Dokumen tersebut membahas permasalahan sumber daya air di Provinsi NTB yang mencakup 5 poin utama yaitu konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat dan sistem informasi sumber daya air. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain penurunan kualitas dan kuantitas air, pemanfaatan yang belum optimal, bencana alam, koordinasi antar lembaga yang belum terpadu, serta keterbatasan sistem inform
2. P E R M A S A L A H A N S U M B E R D A Y A A I R
Konservasi Sumber Daya Air
1
3
4
2 Pendayagunaan Sumber Daya Air
Pengendalian Daya Rusak Sumber Daya Air
Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta
Dan Pemerintah
5 Sistem Informasi Sumber Daya Air
W I L A Y A H S U N G A I L O M B O K
3. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
a. Adanya indikasi penurunan jumlah dan debit mata air;
b. Fluktuasi debit aliran permukaan tinggi;
c. Fluktuasi muka air tanah belum terpantau secara baik;
d. Perubahan fungsi sempadan sungai;
e. Terindikasinya penurunan kualitas air permukaan dan air bawah
permukaan;
f. Terjadinya sedimentasi di beberapa DAS;
g. Alih fungsi lahan di daerah perkotaan;
h. Penambangan pasir, kerikil, batu yang belum terpantau;
i. Penebangan hutan secara ilegal;
j. Eksploitasi air tanah tanpa ijin;
k. Kurangnya pemantauan kualitas air secara berkala;
l. Kurangnya keterlibatan pengguna air dalam usaha konservasi
m. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan air
limbah
4. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
a. Belum adanya keseimbangan antara potensi dan pemanfaatan Sumber
Daya Air
b. Alokasi pemanfaatan air yang belum optimal
c. Budaya masyarakat dalam pemanfatan air yang boros;
d. Teridentifikasinya kerusakan beberapa sarana dan prasarana Sumber
Daya Air;
e. Penguasaan sumber air oleh pihak-pihak tertentu;
f. Tekanan peningkatan jumlah penduduk;
g. Egosektoral dalam pendayagunaan air;
h. Kurang terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pengembangan
Sumber Daya Air;
i. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan
Sumber Daya Air
5. PENGENDALIAN DAYA RUSAK SUMBER DAYA AIR
a. Teridentifikasi daerah rawan bencana (banjir, kekeringan, longsor, banjir
lahar dingin)
b. Terjadinya kerusakan muara sungai dan abrasi pantai
c. Belum adanya sistem peringatan dini (early warning system) terhadap
bencana yang akan terjadi;
d. Terjadinya kerusakan sarana dan prasarana Sumber Daya Air akibat
bencana daya rusak air
e. Masih rendahnya sistem informasi kejadian bencana alam
f. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana
g. Masih kurangnya pemantauan fruktuasi muka air sungai yang
berpotensi banjir
6. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT, SWASTA
DAN PEMERINTAH
a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek pengelolaan
Sumber Daya Air;
b. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia pengelola Sumber Daya Air;
c. Belum terkoordinasinya antar lembaga pengelola Sumber Daya Air;
d. Masih kurangnya Perda yang mengatur Sumber Daya Air;
e. Lembaga masyarakat pemakai air belum berfungsi secara optimal;
f. Masih tumpang tindihnya kewenangan pengelola Sumber Daya Air.
7. SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
a. Masih terbatasnya akses informasi Sumber Daya Air;
b. Terbatasnya peralatan penunjang data Sumber Daya Air;
c. Pengelola data Sumber Daya Air masih tersebar di beberapa instansi;
d. Masih kurangnya penyebarluasan data Sumber Daya Air.
8. P E R M A S A L A H A N S U M B E R D A Y A A I R
Konservasi Sumber Daya Air
1
3
4
2 Pendayagunaan Sumber Daya Air
Pengendalian Daya Rusak Sumber Daya Air
Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta
Dan Pemerintah
5 Sistem Informasi Sumber Daya Air
W I L AYA H S U N G A I S U M B A W A
9. KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
a. Pendangkalan pada tampungan air (waduk, embung dan saluran irigasi
atau sungai) akibat tingginya laju sedimentasi;
b. Kekurangan air baku pada musim kemarau;
c. Kondisi hutan yang gundul akibat illegal logging;
d. Menurunnya kualitas air;
e. Terjadinya longsor di beberapa wilayah akibat kemiringan lereng yang
curam;
f. Alih fungsi lahan
10. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
a. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi;
b. Peningkatan kualitas hidup dan pada hampir semua sektor dan program
pembangunan di daerah;
c. Penyediaan air baku dan air bersih untuk penduduk di kawasan
perkotaan dan pedesaan juga memerlukan penyediaan air baku yang
mencukupi;
d. Pengembangan dan perluasan irigasi serta pengembangan hidro-power
relatif masih terbatas;
e. ketersediaan air di suatu tempat yang terbatas;
11. PENGENDALIAN DAYA RUSAK SUMBER DAYA AIR
a. Terjadinya banjir yang intensitas maupun frekuensinya semakin besar;
b. Kejadian longsor dan erosi di beberapa wilayah akibat kemiringan
lereng yang curam;
c. Abrasi pantai.
12. PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
a. Implementasi kegiatannya dapat berpotensi menimbulkan duplikasi dan
bahkan kerancuan tindak, terutama untuk wilayah yang sama;
b. Pembangunan manusia di Provinsi NTB harus tetap menjadi perhatian
utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan
daerah.
13. SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR
a. Pengelolaan sistem informasi yang meliputi pengelolaan data dan
informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi baik di tingkat
provinsi maupun di tingkat WS belum berjalan sesuai yang diharapkan;
b. Masih memerlukan waktu untuk sosialisasi dan eksekusi untuk
Peraturan Gubernur NTB nomor 40 Tahun 2014.