Makalah ini membahas tentang sejarah pertahanan keamanan Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga 1960-an dan pelajaran yang dapat diambil. Pertama, konsepsi pertahanan militer linier pada masa perang kemerdekaan I tidak mampu menahan serangan Belanda. Kedua, perlawanan terhadap Belanda harus dilakukan secara gerilya. Ketiga, pengakuan kedaulatan hanya dapat dicapai melalui perjuangan bersenjata.

1. 1 | P a g e
MAKALAH
KETAHANAN NASIONAL
‘PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA’
Disusun oleh ;
Nama : Uniqe Hartianti
Kelas : 2 EA 27
NPM : 17211229
MANAJEMEN EKONOMI

2. 2 | P a g e
DAFTAR ISI
Cover ........................................................................................................................................1
Daftar Isi.....................................................................................................................................2
Kata Pengantar...........................................................................................................................3
BAB 1 – PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ....................................................................................................4
2. Tujuan Penulisan ....................................................................................................4
BAB II – PEMBAHASAN
1. Pengertian Pertahanan Negara ............................................................................5
2. Sejarah pertahanan keamanan indonesia ................................................................5
a. Kurun waktu 1945 – 1950 ............................................................................6
b. Kurun waktu 1950 – 1965 ............................................................................7
3. Pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman sejarah ........................................8
a. Perang kemerdekaan I (aksi polisionil ke I) ....................................................8
b. Perang kemerdekaan II (aksi polisionil ke II) ....................................................9
c. Pengalaman setelah pengakuan kedaulatan ....................................................9
4. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan azas – azas yang melandasinya.......10
5. Pokok – pokok gagasan ..................................................................................................10
6. Faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem pertahanan keamanan ..........................11
BAB III – PENUTUP
1. Kesimpulan ..............................................................................................................13
2. Saran ..........................................................................................................................13
3. Referensi ..............................................................................................................14

3. 3 | P a g e
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mamberikan rahmat
dan hidayah-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tentang Ketahanan Nasional
pada mata kuliah kewarganegaraan di Universitas Gunadarma. Tak lupa sholawat serta salam
tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah
mengarahkan kepada kita satu-satunya agama yang diridloi Allah SWT, yakni agama Islam .
Alhamdulillah penulisan makalah ini bisa diselesaikan, walaupun kemungkinan
dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan-kekuragan baik dalam penggunaan
bahasa maupun pengambilan data-data yang bisa dibilang kurang komplit dan
detail,mengingat keterbatasan penulis yang masih belum bisa maksimal dalam
mengumpulkan data-data yang diperlukan . Dengan mengambil judul “Pertahanan Keamanan
Indonesia ” penulis berharap semoga makalah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi penulis
maupun orang yang membacanya .
Akhir kata penulis menyadari bahwasanya bila segala urusan telah selesai,maka akan
tampak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran selalu kami tunggu demi
peningkatan kualitas dan mutu dari makalah yang penulis susun ini. Dan semoga makalah ini
dapat bermanfaat.

4. 4 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sejauh menyangkut ancaman militer dari luar, tidak diragukan bahwa peningkatan
kemampuan militer (modernisasi dan profesionalisasi) merupakan sa1ah satu pilihan.
Namun, selain karena pertimbangan ekonomi, peningkatan kekuatan militer selalu
mengundang kecurigaan pihak 1ain, terutama jika hal itu dilakukan dengan lebih banyak
memberikan prioritas pada modernisasi senjata-senjata ofensif.
Dalam suasana anarki dan ketidakpastian, upaya unilateral bisa menimbulkan dilema
keamanan (security dilemma) terutama jika upaya unilateral itu berupa penggelaran jenis
senjata- senjata ofensif baru. Pengembangan kekuatan militer yang mengarah pada non-
provocative defense merupakan salah satu pilihan strategis. Selain itu, di tengah
gelombang interdependensi dalam kehidupan antarbangsa, suatu negara tidak bisa
mengamankan dirinya dengan mengancam orang lain. Upaya untuk membangun
keamanan, oleh karenanya, bergeser dari konsep “security against” menjadi “security
with”. Apa yang selama ini dikenal sebagai cooperative security, confidence building
measures, dan preventive diplomacy yang dilakukan secara bilateral, regiona1, global,
maupun multilateral adalah sebagian dari berbagai upaya menjawab persoalan ini.
2. TUJUAN PENULISAN
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut:
a. Mengetahui sejarah pertahanan keamanan indonesia
b. Pengertian Pertahanan Negara?
c. Pelajaran yang dapat ditari dari sejarah
d. Dan faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem pertahanan keamanan

5. 5 | P a g e
BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN PERTAHANAN NEGARA
Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang
penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara
serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan
sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan
militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya,
perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan
nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai
kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.
2. SEJARAH PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA
Sejarah pertahanan keamanan bangsa dan negara indonesia yang dimulai pada tahun
1945 telah mwemberikan pengalaman yang berharga dan memberikan nilai – nilai
kejuangan yang penting untuk dihimpun dan disusun dalam suatu konsepsi pertahanan
keamanan yang tangguh dan ampuh, bagi upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan
negara berdasarkan falsafah bangsa dan odeologi serta dasar negara pancasila dan UUD
1945.
Upaya dan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara harus mampu melindungi
segenap bangsa indonesia dan seluruh tum[ah darah indonesia terhadap bentuk ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari
dalam negeri. Konsepsi pertahanan dan keamanan yang memperpadukan mutiara
pengalaman dengan nilai – nilai kejuangan serta falsafah bangsa dan ideologi negara
akan memberikan landasan, motivasi dan keyakinan yang kokoh bagi perjuangan dalam
usaha mewujudkan aspirasi dan cita – cita bangsa.
Memahami sejarah pertahanan keamanan indonesia,merupakan bangian yang tidak
dapat dipisahkan dari penghayatan dan aspirasi

6. 6 | P a g e
a. Kurun Waktu 1945 – 1950
Pada bulan September – Oktober 1945 berdasarkan Civil Affairs Agreement
Tentara Pendudukan Sekutu (Satuan Tentara Inggris) yang tergabung dalam
Komando SEAC yang bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus
pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (RAPWI), berturut-
turut mendarat di Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya dengan melanjutkan
gerakannya ke Bogor, Bandung, Ambarawa dan Magelang. Satuan tentara Australia
mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah
diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah pada pihak
sekutu dan Pulau Morotai telah diduduki oleh satuan tentara Amerika Serikat di
bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, Panglima SWPAC (South West
Pacific Area Command)
Namun kenyataannya, tentara pendudukan ini menyelundupkan unsur-unsur
alat pemerintah penjajah Belanda yang disebut The Netherland Indies Civil
Administration (NICA) yang mengakibatkan berbagai insiden dan provokasi
sehingga membangkitkan perlawanan patriotik dan heroik bangsa Indonesia
sebagaimana terbukti dalam berbagai peristiwa.
Dalam pertempuran pertama di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945,
Tentara Pendudukan Inggris telah menderita kerugian dengan gugurnya seorang
Komandan Brigade Istimewa ke-49, Brigadir Mallaby. Peristiwa ini mengakibatkan
pecahnya pertempuran besar di Surabaya yang dikenal dengan peristiwa 10
November yang kemudian diabadikan sebagai Hari Pahlawan.
Gerakan maju Tentara Inggeris ke Ambarawa dan Magelang pada tanggal 14
Desember 1945 akhirnya dapat dipukul mundur yang dalam peristiwa sejarah dikenal
sebagai Palagan Ambarawa. Pada akhir September 1946, tentara Belanda
mengambil alih posisi dan wilayah pendudukan dari tentara sekutu (Inggris) sesudah
mendatangkan bala bantuan dari negeri Belanda yang dikenal dengan “Divisi 7
Desember”. Hingga bulan Oktober 1946, Belanda telah dapat menghimpun kekuatan
militernya sebanyak 3 divisi di Jawa dan 3 Brigade di Sumatera. Tentera Inggris
menyerahkan secara resmi tugas pendudukannya kepada Tentara Belanda pada
tanggal 30 November 1946. Dari segi perimbangan kekuatan militer pada masa itu,
pihak Belanda telah merasa cukup kuat untuk menegakkan kembali kekuasaan dan
kedaulatannya di Indonesia, dengan memaksakan keinginannya terhadap rakyat dan
pemerintah Republik Indonesia.

7. 7 | P a g e
Perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia yang diselenggarakan di
Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 12 November 1946 sebagai usaha
saling memahami oleh kedua belah pihak, namun karena sikap pendirian masing-
masing yang tidak dapat dipertemukan, usaha tersebut menemui kegagalan.
b. Kurun Waktu 1950 – 1965
Pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh dunia internasional
masih belum luput dari berbagai cobaan maupun rongrongan yang bersumber dari
unsur-unsur destruktif, baik di dalam maupun dari luar negeri, seperti yang tercatat
dalam rangkaian sejarah berikut:
Gerakan teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 23 Januari 1950 di
Bandung, Jawa Barat, dibawah pimpinan Kapten Raymond Westerling yang menolak
pembubaran Negara Pasundan, walaupun menggunakan APRA sebagai mitos untuk
memengaruhi opini masyarakat Jawa Barat, namun karena tidak mendapatkan
kepercayaan dari rakyat, maka gebrakan operasi militernya hanya berlangsung
beberapa hari dan pada akhirnya dengan mudah dapat ditumpas oleh aparat
keamanan Negara Indonesia.
Pemberontakkan Andi Azis, salah seorang komandan bekas satuan tentera Belanda
yang meletus pada tanggal 5 April 1950 di Makasar, Ujung Pandang dengan motivasi
yang menuntut status dan perlakuan khusus dari pemerintah Republik Indonesia
Serikat (RIS). Antara pihak pemberontak dengan utusan pihak pemerintah dari
Jakarta, semula diusahakan pemecahan masalah melalui perundingan yang kemudian
disusul dengan ultimatum, sehingga pada akhirnya harus diambil tindakan militer.
Pada tanggal 20 Ogos 1950 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat
menguasai seluruh kota Makasar atau Ujung Pandang
Gerakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh MR. Dr. Robert Steven
Soumokil, yang bertujuan ingin mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang
terpisah dari Negara Indonesia Serikat. Gerakan RMS mulai bergolak hampir
bersamaan dengan pemberontakan Andi Azis di Makasar, Ujung Pandang. Kota
Ambon dapat dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 15
November 1950 melalui Gerakan Operasi Senopati I dan II.
Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang
diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Achmad Husein sebagai Ketua Dewan

8. 8 | P a g e
Perjuangan pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera Barat dan Perjuangan
Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje
Sumual yang semula menjabat KSAD PRRI/Permesta. Penumpasan PRRI di
Sumatera dilakukan dengan operasi gabungan yang terdiri dari unsur-unsur kekuatan
Tentara Angkatan Darat, Laut dan Udara dari dua jurusan, melalui pendaratan di
Padang dan penerjunan pasukan para komando di Pekanbaru dan Tabing. Pada
tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein bersama pasukannya secara rasmi melaporkan
diri kepada Brigadir Jeneral GPH Djatikusumo, Deputi Wilayah Sumatera Barat.
Disamping itu, perpecahan yang terjadi di antara para pimpinan Permesta telah
melemahkan kekuatan militer Permesta, sehingga pada akhirnya pada tanggal 4 April
1961 antara Somba dari pihak Permesta dan Pangdam XIII Merdeka Kolonel
Sunandar Priyosudarmo dilangsungkan penandatanganan naskah penyelesaian
Permesta.
3. PELAJARAN YANG DAPAT DITARIK DARI PENGALAMAN SEJARAH
a. Perang Kemerdekaan I ( aksi polisionil 1 )
Bahwa konsepsi pertahanan militer linier pada waktu itu tidak mampu
menahan serangan tentara belanda yang lebih unggul dalam persejataan,
organisasi, latihan dan pengalama perang serta mobilitasnya didukung oleh
bantuan serangan udara yang dikooridnasikan dengan baik.
Bahwa perlawanan terhadap tentara belanda yang lebih unggul dalam
persenjataan, organisasi, latihan dan pengalaman perang, tidak dapat
dilakukan secara frontal pada suatu posisi pertahanan yang statis dengan
mengandalkan pada kekuatan senjata semata – mata. Nemun harus dilakukan
dengan suatu operasi ofensif oleh suatu kondisi medan dengan cuaca serta
unsur pendadakan.
Bahwa tugas satuan yang melakukan perlawanan terhadap tentara
pendudukan belanda dapat beroperasi dengan mobilitas yang menandai berkat
penguasaan wilayah, dukungan dan bantuan rakyat serta fungsinya
pemerintahan darurat setempat.
Bahwa gerakan perlawnan terhadap tentara pendudukan belanda telah
menggagalkan sasaran dan tujuan aksi polisionil yang diharapakan baik
dalam artio militer, ekonomis maupun politis

9. 9 | P a g e
b. Perang Kemerdekaan II ( aksi polisionil II )
Pengalaman yang diambil dari perang kemerdekaaan I , bahwa untuk
megagalkan aksi tujuan agresi militer dan pendudukan tentara jepang harus
dilancarkan operasi ofensif oleh satuan mobil yang menguasai wilayah
operasi serta unsur – unsur pemerintahan sipil yang membantu penguasa
militer setempat, pada tanggal 9 November 1948 dikeluarkan intruksi
penglima besar yang lebih dikenal sebagai “pemerintah siasat no.1”.
Intruksi panglima besar yang dikenal sebagai Pemerintah siasat 1 kemudian
disah kan pemerintah dengan peraturan pemerintah No. 33 tahun 1948 yang
pada perang kemerdekaan II dikenal dengan PP-30. PP-30 antara lain
menetapkan “bahwa semula alat kekuasaan negara berada dibawah
pemerintahan militer dan semua bahan serta jawaban penting di militerisasi”
c. Pengalaman Setelah Pengakuan Kedaulatan ( 1950 – 1965 )
1. Menumpas pemberontakan dan insurjensi
Penumpasan pemberontakan dan insurjensi telah menempatkan perang /
bersenjata republik indonesia pada suatu posisi atau status sebagai “bhayangkara”
negara kesatuan republik indonesia terhadap gerakan separatisme, sebagai
penyelamat ideologi negara pancasila dan UUD 1945 terjadap ancaman gerakan
ekstrim kiri dan ekstri kanan, sebagai pelindung segenap bangsan indonesia dan
seluruh tumpah darah indoensia dari ganguan keamanan di dalam negri baik
yang dibantu atau tanpa bantuan dari luar dan sebagai penegak kewibawaan
pemerintah terhadap berbagai rongrongan yang dilancarkan oleh unsur – unsur
atau kegiatan yang ingin memaksakan kehendak dengan cara cara yang
inkostitusional.
- Menumpas pemberontakan PKI / Muso dan G30S/PKI
- Pemberontakan DI/TII ( kartosuwiryo, kahar muzakar, dan daud beureueh)
- Pemberontakan PRRI / PERSEMESTA
- Pemberontakan RMS
2. Mengusir kekuatan belanda dari Irian Jaya ( Irian Barat)
Pembebasan irian jaya / irian barat dari belanda yang masih bercokol di irian
jaya, dilaksanaakn dengan operasi tempur gabungan yang terdiri atas komponen
darat, laut, dan udara dengan menampilkan operasi lintas udara dan infiltrasi

10. 10 | P a g e
satuan tempur dari laut dalam rangkan mewujudkan negara kesatuan republik
indonesia.
Pembebasan irian barat telah membuka lembaran baru, karena disamping
dimilikinya alat peralatan dan senjata nuklir oleh angkatan perang pada waktu itu,
selain kekuatan militer sebagai unsur kekuatan nasional, maka kegiatan diplomasi
di forum PBB merupakan aspek yang saling menunjang dan saling memperkuat
terhadap perjuang bangsa dalam rangka mempersatukan wilayah nasional dari
sabang samapi marauke dengan menggunakan kekuatan militer yang didukung
oleh kegiatan diplomasi serta dukungan rakyat.
4. SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta adalah suatu system pertahanan keamanan dengan
komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang
bekerja secara total, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemempuan dalam
upaya pertahanan keamanan Negara. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
(sishankamrata) bersifat semesta dalam ruang lingkup dan semesta dalam
pelaksanaannya.(Zainal Ittihad Amin,(2007)).
Dari pejelasan yang dipaparkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Zailal
Ittihad Amin (2007), bahwa Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, merupakan
suatu system pertahan yang memiliki potensi, kemampuan dan kekuatan nasional, yang
tidak alin hanya utnuk mencapai satu tujuan yaitu kemampuan pertahanan dan keamanan
Negara.
5. POKOK – POKOK GAGASAN
Untuk memenangkan peprangan baik terhadap penyerbuan dari luar wilayah nasional
maupun pemberontakan didalam negri diperlukian bukan hanya penggunaan kekuatan
fisik manusia dan senjata teknologi saja tetapi juga pemanfaatan semua potensi atau
kekuatan yang ada di wilayah tersebut . potesin atau kekuatan ini berupa potensi atau
kekuatan idieologi, politik,ekonomi,sosial budaya, dan pertahanan keamanan
Dalam kondisi (musuh lebih unggul) diusahakan untuk menukar ruang dalam arti
mengobarkan posisi atau daerah dengan mencari kesempatan dan waktu yang lebih baik
untuk meyerang musuh di tempat lain. Waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kondisi
tersebut diatas menjadi kondisi yang lebih menguntungkan, umpamanya dengan

11. 11 | P a g e
menyerang pos-pos musuh yang terpencil letaknya dan satuan-satuan kecil , serangan
,mendadak dan atau penghadangan terhadap, iring-iringan musuh lebih besar atau dalam
keadaan lengah.
Dengan demikian boleh dikatakan, bahwa perjuagan negara indonesia dibidang
pertahanan keamanan bersifat semesta dalam konsep, semesta dalam ruang lingkup dan
semesta dalam pelaksanaan dengan mempergunakan dua cara pendekatan secara serasi,
ialah mempergunakan penguasa potensi wilayah atau segenap kekuatan yang terkandung
di dalamnya. Pelajaran-pelajaran tersebut berkembang menjadi azaz-azaz perpaduan
antara sistem senjata teknologi dan sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial
dalam konsep sistem pertahanan keamanan rakyat sementara
6. FAKTOR LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM PERTAHANAN
KEAMANAN
Faktor yang mempengaruhi suatu sistem pertahan keamanan adalah faktor
lingkungan. Bagi sistem pertahanan keamanan indonesia faktor lingkungan tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Faktor geografi
Dipandanf dari segi letaknya indonesia berada dalam posisi yang sangat unik,
ialah di antara dua samudra dan dua benua, serta ditrengah-tengah sistem
kehidupan bangsa yang berlainan, bahkan terdapat yang saling bertentangan.
Sistem ini harus dapat mencangkup komponen-komponen yang dapat
menangani tugas-tugas dan pemantapan wilayah indonesia sebagai basis
perjuangan dan basis pembina potensi. Jelasnya yang mampu mengusahakan
terciptanya tata bina dan tata guna masyarakat yang kebal terhadap usaha-
usaha subversi lawan dan menyiapkan wilayah yang menguntungkan bagi
pertahanan keamanan.
Ditinjau dari bentuk geografinya , maka indonesia terdiri dari beribu-
ribu pulau besar-kecil. Pulau-pulau besar seperti sumatra,
jawa,kalimantan,sulawesim,dan irian jaya masing-masing memberikan cukup
ruang dan kedalaman untuk menyusun perlawanan yang berlanjut. Sedangkan
pulau-pulau lainnya berbentuk memanjang dan sempit yang sulit
dipertahankan, namun memberikan kemungkinan-kemungkinan sebagai
tempat persembunyian kapal perang kecil,kapal buruh cepat atau kapal selam.

12. 12 | P a g e
b. Demografi
Dilihat dari jumlah penduduknya, indonesia menempati tempat yang
ke 5 di dunia . penyediaan tenaga manusia jelas cukup besar. Tetapi karna
penyebarannya kurang merata, maka terdapat disatu pihak daerah-daerah
yang amat langka akan tenaga manusia, dilain pihak terdapat daerah-daerah
yang kelebihan tenaga manusia.
Dipandang dari segi pertahanan-keamanan, hal-hal tersebut diatas
membawa akibat-akibat mudahnya timbul pertentangan-pertentangan sosial
dan timbulnya kesulitan-kesulitan dalam penyediaan pangan, karna kepadatan
penduduk membutuhkan lebih banyak wilayah untuk keperluan-keperluan
perumahan dan prasarana-prasarana pendukung lainnya, sehingga wilayah
untuk berladang/pertanian makin menyempit.
c. Sumber alam
Bangsa indonesia telah dikaruniai oleh tuhan yang maha esa sumber
alam yang cukup, baik yang masih merupakan suatu potensi jasa maupun
yang sudah merupakan kekayaan alam. Diantara jenis-jenis sumber alam yang
terdapat di indonesia ada yang tidak merata penyebarannya diseluruh dunia.
Padahal banyak negara yang membutuhkannya demi untuk kelancaran
perputaran roda ekonomi negara-negara bersangkutan. Keadaan ini
memberikan kepada indonesia 2 kemungkinan , ialah :
- Kekuatan pada perundingan-perundingan internasional, tegasnya
memberikan kepada indonesia suatu bargaining position dalam
memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional.
- Mengundang ancaman atau campur tangan negara-negara asing yang
membutuhkan sumber alam tersebut, bila mereka tidak atau kurang
mempunyai keyakinan, bahwa ketahanan nasional bangsa indonesia cukup
tinggi dan sistem pertahan-keamananya cukup ampuh untuk menghadapi
ancaman-ancaman tersebut.
Masalah sumber alam ini juga membuka peluang timbulnya ketegangan,
keresahan, dan gangguan, antara lain bila hasil sumber alam tersebut
manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh rakyat indonesia dalam bentuk
pembangunan sarana dan prasarana bagi peningkatan daya dukung maupun
pendapatan daerah, khususnya daerah-daerah yang langka akan sumber-
sumber alam.

13. 13 | P a g e
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Pertahanan adalah sebuah system yang harus diterapkan sebagai sebuah kesadaran
bersama antara Negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tatanan. Pertahanan Negara
melingkupi bidang-bidang
a. Politik
b. Social
c. Budaya
d. Persatuan
ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan Negara, Persoalan siapa yang
harus bertanggungjawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan
politikal: rumit, karena perkembangan konsep dan ketidapastian setelah berakhirnya
Perang Dingin dan politikal, karena landasan konstitusiona1, sejarah, maupun realita
politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja baru.
Salah satu konsekuensi penting adalah perlunya ketentuan yang mengatur level of
engagement dan instrumen yang boleh digunakan dalam setiap bagian dari spektrum
ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Saran
Saran-saran dalam menerapkan sistm pertahanan nasional adalah:
- Sebagai pelajar ada baiknya menghindari pengaruh negative seperti narkoba,
pergaulan bebas, dan kriminalitas.
- Menyikapi perbedaan suku bangsa, ras, atau agama di negera kita sebagai
keragaman yang indah untuk saling memahami dan bertukar pengetahuan.
- Tidak memicu atau ikut dalam tawuran atau perkelahian antar pelajar.

14. 14 | P a g e
Referensi :
- Lembaga Ketahanan Nasional.1991. Kewiraan Untuk Mahasiswa. Dirjend Pendidikan
Tinggi Depdikbud & PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Pertahanan_Indonesia