Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan menghadapi tantangan karena keterbatasan tenaga pengawas dan lokasi sekolah/madrasah yang tersebar jauh. Upaya yang dilakukan antara lain menambah dana untuk workshop PKG, pelatihan PKG bagi guru, dan meningkatkan pemahaman PKB melalui lembaga pelatihan.

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 mengisyaratkan bahwa untuk
kenaikan pangkat dan golongan guru perlu dilakukan Penilaian Kinerja Guru
(PKG). PKG adalah penilaian dari butir kegiatan tugas utama guru dalam
rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
Selain itu dalam penerapannya mengisyaratkan pula bahwa kegiatan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) penting untuk dilaksanakan dalam upaya
mewujudkan guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera, sehingga guru
dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertaqwa
kepada tuhan YME dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki jiwa
estetis, etis, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian.
Seorang Pengawas Madrasah/PAI harus memiliki peranan yang sangat
besar dan berpengaruh dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan
menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di Madrasah.
Kepala Madrasah dan pengawas Madrasah dituntut mempunyai kemampuan
manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil
inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu Madrasah (Mulyasa, 2005).
Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah mampu bekerjasama mewujudkan
Madrasah yang ideal yang diharapkan.
1

2. 2
Terdapat tiga unsur penting yang tercakup dalam kegiatan PKG dan
PKB yaitu :
1. Guru, sebagai pendidik professional mempunyai tugas pokok
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, yang di topang oleh
kompetensi yang seharusnya di miliki oleh seorang guru, sebagaimana
diisyaratkan dalam Permen PAN RB no. 16 tahun 2009 yang mencakup:
(1) kompetensi Pedagogik, (2) Kompetensi Kepribadian, (3) Kompetensi
Sosial, dan (4) Kompetensi professional.
2. Kepala Sekolah, seorang guru yang di beri tugas tambahan untuk
mengelola dan memimpin keseluruhan proses dan subtansi managemen
pendidikan di sekolah, dengan di topang sejumlah kompetensi yang
seharusnya di miliki seorang kepala sekolah sebagaimana dinyatakan
dalam Permen PAN RB No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kwalifikasi
Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah, mencakup : (1) kompetensi
Kepribadian, (2) Kompetensi Manajerial, (3) kompetensi Kewirausahaan,
(4) Kompetensi SuperIIIisi, dan (5) kompetensi Sosial.
3. Pengawas Sekolah, seorang guru yang diangkat dalam jabatan pengawas
yang bertugas melakukan penilaian dan pembinaan, baik dalam bentuk
supervisi akademik maupun supervisi manajerial, serta melakukan
pembimbingan dan pelatihan professional guru, dengan di topang oleh
sejumlah kompetensi yang harus di kuasai sebagaimana tertuang dalam
Permen PAN No. 13 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan

3. 3
kompetensi pengawas sekolah, mencakup : (1) Kompenesi Kepribadian,
(2) Kompetensi SuperIIIisi manajerial, (3) kompetensi SuperIIIisi
Akademik, (4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan, (5) kompetensi penelitian
Pengembangan, (6) Kompetensi Sosial.
Dari ketiga unsur diatas memiliki peranan penting dalam kegiatan
PKG dan PKB yang menjadi tuntutan yang diminta sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.
Memperhatikan kondisi jabatan guru sebagai profesi dan kebijakan
pemerintah dalam pengembangan profesi guru maka diperlukan pedoman
pelaksanaan penilaian kinerja guru dan keprofesiannya yang menjelaskan
tentang apa, mengapa, kapan, bagaimana dan oleh siapa penilaian
kinerja dan keprofesian guru dilaksanakan. Penyusunan pedoman ini
mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya sebagai acuan pelaksanaan penilaian kinerja
guru dan keprofesiannya dalam tuntutan profesional.
Sebagai calon pengawas yang akan mengemban jabatan baru yang
akan dilaksanakan, mampu menunjukkan kemampuan yang professional.
Maka dari itu dengan adanya kegiatan observasi lapangan yang akan
dilaksanakan ini dalam tinjauan tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG)
dan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) yang
berdasarkan Permenag PAN RB No. 16 tahun 2009 diharapkan bisa
terlaksana sebagaimana mestinya.

4. 4
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
2. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
3. Permendiknas Nomer 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru,
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
5. Permendiknas Nomer 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi
Akademik Konselor,
6. Permenagpan dan RB Nomer 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan
Fungsional Jabatan Guru dan Angka Kriditnya,
7. Permendiknas Nomer 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah
8. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomer : 03/III/PB/2010
dan Nomer 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Anka Kriditnya,
9. Peraturan Negara Pendidikan Nasional Nomer 35 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kriditnya,
C. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah Penerapan Penilaian Kinerja Guru (PKG) pada Pengawas
Madrasah/PAI di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Komering Ilir
(OKI) Sumatera Selatan ?

5. 5
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) pada Pengawas Madrasah/PAI di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan ?
D. TUJUAN
Kegiatan ini bertujuan untuk :
1. Meningkatkan Pemahaman Peserta diklat dalam mengenal berbagai
Peraturan dan Kebijakan yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja Guru
(PKG) dan Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB).
2. Meningkatkan Pemahaman Peserta diklat tentang Mekanisme dan
Prosedur Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Keterampilan peserta dalam melaksanakan Penilaian
Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
4. Dapat mentransfer secara efektif pemahaman tentang mekanisme dan
prosedur Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan kepada Calon Pengawas.
5. Dapat melakukan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan
Karya Berkelanjutan (PKB) secara efektif dalam mengembangan tugas
di daerah masing-masing.
6. Mengetahui permasalahan umum yang dihadapi dalam Penilai Kinerja
Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan
mampu memberikan solusi.

6. 6
E. MANFAAT KEGIATAN
1. Peserta Diklat
Mendapatkan bekal ilmu untuk peningkatan profesi yang akan
di jalani yaitu sebagai pengawas yang mampu menunjukkan kualitas
profesionalnya.
2. Lembaga Diklat
Sebagai mitra untuk mencetak tenaga pengawas yang
professional, yang mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Lembaga Tempat Kunjungan Observasi Lapangan
Menambah wawasan untuk meningkatkan pelayanan dalam
rangka mengaplikasikan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
4. Guru-guru Madrasah/Sekolah Binaan.
Memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja dalam proses
pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam
mengembangkan profesinya dengan pengembangan kepribadian,
publikasi ilmiah dan karya inovatif.

7. 7
BAB II
PEMBAHASAN
A. LOKASI OBSERVASI LAPANGAN
Penerapan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di laksanakan di kemenag Kabupaten
Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan dalam rangka kegiatan Diklat Teknis
Fungsional Pembentukan Jabatan Calon Pengawas Madrasah/PAI Angkatan
III.
Observasi lapangan yang dilaksanakan adalah di kantor kementerian
agama Kabupaten Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, dengan fokus
tinjauan mengenai Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) memfokuskan pada bagian Pendidikan
Madrasah yang sasarannya adalah pada Korwas dan pengawas yang ada di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Komering Ilir (OKI) Sumatera
Selatan sebagai narasumber.
Fokus tinjauan pada kasi pendidikan madrasah sasarannya adalah
Korwas dan Pengawas Madrasah/PAI karena sebagai penentu dan memiliki
peranan dalam hal penetapan Penilaian Kinerja Guru / Kepala Madrasah dan
pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan bagi guru/Kepala Madrasah.
Untuk menjamin bahwa para guru, kepala madrasah dan pengawas
madrasah dapat bekerja secara efektif dan efisien, pemerintah saat ini telah
meluncurkan kebijakan “ Penilaian Kinerja” untuk ketiga unsur pelaksanaan
7

8. 8
pendidikan diatas dan inti dari kebijakan penilaian kinerja ini adalah
peningkatan mutu pendidikan.
Guru mampu mendalami lebih jauh kebijakan pemerintah yang
strategis ini, pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten
Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan mengaplikasikan Permen PAN no. 16
tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan
Keprofesian berkelanjutan (PKB) dengan baik.
B. PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari kamis tanggal 12 Nopember
2015, dengan berkunjung langsung pada kantor Kementerian Agama
Kabupaten Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Para peserta diklat
disambut hangat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama beserta jajarannya,
sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat untuk mengikuti kegiatan-
kegiatan observasi.
Pelaksanaan kegiatan Observasi Lapangan di lakukan dengan cara
berdiskusi atau saling tukar pendapat dan pengalaman serta tanya jawab. Para
peserta diklat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya dan
mengetahui apa yang mereka ingin ketahui sesuai topik yang diberikan yaitu :
Penerapan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB), adapun sumber informasinya adalah Kasi Pendidikan
Madrasah serta Ketua Pokjawas dan Korwas yang ada di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

9. 9
C. PEMBAHASAN
Melalui audiensi antara Peserta Diklat dan Nara sumber dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir diperoleh informasi
sebagai berikut:
1. Penilaian Kinerja Guru (PKG) telah dilaksanakan, pada tahun 2015
mencapai 75 %.
Adapun kendalanya, karena masih minimnya tenaga pengawas dan
letak lokasi-lokasi sekolah/madrasah yang sangat jauh sehingga sulit untuk
melakukan supervisi ke sekolah/madrasah tersebut .
Tenaga pengawas hanya berjumlah 10 orang terdiri dari 5 orang
pengawas PAI dan 5 orang pengawas madrasah . Dari lima orang
pengawas PAI satu orang ketua dan empat orang anggota (pengawas) ,
demikian juga untuk pengawas madrasah satu orang ketua empat orang
anggota (pengawas), sedangkan jumlah madrasah yang ada di Ogan
Komering Ilir berjumlah 176 madrasah negeri maupun swasta , 2 MTsN,
2 MAN, 1 MAN Insan Cendikia. Jumlah guru madrasah (GTT) 2. 208
orang , guru negeri berjumlah 68 orang sedangkan siswa berjumlah
14.278 orang.
Dari informasi yang diuraikan diatas, ada beberapa solusi yang di
sampaikan oleh narasumber sebagai salah satu pemecahannya antara lain :
a. Mengusulkan dana workshop PKG ;
b. Mengusulkan pemanggilan Diklat PKG;

10. 10
c. Mengusulkan kegiatan PKB ke Lembaga Diklat Keagamaan/LPMP
agar para guru mempunyai pemehaman tentang PKB.
Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan
tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan
jabatan.
PKG guru di lakukan setiap tahun yang meliputi 14
kompetensi guru, atau 17 kompetensi guru BK/Konselor, atau
pelaksanaan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah.
Hasil PKG akan dijadikan sebagai bahan evaluasi diri bagi
guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya, hasil PKG juga
akan dijadikan sebagai acuan bagi madrasah/sekolah untuk
merencanakan pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Sedangkan secara nasional, hasil PKG merupakan dasar untuk
memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan
karir guru sesuai Permenpan No. 16/2009.
Sejak 1 Desember 2010, Mendikbud telah menerbitkan
Permendikbud No. 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Permen ini sejalan
dengan Permenag PAN No. 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional
guru dan Angka Kreditnya.

11. 11
Disebutkan dalam Permendikbud di atas, bahwa penilaian
Kinerja Guru (PKG) yang mengacu pada Permendikbud ini secara
efektif mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Para pemangku pendidikan dan para pengawas di Kantor
kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir berharap kepada
Balai Diklat Kementerian Agama kiranya dapat memberikan materi
tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan
Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dalam jumlah yang lebih
banyak, karena mereka beranggapan bahwa pemahaman materi
tentang PKG dan PKB ini memang sangat dibutuhkan.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) untuk kenaikan pangkat guru
yang akan di pertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan minimal 2
kali dalam satu tahun, yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) menggunakan instrument yang di
dasarkan pada 14 kompetensi bagi guru kelas dan atau mata pelajaran,
17 kompetensi bagi guru BK/konselor, dan pelaksanaan tugas
tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
(Kamad/Wakamad).
Sedangkan penilaian kinerja guru yang terkait dengan tugas
tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/Madrasah,
dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :
1. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka meliputi:

12. 12
a) Kepala madrasah/sekolah;
b) Wakil Kepala madrasah/sekolah;
c) Ketua Program keahlian/program studi atau yang sejenisnya;
d) Kepala Perpustakaan;
e) Kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya.
2. Tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka,
meliputi:
a) Tugas tambahan minimal satu tahun (misalnya menjadi wali
kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya) ;
b) Tugas tambahan kurang dari satu tahun (misalnya menjadi
pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, menyusun
kurikulum, dan sejenisnya .
2. Hasil informasi yang didapatkan di lapangan tentang Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) belum pernah dilakukan, karena tenaga
pengawas sangat terbatas sehingga sulit bagi mereka untuk membagi
waktu , dan kami berharap jika ada penembahan pengawas nanti merka
akan melakukan PKB tersebut.
Menyikapi solusi permasalahan yang berkenaan dengan
Pengembangan Profesi Berkelanjutan yaitu meminta supaya diadakannya
kegiatan PKB dengan volume yang lebih besar dan sesering mungkin,
sehingga diharapkan seluruh guru dapat mengikuti kegiatan itu secara
merata.

13. 13
Dari hasil penyampaian laporan hasil observasi lapangan ini kami
sangat berharap pada pihak-pihak yang berkepentingan dan penentu
kebijakan, seperti ; Balai Diklat Keagamaan Palembang atau LPMP bisa
memprogramkan kegiatan pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi
guru-guru secara merata dan menyeluruh dan berkesinambungan.
Dalam Permenpan no. 16 ini mengisyaratkan pula pentingnya
kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dilaksanakan
dalam upaya mewujudkan guru yang professional, bermartabat dan
sejahtera, sehingga guru dapat berpartisifasi aktif untuk membentuk insan
Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa Estetika, etis berbudi
pekerti luhur dan berkepribadian. Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) mencakup 3 kegiatan:
1. Pengembangan Diri :
a) Diklat fungsional;
b) Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau
keprofesian guru;
2. Publikasi Ilmiah :
a) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada
bidang pendidikan formal ;
b) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru;
3. Karya Inovatif :
a) Menemukan teknologi tepat guna;

14. 14
b) Menemukan/menciptakan karya seni;
c) Membut/memodifikasi alat pelajaran/peraga/pratikum;
d) Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan
sejenisnya.
Tujuan umum Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Sekolah/Madrasah
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus
adalah :
1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang
telah di tetapkan
2. Memfasilitasi guru utnuk terus memutahirkan kompetensi yang mereka
miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan
dengan profesinya.
3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga professional.
4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan
kebanggaan kepada penyandang profesi guru.

15. 15
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari beberapa uraian dan kajian permasalahan atau temuan-temuan
yang ada serta solusinya yang di temukan dilapangan dapat di simpulkan
bahwa:
1. Penilaian Kinerja Guru (PKG) telah dilaksanakan, pada tahun 2015
mencapai 75%. Adapun kendalanya ;
a. Tenaga pengawas sangat terbatas sedangkan guru dan
madrasah/sekolah yang dibina sangat banyak;
b. Beban kerja terlalu berat dan tidak cukup waktu bagi pengawas untuk
melaksanakan kepengawasan tersebut.
c. Letak lokasi madrasah/sekolah terlalu jauh antara satu dengan lainnya
Dari informasi yang telah diuraikan diatas, ada beberapa solusi
yang disampaikan oleh Ka.Kankemenag OKI dan jajarannya antara lain:
a. Mengusulkan Dana Workshop untuk PKG;
b. Mengusulkan pemanggilan Diklat untuk PKG;
c. Mengusulkan ke Lembaga Diklat Keagamaan/LPMP agar
mempunyai program kusus untuk guru mengenai.
2. Hasil informasi yang didapatkan di lapangan tentang Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) belum pernah dilakukan, Adapun
kendalanya, karena tenaga pengawas sangat terbatas sedangkan beban
kerja terlalu berat sehingga sulit bagi mereka untuk membagi waktu

16. 16
Pokjawas berharap jika ada penambahan pengawas nanti mereka akan
melakukan PKB tersebut.
Menyikapi solusi permasalahan yang berkenaan dengan
Pengembangan Profesi Berkelanjutan yaitu meminta supaya diadakannya
kegiatan PKB dilaksanakan dengan volume yang besar dan sesering
mungkin, sehingga mencakup seluruh guru pernah mengikuti kegiatan itu
secara merata.
Dari hasil wawancara dengan narasumber dari Kementerian
Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir, sangat berharap pada pihak
berkepentingan dan penentu kebijakan seperti Balai Diklat Keagamaan
Palembang dan atau LPMP bisa memprogramkan kegiatan
pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru-guru secara merata,
menyeluruh dan berkesinambungan.
Guru sebagai insan yang mempunyai tugas mendidik,
membimbing, melatih dan mendewasakan anak memiliki tugas keguruan
yang dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Hal ini
dimaksudkan agar sumber daya yang ada memiliki kompetensi dan
daya saing yang tinggi dan mumpuni dalam rangka menjalankan
tupoksinya sehingga dapat menjawab setiap kasus dan persoalan yang
muncul di kalangan siswa yang menjadi obyek pembinaannya.
Kegiatan-kegiatan yang berupa peningkatan kualitas guru
seperti diklat di tempat kerja sangatlah dibutuhkan bahkan merupakan
motiIIIator untuk lebih meningkatkan kinerja guru dalam melakukan

17. 17
tugas-tugas keguruan. Peningkatan kinerja sangat diperlukan agar guru
yang ada dapat melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan
dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
tidak melalaikan kepentingannya secara personal untuk melakukan
kenaikan pangkat dan jabatannya melalui angka kredit sesuai Juknis yang
sudah di tetapkan.
Dari uraian diatas bahwa pelaksanaan PKG di Kementerian
Agama Kabupaten Ogan Komerig Ilir provinsi Sumatera Selatan telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PermenPAN RB no. 16 tahun
2009 sedangkan kegiatan PKB belum dapat dilaksanakan.
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT.
Adapun saran yang di sampaikan antara lain :
1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia agar
memberikan regulasi yang tepat dalam menyikapi dan melaksanaan
kebijakan yang sudah di tetapkan;
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia supaya
menempatkan pengawas-pengawas baru yang sudah di diklat secara
merata ;
3. Dalam mensosialisasikan peraturan Kementerian Agama RI agar Kemenag
OKI segera melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh ke semua pihak
yang terkait seperti : pengawas, guru atau lainnya.
17

18. 18
4. Bagi para peserta diklat calon pengawas agar dapat memahami tupoksi
pengawas dan kepengawasan , sehingga bisa melaksanakan tugas secara
profesional.
C. PENUTUP
Akhirnya kami menyadari bahwa laporan hasil observasi ini masih
banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kami mengharapkan
kritik dan saran dari pihak terkait dan para pembaca sekalian, demi
kesempurnaan laporan ini.
Demikian laporan ini kami buat, dengan suatu harapan agar laporan
ini dapat bermanfaat bagi semua para calon pengawas khususnya, sehingga
mampu memahami tupoksi dan melaksanakan tugas secara profesional.

19. 19
DAFTAR PUSTAKA
Baedhowi, 2010. Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (Pkb) Kementerian. Jakarta: Kementerian Pendidikan
Nasional.
Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kepala
Sekolah, Jakarta, Dirjen PMPTK
Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru, Jakarta.
www.pppptkbahasa.net
www.suhadinet.wordpress.com/2011/12/08/pengembangan-keprofesian
berkelanjutan-pkb-guru/
www.m-edukasi.web.id/2011/10/pengembangan-keprofesianberkelanjutan
http://www.m-edukasi.web.id/2012/02/progam-pengembangan-
keprofesian.html
Nuryanah, Sri. Supervisi Akademik meningkatkan Kinerja Guru.Bandung:
PT.Rinai Jaya.

20. 20
LEMBAR PERTANYAAN OBSERIIIASI LAPANGAN
PKG DAN PKB
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KOMERING ILIR (OKI) TAHUN 2015
NO PERTANYAAN
JAWABAN
KET.
SUDAH BELUM
1
2
3
4
Apakah sudah dilaksanakan
PKG dan PKB di Kementerian
Agama Kota Prabumulih ?
Sudah mencapai berapa persen
pelaksanaan PKG dan PKB di
Kementerian Agama Kabupaten
Komering Ilir (OKI) Sumatra
Selatan ?
Kendala apa saja yang dialami
dalam pelaksanaan PKG dan
PKB di Kota Prabumulih
Provinsi Sumatra Selatan ?
Apakah ada bukti pisik bahwa
Kementerian Agama Kota
Prabumulih telah melaksanakan
PKG dan PKB ?
Kamis, 12 Nopember 2015
Supervisor
.................................

21. 21