Dokumen tersebut membahas tentang proses banding keputusan keberatan DJP ke pengadilan pajak, di mana wajib pajak harus membayar setidaknya 50% pajak terutang sebelum mengajukan banding dan pengadilan pajak harus memutuskan banding dalam waktu 12 bulan serta sanksi 100% bila terdapat kurang bayar.

1. Banding
Wajib pajak yang tidak menerima keputusan Keberatan DJP dapat
mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dalam waktu 3 bulan sejak
diterimanya Keputusan Keberatan DJP.
Dalam hal Putusan Keberatan DJP meminta pembayaran pajak yang
terutang, menurut UU Pengadilan Pajak, setidaknya 50% dari pajak
yang harus dibayar harus diselesaikan sebelum mengajukan Banding.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum
Perpajakan (UU KUP) saat ini, wajib pajak hanya diharuskan
membayar jumlah yang disepakati dalam Berita Acara Pemeriksaan
Pajak. Kondisi ini menciptakan ketidakcocokan, namun saat ini
Pengadilan Pajak mengacu pada UU KUP.
Pengadilan Pajak biasanya harus memutuskan Banding dalam waktu
12 bulan. Pajak kurang bayar apa pun yang dihasilkan dari keputusan
pengadilan pajak dikenakan Sanksi Administrasi 100%.
www.pepconsult.co.id