Program dan kegiatan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung tahun 2022 meliputi koordinasi pengelolaan sampah tingkat nasional, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, penerbitan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga, pembinaan desa dan bank sampah, serta rencana pembangunan tempat pembuangan akhir regional baru untuk mengatasi kelebihan kapasitas tempat pembuangan akhir saat ini.
Alur Pengajuan Surat Keterangan Pindah (Individu) lewat IKD.pdf
Presentasi Kabid PLB3 Rapat Jakstrada Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah DLH Provinsi Lampung.pptx
1. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN
SAMPAH DLH PROVINSI LAMPUNG
Disampaikan pada:
Rapat Jakstrada Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung
Bandar Lampung, Agustus 2022
Dra. PARINA, MM.
Kabid Pengelolaan Sampah dan LB3Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung
2. PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
DI TINGKAT PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Melaksanakan Koordinasi Pengelolaan Sampah ke
Pusat/KLHK :
- Koordinasi Jakstrada dan SIPSN Ke Batam .
- Koordinasi dengan KLHK dalam rangka
sinkronisasi program dan kegiatan.
2.Melaksanakan Rangkaian Peringatan Hari Peduli
Sampah Nasional Tingkat Provinsi Lampung :
- Pada tanggal 11 Juni 2022 telah dilaksanakan
Aksi Bersih Bersih di Kelurahan Kedaung, Bandar
Lampung sekaligus Dekalarasi Forum Bank
Sampah Provinsi Lampung.
3.Penerbitan Pergub Jakstrada Dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.
3. PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
DI TINGKAT PROGRAM DAN KEGIATAN
5.Pembinaan ke Desa Smart Village dalam rangka
mendorong Pendirian Bank Sampah dan
meningkatkan pengelolaan sampah di desa seperti
ke Desa Hanura Pesawaran, Desa Kedaung Lampung
Selatan, Desa Sidomulyo Lampung Tengah
6.Melaksanakan pembinaan ke lembaga pengelolaan
sampah seperti Bank Sampah Emak Id Bandar
Lampung, TPS3R Jejama Secancanan Pringsewu.
7.Melaksanakan Aksi Bersih Bersih pada Peringatan
World Clean Up Day Tingkat Provinsi Lampung
8.Koordinasi dan Pendampingan Adipura.
9.Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Pengelolaan
Sampah.
10.Melaksanakan Penyusunan Pergub Pengelolaan
Sampah Plastik.
4. PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
DI TINGKAT PROGRAM DAN KEGIATAN
11.Terus membangun komunikasi dan berkolaborasi
dengan stakeholder terkait dan mengembangkan
kombinasi strategi dalam upaya meningkatkan
pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi
Lampung : Melalui Group WA Berbagai Komunitas
Pengelolaan Sampah.
5. Dalam rangka mengatasi persoalan TPA
Bakung yang telah overload, maka
Pemerintah Provinsi Lampung
merencanakan akan Membangun TPA
Regional di Tanjung Sari, Natar yang
akan menangani sampah Kota Bandar
Lampung dan sebagian Kabupaten
Lampung Selatan.
6. Saat ini sedang dipersiapkan masterplan
TPA Regional di Tanjung Sari, Natar yang
disusun oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung.
9. Pergub Jakstrada Provinsi Lampung
masih dalam proses penerbitannya
diperkirakan terbit pada Bulan September
2022. Pergub tersebut harus menjadi
rujukan bagi Kabupaten/Kota guna
meningkatkan capaian pengurangan dan
penanganan sampah di Provinsi
Lampung.
10. DLH Kabupaten diharap turut melakukan
pembinaan terhadap Desa Smart Village
guna menciptakan kemandirian desa
dalam pengelolaan sampah, khususnya
dalam pemanfaatan sampah organik.
11. DLH Kabupaten/Kota diharapkan terus
melakukan pembinaan terhadap TPS3R,
Bank Sampah, Rumah Kompos dan
sejenisnya agar lebih cepat berkembang.
12. Terkait dengan rencana pembangunan
TPA Regional Tanjung Sari, diharapkan
DLH Kota Bandar Lampung dan DLH
Kabupaten Lampung Selatan dapat
menjadi katalisator kesepakatan Tripartit
antara Pemda Provinsi Lampung, Kota
Bandar Lampung dan Kabupaten
Lampung Selatan.
13. Bagi Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir dan laut agar
menjalankan Konsep Waterfront City. Hal tersebut akan
memperbaiki kondisi yang selama ini menganggap pesisir
dan laut sebagai Backyard atau Halaman Belakang.
Seharusnya ada regulasi yang mendorong pemanfaatan pesisir
dan laut untuk nilai atau value yang lebih tinggi. Tidak hanya
sekedar Backyard yang menjadi hunian kumuh.
Perlu regulasi yang membatasi berkembangnya hunian kumuh di
wilayah pesisir dan laut. Misalnya pengenaan izin bangunan
yang ketat dan penerapan PBB yang lebih tinggi untuk kawasan
pesisir dan laut. Sehingga ruang pesisir dan laut akan lebih
banyak digunakan untuk kawasan rekreasi dan perumahan elit,
yang diharapkan akan lebih mampu untuk memelihara kualitas
lingkungan laut dan pesisir.
14. Kami berharap semoga gerakan
Indonesia bebas sampah di tahun 2025
dengan 30% pengurangan dan 70%
penanganan dapat terwujud di Provinsi
Lampung.