Dokumen tersebut membahas latar belakang dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka untuk memulihkan krisis pembelajaran di Indonesia yang diperparah oleh pandemi COVID-19, dengan menyederhanakan kurikulum dan memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan."

1. Merdeka Belajar : Kebijakan
Pemulihan Pembelajaran
Bahan Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka

2. Tujuan Bimbingan Teknis
Memahami latar belakang, filosofi, dan isi kebijakan
penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan
pembelajaran secara mendalam.

3. Ruang Lingkup
Karakteristik Kurikulum
Merdeka sebagai kelanjutan
dari penyederhanaan
kurikulum darurat
Krisis pembelajaran yang
berkepanjangan dan
memburuk akibat pandemi
COVID-19
Upaya Pemerintah untuk
memitigasi dampak
pandemi terhadap
kesempatan belajar
Strategi implementasi
Kurikulum Merdeka di satuan
pendidikan: pilihan kurikulum
dan penyesuaian dengan
kesiapan satuan pendidikan
Dukungan kebijakan
implementasi kurikulum
Dukungan penerapan
kurikulum untuk transformasi
pembelajaran: Platform
Merdeka Mengajar
A
B
C
D
E
F

4. 1. Permendikbud Ristek, No.5, Tahun 2022, tentang Standar Kompetensi
Lulusan.
2. Permendikbud Ristek, No.7, Tahun 2022, tentang Standar isi .
3. Permendikbud Ristek, No. 16, Tahun 2022, tentang Standar Proses.
4. Kepetusan Kepmendikbud Ristek, No: 56/M/2022, tentang Pedoman
Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
Dasar Hukum

5. Krisis Pembelajaran
Sejak kapan Indonesia
mengalami krisis
pembelajaran?

6. Krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan
belum membaik dari tahun ke tahun
Studi-studi nasional maupun
internasional, salah satunya PISA
menunjukkan bahwa banyak siswa kita
yang tidak mampu memahami bacaan
sederhana atau menerapkan konsep
matematika dasar
Skor PISA tidak mengalami peningkatan
yang signifikan dalam 10 sampai 15 tahun
berada di bawah kompetensi minimum
membaca dan matematika
Hasil tes PISA 2018 juga menunjukkan
adanya kesenjangan hasil belajar berbasis
status ekonomi-sosial, di mana siswa dari
keluarga yang lebih sejahtera
mendapatkan skor 52 poin lebih tinggi
Sumber: OECD (2018)

7. Krisis pembelajaran juga ditunjukkan dengan tingginya
kesenjangan kualitas pembelajaran
● Survei AKSI
menunjukkan adanya
ketimpangan besar
antar daerah dalam
hasil belajar murid.
● Studi tersebut
memperlihatkan
adanya kesenjangan
besar antar wilayah
dan antar kelompok
sosial-ekonomi dalam
hal kualitas belajar.
Setelah pandemi,
krisis belajar ini
menjadi semakin
parah.
Persebaran Skor AKSI (2019)
Bali
Nusra
• I
• M
• S
46,5
41,2
3,8
-11%
-9%
-12%
Sumatra
• I
• M
• S
48,0
42,5
39,2
-8%
-6%
-9%
Sulawesi
• I
• M
• S
46,4
41,3
37,7
-11%
-9%
-12%
Kalimantan
• B. Indonesia (I)
• Matematika (M)
• IPA (S)
49,0
43,0
39,5
-6%
-5%
-8%
Papua dan Maluku
• I
• M
• S
46,7
40,9
36,9
-11%
-10%
-14%
DKI Jakarta &
DI Yogyakarta
• I
• M
• S
52,3
45,4
4,1
Jawa (non-DKI dan
DIY)
• I
• M
• S
50,2
44,0
41,2
-5%
-4%
-5%
xx xx
Skor AKSI (SMP) % perbedaan rata-rata skor AKSI antara DKI Jakarta dan DI Yogyakarta
Legenda
:

8. Krisis pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19
dengan meningkatnya ketertinggalan pembelajaran (learning
loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran
Numerasi
Literasi
Indikasi learning loss: berkurangnya kemajuan belajar dari
kelas 1 ke kelas 2 SD.
-52
129
77
(6 bulan)
SESUDAH
(TA 20/21)
SEBELUM
(TA 19/20)
- 44
Indikasi
Learning Loss
(5 bulan)
78
34
▪ Sebelum pandemi, kemajuan
belajar selama satu tahun (kelas 1
SD) adalah sebesar 129 poin untuk
literasi dan 78 poin untuk
numerasi.
▪ Setelah pandemi, kemajuan belajar
selama kelas 1 berkurang secara
signifikan (learning loss).
▪ Untuk numerasi, learning loss
tersebut setara dengan 5 bulan
belajar.
(Diambil dari sampel 3.391 siswa SD dari 7
Kab/Kota di 4 provinsi, pada bulan Januari 2020
dan April 2021)
▪ Untuk literasi, learning loss ini
setara dengan 6 bulan belajar.

9. Kurikulum Darurat
Apa hubungan antara krisis di
masa pandemi COVID-19
dengan kurikulum?

10. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi
khusus (kurikulum darurat) efektif memitigasi ketertinggalan
pembelajaran (learning loss) pada masa pademi COVID-19
Learning loss
5 bulan
Learning loss 1
bulan
522
482
517
Proyeksi jika tidak ada
learning loss
Survei pada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah di
20 kab/kota dari 8 provinsi menunjukkan perbedaan
hasil belajar yang signifikan antara Kurikulum 2013 dan
Kurikulum Darurat
Bila kenaikan hasil belajar itu direfleksikan ke proyeksi
learning loss numerasi dan literasi, penggunaan
kurikulum darurat dapat mengurangi dampak
pandemi sebesar 73% (literasi) dan 86% (numerasi)
Pada sekolah yang menggunakan
Kurikulum 2013
Pada sekolah yang menggunakan
Kurikulum Darurat
Sekitar 31,5%
sekolah
menggunakan
kurikulum
darurat semasa
pandemi
COVID-19
Hasil belajar siswa 12 bulan pembelajaran di masa pandemi COVID-19

11. Sebagai bagian dari mitigasi ketertinggalan pembelajaran, satuan
pendidikan diberi opsi untuk menggunakan kurikulum yang
disederhanakan agar dapat berfokus pada penguatan karakter dan
kompetensi mendasar
Kemendikbudristek
mengembangkan “Kurikulum
Darurat” dengan
menyederhanakan Kompetensi
Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan
KD) yang dicapai.
Kemendikbudristek menyusun modul
literasi dan numerasi untuk membantu
guru menerapkan kurikulum. Juga
tersedia modul untuk orang tua yang
dapat digunakan di rumah.
Data kualitatif mengkonfirmasi bahwa guru merasa
terbantu untuk melihat materi yang esensial, sehingga bisa
merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih baik.
Modul literasi-numerasi dari Kemendikbudristek juga
sering disebutkan sebagai alat bantu yang bermanfaat
untuk penerapan kurikulum.

12. Refleksi
Sampai sini, dapatkah kita melihat
pengaruh kurikulum terhadap krisis
pembelajaran?

13. Kurikulum Merdeka:
Karakteristik apa dari Kurikulum
Merdeka yang diharapkan dapat
memulihkan pembelajaran?

14. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan
pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum
secara lebih komprehensif
Rancangan dan
Implementasi Kurikulum Saat Ini:
Arah Perubahan Kurikulum:
Struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam
pelajaran ditentukan per minggu
Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu
untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan
yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta
didik
Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam
sehingga guru kurang leluasa dalam
mengembangkan pembelajaran kontekstual
Teknologi digital belum digunakan secara sistematis
untuk mendukung proses belajar guru melalui
berbagi praktik baik
Struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam
pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam
satu tahun
Fokus pada materi yang esensial, Capaian
Pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun
Memberikan keleluasaan bagi guru
menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai
kebutuhan dan karakteristik peserta didik
Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi
bagi guru untuk dapat terus mengembangkan
praktik mengajar secara mandiri dan berbagi
praktik baik.

15. Keunggulan Kurikulum Merdeka
1. Lebih Sederhana dan
Mendalam
Fokus pada materi yang esensial dan
pengembangan kompetensi peserta didik
pada fasenya. Belajar menjadi lebih
mendalam, bermakna, tidak terburu-buru
dan menyenangkan.

16. Keunggulan Kurikulum Merdeka
2. Lebih Merdeka
Peserta didik: Tidak ada program peminatan
di SMA, peserta didik memilih mata
pelajaran sesuai minat, bakat, dan
aspirasinya.
Guru: Guru mengajar sesuai tahap
capaian dan perkembangan
peserta didik.
Satuan pendidikan: memiliki wewenang
untuk mengembangkan dan mengelola
kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan
karakteristik satuan pendidikan dan peserta
didik.

17. Keunggulan Kurikulum Merdeka
3. Lebih Relevan dan
Interaktif
Pembelajaran melalui kegiatan projek
memberikan kesempatan lebih luas
kepada peserta didik untuk secara aktif
mengeksplorasi isu-isu aktual misalnya
isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya
untuk mendukung pengembangan
karakter dan kompetensi Profil Pelajar
Pancasila.

18. Struktur Kurikulum Merdeka:
Apa kekhasan dari
Kurikulum Merdeka?

19. Struktur Kurikulum
Pendidikan Anak Usía Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
1. Pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan
pembelajaran intrakurikuler untuk setiap
mata pelajaran mengacu pada capaian
pembelajaran.
2. Projek penguatan profil pelajar
Pancasila. Kegiatan khusus yang
ditujukan untuk memperkuat upaya
pencapaian profil pelajar Pancasila yang
mengacu pada Standar Kompetensi
Lulusan.
Secara pengelolaan waktu pelaksanaan,
projek dapat dilaksanakan dengan
menjumlah alokasi jam pelajaran projek dari
semua mata pelajaran dan jumlah total
waktu pelaksanaan masing-masing projek
tidak harus sama.
Alokasi waktu untuk setiap projek
penguatan profil pelajar Pancasila tidak
harus sama. Satu projek dapat dilakukan
dengan durasi waktu yang lebih panjang
daripada projek yang lain.

20. Struktur Kurikulum SMP
Struktur kurikulum SMP/MTs terdiri atas 1 (satu) fase yaitu Fase D. Fase D
yaitu untuk Kelas VII, Kelas VIII, dan Kelas IX.
Struktur kurikulum SMP/MTs terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. pembelajaran intrakurikuler; dan
b. projek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% (dua
puluh lima persen) total JP per-tahun.
Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara
fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara
muatan, projek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila
sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian
pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan,
projek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran projek
dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-
masing projek tidak harus sama.

21. SMP Kelas VII-VIII
Asumsi 1 Tahun = 36 minggu; 1 JP=40 menit
Alokasi pertahun
(minggu)
Alokasi Projek
per tahun
TOTAL JP PER
TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* 72 (2) 36 108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* 72 (2) 36 108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* 72 (2) 36 108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* 72 (2) 36 108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* 72 (2) 36 108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi
Pekerti*
72 (2) 36 108
Pendidikan Pancasila 72 (2) 36 108
Bahasa Indonesia 180 (5) 36 216
Matematika 144 (4) 36 180
IPA 144 (4) 36 180
IPS 108 (3) 36 144
Bahasa Inggris 108 (3) 36 144
PJOK 72 (2) 36 108
Informatika 72 (2) 36 108
Seni dan Prakarya**:
o Seni Musik
o Seni Rupa
o Seni Teater
o Seni Tari
o Prakarya
72 (2) 36 108
Muatan Lokal*** 72 (2) - 72
Total****: 1044 (29) 360 1404
* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan
agama/kepercayaan masing-masing.
** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu)
jenis seni atau
prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni
Tari, dan/atau
Prakarya). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni
atau prakarya
(Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau
Prakarya)
*** Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.
**** Total JP tidak termasuk mata pelajaran
Muatan Lokal, dan/atau mata pelajaran tambahan
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

22. Asumsi 1 Tahun = 32 minggu; 1 JP=40 menit
Alokasi pertahun (minggu) Alokasi Projek
per tahun
TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* 64 (2) 32 96
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti* 64 (2) 32 96
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti* 64 (2) 32 96
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti* 64 (2) 32 96
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti* 64 (2) 32 96
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* 64 (2) 32 96
Pendidikan Pancasila 64 (2) 32 96
Bahasa Indonesia 160 (5) 32 192
Matematika 128 (4) 32 160
IPA 128 (4) 32 160
IPS 96 (3) 32 128
Bahasa Inggris 96 (3) 32 128
PJOK 64 (2) 32 96
Informatika 64 (2) 32 96
Seni dan Prakarya**:
o Seni Musik
o Seni Rupa
o Seni Teater
o Seni Tari
o Prakarya
64 (2) 32 96
Muatan Lokal*** 72 (2) ** - 72**
Total****: 928 (29) 320 1248
* Diikuti oleh peserta didik
sesuai dengan
agama/kepercayaan
masing-masing.
** Satuan pendidikan
menyediakan minimal 1
(satu) jenis seni atau
prakarya (Seni Musik, Seni
Rupa, Seni Teater, Seni Tari,
dan/atau
Prakarya). Peserta didik
memilih 1 (satu) jenis seni
atau prakarya
(Seni Musik, Seni Rupa, Seni
Teater, Seni Tari, atau
Prakarya)
.
*** Maksimal 2 JP per
minggu atau 64 JP per
tahun.
**** Total JP tidak
termasuk mata pelajaran
Muatan Lokal, dan/atau
mata pelajaran tambahan
yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan.
Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMP Kelas IX

23. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan:
Bagaimana menyusun
pedoman penyelenggaraan
pembelajaran sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan
satuan pendidikan?

24. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan
Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan
kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik,
satuan pendidikan, dan daerah. Dalam mengembangkan dan
mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan
sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan,
termasuk siswa, komite sekolah, dan masyarakat.
Pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum
operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan
contoh, atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum operasionalnya.

25. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan
1. Berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan
perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil Pelajar Pancasila selalu menjadi
rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah
2. Kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial
budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri (khusus SMK), dan menunjukkan karakteristik atau
kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus (khusus SLB)
3. Esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting/utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan
pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami
4. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual
5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan
komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai
sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi dinas Pendidikan atau
kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan
kewenangannya.

26. kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka
Bagaimana tahapan Implementasi
Kurikulum Merdeka?

27. Kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasi kurikulum
berbeda-beda, terutama dalam situasi Pandemi COVID-19. Menyadari
kompleksitas tersebut, maka:
2
1
Pemerintah tidak mewajibkan
satuan pendidikan untuk
mengimplementasikan
Kurikulum Merdeka
Implementasi Kurikulum
Merdeka dapat disesuaikan
dengan kesiapan masing-
masing satuan pendidikan
Sumber: Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022

28. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan
kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih
Pilihan 1
Kurikulum 2013
Secara penuh
Pilihan 2
Kurikulum Darurat
yaitu Kurikulum 2013 yang
disederhanakan
Pilihan 3
Kurikulum Merdeka

29. Untuk satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka,
implementasinya dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing
Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan Angket Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka
yang mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada
pilihan yang paling sesuai kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai maka semakin efektif implementasi
Kurikulum Merdeka.
Pilihan 3: Mandiri Berbagi
Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan
mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di
satuan pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
Pilihan 1: Mandiri Belajar
Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum
Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan
yang sedang diterapkan.
Pilihan 2: Mandiri berubah
Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan
perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan
pendidikan PAUD, kelas 1, 4, 7 dan 10.
Angket Kesiapan Implementasi
Kurikulum Merdeka dapat diakses
melalui:
https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id/

30. Dukungan untuk kesiapan implementasi
Dukungan apa yang diberikan
Pemerintah untuk satuan pendidikan
yang menerapkan Kurikulum
Merdeka?

31. Sebelum melanjutkan, dapatkah Ibu dan
Bapak memperkirakan dukungan apa, baik
berupa kebijakan ataupun teknis, yang
dibutuhkan satuan pendidikan dan
pendidik untuk menerapkan Kurikulum
Merdeka?

32. Penerapan Kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam
perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru,
kepala sekolah, dan dinas pendidikan.
● Perangkat ajar (buku teks, contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, kurikulum operasional
sekolah, serta modul ajar dan projek penguatan profil Pelajar Pancasila disediakan melalui
platform digital bagi guru. Satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan buku teks secara
mandiri dengan BOS/BOP reguler atas dukungan Pemda dan yayasan
● Buku cetak dapat dibeli menggunakan dana BOS/BOP melalui SIPLah atau cetak mandiri
02
01
03
Penyediaan
Perangkat ajar:
buku teks dan
bahan ajar
pendukung
Pelatihan dan
penyediaan
sumber belajar
guru, kepala
sekolah, dan
pemda
Jaminan jam
mengajar
dan tunjangan
profesi
guru
● Pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro learning di aplikasi
digital Merdeka Mengajar (dapat diunduh pada Playstore dan website
https://guru.kemdikbud.go.id/).
● Menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan Kurikulum Merdeka. Misalnya,
melalui pengimbasan dari Sekolah Penggerak.
● Berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video, podcast dll., yang
dapat diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan (flashdisk) bagi
wilayah 3T.
● Guru membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi
Kurikulum Merdeka, baik di satuan pendidikan maupun di komunitasnya
● Perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru
● Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan
Kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut

33. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar (tidak hanya buku teks)
yang digunakan untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan Capaian
Pembelajaran
Modul projek penguatan profil pelajar
Pancasila dengan tema Bhineka
Tunggal Ika untuk Fase A
Modul ajar Bahasa Indonesia untuk
Fase D (SMP)
Buku teks mata pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
kelas X

34. Mendukung proses implementasi di
daerah
Membantu Daerah menyiapkan helpdesk serta
mendampingi helpdesk dalam merespon berbagai isu.
Mensosialisasikan kurikulum dan memberikan
bimbingan teknis kepada Dinas dan ketua
MKKS/sejenisnya.
Mensosialisasikan kurikulum kepada komunitas dan
pemangku kepentingan misalnya melalui webinar
berkala.
Melakukan monitoring dan evaluasi terkoordinasi
dengan BSKAP dan unit terkait lain. Berdasarkan hasil
monev merancang strategi untuk penguatan
implementasi secara berkelanjutan.
Dukungan yang dapat diberikan Direktorat Teknis
Pengembangan panduan untuk
mendukung implementasi
Direktorat teknis dan Puskurjar membuat Panduan yang
menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk
mendukung satuan pendidikan mengimplementasikan
Kurikulum Merdeka. Panduan yang dimaksud disertai
beragam contoh-contoh yang dapat membantu satuan
pendidikan menerapkan kurikulum, diantaranya:
kurikulum operasional sekolah, modul ajar, modul
projek, asesmen dan rapor, pembelajaran sesuai tahap
capaian peserta didik, dan pengelolaan mekanisme
pemilihan mata pelajaran di SMA/MA.

35. Contoh dukungan yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah :
Helpdesk Daerah
Untuk berkonsultasi dengan cepat,
satuan pendidikan dan pendidik
dapat menghubungi tim helpdesk
di tingkat daerah
Pemerintah Pusat memberikan
dukungan dan dampingan untuk
helpdesk daerah
Tim Helpdesk antara lain dapat
berasal dari unsur : UPT
Kemdikbudristek , Dinas
Pendidikan, Koordinator Pengawas,
Memfasilitasi Komunitas
Praktisi/komunitas Belajar
Dinas Pendidikan mendorong dan
memfasilitasi proses belajar para
pendidik dan tenaga kependidikan
untuk menerapkan Kurikulum
Merdeka melalui dukungan
terhadap beragam komunitas
praktisi, misalnya MKKS,
MGMP,KKG, KKPS, PKG (Pusat
Kegiatan Gugus), Forum
Komunikasi PKBM/SKB serta
komunitas bagi guru untuk belajar
Memfasilitasi kolaborasi
satuan pendidikan dan
masyarakat
Dinas Pendidikan menjadi hub
atau penghubung antara satuan
pendidikan dan masyarakat
(perguruan tinggi, organisasi non-
profit, komunitas pendidikan, dsb.)
yang dapat mendukung satuan
pendidikan menerapkan
Kurikulum Merdeka

36. Platform Merdeka Mengajar
Bagaimana Pemerintah mendukung
kemerdekaan guru untuk
menerapkan Kurikulum Merdeka?

37. Penerapan Kurikulum Merdeka
didukung oleh Platform Merdeka
Mengajar.
Platform Merdeka Mengajar membantu
guru dalam mendapatkan referensi,
inspirasi, dan pemahaman untuk
menerapkan Kurikulum Merdeka.

38. Informasi & rujukan:
Di mana informasi tentang Kurikulum
Merdeka yang lebih mendalam dan
menyeluruh dapat dipelajari?

39. Informasi terkait:
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/
Playstore: Platform Merdeka Mengajar
Atau
https://guru.kemdikbud.go.id/

40. Kesimpulan
Krisis pembelajaran merupakan
masalah yang berkepanjangan di
Indonesia, terjadi bahkan sejak
sebelum pandemi COVID-19, dan
diperparah dengan situasi
pembelajaran di masa pandemi.
Krisis ini ditunjukkan dengan
capaian hasil belajar yang relatif
rendah dibandingkan banyak
negara lain, serta kesenjangan
kualitas belajar yang nyata.
Kurikulum saja tidak cukup untuk
menjadi jalan keluar masalah
ketertinggalan pembelajaran
(learning loss). Namun karena
kurikulum mempengaruhi cara
pendidik bekerja, maka
penyesuaian kurikulum perlu
dilakukan bersama upaya-upaya
lainnya.
Kurikulum Merdeka melanjutkan
upaya penyederhanaan
kurikulum yang diawali dengan
Kurikulum Darurat, juga upaya
penguatan karakter dan
kompetensi yang sudah dimulai
sejak kurikulum sebelumnya.
Secara garis besar, kebaruan dari
Kurikulum Merdeka adalah adanya:
(1) pembelajaran yang lebih
mendalam, tidak terburu-buru,
sehingga setiap peserta didik
dapat mencapai kompetensi
minimum; (2) pembelajaran sesuai
tahap capaian peserta didik; dan
(3) pembelajaran melalui projek
untuk penguatan karakter dalam
profil pelajar Pancasila
Sebagai upaya pemulihan pembelajaran,
implementasi Kurikulum Merdeka tidak
diwajibkan.
Satuan pendidikan dapat memilih salah satu
dari 3 kurikulum: Kurikulum 2013, kurikulum
darurat, atau Kurikulum Merdeka.
Untuk Kurikulum Merdeka, satuan
pendidikan dapat mengimplementasikannya
sesuai kesiapan masing-masing.
Pemerintah menyediakan dukungan
kebijakan dan teknis, termasuk berbagai
sumber untuk guru dalam Platform Merdeka
Mengajar.
Pemerintah Daerah diharapkan mendukung
dan memfasilitasi satuan pendidikan untuk
menentukan pilihan kurikulum, mempelajari
Kurikulum Merdeka, serta dalam proses
mengimplementasikannya sesuai filosofi dari
Kurikulum Merdeka ini.

41. Terima Kasih
Sosialisasi Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran 2022