Dokumen tersebut membahas capaian akses air minum dan sanitasi di Indonesia berdasarkan data terkini Direktorat Perumahan dan Permukiman Bappenas. Dokumen menyebutkan target capaian akses air minum sebesar 67% penduduk dan akses sanitasi sebesar 75% penduduk pada tahun 2014 serta prioritas program untuk meningkatkan kedua indikator tersebut.
5. Hasil Susenas 2009-2010 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak menurut Provinsi dan Tipe Daerah No Provinsi Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pedesaan 2009 2010 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Aceh 34,19 24,74 29,20 30,68 30.60 29.02 2 Sumatera Utara 62,45 52,11 41,33 40,34 51.04 46.06 3 Sumatera Barat 58,14 47,94 40,53 38,17 46.62 41.92 4 R i a u 35,83 29,05 46,08 46,96 40.96 40.01 5 J a m b i 63,59 54,14 45,44 45,80 51.19 48.28 6 Sumatera Selatan 59,66 50,65 41,91 43,55 48.53 45.99 7 Bengkulu 43,15 37,02 27,60 24,37 33.02 28.23 8 Lampung 37,71 34,02 41,20 39,36 40.29 38.07 9 Bangka Belitung 34,31 36,13 39,18 40,22 36.84 38.17 10 Kepulauan Riau 36,22 21,69 39,46 34,72 37.74 23.82
6. Hasil Susenas 2009-2010 No Provinsi Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pedesaan 2009 2010 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 11 DKI Jakarta 34,81 28,41 - - 34.81 28.33 12 Jawa Barat 41,04 34,35 39,77 37,04 40.51 35.32 13 Jawa Tengah 61,54 58,63 55,28 56,49 58.30 57.44 14 D.I. Yogyakarta 57,61 54,50 65,85 73,12 60.38 60.41 15 Jawa Timur 54,06 47,95 57,25 57,26 55.70 52.94 16 Banten 27,54 22,19 27,35 22,61 27.47 22.32 17 B a l i 51,63 37,77 71,42 65,47 59.99 48.44 18 Nusa Tenggara Barat 49,76 50,44 41,51 43,15 44.96 46.20 19 Nusa Tenggara Timur 76,97 69,43 39,00 44,43 45.45 49.29 20 Kalimantan Barat 76,28 67,54 45,71 48,98 54.02 54.47 21 Kalimantan Tengah 53,03 48,71 28,56 36,40 36.89 40.55 22 Kalimantan Selatan 76,64 67,18 34,79 35,94 51.97 48.97
7. Hasil Susenas 2009-2010 No Provinsi Perkotaan Pedesaan Perkotaan+Pedesaan 2009 2010 2009 2010 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 23 Kalimantan Timur 65,10 45,35 40,54 39,83 55.71 43.27 24 Sulawesi Utara 43,79 44,74 45,03 44,13 44.49 44.51 25 Sulawesi Tengah 49,01 38,30 43,13 34,07 44.36 35.10 26 Sulawesi Selatan 63,38 49,04 43,74 42,92 50.13 45.12 27 Sulawesi Tenggara 71,13 51,34 55,50 50,50 59.12 50.74 28 Gorontalo 61,47 47,10 37,18 36,40 44.85 40.09 29 Sulawesi Barat 65,01 55,96 32,28 32,12 42.92 37.44 30 Maluku 74,72 65,56 48,59 51,47 55.50 56.95 31 Maluku Utara 66,56 68,75 34,16 48,57 43.75 54.18 32 Papua Barat 55,20 38,49 45,12 48,24 48.08 45.26 33 Papua 53,56 43,63 30,29 28,59 35.44 32.42 Indonesia 49,82 42,51 45,72 45,85 47.71 44.19
8. Tren Persentase Rumah Tangga Terhadap dengan Akses Sanitasi Layak, 1993 โ 2011 *) Catatan: pada tahun 2005, variabel sanitasi tidak dikumpulkan
12. KATEGORI DAMPAK SUB-DAMPAK DIEVALUASI BIAYA FINANSIAL DISEBABKAN SANITASI BURUK BIAYA EKONOMI DISEBABKAN SANITASI BURUK Kesehatan Biaya rawat kesehatan Biaya pengobatan minimal, termsk transport pasien, biaya pengobatan sektor publik dan tarif sektor swsta Biaya penuh kesehatan, termasuk biaya penuh perawatan kesehatan dan transport pasien Biaya produktivitas Kerugian pendapatan disebabkan kehilangan waktu kerja karena sakit Kerugian kesejahteraan disebabkan waktu sakit bagi dewasa dan anak Kematian prematur Kerugian pendapatan jangka pendek RT disebabkan kematian dewasa (1 tahun) Pengurangan kerugian pendapatan disebabkan kematian untuk dewasa dan anak Sumber daya air Biaya air minum Pengelolaan air dan distribusi Finansial + waktu untuk menangkut air dari sumber air kurang tercemar, atau bahan bakar untuk mendidihkan air Penggunaan air domestik Pengeluaran tambahan mencari sumber air dari sumber tidak tercemar Finansial + waktu untuk mengangkut air dari sumber air yang kurang tercemar Kerugian ikan - Kerugian nilai penjualan disebabkan pengurangan tangkapan ikan Lingkungan eksternal Kualitas lahan - Nilai ekonomi lahan yang menjadi tak berguna karena sanitasi buruk Kesejahteraan lainnya Kerugian waktu - Kerugian kesejahteraan karena waktu untuk perjalanan/antri orang dewasa dan anak untuk BAB Pariwisata Biaya pariwisata - Kerugian pemasukan karena rendahnya tingkat hunian hotel