DEFINISI Pendapatan-LRA Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil Surplus/defisit-LRA Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA 113
ISI LRA DEFINISI Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan Pengeluaran Pembiayaan Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan Pembiayaan Neto Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN 114
INFORMASI YANG DISAJIKAN  Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;  Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 115 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 115
AKUNTANSI ANGGARAN  Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.  Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.  Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).  Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan  Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan 116 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 116
AKUNTANSI PENDAPATAN LRA  Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D  Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan  Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH  Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)  Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;  BLU  pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 117
AKUNTANSI PENDAPATAN LRA  Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 118 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 118
AKUNTANSI BELANJA  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah  Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.  Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU  Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi 119 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 119
AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA  Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA  Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan  Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan 120 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 120
AKUNTANSI PEMBIAYAAN  Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah  Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) 121 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 121
AKUNTANSI PEMBIAYAAN  Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;  Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;  Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan- LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 122 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 122
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING  Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah  Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sental pada tanggal transaksi  Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut 123 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 123
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING  Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:  Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;  Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi 124 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 124
LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi.  Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya  LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA. 125 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 125
TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS Tanggal Finansial Anggaran 5 Des Aset tetap – peralatan 500.000.000 Belanja Modal 500.000.000 R/K PPKD 500.000.000 Perubahan SAL 500.000.000 Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk membeli persediaan dengan pengeluaran LS Tanggal Finansial Anggaran 15 Des Persediaan 40.000.000 Belanja Barang 40.000.000 R/K PPKD 40.000.000 Perubahan SAL 40.000.000 126
TRANSAKSI PENERIMAAN Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar 10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Tangg al Finansial Anggaran 7 jan Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak – LO 310.000.000 310.000.000 Tidak dicatat 16 Feb Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan 10.000.000 10.000.000 Perubahan SAL Pendapatan Pajak – LRA 10.000.000 10.000.000 16 Feb R/K PPKD Kas Dibendahara Penerimaan 10.000.000 10.000.000 Tidak dicatat 25 Feb R/K PPKD Piutang Pendapatan 300.000.000 300.000.000 Perubahan SAL Pendapatan Pajak – LRA 300.000.000 300.000.000
TRANSAKSI BELANJA Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar 80.000.000 Tgl Finansial Anggaran 30 Jan Beban Gaji R/K PPKD 80.000.000 80.000.000 Belanja Gaji Perubahan SAL 80.000.000 80.000.000 Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar 10.000.000 Tgl Finansial Anggaran 30 Jan Beban pemeliharaan Kas Bendahara pengeluaran 10.000.000 10.000.000 Belanja Gaji Perubahan SAL 10.000.000 10.000.000 128
PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUJUAN Memberikan informasi:  sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara selama suatu periode akuntansi, serta  saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. RUANG LINGKUP  Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok 130
KAS DAN SETARA KAS  Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas  Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya  Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan  Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam LAK yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca lampiran I PP No.71 Tahun 2010 131 131
ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum lampiran I PP No.71 Tahun 2010 132 132
UNSUR ARUS KAS lampiran I PP No.71 Tahun 2010 133 1. Aktivitas Operasi  Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi  Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yad tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar 2. Aktivitas Investasi  Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas  Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yanag akan datang. 133
UNSUR ARUS KAS lampiran I PP No.71 Tahun 2010 134 3. Aktivitas Pendanaan  Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangja panjang 4. Aktivitas Transitoris  Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 134
PELAPORAN ARUS KAS  Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:  Metode langsung  Metode tidak langsung  Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi lampiran I PP No.71 Tahun 2010 135 135
ARUS KAS MATA UANG ASING  Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi  Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas 136
TRANSAKSI BUKAN KAS  Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK.  Transaksi tersebut harus diungkapkan dalan CaLK  Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi LAK adalah perolehan aset dengan pertukaran atau hibah. 137
PENGUNGKAPAN  Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara jaminan dan kas yang dikhususkan penkas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.  Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai untuk kegiatan tertentu lampiran I PP No.71 Tahun 2010 138 138
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 139 Ilustrasi Laporan Arus Kas
Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 140 Ilustrasi Laporan Arus Kas
PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TUJUAN, RUANG LINGKUP TUJUAN STANDAR • Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan(CALK) adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CALK TUJUAN PENYAJIAN CALK • Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah RUANG LINGKUP • Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan • Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan 142
KETENTUAN UMUM • Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. • Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. • Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. • Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. • Perlunya pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010 143 143
STRUKTUR DAN ISI • CALK disajikan secara sistematis. • Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi dalam CALK • CALK meliputi: – penjelasan – daftar terinci analisis – nilai suatu pos yang disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan • CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 144 144
STRUKTUR DAN ISI Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, mengenai: a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010 145 145
CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos dalam Laporan Keuangan. Bab I Pendahuluan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistematika penyajian CALK Bab II Ekonomi Makro 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor 4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas pelapor 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab V Kebijakan Akuntansi 5.1. Entitas pelaporan 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening- rekening Akuntansi Bab VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan 6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan 6.1.1 Pendapatan 6.1.2 Belanja 6.1.3 Pembiayaan 6.1.4 Aset 6.1.5 Kewajiban 6.1.6 Ekuitas Dana 6.1.7 Komponen-komponen Arus kas 6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh. Bab VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan Bab VIII Penutup Lampiran RINCIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 146
INFORMASI UMUM • Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. • Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: – domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; – penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan – ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 147 147
INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL & KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO • CALK membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. – Bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas – perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya. – Penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro – Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara. – Ekonomi makro  asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD lampiran I PP No.71 Tahun 2010 148 148
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN • CALK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran awal yang disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala dalam pencapaian target, serta masalah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca. – Ikhtisar pencapaian target keuangan perbandingan target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. – informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang lampiran I PP No.71 Tahun 2010 149 149
DASAR PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN • Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. • Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 150 150
DASAR PENYAJIAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI • Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi dan metode-metode penerapannya yang material mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan. • Pengungkapan meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. • CALK menjelaskan: – Entitas pelaporan; – Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; – Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; – Kebijakan akuntansi dalam PSAP diterapkan pada masa transisi termasuk jika dilakukan penerapan. – Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. • Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. • Perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini. • Perubahan kebijakan yang berpengaruh material dalam tahun perubahan diungkapkan jika berpengaruh material terhadap tahun yang akan datang. 151
DASAR PENYAJIAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI • Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan : – Pengakuan pendapatan-LRA; – Pengakuan pendapatan-LO; – Pengakuan belanja; – Pengakuan beban; – Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; – Investasi; – Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud; – Kontrak-kontrak konstruksi; – Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; – Kemitraan dengan pihak ketiga; – Biaya penelitian dan pengembangan; – Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; – Pembentukan dana cadangan; – Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; – Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. – Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; – Kemitraan dengan pihak ketiga; – Biaya penelitian dan pengembangan; – Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; – Pembentukan dana cadangan; – Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; – Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 152
PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN POS • Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. – Anggaran; – Realisasi; – Prosentase pencapaian; – Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; – Perbandingan dengan periode yang lalu; – Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; – Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; – Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; – Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan – Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 153 153
• Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. • Komitmen atau kejadian kontinjensi yang disajikan adalah kejadian, yang berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. • Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh kejadian kontinjensi. • Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. • Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. KEJADIAN PENTING SELAMA PELAPORAN 154
lampiran I PP No.71 Tahun 2010 155 PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN DAN INVESTASI PERSEDIAAN  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan  Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat  Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang INVESTASI  Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;  Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;  Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;  Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;  Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;  Perubahan pos investasi. 155
PENGUNGKAPAN ASET TETAP ASET TETAP (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; (d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 156
PENGUNGKAPAN KDP DAN UTANG KDP  Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian  Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya  Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar  Uang muka kerja yang diberikan  Retensi UTANG  Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman  Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya  Bunga pinjaman yang berlaku  Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo  Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang)  Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur  Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah yang dikapitalisasi,tingkat kapitalisasi) 157
PSAP 05 PERSEDIAAN
PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP 05 Par. 4) CAKUPAN Persediaan merupakan aset yang berupa: • Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; • Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; • Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. CONTOH Persediaan dapat terdiri dari :  Barang konsumsi  Amunisi  Bahan untuk pemeliharaan  Suku cadang  Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga- jaga  Pita Cukai dan leges  Bahan baku  Barang dalam proses/setengah jadi  Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat  Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 159
PENGUKURAN PERSEDIAAN • Persediaan diakui: a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. • Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 160
PENGUKURAN PERSEDIAAN • Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. • Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. • Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:  Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang  Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis 161
PENGUKURAN PERSEDIAAN • Barang persediaan yang memiliki nilai nominal dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. • Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. • Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. • Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 162
BEBAN PERSEDIAAN  Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods)  Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional  Pencatatan:  Perpetual  pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan  Periodik  pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian persediaan. 163
PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan  Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat  Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang 164
TRANSAKSI PERSEDIAAN Saldo persediaan 31 Des 20X1 sebesar 30.000.000. Entitas pada 1 Feb 20X2 melakukan belanja persediaan sebesar 200.000.000. Pada 31 Des 20X2 saldo persediaan 50.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 1 Feb Persediaan 200.000.000 Belanja Barang 200.000.000 Kas 200.000.000 Perubahan SAL 200.000.000 31 Des Beban Persediaan 180.000.000 Tidak ada jurnal Persediaan 180.000.000 165
PSAP 06 INVESTASI
DEFINISI INVESTASI DEFINISI Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. RUANG LINGKUP Untuk investasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BLU. Tidak termasuk investasi di BUMD dan BUMN. Tidak mengatur investasi dalam KSO 167
INVESTASI JANGKA PENDEK  Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.  ditujukan dalam rangka manajemen kas.  Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan  Terdiri: – Deposito berjangka waktu 3 - 12 bulan, – Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, – Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 168
INVESTASI JANGKA PANJANG  Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan  Sifat penanaman: – Investasi permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, contoh:  Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,  Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya;  Investasi permanen lainnya – Investasi non permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, contoh:  Investasi dalam Surat Utang Negara  Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga  Investasi non permanen lainnya.
PENGAKUAN INVESTASI Pengeluaran kas dan/atau aset , penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:  Kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah  Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable) 170
PENGUKURAN INVESTASI  Jika mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar  Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya  Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan  Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut 171
PENGUKURAN INVESTASI  Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.  Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.  Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.  Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan 172
METODE PENILAIAN INVESTASI a. Metode biaya; Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas; Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Dividen yang diterima pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan deviden pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Kenaikan nilai investasi pada akhir periode akan diakui sebagai pendapatan pada laporan operasional. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 173
METODE EKUITAS • Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nol, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas investasi tersebut maka akan diakui kewajiban. • Pada saat investasi tersebut memperoleh penambahan nilai investasi, maka penambahan tersebut akan terlebih dahulu mengurangi nilai negatif yang ada sampai nilai negatif tersebut tidak tersisa, kemudian setelah itu, penambahan nilai investasi tersebut dapat menambah nilai investasi pada neraca. Hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 174
INVESTASI BLU • Investasi oleh Badan Layanan Umum, investasi jangka panjang dicatat menggunakan metode ekuitas. Jika Badan Layanan Umum memiliki investasi, maka pencatatan oleh Badan Layanan Umum akan dikonsolidasi. Namun, untuk tujuan pelaporan instansi pemerintah, Badan Layanan Umum harus menyediakan laporan keuangan tersendiri. • Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga perolehan mengalami penurunan nilai, maa nilai penuruannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut. 175
KRITERIA METODE PENILAIAN INVESTASI a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 176
HASIL INVESTASI • Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan LRA dan pendapatan LO, sedangkan pendapatan deviden diakui sebagai pendapatan setelah diumumkan. • Metode biaya: hasil investasi berupa dividen tunai, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam LRA dan LO. • Metode ekuitas: deviden dividen tunai dicatat mengurangi nilai investasi. Bagian laba atas investasi yang dimiliki pemerintah dicatat sebagai pendapatan dalam LO dan menambah nilai investasi pemerintah. • Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. 177
PENGUNGKAPAN Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas; g. Perubahan pos investasi. 178
JURNAL INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20X2 diterima bunga deposito 5.000.000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Mar Invesasi jangka pendek 200.000.000 Tidak ada jurnal 20X2 Kas 200.000.000 30 Sep Kas 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000 20X2 Pendapatan bunga – LO 5.000.000 Pendapatan bunga – LRA 5.000.000 31 Des Piutang Bunga 2.500.000 20X2 Pendapatan bunga – LO 2.500.000 30 Mar Ksd 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000 20X3 Pendapatan bunga – LO 2.500.000 Pendapatan bunga – LRA 5.000.000 Piutang bunga 2.500.000 179
JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG- Alternatif Pada 1 Jan 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8.000.000.000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar 800.000.000, hak Pemda 480.000.000 dan membagikan dividen pada 25 Des sebesar 500.000.000 juta, yagn menjadi hak Pemda 300.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 1 Jan Invesasi jangka panjang 8.000.000.000 Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.00 0 Kas 8.000.000.000 Perubahan SAL 8.000.000.00 0 31 Des Investasi jangka panjang 480.000.000 Tidak ada jurnal Pendapatan investasi – LO 480.000.000 15 Maret Kas 300.000.000 Perubahan SAL 300.000.000 Investasi jangka panjang 300.000.000 Pendapatan dividen - LRA 300.000.000 Saldo akhir investasi mencerminkan 8.000 + 480 – 300 = 8.180 terjadi kenaikan investasi 180 karena laba 480 yang menjadi hak Pemda baru 300 yang dibagikan dalam bentuk dividen 180
JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-pelepasan Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar 5.000.000.000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1.750.000.000. (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Kas 1.750.000.000 Perubahan SAL 1.750.000.000 Investasi jangka panjang 1.000.000.000 Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi 1.750.000.000 Surplus penjualan investasi 750.000.000 181
PSAP 07 LAPORAN ASET TETAP
RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI RUANG LINGKUP • PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan • PSAP 07 tidak diterapkan untuk:  Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)  Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharuhi (non- regenerative natural resources) KLASIFIKASI  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi, dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi dalam Pengerjaan 183
PENGAKUAN ASET TETAP  Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;  Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap :  Berwujud;  Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 184
PENGUKURAN ASET TETAP  aset tetap dinilai dengan biaya perolehan  Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan 185
PENILAIAN AWAL ASET TETAP  Penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan  Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh  Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.  Biaya perolehan  Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.  Biaya yang dapat diatribusikan: Biaya persiapan tempat, Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), Biaya pemasangan (instalation cost), Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, Biaya konstruksi 186
KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN TANAH  Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan  Biaya perolehan mencakup:  Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah  Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak  Biaya pematangan, penimbunan, dan  biaya lainnya yang dikeluarkan ,aupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai  Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan GEDUNG DAN BANGUNAN  Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang mas masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai  Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi:  Harga pembelian atau biaya konstruksi,  Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak 187
KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN PERALATAN DAN MESIN  Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai  Biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain meliputi:  Harga pembelian  Biaya pengangkutan  Biaya instalasi  Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan 188
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx
SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx

Recommended

Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfjifrisyam
 
Ringkasan materi-sak-etap (1)
Ringkasan materi-sak-etap (1)Ringkasan materi-sak-etap (1)
Ringkasan materi-sak-etap (1)heri baskoro
 
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapheri baskoro
 
PSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptx
PSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptxPSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptx
PSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptxbonakanom
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Ryan Aviantara
 
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015PPA FEUI
 
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptxPSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptxDonnaPermataSari
 
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdf
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdfPSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdf
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdfDipoTriMartiano
 

Recommended

Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfjifrisyam
 
Ringkasan materi-sak-etap (1)
Ringkasan materi-sak-etap (1)Ringkasan materi-sak-etap (1)
Ringkasan materi-sak-etap (1)heri baskoro
 
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapheri baskoro
 
PSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptx
PSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptxPSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptx
PSAK dan isak untuk organisasi nirlaba.pptxbonakanom
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-20042015Ryan Aviantara
 
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015
Psak 1 penyajian laporan keuangan revisi 2013 04032015PPA FEUI
 
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptxPSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-IAS-1-15092018.pptxDonnaPermataSari
 
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdf
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdfPSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdf
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan.pdfDipoTriMartiano
 
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptxPSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptxDexMaru
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Sri Apriyanti Husain
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Sri Apriyanti Husain
 
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporerAminullah Assagaf
 
Contoh laporan keuangan 2015
Contoh laporan keuangan 2015Contoh laporan keuangan 2015
Contoh laporan keuangan 2015Icah Banjarmasin II
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Sri Apriyanti Husain
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Sri Apriyanti Husain
 
Laporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkapLaporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkapMandiri Sekuritas
 
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan KeuanganPSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuanganluthfi nk
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712Nita Putri
 
Sak etap
Sak etapSak etap
Sak etapSri Widyanti
 
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NormaSelestia
 
Akuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuanganAkuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuanganIma Rosmiati
 
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Yuswadi Mulya
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
 
PPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxPPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxssusereda2ea1
 
Akm, tentang sak
Akm, tentang sakAkm, tentang sak
Akm, tentang sakIlyatul Ilyatul
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1Irawati Sulistianingsih
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1Irawati Sulistianingsih
 
Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Nita Putri
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

More Related Content

Similar to SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx

PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptxPSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptxDexMaru
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Sri Apriyanti Husain
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Sri Apriyanti Husain
 
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporerAminullah Assagaf
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Sri Apriyanti Husain
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Sri Apriyanti Husain
 
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan KeuanganPSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuanganluthfi nk
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712Nita Putri
 
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NormaSelestia
 
Akuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuanganAkuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuanganIma Rosmiati
 
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Yuswadi Mulya
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
 
PPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxPPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxssusereda2ea1
 
Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Nita Putri
 

Similar to SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx (20)

PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptxPSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
PSAK-1-Penyajian-Laporan-Keuangan-Revisi-2013-08082016.pptx
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
 
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk3 (final) akuntansi keuangan kontemporer
 
Contoh laporan keuangan 2015
Contoh laporan keuangan 2015Contoh laporan keuangan 2015
Contoh laporan keuangan 2015
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-revisi-2013-15092014
 
Laporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkapLaporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkap
 
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan KeuanganPSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No 1 - Penyajian Laporan Keuangan
 
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
Psak 1-penyajian-laporan-keuangan-ias-1-240712
 
Sak etap
Sak etapSak etap
Sak etap
 
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
 
Akuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuanganAkuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuangan
 
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
Akuntansi etap-rumah-sakit (1)
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 
PPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxPPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptx
 
Akm, tentang sak
Akm, tentang sakAkm, tentang sak
Akm, tentang sak
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)Psak01(revisi 98)
Psak01(revisi 98)
 

Recently uploaded

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (16)

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 

SAP-dan-Sektor-Publik-22032019.pptx

  • 2. Agenda 2 Sektor Publik Perkembangan Standar Akuntansi Nirlaba Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan
  • 4. ENTITAS SEKTOR PUBLIK • Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua: – Pemerintahan – Non pemerintahan – organisasi nirlaba • Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. • Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. • Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya rumah sakit. • IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan. 4
  • 5. Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector • Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. • Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. • Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. • Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut. 5
  • 8. Karakteristik Nirlaba 8 Kebutuhan accounting framework and practice yang berbeda Karakteristik unik • pengguna LK entitas • tidak ada kepemilikan, kontribusi Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness) Tujuan entitas nirlaba – bukan laba pencapaian program 8
  • 9. Entitas Nirlaba 9 Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggunggjawabannya adalah Laporan Keuangan Standar Acuan Entitas Nirlaba PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba SAK UMUM SAK ETAP Standar untuk entitas komersial + + atau 9
  • 10. Standar Akuntansi Nirlaba Organisasi Nirlaba Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh: Rumah Sakit & Universitas Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK IPSAS Relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba Banyak diadopsi dalam PSAP 10
  • 11. Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia 11 Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500jt dan tot aset bukan hibah 20milyar Entitas Nirlaba Swasta Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Entitas Nirlaba Pemerintah  BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran  OJK – khusus -  BPJS – SAK Umum khusus  LPS – khusus  BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak 11
  • 12. Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45 • PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan • PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan Hanya mengatur jenis- jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing- masing laporan Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Contoh penerapannya adalah pada akuntansi Rumah Sakit & Universitas yang berbentuk BLU Dikembangkan dengan mengadoposi pada SFAS 117 PSAK 45 12
  • 13. PSAK 45 Organisasi Nir Laba • Mengatur pelaporan organisasi nir laba • Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. • Internasional  IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. • Tujuan: – untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. – Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. 13
  • 14. Penerapan PSAK 45 • Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. • Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
  • 15. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Catatan atas laporan keuangan. 15
  • 18. Ringkasa Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 – ISAK 35  Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)  Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK. 18 18
  • 19. Pendahuluan  Referensi  PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Latar Belakang  PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorentasi laba.Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaian deskripsi.  Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas dengan aktivitas nonlaba.  PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba  Entitas berorientasi non laba berbeda dalam:  Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan. 19 19
  • 20. Pendahuluan  Ruang Lingkup  Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya.  Juga berlaku untuk ETAP.  Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan  Permasalahan  Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian:  Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan dan;  Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri 20 20
  • 21. Interpretasi  Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyartan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10)  Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11)  Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK.  Tanggal Efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 21 21
  • 22. Dasar Kesimpulan Dasar Kesimpulan melengkapi namun bukan bagian dari ISAK 35  Dalam satu standar dengan tier yang sama mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda menunjukkan inkonsistensi pengaturan (PSAK 1 dan PSAK 45). Ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba.  PSAK 1 menggunakan terminology yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba termasuk entitas bisnis sektor public. Jika entitas berorientasi non laba, dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyakian LK dengan aktivitas non laba.  EBNL dan EBL berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang seimbang. Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yagn sudah ada dalm SAK dan SAK ETAP. 22 22
  • 23. Dasar Kesimpulan Ruang Lingkup dan Permasalahan  ISAK 35 memberikan pedolam penyajian laporan keuangan pada EBNL  Berlaku juga untuk SAK ETAP  Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan EBNL dan EBL.  Entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah EBL atau EBNL. Beberapa faktor yang dipertimbangkan:  Apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.  Menghasilkan barang/jasa tanpa tujuan memupuk laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik  Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pad EBL. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber saya pada likuidasi 23 23
  • 24. Dasar Kesimpulan Interpretasi  IAS 1 par 5 mengizinkan EBNL menyesuaian deskripsi yang digunakan untuk ebberapa pos yang terdapat dalam LK dan LK sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih penyesuaian tersebut.  Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi Laporan Posisi Keuangan, Laporang Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.  Contoh dalam interpretasi tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk EBNL. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada EBNL. 24 24
  • 25. Contoh Ilustrasi  Laporan Posisi Keuangan  Menyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan  Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri  Laporan Penghasilan Komprehensif  Kolom tunggal  Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto  Laporan Perubahan Aset Neto  Laporan Arus kas  Catatan atas Laporan Keuangan 25 25
  • 35. Ciri-ciri Organisasi Sektor Pemerintahan • Tidak untuk mencari keuntungan financial • Dimiliki secara kolektif oleh publik • Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan • Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif. • Tujuan  untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun ruhani. • Aktivitas  pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. • Sumber pembiayaan  berasal dari dana masyarakat berbentuk pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku 35
  • 36. Reformasi Keuangan Negara • Pengaturan umum tentang keuangan negara UU 17/2003 Keuangan Negara • Sistem keuangan, tata cara pembayaran, pertanggungjawaban UU 1/2004 Perbendaharaan Negara • Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan oleh BPK berdasarkan SAP 36
  • 37. UU KEUANGAN NEGARA • Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. • Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 37
  • 38. UU KEUANGAN NEGARA • Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. • Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi : – Laporan Realisasi APBN – Neraca – Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 38
  • 39. UU KEUANGAN NEGARA • Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. • Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara – dikuasakan kepada Menteri Keuangan, – dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga – diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD • Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain. 39
  • 40. UU KEUANGAN NEGARA • Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. • Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas 40
  • 41. UU PERBENDAHARAAN NEGARA • Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. • Pejabat perbendaharaan negara – Pengguna Anggaran – Bendahara Umum Negara/Daerah – Bendahara Penerimaan/Pengeluaran • Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah • Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah • Pengelolaan uang • Pengelolaan piutang dan utang 41
  • 42. UU PERBENDAHARAAN NEGARA • Pengelolaan investasi • Pengelolaan barang milik negara/daerah • Larangan penyitaan uang dan barang negara dan daerah • Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD • Pengendalian interm pemerintah • Penyalahgunaan uang dan negara • Pengelolaan keuangan badan umum 42
  • 43. UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA • Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. • BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. • Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. • Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. • Isi UU – Lingkup pemeriksaan – Pelaksanaan Pemeriksaan – Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut – Pengadaan Ganti Kerugian Negara – Ketentuan Pidana 43
  • 44. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2006-2017 PEMERINTAH DAERAH LKPD OPINI JML WTP % WDP % TW % TMP % 2006 3 1% 327 28% 28 6% 105 23% 463 2007 4 1% 283 59% 59 13% 123 26% 469 2008 13 3% 323 67% 31 6% 118 24% 485 2009 15 3% 330 65% 48 10% 111 22% 504 2010 34 7% 343 66% 26 5% 119 23% 524 2011 67 13% 349 67% 8 2% 100 19% 524 2012 120 23% 319 61% 6 1% 79 15% 524 2013 156 30% 311 59% 11 2% 46 9% 524 2014 252 47% 247 46% 5 1% 35 6% 539 2015 312 59% 187 35% 3 1% 30 6% 532 2016 378 70% 142 26% 0 0% 22 4% 542 2017 411 76% 113 21% 0 0% 18 3% 542 Sumber: IHPS BPK Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 44
  • 45. HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2017 PEMERINTAH PUSAT LKPD OPINI JML WTP % WDP % TW % TMP % 2008 34 41% 31 37% 0 0% 18 22% 83 2009 42 58% 24 33% 0 0% 7 10% 73 2010 50 65% 25 32% 0 0% 2 3% 77 2011 61 76% 17 21% 0 0% 2 3% 80 2012 62 71% 22 25% 0 0% 3 3% 87 2013 65 75% 19 22% 0 0% 3 3% 87 2014 62 71% 18 21% 0 0% 7 8% 87 2015 56 65% 26 30% 0 0% 4 5% 86 2016 74 84% 8 9% 0 0% 6 7% 88 2017 80 91% 6 7% 0 0% 2 2% 88 Sumber: IHPS BPK Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. 45
  • 46. IPSAS • Standar akuntansi pemerintahan di dunia mengacu pada IPSAS. • SAP menggunakan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan Standar. • BPK menyarankan agar KSAP menyusun beberapa standar yang belum ada, (telah ada pada IPSAS). • LKPP menyajikan Analisis GAP antara SAP dan IPSAS • IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan pendekatan: – Standar khusus IPSAS jikga tidak ada IFRS yang mengatur – Modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor public dan privat – Modifikasi hanya dilakukan dengan menyesuaikan istilah yang lebih tepat untuk sektor public. 46
  • 47. 1. PSAP PENGATURAN BERSAMA (PB) 2. PSAP KERJA SAMA OPERASI (KSO) 3. PSAP SEWA 4. PSAP PROPERTI INVESTASI (PI) 5. PSAP KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 6. BULETIN TEKNIS AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM PSAP dan Buletin Teknis dalam Tahap Penyelesaian 47
  • 48. 1. PSAP Instrumen Keuangan: Penyajian 2. PSAP Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran 3. PSAP Instrumen Keuangan: Pengungkapan 4. PSAP Pendapatan Pertukaran 5. PSAP Pendapatan non Pertukaran 6. PSAP Agrikultur 7. dll PSAP dan Buletin Teknis dalam Proses Penyusunan 48
  • 50. Standar Akuntansi Pemerintahan • Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan: – Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga – Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota – Badan Layanan Umum • Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi. • Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara international dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. • Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) • Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan PSAK 45 Akuntansi Organisasi Nir Laba 50
  • 51. • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 17 UU17/2003 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 DASAR HUKUM 51
  • 52. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP Nomor 71 Tahun 2010) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah DISUSUN OLEH KSAP DAN BERLAKU BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 52
  • 53. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Interpretasi PSAP (IPSAP) • IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin Teknis • Buletin Teknis merupakan arahan/ pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. Disertai Publikasi Lainnya PERNYATAAN SAP KERANGKA KONSEPTUAL STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 53
  • 54. BASIS KONSEPSI PENGAKUAN BASIS AKRUAL Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan  Pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh (earned)  Beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi KONSEP BASIS AKRUAL 54
  • 55. Judul PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 Laporan Operasional PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 55
  • 56. Interpretasi PSAP Interpretasi No 1 Transaksi Mata Uang Asing Interpretasi No 2 Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 3 Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 4 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 56
  • 57. No Bultek Tahun Keterangan 01 Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap 2014 Mengganti Bultek 09 02 Bultek 16 Akuntansi Piutang 2014 Mengganti Bultek 16 03 Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud 2014 Mengganti Bultek 11 04 Bultek 18 Akuntansi Penyusutan 2014 Mengganti Bultek 05 05 Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial 2015 Mengganti Bultek 10 06 Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara 2015 Bultek Baru 07 Bultek 21 Akuntansi Transfer 2015 Bultek Baru 08 Bultek 22 Akuntansi Utang 2015 Bultek Baru 09 Bultek 23 Akuntansi Pendapatan non Perpajakan 2016 Bultek Baru (berlaku 2017) 10 Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan 2016 Bultek Baru (berlaku 2017) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 57
  • 58. PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 PP 71 2010 • SAP Berbasis Akrual  Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015 Menjadi 58
  • 59. Laporan Keuangan Pemerintahan • Laporan Operasional • Neraca • Perubahan Ekuitas • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Perubahan SAL Laporan Keuangan menurut SAP Akrual • Laporan Realisasi Anggaran Desa • Neraca Desa • Catatan atas Laporan Keuangan Desa Laporan Desa - Draft 59
  • 60. • Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. • Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat • disajikan secara lengkap  hanya Kas KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi 60
  • 61. KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI ANGGARAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL BASIS KAS LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Neraca LRA SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan 61
  • 62. LAPORAN PERUBAHAN SAL • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : – Saldo Anggaran Lebih awal, – Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, – Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, – Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, – Saldo Anggaran Lebih Akhir. 62
  • 63. LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam – Pendapatan-LO dari kegiatan operasional – Beban dari kegiatan operasional – Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada – Pos luar biasa, bila ada – Surplus/defisit-LO 63
  • 64. INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. • Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 64
  • 65. PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 65 65
  • 66. PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 66 66
  • 67. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: – ekuitas awal, – surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; – koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, – ekuitas akhir. • Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll. 67
  • 68. TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL TRANSAKSI AKRUAL • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan • TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN 68
  • 69. PENYESUAIAN KAS - AKRUAL LRA Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Belanja Sekaligus Beban Belanja dan Beban Pend. Diterima Dimuka Piutang Pendapatan Pendapatan LO sudah diterima Kas- nya Belanja Dibayar Dimuka Utang atas Belanja (YMHD) Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar LO LRA LO 69
  • 70. APLIKASI AKRUAL DI DAERAH • Ketentuan Umum • Tujuan • Ruang Lingkup • Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah • Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah • Bagan Akun Standar • Ketentuan Lain-lain • Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. • Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. • Permendagri dilengkapi dengan : • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah • Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD • Lampiran III : Bagan Akun Standar • Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH 70
  • 71. LAPORAN KEUANGAN PEMDA PP 71/2010 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Kewajiban Koreksi Kesalahan Pembiayaan Dana Cadangan Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan LRA SAL LO LPE Neraca LAK C A L K **) 1 2 3 5 4 6 7 *) Transaksi Transitoris Transfer Kebijakan Akt & SAPD Permen dagri 64/2013 71
  • 72. LAPORAN KEUANGAN SKPD PP 71/2010 Permendag ri 64/2013 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda LRA LO LPE Neraca C A L K 1 2 3 4 5 72
  • 73. IMPLEMENTASI SAP (PP 71 pasal 6): STANDAR DAN SISTEM (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
  • 74. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH: • PP 71 Tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintah (lampiran I) • Bultek PSAP: – Bultek 15: Aset Tetap Akrual – Bultek 16: Piutang Akrual – Bultek 17: Aset tak Berwujud Akrual – Bultek 18: Penyusutan Akrual Akan terbit: – PSAP Badan Layanan Umum – Bultek Pendapatan Non Perpajakan – Bultek Pendapatan Perpajakan Peraturan – Pemerintah Pusat 74
  • 75. • Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) PMK 215 Tahun 2016 mengganti PMK 213 Tahun 2013 • Bagan Akun Standar PMK 214 Tahun 2013 • Jurnal Akuntansi Pemerintah PMK 215 Tahun 2013 • Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat PMK 224 Tahun 2016 pengganti PMK 219 Tahun 2013 • Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat PMK 225 Tahun 2016 pengganti PMK 270 Tahun 2014 • Pedoman Penyusunan LKKL PMK 222 Tahun 2016 pengganti PMK 177 Tahun 2015 • Penyusunan dan Penyampaian LK BUN PMK 221 Tahun 2016 pengganti PMK 216 Tahun 2015 PERATURAN TERKAIT IMPLEMENTASI AKUNTANSI DI PEMERINTAH PUSAT 75
  • 76. ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) KPPN/PKN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA BUN Sistem Akuntansi BUN Satker MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG Satker BLU Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Wilayah/ Provinsi KONSOLIDASI Utang & Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Transaksi Khusus Badan Lainnya Eselon 1 K/L LO LPE Neraca LRA CaLK LKKL Kanwil DJPB APK-DJPB Lap. Arus Kas LRA LPE LPSAL Neraca CaLK LKBUN LKPP: 1. LRA 2. LO 3. LPE 4. Neraca 5. LAK 6. LP SAL 7. CaLK Presiden BPK DPR BS/BL KPPN/PKN Utang & Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Transaksi Khusus Kanwil DJPB APK-DJPB 76
  • 78. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSPETUAL 1. Tujuan Kerangka Konseptual 2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna 4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan serta Komponen Laporan Keuangan 6. Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif, Prinsip- prinsip serta Kendala Informasi Akuntansi 7. Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan dan pengukurannya 78 78
  • 79. TUJUAN DAN POSISI KERANGKA KONSEPTUAL Tujuan Acuan bagi:  Penyusun standar;  Penyusun laporan keuangan;  Pemeriksa;  Para pengguna laporan. Posisi  Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi  Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP  Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual 79
  • 80. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan  Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan  Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan  adanya pengaruh proses poltik  Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintahan. b. Ciri keuangan pemerintah  Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian  Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan  Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana 80
  • 81. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN  Masyarakat;  Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;  Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman  Pemerintah 81
  • 82. ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORA NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN 1 Definisi Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan 2 Komponen 1. KPA-K/L yang mempunyai dokumen anggaran tersendiri 1. Pemerintah Pusat 2. Bendahara Umum Daerah (BUD) 2. Pemerintah Daerah 3. Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah 3. Kementerian Negara/lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat 4. Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan 82
  • 83. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH • mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan Akuntabilitas • memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Manajemen • memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders Transparansi • mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja Transparansi Evaluasi Kinerja • memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut Keseimbangan Antargenerasi 83
  • 84. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. 84 84
  • 85. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 85
  • 86. ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF DAN PRINSIP Asumsi  Asumsi kemandirian entitas  Asumsi kesinambungan entitas  Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) 86 Karakteristik Kualitatif  Relevan;  Andal;  Dapat dibandingkan; dan  Dapat dipahami Prinsip;  Basis akuntansi  Prinsip nilai historis;  Prinsip realisasi;  Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;  Prinsip periodisitas;  Prinsip konsistensi;  Prinsip pengungkapan lengkap; dan  Prinsip penyajian wajar. 86
  • 87. KARAKTERISTIK KUALITATIF KEMANDIRIAN ENTITAS • Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. • Adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh KESINAMBUNGAN ENTITAS • Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY MEASUREMENT) • Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. • Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 87
  • 88. KARAKTERISTIK KUALITATIF RELEVAN • Laporan keuangan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan: – Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) – Memiliki manfaat prediktif (predictive value) – Tepat waktu – Lengkap 88 ANDAL • Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. • Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. • Informasi yang andal memenuhi karakteristik: – Penyajian Jujur – Dapat Diverifikasi (verifiability) – Netralitas 88
  • 89. KARAKTERISTIK KUALITATIF DAPAT DIBANDINGKAN • Informasi dalam laporan keuangan akan berguna dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain. • Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. • Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. • Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. • Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 89 DAPAT DIPAHAMI • Informasi laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. • Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 89
  • 90. PRINSIP AKUNTANSI BASIS AKUNTANSI  Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah entitas adalah Basis Akrual  Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas  Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas 90 90
  • 91. PRINSIP AKUNTANSI PRINSIP NILAI HISTORIS  Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.  Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.  Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. 91 PRINSIP REALISASI  Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai utang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut.  Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. 91
  • 92. PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL  Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. 92 PRINSIP KONSITENSI  Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).  Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.  Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. PRINSIP AKUNTANSI 92
  • 93. PRINSIP PERIODISITAS • Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan 93 PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP • Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. • Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. PRINSIP AKUNTANSI PRINSIP PENYAJIAN WAJAR • Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah 93
  • 94. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN MATERIALITAS • Laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. • Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT • Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. • Laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. • Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. • Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. • Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 94
  • 95. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF • Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. • Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. • Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 95
  • 96. PENGAKUAN ASET DAN KEWAJIBAN  Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal;  Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lainnya telah atau tetap masih terpenuhi,dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi  Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah titik pengakuannya memerlukan pengaturan yang lebih rinci  Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul 96
  • 97. PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
  • 98. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN  Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis  Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut  Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan 98
  • 100. PSAP 01 Tujuan Ruang Lingkup Definisi Unsur Laporan Keuangan Basis Akuntansi Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Informasi Laporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan 100
  • 101. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUJUAN  Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum.  Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Par 1) 101 RUANG LINGKUP  Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual  Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah (Par 2) 101
  • 102. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas (Par 13) 102
  • 103. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 103 • Aset; • Kewajiban; • Ekuitas; • Arus kas. • Pendapatan-LRA; • Belanja; • Transfer; • Pembiayaan; • Saldo anggaran lebih • Pendapatan-LO; • Beban; dan (Par 11) 103
  • 104. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Komponen laporan keuangan pokok:  Laporan Realisasi Anggaran  Laporan Perubahan SAL  Neraca  Laporan Operasional (LO)  LAK  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  CaLK (Par 14) Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali : • LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; • Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. (Par 1) 104
  • 105. LAPORAN KEUANGAN • Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory) • Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e. Lain-lain; f. Saldo Anggaran Lebih Akhir. (Par 41) • Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
  • 106. LAPORAN ARUS KAS  Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.  Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15)  Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (Par 90) 106
  • 107. LAPORAN OPERASIONAL  Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO. • Kegiatan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau fungsi. (Par 92-93) 107
  • 108. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. • Rincian dari unsur dalam LPE disajikan dalam CALK (Par 101) 108
  • 109. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. • Catatan atas laporan keuangan terdiri dari: – Informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi – Informasi tentang kebijakan fisal / keuangan – Ikhtisar pencapaian target keuangan – Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi – Informasi yang diharuskan PSAP yang belum disajikan – Informasi lainnya untuk penyajian yang wajar (Par 104 sd 113) 109
  • 111. RUANG LINGKUP, MANFAAT, DEFINISI  PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas;  LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya.  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. 111
  • 112. BASIS AKUNTANSI  Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah  Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”
  • 113. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN ISI LRA DEFINISI Pendapatan-LRA Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil Surplus/defisit-LRA Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA 113
  • 114. ISI LRA DEFINISI Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan Pengeluaran Pembiayaan Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan Pembiayaan Neto Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN 114
  • 115. INFORMASI YANG DISAJIKAN  Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;  Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 115 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 115
  • 116. AKUNTANSI ANGGARAN  Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.  Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.  Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).  Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan  Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan 116 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 116
  • 117. AKUNTANSI PENDAPATAN LRA  Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D  Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan  Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH  Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)  Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;  BLU  pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 117
  • 118. AKUNTANSI PENDAPATAN LRA  Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 118 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 118
  • 119. AKUNTANSI BELANJA  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah  Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.  Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU  Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi 119 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 119
  • 120. AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA  Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA  Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan  Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan 120 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 120
  • 121. AKUNTANSI PEMBIAYAAN  Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah  Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) 121 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 121
  • 122. AKUNTANSI PEMBIAYAAN  Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;  Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;  Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan- LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. 122 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 122
  • 123. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING  Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah  Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sental pada tanggal transaksi  Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut 123 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 123
  • 124. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING  Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:  Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;  Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi 124 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 124
  • 125. LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL  LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi.  Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya  LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA. 125 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 125
  • 126. TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN Pemda pada 5 Desember membayar 500.000.000 untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS Tanggal Finansial Anggaran 5 Des Aset tetap – peralatan 500.000.000 Belanja Modal 500.000.000 R/K PPKD 500.000.000 Perubahan SAL 500.000.000 Pemda pada 15 Desember membayar 40.000.000 untuk membeli persediaan dengan pengeluaran LS Tanggal Finansial Anggaran 15 Des Persediaan 40.000.000 Belanja Barang 40.000.000 R/K PPKD 40.000.000 Perubahan SAL 40.000.000 126
  • 127. TRANSAKSI PENERIMAAN Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar 10.000.000 dan hotel Melati 300.000.000. Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Tangg al Finansial Anggaran 7 jan Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak – LO 310.000.000 310.000.000 Tidak dicatat 16 Feb Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pendapatan 10.000.000 10.000.000 Perubahan SAL Pendapatan Pajak – LRA 10.000.000 10.000.000 16 Feb R/K PPKD Kas Dibendahara Penerimaan 10.000.000 10.000.000 Tidak dicatat 25 Feb R/K PPKD Piutang Pendapatan 300.000.000 300.000.000 Perubahan SAL Pendapatan Pajak – LRA 300.000.000 300.000.000
  • 128. TRANSAKSI BELANJA Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar 80.000.000 Tgl Finansial Anggaran 30 Jan Beban Gaji R/K PPKD 80.000.000 80.000.000 Belanja Gaji Perubahan SAL 80.000.000 80.000.000 Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar 10.000.000 Tgl Finansial Anggaran 30 Jan Beban pemeliharaan Kas Bendahara pengeluaran 10.000.000 10.000.000 Belanja Gaji Perubahan SAL 10.000.000 10.000.000 128
  • 130. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUJUAN Memberikan informasi:  sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara selama suatu periode akuntansi, serta  saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. RUANG LINGKUP  Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok 130
  • 131. KAS DAN SETARA KAS  Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas  Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya  Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan  Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam LAK yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca lampiran I PP No.71 Tahun 2010 131 131
  • 132. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum lampiran I PP No.71 Tahun 2010 132 132
  • 133. UNSUR ARUS KAS lampiran I PP No.71 Tahun 2010 133 1. Aktivitas Operasi  Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi  Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yad tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar 2. Aktivitas Investasi  Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas  Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yanag akan datang. 133
  • 134. UNSUR ARUS KAS lampiran I PP No.71 Tahun 2010 134 3. Aktivitas Pendanaan  Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangja panjang 4. Aktivitas Transitoris  Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 134
  • 135. PELAPORAN ARUS KAS  Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:  Metode langsung  Metode tidak langsung  Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi lampiran I PP No.71 Tahun 2010 135 135
  • 136. ARUS KAS MATA UANG ASING  Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi  Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas 136
  • 137. TRANSAKSI BUKAN KAS  Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK.  Transaksi tersebut harus diungkapkan dalan CaLK  Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi LAK adalah perolehan aset dengan pertukaran atau hibah. 137
  • 138. PENGUNGKAPAN  Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara jaminan dan kas yang dikhususkan penkas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.  Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai untuk kegiatan tertentu lampiran I PP No.71 Tahun 2010 138 138
  • 139. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 139 Ilustrasi Laporan Arus Kas
  • 140. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 140 Ilustrasi Laporan Arus Kas
  • 142. TUJUAN, RUANG LINGKUP TUJUAN STANDAR • Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan(CALK) adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CALK TUJUAN PENYAJIAN CALK • Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah RUANG LINGKUP • Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan • Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan 142
  • 143. KETENTUAN UMUM • Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. • Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. • Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. • Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. • Perlunya pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010 143 143
  • 144. STRUKTUR DAN ISI • CALK disajikan secara sistematis. • Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi dalam CALK • CALK meliputi: – penjelasan – daftar terinci analisis – nilai suatu pos yang disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan • CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 144 144
  • 145. STRUKTUR DAN ISI Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, mengenai: a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010 145 145
  • 146. CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos dalam Laporan Keuangan. Bab I Pendahuluan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistematika penyajian CALK Bab II Ekonomi Makro 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor 4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas pelapor 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab V Kebijakan Akuntansi 5.1. Entitas pelaporan 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening- rekening Akuntansi Bab VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan 6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan 6.1.1 Pendapatan 6.1.2 Belanja 6.1.3 Pembiayaan 6.1.4 Aset 6.1.5 Kewajiban 6.1.6 Ekuitas Dana 6.1.7 Komponen-komponen Arus kas 6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh. Bab VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan Bab VIII Penutup Lampiran RINCIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 146
  • 147. INFORMASI UMUM • Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. • Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: – domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; – penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan – ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 147 147
  • 148. INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL & KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO • CALK membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. – Bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas – perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya. – Penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro – Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara. – Ekonomi makro  asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD lampiran I PP No.71 Tahun 2010 148 148
  • 149. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN • CALK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran awal yang disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala dalam pencapaian target, serta masalah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca. – Ikhtisar pencapaian target keuangan perbandingan target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. – informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang lampiran I PP No.71 Tahun 2010 149 149
  • 150. DASAR PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN • Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan. • Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. • Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 150 150
  • 151. DASAR PENYAJIAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI • Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi dan metode-metode penerapannya yang material mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan. • Pengungkapan meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. • CALK menjelaskan: – Entitas pelaporan; – Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; – Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; – Kebijakan akuntansi dalam PSAP diterapkan pada masa transisi termasuk jika dilakukan penerapan. – Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. • Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. • Perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini. • Perubahan kebijakan yang berpengaruh material dalam tahun perubahan diungkapkan jika berpengaruh material terhadap tahun yang akan datang. 151
  • 152. DASAR PENYAJIAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI • Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan : – Pengakuan pendapatan-LRA; – Pengakuan pendapatan-LO; – Pengakuan belanja; – Pengakuan beban; – Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; – Investasi; – Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud; – Kontrak-kontrak konstruksi; – Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; – Kemitraan dengan pihak ketiga; – Biaya penelitian dan pengembangan; – Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; – Pembentukan dana cadangan; – Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; – Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. – Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; – Kemitraan dengan pihak ketiga; – Biaya penelitian dan pengembangan; – Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; – Pembentukan dana cadangan; – Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; – Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 152
  • 153. PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN POS • Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. – Anggaran; – Realisasi; – Prosentase pencapaian; – Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; – Perbandingan dengan periode yang lalu; – Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; – Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; – Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; – Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan – Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 153 153
  • 154. • Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. • Komitmen atau kejadian kontinjensi yang disajikan adalah kejadian, yang berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. • Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh kejadian kontinjensi. • Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. • Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. KEJADIAN PENTING SELAMA PELAPORAN 154
  • 155. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 155 PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN DAN INVESTASI PERSEDIAAN  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan  Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat  Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang INVESTASI  Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;  Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;  Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;  Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;  Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;  Perubahan pos investasi. 155
  • 156. PENGUNGKAPAN ASET TETAP ASET TETAP (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; (d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 156
  • 157. PENGUNGKAPAN KDP DAN UTANG KDP  Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian  Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya  Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar  Uang muka kerja yang diberikan  Retensi UTANG  Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman  Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya  Bunga pinjaman yang berlaku  Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo  Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang)  Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur  Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah yang dikapitalisasi,tingkat kapitalisasi) 157
  • 159. PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP 05 Par. 4) CAKUPAN Persediaan merupakan aset yang berupa: • Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; • Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; • Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. CONTOH Persediaan dapat terdiri dari :  Barang konsumsi  Amunisi  Bahan untuk pemeliharaan  Suku cadang  Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga- jaga  Pita Cukai dan leges  Bahan baku  Barang dalam proses/setengah jadi  Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat  Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 159
  • 160. PENGUKURAN PERSEDIAAN • Persediaan diakui: a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. • Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 160
  • 161. PENGUKURAN PERSEDIAAN • Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. • Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. • Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:  Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang  Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis 161
  • 162. PENGUKURAN PERSEDIAAN • Barang persediaan yang memiliki nilai nominal dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. • Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. • Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. • Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 162
  • 163. BEBAN PERSEDIAAN  Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods)  Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional  Pencatatan:  Perpetual  pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan  Periodik  pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian persediaan. 163
  • 164. PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN  Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan  Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat  Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang 164
  • 165. TRANSAKSI PERSEDIAAN Saldo persediaan 31 Des 20X1 sebesar 30.000.000. Entitas pada 1 Feb 20X2 melakukan belanja persediaan sebesar 200.000.000. Pada 31 Des 20X2 saldo persediaan 50.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 1 Feb Persediaan 200.000.000 Belanja Barang 200.000.000 Kas 200.000.000 Perubahan SAL 200.000.000 31 Des Beban Persediaan 180.000.000 Tidak ada jurnal Persediaan 180.000.000 165
  • 167. DEFINISI INVESTASI DEFINISI Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. RUANG LINGKUP Untuk investasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BLU. Tidak termasuk investasi di BUMD dan BUMN. Tidak mengatur investasi dalam KSO 167
  • 168. INVESTASI JANGKA PENDEK  Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.  ditujukan dalam rangka manajemen kas.  Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan  Terdiri: – Deposito berjangka waktu 3 - 12 bulan, – Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, – Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 168
  • 169. INVESTASI JANGKA PANJANG  Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan  Sifat penanaman: – Investasi permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, contoh:  Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,  Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya;  Investasi permanen lainnya – Investasi non permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, contoh:  Investasi dalam Surat Utang Negara  Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga  Investasi non permanen lainnya.
  • 170. PENGAKUAN INVESTASI Pengeluaran kas dan/atau aset , penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:  Kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah  Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable) 170
  • 171. PENGUKURAN INVESTASI  Jika mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar  Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya  Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan  Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut 171
  • 172. PENGUKURAN INVESTASI  Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.  Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.  Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.  Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan 172
  • 173. METODE PENILAIAN INVESTASI a. Metode biaya; Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas; Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Dividen yang diterima pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan deviden pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Kenaikan nilai investasi pada akhir periode akan diakui sebagai pendapatan pada laporan operasional. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 173
  • 174. METODE EKUITAS • Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nol, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas investasi tersebut maka akan diakui kewajiban. • Pada saat investasi tersebut memperoleh penambahan nilai investasi, maka penambahan tersebut akan terlebih dahulu mengurangi nilai negatif yang ada sampai nilai negatif tersebut tidak tersisa, kemudian setelah itu, penambahan nilai investasi tersebut dapat menambah nilai investasi pada neraca. Hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 174
  • 175. INVESTASI BLU • Investasi oleh Badan Layanan Umum, investasi jangka panjang dicatat menggunakan metode ekuitas. Jika Badan Layanan Umum memiliki investasi, maka pencatatan oleh Badan Layanan Umum akan dikonsolidasi. Namun, untuk tujuan pelaporan instansi pemerintah, Badan Layanan Umum harus menyediakan laporan keuangan tersendiri. • Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga perolehan mengalami penurunan nilai, maa nilai penuruannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut. 175
  • 176. KRITERIA METODE PENILAIAN INVESTASI a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 176
  • 177. HASIL INVESTASI • Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan LRA dan pendapatan LO, sedangkan pendapatan deviden diakui sebagai pendapatan setelah diumumkan. • Metode biaya: hasil investasi berupa dividen tunai, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam LRA dan LO. • Metode ekuitas: deviden dividen tunai dicatat mengurangi nilai investasi. Bagian laba atas investasi yang dimiliki pemerintah dicatat sebagai pendapatan dalam LO dan menambah nilai investasi pemerintah. • Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. 177
  • 178. PENGUNGKAPAN Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas; g. Perubahan pos investasi. 178
  • 179. JURNAL INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20X2 diterima bunga deposito 5.000.000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Mar Invesasi jangka pendek 200.000.000 Tidak ada jurnal 20X2 Kas 200.000.000 30 Sep Kas 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000 20X2 Pendapatan bunga – LO 5.000.000 Pendapatan bunga – LRA 5.000.000 31 Des Piutang Bunga 2.500.000 20X2 Pendapatan bunga – LO 2.500.000 30 Mar Ksd 5.000.000 Perubahan SAL 5.000.000 20X3 Pendapatan bunga – LO 2.500.000 Pendapatan bunga – LRA 5.000.000 Piutang bunga 2.500.000 179
  • 180. JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG- Alternatif Pada 1 Jan 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8.000.000.000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar 800.000.000, hak Pemda 480.000.000 dan membagikan dividen pada 25 Des sebesar 500.000.000 juta, yagn menjadi hak Pemda 300.000.000 Tanggal Finansial Anggaran 1 Jan Invesasi jangka panjang 8.000.000.000 Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.00 0 Kas 8.000.000.000 Perubahan SAL 8.000.000.00 0 31 Des Investasi jangka panjang 480.000.000 Tidak ada jurnal Pendapatan investasi – LO 480.000.000 15 Maret Kas 300.000.000 Perubahan SAL 300.000.000 Investasi jangka panjang 300.000.000 Pendapatan dividen - LRA 300.000.000 Saldo akhir investasi mencerminkan 8.000 + 480 – 300 = 8.180 terjadi kenaikan investasi 180 karena laba 480 yang menjadi hak Pemda baru 300 yang dibagikan dalam bentuk dividen 180
  • 181. JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-pelepasan Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar 5.000.000.000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1.750.000.000. (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Kas 1.750.000.000 Perubahan SAL 1.750.000.000 Investasi jangka panjang 1.000.000.000 Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi 1.750.000.000 Surplus penjualan investasi 750.000.000 181
  • 183. RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI RUANG LINGKUP • PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan • PSAP 07 tidak diterapkan untuk:  Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources)  Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharuhi (non- regenerative natural resources) KLASIFIKASI  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi, dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi dalam Pengerjaan 183
  • 184. PENGAKUAN ASET TETAP  Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;  Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap :  Berwujud;  Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 184
  • 185. PENGUKURAN ASET TETAP  aset tetap dinilai dengan biaya perolehan  Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan 185
  • 186. PENILAIAN AWAL ASET TETAP  Penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan  Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh  Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.  Biaya perolehan  Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.  Biaya yang dapat diatribusikan: Biaya persiapan tempat, Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), Biaya pemasangan (instalation cost), Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, Biaya konstruksi 186
  • 187. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN TANAH  Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan  Biaya perolehan mencakup:  Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah  Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak  Biaya pematangan, penimbunan, dan  biaya lainnya yang dikeluarkan ,aupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai  Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan GEDUNG DAN BANGUNAN  Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang mas masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai  Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi:  Harga pembelian atau biaya konstruksi,  Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak 187
  • 188. KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN PERALATAN DAN MESIN  Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai  Biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain meliputi:  Harga pembelian  Biaya pengangkutan  Biaya instalasi  Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan 188