1. CSR
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
EKO JUANDRI, STEKO JUANDRI, ST
Kasi Bimtek Pertambangan UmumKasi Bimtek Pertambangan Umum
Bidang Pertambangan Umum Dinas PertambanganBidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan
dan Energidan Energi
KABUPATEN SIJUNJUNGKABUPATEN SIJUNJUNG

2. DASAR HUKUM
• UU No 40 Tahun 2007, tentang Perseroan
Terbatas
• UU No 11 Tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial
• ISO 26000 SR

3. PENGERTIAN CSR
• Adalah tanggung jawab organisasi korporasi
terhadap dampak atas segala keputusan dan
aktifitasnya dalam hal Sosial, Ekonomi dan
lingkungan secara tranparan dan beretika yang :
– Konsisten untuk pembangunan yang berkelanjutan
dan kesejahteraan masyarakat.
– Mempertimbangkan harapan-harapan para
pemangku kepentingan.
– Sesuai dengan hukum dan norma internasional yang
berlaku.
– Terintegrasi secara menyeluruh dalam organisasi.

4. PELAKSANAAN CSRPELAKSANAAN CSR
• TRUST
• TRANSPARAN
• AKUNTABEL (TERUKUR)
• KEBERLANJUTAN
• BERDASARKAN KONTRAK SOSIAL

5. FUNGSI CSR = INVESTASI SOSIAL
• MEMPERKUAT DAN MEMELIHARA INTEGRITAS
SOSIAL
• MENCEGAH, MEGURANGI DAN MENGENDALIKAN
DAMPAK SOSIAL
• MEMUPUK ETIKA BISNIS DUNIA USAHA
BERBASISKAN KEPEDULIAN SOSIAL
• MEMPERKUAT MASYARAKAT PEDULI

6. •Komoditi yang tidak dapat diperbarui, dan
•Berpotensi mengubah lingkungan
•Harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab sejak
awal hingga penutupan tambang
LATAR BELAKANG CSR DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN

7. TIGA TINGKAT PROGRAM CSR
1.Community relation
yaitu kegiatan-kegiatan yang
menyangkut pengembangan kesepahaman melalui
komunkasi daninformasi kepada pihak yang terkait.
Dalam kategori ini, program cenderung mengarah
pada bentuk-bentuk kedermawanan (charity)
perusahaan. Kegiatankedermawanan sebagai
upaya pendekatan awal perusahan
terhadapmasyarakat.

8. 2.Community service
merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi
kepentingan komunitas ataupun kepentingan umum.
Kegiatan iniditunjukkan dengan adanya pembangunan
secara fisik pada infrastruktur sektor kesehatan,
keagamaan, pendidikan, transportasi dan sebagainya.Inti
dari kategori ini adalah memberikan pelayan terhadap
kebutuhan masyarakat dalam bentuk pembangunan
infrastruktur desa. Walaupun baik ternyata pada tingkat
masyarakat kegiatan ini tidak dapat diharapkan
berkelanjutan, bahkan cenderung meningkatkan
kebergantungan masyarakat pada perusahaan, sehingga
efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk
menggalang kerjasama dengan masyarakat tidak didapat
secara optimal.

9. 3.Community empowerment
adalah program-program yang berkaitan
denganmemberikan akses yang lebih luas kepada
komunitas untuk menunjang kemandiriannya.
Seperti pembentukan koperasi dan usaha industri
kecillainnya. Dalam hal ini, komunitas sudah
memiliki pranata pendukung dan perusahaan
memberi akses agar pranata terus berlanjut.
Kemandirian komunitas menjadi hal penting dalam
kemampuan mereka menjaringmasalah dan
memunculkan jalan keluarnya, yang dibantu oleh
perusahaandengan pancingan dan
akses.Memberikan kemampuan kepada
masyarakat bisa berkembang secara mandiri,
berkelanjutan

10. COMMUNITY DEVELOPMENT
( COM-DEV )
DASAR HUKUM
 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 Peraturan Menteri ESDM Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
(masih dalam proses penyelesaian Draft Permen).