undang-undang tentang kesehatan

1. ASPEK UU No. 23 TH 1992
JUDUL TENTANG KESEHATAN
LATAR BELAKANG 1. kesehatan sebagai salah satu unsur kesejah teraan umum
2. pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi
derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan
dan pembinaan sumber daya manusia
3. peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan
penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan
terpadu
DASAR HUKUM Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945;
KETENTUAN UMUM Kesehatan, Upaya kesehatan, Tenaga kesehatan, Sarana
kesehatan, Transplantasi, Implan, Pengobatan tradisional,
Kesehatan matra, Sediaan farmasi, Obat tradisional, Alat
kesehatan, Zat aktif, Pekerjaan kefarmasian, Perbekalan
kesehatan, Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
TUJUAN 1. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan
perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan
merata, perikehidupan dalam keseimbangan, serta
kepercayaan akankemampuan dan kckuatan sendiri.
2. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang optimal
MATERI
MUATAN/ASPEK
YANG DIATUR
Upaya kesehatan, peran serta masyarakat, pembinaan dan
pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan
penutup
SANKSI Denda dan pidana
ATURAN
PERALIHAN/PENUTUP
1. Ketentuan peralihan :
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan
Apotek (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 18);
2. Ketentuan penutup :
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

2. ASPEK PP 51 TH 2009
JUDUL PEKERJAAN KEFARMASIAN
LATAR BELAKANG
Pasal 63, UU no. 23 Th 1992 tentang Kesehatan, perlu menetapkan
PP ttg Pekerjaan Kefarmasian.
DASAR HUKUM
- Pasal 5 ayat (2) UUD RI 1945
- UU no 23 Th 1992 tentang Kesehatan
KETENTUAN UMUM
Definisi: Pekerjaan Kefarmasian, Sed. Farmasi, Tenaga
Kefarmasian, Pelayanan Kefarmasian, Apoteker, TTK, Fasilitas
Kesehatan, Fasilitas Kefarmasian, Fasilitas Prod. Sed. Farmasi,
Fasilitas Distribusi/Penyaluran Sed. Farmasi, Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Standar
Profesi, Standar Prosedur Operasional, Standar Kefarmasian,
Asosiasi, Organisasi Profesi, STRA, STRTTK, SIP Apoteker, SIK,
Rahasia Kedokteran, Rahasia Kefarmasian, Menteri.
TUJUAN
 memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam
memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa
kefarmasian; mempertahankan dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
 teknologi serta peraturan perundangan-undangan; dan
 memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan
Tenaga Kefarmasian.
MATERI
MUATAN/ASPEK
YANG DIATUR
Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian,
Disiplin Tenaga Kefarmasian, Pembinaan dan Pengawasan,
Ketentuan Peralihan
MATERI FARMASI
Pekerjaan Kefarmasian, Sed. Farmasi, Tenaga Kefarmasian,
Pelayanan Kefarmasian, Apoteker, TTK, Fasilitas Kesehatan,
Fasilitas Kefarmasian, Fasilitas Prod. Sed. Farmasi, Fasilitas
Distribusi/Penyaluran Sed. Farmasi, Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Standar
Profesi, Standar Prosedur Operasional, Standar Kefarmasian,
Asosiasi, Organisasi Profesi, STRA, STRTTK, SIP Apoteker, SIK,
Rahasia Kefarmasian.
SANKSI Surat Izin Kerja batal
ATURAN
PERALIHAN/PENUTU
P
1. Apoteker, Asisten Apoteker dan Analis Farmasi yang telah
memiliki SIK dsb, tetap dapat menjalankan Pekerjaan Kefarmasian
dan dalam jangka waktu 2 (dua) th wajib menyesuaikan.
2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang di PBF harus menyesuaikan
paling lambat 3 (tiga) th sejak PP diundangkan.
3. PP No 26 Th 1965, sebagaimana diubah dgn PP No 25 Th 1980
ttg Perubahan PP No 26 Th 1965 dan PP No 41 Th 1990, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
ASPEK PMK NO 31 TH 2016
JUDUL REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA

3. KEFARMASIAN
LATAR BELAKANG 1. Registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.
2. Perlu menetapkan peraturan mentri kesehatan tentang perubahan
atas PMK tentang perubahan atas PMKNo 889/Menkes/Per/V/2011
tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian.
DASAR HUKUM UU No.36 th 2009, UU No.44 th 2009, UU No.23 th 2014, UU No.9
th 2015, UU No.23 th 2014, UU No.36 th 2014, PP No.72 th 1998,
PP No. 51 th 2009, PP No.35 th 2015, PERMENKES No.889 th
2011, PERMENKES No.64 th 2015.
KETENTUAN UMUM Definisi : kesehatan,rumah sakit, pemerintah daerah, tenaga
kesehatan, pengamanan sed.farmasi dan alkes, pekerjaan
kefarmasian, Kementrian Kesehatan, registrasi, Izin praktik, dan izin
kerja Tenaga Kefarmasian, Organisasi dan Tata kerja kementrian
kesehatan.
TUJUAN 1. Nomenklatur yang berbunyi surat izin kerja harus dibaca dan
dimaknai sebagai SIP.
2. Setiap tenaga kefarmasin yang akan menjalankan pekerjaan
kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga
kefarmasian bekerja.
MATERI MUATAN/
ASPEK YG DIATUR
Registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian.
MATERI FARMASI surat izin kefarmasian, SIPA apoteker, SIPTTK tenaga teknis
kefarmasian.
SANKSI Pidana dan sanksi
ATURAN
PERALIHAN/
PENUTUP
1. Tetap di proses sesuai PERMENKES No.31 th 2016
2. Registrasi, izin praktik, dan izin kerja kefarmasian
3. Dengan berlakunya peraturan ini, maka PERMENKES No. 889 th
2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja kefarmasian
diubah.
4. Peraturan berlaku pada tanggal ditetapkan.