SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Terminasi Akad
Oleh:
Fatchur Rochman (2002110400....)
Muhamad Rahmani Abduh
(200211040084)
Terminasi Akad
Terminasi akad ---> pembatalan akad (fasakh), bukan
berakhirnya akad.
Meliputi:
– Terminasi akad melalui kesepakatan bersama (al-
Iqalah)
– Terminasi akad melalui urbun
– Terminasi akad karena tidak dilaksanakan
– Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan
Terminasi Akad melalui Iqalah
• Bahasa: menghapus, membebaskan, memaafkan
• Istilah : kesepakatan para pihak untuk menghapus akad
dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak
pernah terjadi akad
• Akibat : hukum berlaku surut
• Dasar hukum:
Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda:
“Barangsiapa menyetujui permintaan pemutusan
transaksi (aqala) dari seorang yang menyesal, Allah
akan membebaskannya dari kesalahannya di hari
kiamat.” (HR. Ibnu Hibban)
Kualifikasi Iqalah
Pemutusan Akad
Syafi’i, Hambali,
Hanafi (Zu’far &
al- Hasan)
Akad Baru
Maliki & Hanafi
(Abu Yusuf)
Pemutusan Akad
+ Akad Baru
(Campuran)
Abu Hanifah
Syarat Iqalah
• Terjadi pada akad yang dapat difasakh
• Adanya persetujuan kedua belah pihak
• Objek akad masih utuh. Jika musnah iqalah
tidak dapat dilakukan. Jika musnah sebagian,
dilakukan secara proporsional
• Tidak boleh menambah harga dari harga
pokok, namun biaya pembatalan dibebankan
kepada pihak yang meminta pembatalan
Beberapa ketentuan
• Yang berhak melakukan iqalah: Aqid, ahli
waris, wakil, fudhuli
• Para pihak dikembalikan kepada status semula
• Segala yang berkaitan dengan akad juga bubar
• Bagi pihak ketiga, iqalah merupakan akad baru
• Dalam iqalah berlaku khiyar syarat dan khiyar
cacat
Terminasi Akad melalui Urbun
• Urbun : uang panjar/uang muka
• Hukum : jumhur ---> tidak sah (dilarang);
Hambali ---> sah (boleh)
• Ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga
Fikih Islam OKI mengambil pandangan mazhab
Hambali
KUH UEA Pasal 148 dan KUH Perdata
Irak Pasal 92
• Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad
telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali
apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau
menurut kebiasaan
• Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran
urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka
masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali
akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak
yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut
dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang
menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah
sebesar jumlah yang sama
Fatwa DSN No. 13 Tahun 2000 Tentang
Uang Muka Dalam Murabahah
Terminasi Akad karena Tidak
Dilaksanakan
• FIKIH KLASIK---> AKAD TIDAK DAPAT DIFASAKH MESKIPUN SALAH SATRU PIHAK
WANPRESTASI
• Jual Beli ---> apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka
akadnya tetap berlangsung, namun pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut
mitra janji itu untuk melaksanakan perikatannya atau menuntut daman (ganti
rugi), dan dasar penuntutan itu adalah akad itu sendiri.
• Rahn:
• - Rahin menjual marhun: akad rahn tidak difasakh, akad jual beli maukuf
• - Murtahin menjual marhun: akad rahn tidak difasakh, akad jual beli maukuf, bila
barang rusak di tangan pihak ketiga, rahin berhak meminta ganti rugi kepada
murtahin/pihak ketiga
• - Murtahin menggadaikan marhun: akad rahn pertama tidak difasakh, akad rahn
kedua maukuf
• - Murtahin menjual hasil dari marhun: akad rahn tidak difasakh, murtahin
mengganti harga senilai.
• Sulhu --->salah satu pihak wanprestasi, pihak
lain tidak dapat meminta fasakh akad,
melainkan menuntutnya agar memenuhi
prestasi
• Sewa ---> akad dapat difasakh oleh yang
menyewakan apabila penyewa tidak
membayar sewa (barang/jasa)
• FIKIH KONTEMPORER ---> akad dapat difasakh (Ps. 177
KUH Perdata Irak & Ps. 246 KUH Perdata Yordania) atau
terfasakh dengan sendirinya jika terdapat wanprestasi
(Ps. 178 KUH Perdata Irak & Ps. 245 KUH Perdata
Yordania)
• Syarat:
• 1. dilakukan terhadap akad timbal balik,
• 2. salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya,
• 3. pihak yang meminta fasakh menunjukkan iktikad dan
kesungguhannya dalam melaksanakan perikatan,
• 4. dilakukan melalui hakim (pengadilan)
Hak Menahan (haqq al-habs)
• Definisi: hak untuk menahan/menunda
pelaksanaan perikatannya sampai mitranya
melaksanakan pula kewajibannya
• Syarat: 1) terjadi pada akad timbal balik; 2)
perikatan yang ditahan pelaksanaan atas dasar
belum dilaksanakannya perikatan lawan harus
merupakan perikatan yang lebih belakang
pelaksanaanya.
• Berakhir dengan: 1) mitra janji melaksanakan
perikatannya; 2) pelepasan hak penahanan; 3)
berakhirnya perikatan mitra karena suatu sebab.
Terminasi Akad karena Mustahil
Dilaksanakan
• Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh
salah satu pihak karena alasan eksternal,
maka akad batal dengan sendirinya tanpa
perlu putusan hakim karena akad mustahil
dilaksanakan
• Apabila disebabkan pihak ketiga: opsional
(difasakh atau dilanjutkan dengan menagih
penggantian dari pihak ketiga)

More Related Content

Similar to Terminasi Akad.pptx

1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
akhedy1
 
PELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkPELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
farah186122
 

Similar to Terminasi Akad.pptx (20)

Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
perikatan dan perjanjian (al-akad)
perikatan dan perjanjian (al-akad)perikatan dan perjanjian (al-akad)
perikatan dan perjanjian (al-akad)
 
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
Bab 5- Akad, Rukun dan Syarat Jual Beli.
 
PPT IMBT.ppt
PPT IMBT.pptPPT IMBT.ppt
PPT IMBT.ppt
 
AKAD dan AL BAI'.pptx (hasil editan hasnah)
AKAD dan AL BAI'.pptx (hasil editan hasnah)AKAD dan AL BAI'.pptx (hasil editan hasnah)
AKAD dan AL BAI'.pptx (hasil editan hasnah)
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Akad rukun dan syarat jual beli
Akad  rukun dan syarat jual beliAkad  rukun dan syarat jual beli
Akad rukun dan syarat jual beli
 
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
1. Intro BMA.11.07.23-Contracts classifications.pptx
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-Menyewa
 
Khiyar (Pilihan)
Khiyar (Pilihan)Khiyar (Pilihan)
Khiyar (Pilihan)
 
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
Hukum perjanjian (Hukum Kontrak)
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro SyariahProduk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
Produk Perbankan Syariah Dalam Perspektf Ekonomi Makro Syariah
 
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
1591504476264_Presentation+12+Hukum+Perdata.pptx
 
pengadilan Arbitrase
pengadilan Arbitrasepengadilan Arbitrase
pengadilan Arbitrase
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
PELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkPELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PELEPASAN KONTRAK kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 

Terminasi Akad.pptx

  • 1. Terminasi Akad Oleh: Fatchur Rochman (2002110400....) Muhamad Rahmani Abduh (200211040084)
  • 2. Terminasi Akad Terminasi akad ---> pembatalan akad (fasakh), bukan berakhirnya akad. Meliputi: – Terminasi akad melalui kesepakatan bersama (al- Iqalah) – Terminasi akad melalui urbun – Terminasi akad karena tidak dilaksanakan – Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan
  • 3. Terminasi Akad melalui Iqalah • Bahasa: menghapus, membebaskan, memaafkan • Istilah : kesepakatan para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad • Akibat : hukum berlaku surut • Dasar hukum: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa menyetujui permintaan pemutusan transaksi (aqala) dari seorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat.” (HR. Ibnu Hibban)
  • 4. Kualifikasi Iqalah Pemutusan Akad Syafi’i, Hambali, Hanafi (Zu’far & al- Hasan) Akad Baru Maliki & Hanafi (Abu Yusuf) Pemutusan Akad + Akad Baru (Campuran) Abu Hanifah
  • 5. Syarat Iqalah • Terjadi pada akad yang dapat difasakh • Adanya persetujuan kedua belah pihak • Objek akad masih utuh. Jika musnah iqalah tidak dapat dilakukan. Jika musnah sebagian, dilakukan secara proporsional • Tidak boleh menambah harga dari harga pokok, namun biaya pembatalan dibebankan kepada pihak yang meminta pembatalan
  • 6. Beberapa ketentuan • Yang berhak melakukan iqalah: Aqid, ahli waris, wakil, fudhuli • Para pihak dikembalikan kepada status semula • Segala yang berkaitan dengan akad juga bubar • Bagi pihak ketiga, iqalah merupakan akad baru • Dalam iqalah berlaku khiyar syarat dan khiyar cacat
  • 7. Terminasi Akad melalui Urbun • Urbun : uang panjar/uang muka • Hukum : jumhur ---> tidak sah (dilarang); Hambali ---> sah (boleh) • Ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fikih Islam OKI mengambil pandangan mazhab Hambali
  • 8. KUH UEA Pasal 148 dan KUH Perdata Irak Pasal 92 • Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut kebiasaan • Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama
  • 9. Fatwa DSN No. 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah
  • 10. Terminasi Akad karena Tidak Dilaksanakan • FIKIH KLASIK---> AKAD TIDAK DAPAT DIFASAKH MESKIPUN SALAH SATRU PIHAK WANPRESTASI • Jual Beli ---> apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka akadnya tetap berlangsung, namun pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut mitra janji itu untuk melaksanakan perikatannya atau menuntut daman (ganti rugi), dan dasar penuntutan itu adalah akad itu sendiri. • Rahn: • - Rahin menjual marhun: akad rahn tidak difasakh, akad jual beli maukuf • - Murtahin menjual marhun: akad rahn tidak difasakh, akad jual beli maukuf, bila barang rusak di tangan pihak ketiga, rahin berhak meminta ganti rugi kepada murtahin/pihak ketiga • - Murtahin menggadaikan marhun: akad rahn pertama tidak difasakh, akad rahn kedua maukuf • - Murtahin menjual hasil dari marhun: akad rahn tidak difasakh, murtahin mengganti harga senilai.
  • 11. • Sulhu --->salah satu pihak wanprestasi, pihak lain tidak dapat meminta fasakh akad, melainkan menuntutnya agar memenuhi prestasi • Sewa ---> akad dapat difasakh oleh yang menyewakan apabila penyewa tidak membayar sewa (barang/jasa)
  • 12. • FIKIH KONTEMPORER ---> akad dapat difasakh (Ps. 177 KUH Perdata Irak & Ps. 246 KUH Perdata Yordania) atau terfasakh dengan sendirinya jika terdapat wanprestasi (Ps. 178 KUH Perdata Irak & Ps. 245 KUH Perdata Yordania) • Syarat: • 1. dilakukan terhadap akad timbal balik, • 2. salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, • 3. pihak yang meminta fasakh menunjukkan iktikad dan kesungguhannya dalam melaksanakan perikatan, • 4. dilakukan melalui hakim (pengadilan)
  • 13. Hak Menahan (haqq al-habs) • Definisi: hak untuk menahan/menunda pelaksanaan perikatannya sampai mitranya melaksanakan pula kewajibannya • Syarat: 1) terjadi pada akad timbal balik; 2) perikatan yang ditahan pelaksanaan atas dasar belum dilaksanakannya perikatan lawan harus merupakan perikatan yang lebih belakang pelaksanaanya. • Berakhir dengan: 1) mitra janji melaksanakan perikatannya; 2) pelepasan hak penahanan; 3) berakhirnya perikatan mitra karena suatu sebab.
  • 14. Terminasi Akad karena Mustahil Dilaksanakan • Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh salah satu pihak karena alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil dilaksanakan • Apabila disebabkan pihak ketiga: opsional (difasakh atau dilanjutkan dengan menagih penggantian dari pihak ketiga)