1.laporan skenario a blok 26 tahun 2019

LAPORAN TUTORIAL
SKENARIO A BLOK 26 TAHUN 2019
Tutor : Masayu Farah Diba dan dr. Ella Amalia, M.Kes
Disusun oleh: Kelompok B8
Kelas Beta 2016
Tiara Jannati Dewi (04011181621009)
Rizka Dwi Patriawati (04011181621016)
Nadia Fernanda Berendhuysen (04011181621017)
Farhana Lutfiah Rahmadanti (04011181621026)
Jurgen Kusumaatmaja Hermawan (04011281621074)
Muhammad Rafli Haiqal (04011281621083)
Siti Salimah Hanifah Novizar (04011281621086)
Pahrul Rozi (04011281621095)
Retno Putri Nusantari (04011281621096)
Debby Ariansyah (04011281621197)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2018/2019

i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala
rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tutorial yang
berjudul “Laporan Tutorial Skenario A Blok 26” sebagai tugas kompetensi
kelompok.
Kami menyadari bahwa laporan tutorial ini jauh dari sempurna. Oleh karena
itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan
di masa mendatang.
Dalam penyelesaian laporan tutorial ini, kami banyak mendapat bantuan,
bimbingan dan saran. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan syukur,
hormat, dan terima kasih kepada :
1. Tuhan yang Maha Esa, yang telah merahmati kami dengan kelancaran diskusi
tutorial,
2. Masayu Farah Diba dan dr. Ella Amalia, M.Kes selaku tutor kelompok B8,
3. Teman-teman sejawat FK Unsri, terutama kelas PSPD Beta 2016.
Semoga Tuhan memberikan balasan pahala atas segala amal yang diberikan
kepada semua orang yang telah mendukung kami dan semoga laporan tutorial ini
bermanfaat bagi kita dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita selalu
dalam lindungan Tuhan.
Palembang, 18 September 2019
Kelompok B8

ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................................................................i
DAFTAR ISI............................................................................................................ii
KEGIATAN DISKUSI ...........................................................................................iii
SKENARIO A BLOK 26........................................................................................ 1
I. KLARIFIKASI ISTILAH ........................................................................... 2
II. IDENTIFIKASI MASALAH ...................................................................... 4
III. ANALISIS MASALAH .............................................................................. 6
IV. SINTESIS.................................................................................................. 38
V. KERANGKA KONSEP ............................................................................ 87
VI. KESIMPULAN ......................................................................................... 87
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 88

iii
KEGIATAN DISKUSI
Tutor : Masayu Farah Diba
dr. Ella Amalia, M.Kes
Moderator : Debby Ariansyah
Sekretaris : Rizka Dwi Patriawati
Sekretaris : Retno Putri Nusantari
Pelaksanaan : 16 September dan 18 September 2019
13.00 –14.30 WIB
Peraturan selama tutorial:
• Mengangkat tangan sebelum menyampaikan pendapat.
• Menjawab danmenyampaikan pendapat apabila telah di izinkan oleh
moderator.
• Tidak langsung menyanggah pendapat orang lain.
• Menggunakan gadget hanya untuk kebutuhan tutorial.
• Meminta izin terlebih dahulu dari moderator jika hendak ke toilet.
• Diperbolehkan minum.

1
SKENARIO A BLOK 26 TAHUN 2019
Dr. Santi telah bertugas sebagai Kepala Puskesmas “Sumber Sehat” di
kecamatan Waras selama 3 tahun. Kecamatan Waras mempunyai luas wilayah 375
Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 38.000 jiwa yang terdiri dari 4 desa. Pada
setiap desa terdapat Bidan Desa, 3 Posyandu, 2 SD, 2 SMP dan Poskesdes.
Penduduk di wilayah kerja Puskesmas “Sumber Sehat” terdiri dari 56% pria yang
mayoritas bekerja sebagai petani Karet. Jumlah ibu hamil saat ini di wilayah kerja
puskesmas “Sumber Sehat” sebanyak 135 orang dan tahun yang lalu tercatat 4 ibu
meninggal karena melahirkan.
Di wilayah kecamatan “Waras” terdapat pabrik pengolahan kayu, dimana
pabrik memproduksi bahan olahan kayu setiap hari sehingga masyarakat di sekitar
pabrik terpapar debu. Pernah dilakukan pemeriksaan kadar debu oleh pemerintah
setempat di lingkungan rumah dan di dalam rumah penduduk, didapatkan hasil
pemeriksaan kadar debu PM2.5 diatas nilai ambang batas normal sebesar 80g/m3
per 24 jam di lingkungan rumah dan 40g/m3 di dalam rumah penduduk.
Seminggu yang lalu, Poliklinik KIA Puskesmas “Sumber Sehat”
kedatangan Ny.Ani, berumur 27 tahun, untuk ANC (Ante Natal Care) kehamilan
yang ke-2, dengan usia kehamilan 32 minggu. Pada saat ANC, Ny.A terdiagnosa
Herpes Simplex, sehingga dr. Santi memutuskan untuk merujuk Ny.A ke RSUD
BUGAR untuk mencegah penularan kepada anak. Di RSUD BUGAR, Ny.A
ditangani oleh dokter spesialis. Dokter spesialis yang menangani Ny.A kebetulan
sedang melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menilai efektivitas terapi
IVIG (Intravenous Immunoglobulin) dalam mencegah penularan virus kepada anak
yang dikandung. Pada saat ke Puskesmas, Ny. Ani juga membawa Nina, anak
perempuannya yang berumur 3,5 tahun dengan riwayat tidak mendapatkan ASI
Eksklusif. Riwayat kelahiran Nina, anak Nina, berlangsung normal di rumah, cukup
bulan dan dibantu oleh bidan. Dan karena kesibukannya, Ny.Ani sangat jarang
membawa Nina ke Posyandu, pada kunjungan terakhirnya di Posyandu Nina
dinyatakan Stunting oleh petugas Dinas Kesehatan Provinsi.
Sebagai dokter Santi, apa yang akan anda lakukan untuk meningkatkan
drajad kesehatan pada wilayah kerja Puskesmas “Sumber Sehat” tersebut.

2
I. KLARIFIKASI ISTILAH
No . Istilah Klarifikasi
1. Bidan Desa Bidan yang ditempatkan atau diwajibkan tinggal serta
bertugas melayani masyarakat diwilayah kerjanya, yang
meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan
tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam
kerja.
2. Posyandu Pos Pelayanan Terpadu, merupakan salah satu bentuk
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat
untuk memberdayakan serta memberikan kemudahan
kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan
kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
3. Poskesdes Pos Kesehatan Desa, adalah upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di
desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan
pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
4. Pemeriksaan Kadar Debu Pemeriksaan untuk mengetahui apakah kadar debu pada
suatu lingkungan berada pada konsentrasi dengan kondisi
yang aman dan sehat.
5. PM2.5 Partikel kecil di udara yang mengurangi jarak pandang
dan terlihat berkabut jika kadarnya tinggi.
6. Puskesmas Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan
upaya promotif dan prevetif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.

3
No . Istilah Klarifikasi
7. Stunting Suatu kondisi atau keadaan anak memiliki tinggi yang
kurang dari standar tinggi anak usianya.
8. ANC (Ante Natal Care) Suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada
wanita selama hamil, pemantauan kesehatan secara fisik,
psikologis, pertumbuhan dan perkemabangan janin serta
proses persalinan dan kelahiran.
9. Herpes Simplex Sekelompok infeksi akut yang disebabkan oleh human
herpes virus 1 dan 2, ditandai dengan vesikel vesikel kecil
berisi cairan pada kulit atau membran mukosa disertai
dasar yang eritematosa dan meninggi.
10. IVIG Produk darah yang dibuat dari serum antara 1000 dan
15000 donor perbatch, merupakan pengobatan pilihan
untuk pasien dengan defisiensi antibodi.
11. Derajat kesehatan Salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya
masyarakat.
12. Nilai ambang batas Standar faktor bahaya ditempat kerja sebagai kadar atau
intensitas rata-rata tertimbang waktu (time weighted
average) yang dapat diterima tenaga kerja tanpa
mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam
pekerjaan sehari hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam
sehari atau 40 jam seminggu.

4
II. IDENTIFIKASI MASALAH
No. Pernyataan Konsen
1.
Dr. Santi telah bertugas sebagai Kepala Puskesmas “Sumber
Sehat” di kecamatan Waras selama 3 tahun. Kecamatan Waras
mempunyai luas wilayah 375 Ha dengan jumlah penduduk
sebanyak 38.000 jiwa yang terdiri dari 4 desa. Pada setiap desa
terdapat Bidan Desa, 3 Posyandu, 2 SD, 2 SMP dan Poskesdes.
Penduduk di wilayah kerja Puskesmas “Sumber Sehat” terdiri
dari 56% pria yang mayoritas bekerja sebagai petani Karet.
Jumlah ibu hamil saat ini di wilayah kerja puskesmas “Sumber
Sehat” sebanyak 135 orang dan tahun yang lalu tercatat 4 ibu
**
2.
Di wilayah kecamatan “Waras” terdapat pabrik pengolahan
kayu, dimana pabrik memproduksi bahan olahan kayu setiap
hari sehingga masyarakat di sekitar pabrik terpapar debu.
Pernah dilakukan pemeriksaan kadar debu oleh pemerintah
setempat di lingkungan rumah dan di dalam rumah penduduk,
didapatkan hasil pemeriksaan kadar debu PM2.5 diatas nilai
ambang batas normal sebesar 80g/m3 per 24 jam di lingkungan
rumah dan 40g/m3 di dalam rumah penduduk.
***
3.
Seminggu yang lalu, Poliklinik KIA Puskesmas “Sumber
Sehat” kedatangan Ny.Ani, berumur 27 tahun, untuk ANC
(Ante Natal Care) kehamilan yang ke-2, dengan usia kehamilan
32 minggu. Pada saat ANC, Ny.A terdiagnosa Herpes Simplex,
sehingga dr. Santi memutuskan untuk merujuk Ny.A ke RSUD
BUGAR untuk mencegah penularan kepada anak.
***

5
No. Pernyataan Konsen
4.
Di RSUD BUGAR, Ny.A ditangani oleh dokter spesialis.
Dokter spesialis yang menangani Ny.A kebetulan sedang
melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menilai
efektivitas terapi IVIG (Intravenous Immunoglobulin) dalam
mencegah penularan virus kepada anak yang dikandung.
*
6.
Pada saat ke Puskesmas, Ny. Ani juga membawa Nina, anak
perempuannya yang berumur 3,5 tahun dengan riwayat tidak
mendapatkan ASI Eksklusif. Riwayat kelahiran Nina, anak
Nina, berlangsung normal di rumah, cukup bulan dan dibantu
oleh bidan. Dan karena kesibukannya, Ny.Ani sangat jarang
membawa Nina ke Posyandu, pada kunjungan terakhirnya di
Posyandu Nina dinyatakan Stunting oleh petugas Dinas
Kesehatan Provinsi.
***
7.
Sebagai dokter Santi, apa yang akan anda lakukan untuk
meningkatkan drajad kesehatan pada wilayah kerja Puskesmas
“Sumber Sehat” tersebut.
-

6
III. ANALISIS MASALAH
1. Dr. Santi telah bertugas sebagai Kepala Puskesmas “Sumber Sehat” di
kecamatan Waras selama 3 tahun. Kecamatan Waras mempunyai luas
wilayah 375 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 38.000 jiwa yang
terdiri dari 4 desa. Pada setiap desa terdapat Bidan Desa, 3 Posyandu, 2
SD, 2 SMP dan Poskesdes. Penduduk di wilayah kerja Puskesmas
“Sumber Sehat” terdiri dari 56% pria yang mayoritas bekerja sebagai
petani Karet. Jumlah ibu hamil saat ini di wilayah kerja puskesmas
“Sumber Sehat” sebanyak 135 orang dan tahun yang lalu tercatat 4 ibu
a. Apa saja tugas Kepala Puskesmas ?
Jawab :
Sebagaimana yang telah diatur pada PMK No.75 Tahun 2014 Pasal 33
(1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan
kriteria sebagai berikut:
a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi
b. manajemen kesehatan masyarakat;
c. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
d. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
(3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di
Puskesmas.
(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab, Kepala Puskesmas
merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas
kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
(5) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak
tersedia seorang tenaga kesehatan, maka Kepala Puskesmas
merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah
diploma tiga.

7
1) Tugas Pokok
Mengusahakan agar fungsi puskesmas dapat diselenggarakan dengan
baik.
2) Fungsi
1. Sebagai seorang Dokter
2. Sebagai Manajer
3) Kegiatan pokok
1. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
2. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan pasien dalam rangka
rujukan menerima konsultasi.
3. Mengkoordinir kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
4. Mengkoordinir pengembangan PKMD.
5. Membina karyawan/karyawati puskesmas dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari.
6. Melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan
kegiatan/program.
7. Mengadakan koordinasi dengan Lintas Sektoral dalam upaya
pembangunan kesehatan diwilayah kerja Puskesmas.
8. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam
rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
9. Menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas dengan dibantu oleh
staf Puskesmas.
10. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas.
11. Melaporkan hasil kegiatan program ke Dinas Kesehatan
Kabupaten, baik berupa laporan rutin maupun khusus.
12. Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan.
13. Melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas,
Pustu, PKD, Puskesling, Posyandu dan di masyarakat.
14. Sebagai dokter (fungsional) melaksanakan tugas pelayanan
pemeriksaan dan pengobatan pasien Puskesmas.
4) Kegiatan Lain
Menerima konsultasi dari semua kegiatan Puskemas.

8
b. Bagaimana langkah-langkah perencanaan tingkat Puskesmas ?
Jawab :
Tahap Persiapan
Tahap ini mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses
penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas agar memperoleh
kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap
perencanaan.
Tahap Analisis Situasi
Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan
dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis
terhadap data yang dikumpulkan. Tim yang telah disusun oleh Kepala
Puskesmas melakukan pengumpulan data.

9
Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), penyusun Rencana
Usulan Kegiatan bertujuan untuk mempertahankan kegiatan yang sudah
dicapai pada periode sebelumnya dan memperbaiki program yang masih
bermasalah serta untuk menyusun rencana kegiatan baru yang
disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan
kemampuan Puskesmas.
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) langkah,
yaitu Analisa Masalah (mulai dari Indentifikasi masalah, menetapkan
urutan prioritas, merumuskan masalah, mencari akar penyebab masalah
sampai menetapkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah) dan
penyusunan Rencana Usulan Kegiatan.
Gambar. Fishbone (mencari akar penyebab masalah)
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan meliputi upaya kesehatan wajib,
upaya kesehatan pengembangan dan upaya kesehatan penunjang, yang
meliputi :

10
 Kegiatan tahun yang akan datang (meliputi kegiatan rutin,
sarana/prasarana, operasional dan program hasil analisis masalah).
 Kebutuhan Sumber Daya berdasarkan ketersediaan sumber daya yang
ada pada tahun sekarang.
 Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan dan sumber daya yang
dibutuhkan ke dalam format RUK Puskesmas.
 Rencana Usulan Kegiatan disusun dalam bentuk matriks dengan
memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik kesepakatan
global, nasional, maupun daerah sesuai dengan masalah yang ada
sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di
Puskesmas.
Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan secara
bersama, terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan azas
penyelenggaraan Puskesmas yaitu keterpaduan.
c. Apa saja fungsi dari Puskesmas ?
Jawab :
a. Puskesmas Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan
Puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan yaitu sebagai pusat
pembangunan wilayah berwawasan kesehatan. Upaya puskesmas
menjalankan fungsi ini dilakukan dengan menjalankan,
menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas
sektor masyarakat di wilayah kerjanya sehingga dapat mendukung
pembangunan kesehatan. Fokus upaya yang dilakukan puskesmas
terkait pembangunan kesehatan adalah mengutamakan preventif dan
promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.
Puskesmas harus memantau dan melaporkan hasil atau dampak dari
program yang telah diselenggarakan di wilayah kerjanya;

11
b. Puskesmas Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah upaya
meningkatkan kemampuan masyarakat agar masyarakat memiliki
kemampuan untuk hidup mandiri dalam rangka meningkatkan status
kesehatannya (Departemen Kesehatan RI, 2007). Puskesmas dalam
melakukan pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat
dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk
hidup sehat.
c. Puskesmas Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer
Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditujukan untuk
perorangan dan masyarakat. Puskesmas bertanggung jawab pada
pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan.
d. Apa saja jenis-jenis Puskesmas ?
Jawab :
Jenis Puskesmas menurut pelayanan kesehatan medis, dibagi dua
kelompok yakni :
1. Puskesmas Perawatan, pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap
2. Puskesmas Non Perawatan, hanya pelayanan kesehatan rawat jalan
Menurut wilayah kerjanya, dikelompokkan menjadi :
1. Puskesmas Induk / Puskesmas Kecamatan
2. Puskesmas Satelit / Puskesmas Kelurahan
Subunit Puskesmas
1. Puskesmas Pembantu (Pustu):
a. Biasanya ada satu buah di setiap desa/kelurahan
b. Pelayanan medis sederhana oleh perawat atau bidan, disertai
jadwal kunjungan dokter

12
2. Puskesmas Keliling (Puskel) :
a. Kegiatan pelayanan khusus ke luar gedung, di wilayah kerja
puskesmas
b. Pelayanan medis terpadu oleh dokter, perawat, bidan, gizi,
pengobatan dan penyuluhan.
3. Pondok Bersalin Desa (Polindes) :
Pos pelayanan kesehatan ini sebaiknya ada disetiap desa/kelurahan,
sebagai penunjang pelaksanaan desa/kelurahan SIAGA.
Beberapa pos yang fungsinya sejenis (cuma namanya saja yang
berbeda) antara lain:
a. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
b. Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel)
c. Balai Kesehatan Masyarakat (Bakesra)
4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) :
a. Lumrahnya selalu ada satu atau lebih di aktif para RT, RW, Lurah,
tokoh masyarakat setempat, bersama para kader kesehatan yang
telah dibentuk dan ditunjuk.
Dari segi sasaran pelayanan Jenis posyandu, dibagi menjadi :
1) Posyandu Bayi-Balita
2) Posyandu Lansia/Manula
b. Dari aspek pencapaian jenis pelayanan, dikelompokkan :
1) Posyandu Pratama
2) Posyandu Madya
3) Posyandu Purnama
4) Posyandu Mandiri
e. Apa saja data-data esensial di Puskesmas ?
Jawab :
Ada dua kelompok data yang perlu dikumpulkan yaitu data umum dan data
khusus.

13
Data Umum :
1) Peta Wilayah Kerja serta Fasilitas Pelayanan (Format-1) Data wilayah
mencakup luas wilayah, jumlah desa / dusun / RT/ RW, jarak desa
dengan Puskesmas, waktu
2) Data Sumber Daya Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu dan
Bidan di Desa), mencakup :
a. Ketenagaan.
b. Obat dan bahan habis pakai.
c. Peralatan.
d. Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah (Pusat dan
Daerah), masyarakat, dan sumber lainnya.
e. Sarana dan prasarana, antara lain gedung, rumah dinas, komputer,
mesin tik, meubelair, kendaraan.
f. Data Peran Serta Masyarakat : Data ini mencakup jumlah
Posyandu, kader,dukun bayi dan tokoh masyarakat.
g. Data Penduduk dan Sasaran Program : Data penduduk dan sasaran
program mencakup : jumlah penduduk seluruhnya berdasarkan
jenis kelamin, kelompok umur (sesuai sasaran program), sosio
ekonomi pekerjaan, pendidikan, keluarga miskin (persentase di
tiap desa / kelurahan). Data ini dapat diperoleh di kantor
Kelurahan / Desa, Kantor Kecamatan, dan data estimasi sasaran di
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
h. Data sekolah : Data sekolah dapat diperoleh dari dinas pendidikan
setempat, mencakup jenis sekolah yang ada, jumlah siswa,
klasifikasi sekolah UKS, jumlah dokter kecil, jumlah guru UKS ,
dan lainnya.
i. Data Kesehatan Lingkungan wilayah kerja Puskesmas : Data
kesehatanlingkungan mencakup rumah sehat, tempat pembuatan
makanan / minuman, tempat-tempat umum, tempat pembuangan
sampah, sarana air bersih, jamban keluarga dan sistem
pembuangan air limbah.

14
Data Khusus (hasil penilaian kinerja Puskesmas), jenis data ini antara
lain meliputi :
a. Data Status Kesehatan terdiri dari : data kematian, Kunjungan
Kesakitan, Pola Penyakit yaitu 10 penyakit terbesar yang
ditemukan.
b. Data Kejadian Luar Biasa, dapat dilihat pada Laporan W1
(Simpus).
c. Data Cakupan Program Pelayanan Kesehatan 1 (satu) tahun
terakhir di tiap desa / kelurahan, dapat dilihat dari Laporan
Penilaian Kinerja Puskesmas.
d. Data Hasil survey (bila ada), dapat dilakukan sendiri oleh
Puskesmas atau pihak lain .
f. Bagaimana manfaat dari demografi ?
Jawab :
1) Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah
tertentu.
2) Menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau, penurunannya
dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang
tersedia.
3) Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan
penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial.
4) Mencoba meramalkan pertumbuhan pendukuduk di masa yang akan
datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya.
g. Jelaskan tentang AKI !
Jawab :
World Health Organization (WHO) memiliki beberapa istilah berbeda
terkait dengan AKI. Istilah pertama adalah maternal death atau kematian
ibu, yang didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan,
atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan
durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh

15
kehamilan atau perawatan selama kehamian, tetapi bukan disebabkan oleh
kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep maternal death ini
berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal
sebagai Angka Kematian Ibu (AKI), jika mengacu pada definisi Badan
Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal
mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
hidup (WHO, 2004; BPS, 2012).
Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat
komplikasi saat, dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang
menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu – sekitar 75% dari total kasus
kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat
kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman (WHO,
2014). Untuk kasus Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Pusat
Kesehatan dan Informasi Kemenkes (2014) penyebab utama kematian ibu
dari tahun 2010-2013 adalah pendarahan (30.3% pada tahun 2013) dan
hipertensi (27.1% pada tahun 2013). Hal ini sangat ironis, mengingat
berbagai penyebab kematian ibu di atas sebenarnya dapat dicegah, jika
sang ibu mendapatkan perawatan medis yang tepat. (WHO, 2004)
Safe Motherhood Initiative dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Pada tahun 1987, dikarenakan kekhawatiran terkait dampak dari tingginya
kasus kematian ibu WHO dan organisasi-organisasi internasional lain
menciptakan The Safe Motherhood Initiative (Women & Children First,
2015). Mengacu pada modul yang disusun oleh The Health Policy
Project (2003), konsep safe motherhood sendiri memiliki enam pilar
utama, yaitu:
1. Keluarga Berencana – Memastikan bahwa baik individu maupun
pasangan memiliki akses terhadap informasi, dan layanan keluarga
berencana untuk merencanakan waktu, jumlah, dan jarak kehamilan.
2. Perawatan Antenatal – Menyediakan vitamin, imunisasi, dan
memantau faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi
kehamilan; serta memastikan bahwa segala bentuk komplikasi dapat
terdeteksi secara dini, dan ditangani dengan baik.

16
3. Perawatan Persalinan – Memastikan bahwa tenaga kesehatan yang
terlibat dalam proses persalinan memiliki pengetahuan, kemampuan,
dan alat-alat kesehatan untuk mendukung persalinan yang aman; serta
menjamin ketersediaan perawatan darurat bagi perempuan yang
membutuhkan, terkait kasus-kasus kehamilan berisiko dan komplikasi
kehamilan.
4. Perawatan Postnatal – Memastikan bahwa perawatan pasca-
persalinan diberikan kepada ibu dan bayi, seperti bantuan terkait cara
menyusui, layanan keluarga berencana, serta mengamati tanda-tanda
bahaya yang terlihat pada ibu dan anak.
5. Perawatan Post-aborsi – Mencegah terjadinya komplikasi,
memastikan bahwa komplikasi aborsi terdeteksi sejak dini dan
ditangani dengan baik, membahas tentang permasalahan kesehatan
reproduksi lain yang dialami oleh pasien, serta memberikan layanan
keluarga berencana jika dibutuhkan.
6. Kontrol Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV dan AIDS –
mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penularan IMS, HIV dan
AIDS kepada bayi; menghitung risiko infeksi di masa yang akan
datang; menyediakan fasilitas konseling dan tes IMS, HIV dan AIDS
untuk mendorong upaya pencegahan; dan – jika memungkinkan –
memperluas upaya kontrol pada kasus-kasus transmisi IMS, HIV dan
AIDS dari ibu ke bayinya.

17
2. Di wilayah kecamatan “Waras” terdapat pabrik pengolahan kayu,
dimana pabrik memproduksi bahan olahan kayu setiap hari sehingga
masyarakat di sekitar pabrik terpapar debu. Pernah dilakukan
pemeriksaan kadar debu oleh pemerintah setempat di lingkungan rumah
dan di dalam rumah penduduk, didapatkan hasil pemeriksaan kadar
debu PM2.5 diatas nilai ambang batas normal sebesar80g/m3 per 24 jam
di lingkungan rumah dan 40g/m3 di dalam rumah penduduk.
a. Bagaimana standar normal kualitas udara ?
Jawab :
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), landasan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup : KEP 45 / MENLH / 1997 Tentang Indeks
Pencemaran Udara

18
b. Bagaimana interpretasi dari “hasil pemeriksaan kadar debu PM2.5
diatas nilai ambang batas normal sebesar 80µg/m3 per 24 jam di
lingkungan rumah dan 40 µg/m3 di dalam rumah penduduk” ?
Jawab :
Hasil pengukuran PM2,5 (partikel kurang dari 2,5 mikron) dengan nilai
80µg/m3 per 24 jam di lingkungan rumah dan 40 µg/m3 di dalam rumah
penduduk. Termasuk katagori ISPU (Tidak Sehat).

19
Dampak partikulat bagi manusia, Pengaruh partikulat debu bentuk padat
tergantung ukurannya:
a. Ukuran partikulat sekitar 5 mikron berbahaya karena dapat masuk ke
dalam paru dan terperangkap di alveoli
b. Ukuran partikulat lebih dari 5 mikron umumnya terperangkap di
saluran pernapasan atas
c. Bagaimana aspek kesehatan kerja yang ideal untuk pabrik ?
Jawab :
Secara Keseluruhan atau secara garis besar Pengertian Kesehatan dan
keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan,
keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi
maupun lokasi proyek. Tujuan Kesehatan dan keselamatan kerja adalah
untuk memelihara kesehatan dan keselamatanlingkungan kerja.
Kesehatan Kerja
Program kesehatan kerja merupakan suatu hal penting dan perlu
diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program
kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material,
karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang
lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu
bekerja lebih lama. Istilah kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada
kondisi psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari
lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan
melakukan pengukuran keamanan dan kesehatan yang efektif, semakin
sedikit pegawai yang mengalami dampak penyakit jangka pendek atau
jangka panjang akibat bekerja di perusahaan tersebut.
Keselamatan Kerja
Pengertian program kesehatan kerja adalah “Keselamatan kerja
menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan,
kerusakan atau kerugian di tempat kerja.” Definisi lain “Keselamatan kerja
adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja,
bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan

20
lingkungannya serta cara–cara melakukan pekerjaan.” Penggunaan alat
kerja harus benar-benar di perhatikan oleh setiap perusahaan. Alat
keselamatan kerja juga harus memenuhi standar kesehatan dan
keselamatan kerja nasional seperti penggunaan mask safety, helm safety,
jacket safety dan juga sepatu safety.
Kinerja Karyawan
Kinerja karyawan atau dapat diartikan prestasi kerja adalah hasil kerja
secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya. Definisi lain, Kinerja karyawan adalah hasil dari proses
pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan
serta organisasi yang bersangkutan. Ukuran kinerja karyawan dapat dilihat
dari sisi jumlah dan mutu tertentu, sesuai standar organisasi dan
perusahaan.
d. Bagaimana seharusnya warga sekitar menjaga STBM ?
Jawab :
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk
merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
dengan metode pemicuan. STBM menjadi acuan nasional untuk program
sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Kepmenkes
No.852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total
Berbasis masyarakat. STBM terdiri dari 5 pilar :
1. Stop buang air besar sembarangan;
2. Cuci tangan pakai sabun;
3. Pengelolaan air minum/makanan rumah tangga;
4. Pengelolaan sampah rumah tangga;
5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga.

21
Sumber : https://alogaes.com/wp-content/uploads/2019/07/word-image.jpeg
e. Bagaimana langkah menentukan target program di Puskesmas ?
Jawab :
Metode Penentuan Target Program
1) Target ditentukan Dinas Kesehatan Kab/Kota,misal TB(CDR
70%;Conversion Rate 80%;dll) KIA/KB Cakupan K4 95%; Linakes
80%.
2) Puskesmas menentukan sendiri berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yang ditentukan Pusat/Provinsi
3) Target dengan cara perkiraan matematis terhadap kemungkinan
pencapaian program
4) Target dapat berdasarkan prestasi yg pernah dicapai Puskesmas

22
Langkah Menentukan Target
1) Identifikasi target Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kab/Kota, untuk program apa dan berapa.
2) Identifikasi target yang harus ditentukan oleh Puskesmas: untuk
program apa; hitungg berdasarkan SPM yang ditetapkan.
3) Identifikasi target yang harus ditentukan berdasrakan perkiraan
matematis untuk program apa dan berapa perkiraan targetnya.
4) Identifikasi Target yg bisa ditentukan ber dsr kan hsl yg pernah di
capai Puskesmas: untuk program apa; berapa target yang pernah
dicapai; berapa target sekarang
f. Bagaimana langkah menentukan prioritas masalah (USG) ?
Jawab :
Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu alat untuk
menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan
menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan
menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10. Isu yang memiliki total skor
tertinggi merupakan isu prioritas.
Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu
yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk
memecahkan masalah yang menyebabkan isu. Urgency dilihat dari
tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
Seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang
timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu
tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau
masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam
keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain
adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang
berdiri sendiri. Tingkat keseriusan dari masalah dengan melihat dampak

23
masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap
keberhasilan, membahayakan system atau tidak.
Growth
Seberapa memungkinkan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan
kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau
dibiarkan.
Tentukan kriteria 1-5, nilai tinggi = 5
a. Urgency (U) : masalah sangt mendesak, mendapat nilai tinggi
Skor
5 : Bila tidak ditanggulangi segera, akan berakibat kematian
4 : Bila tidak ditanggulangi segera akan ada komplikasi
3 : Bila tidak ditanggulangi segera akan berakibat
2 : Bila tidak segera ditanggulangi tidak menjadi berat
1 : Bila tidak ditanggulangi tidak menimbulkan kematian
b. Keseriusan (S) : perlu penanganan serius, mendapat nilai yang tinggi
c. Perkembangan(G): kalau tidak ditanggulangi makin memprihatinkan/
memburuk, mendapat nilai yang tinggi.

24
3. Seminggu yang lalu, Poliklinik KIA Puskesmas “Sumber Sehat”
kedatangan Ny.Ani, berumur 27 tahun, untuk ANC (Ante Natal Care)
kehamilan yang ke-2, dengan usia kehamilan 32 minggu. Pada saat ANC,
Ny.A terdiagnosa Herpes Simplex, sehingga dr. Santi memutuskan untuk
merujuk Ny.A ke RSUD BUGAR untuk mencegah penularan kepada
anak.
a. Bagaimana ANC dalam kesehatan masyarakat ?
Jawab :
Salah satu solusi efektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah dengan cara meningkatkan
pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih yang
disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Di samping itu, dibutuhkan
partisipasi serta kesadaran ibu terhadap pentingnya pemeriksaan
kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
Pemeriksaan ANC (Antenatal Care) merupakan pemeriksaan kehamilan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu
hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas,
menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya
kesehatan alat reproduksi dengan wajar.Pemeriksaan kehamilan dilakukan
minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan
pada trimester pertama, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 2
kali pemeriksaan pada trimester ketiga.
Tujuan dari ANC yaitu:
1. Memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan
pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya.
2. Mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi
saat kehamilan sejak dini, termasuk adanya riwayat penyakit dan
tindak pembedahan.
3. Meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi.
4. Mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi
dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan
terjadi pada masa persalinan.

25
5. Menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu.
6. Mempersiapkan peran sang ibu dan keluarga untuk menerima
kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dengan normal.
7. Mempersiapkan ibu untuk melewati masa nifas dengan baik serta
dapat memberikan ASI eksklusif pada bayinya.
Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di Puskesmas, klinik, atau rumah
sakit. Pemeriksaan ANC pada ibu hamil dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan, antara lain bidan, perawat, dokter umum, maupun dokter
spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan).
b. Bagaimana sistem perujukan pada kasus ?
Jawab :
Pasien yang akan dirujuk harus sudah diperiksa dan layak untuk dirujuk.
Adapun kriteria pasien yang dirujuk adalah bila memenuhi salah satu dari:
a. Hasil pemeriksaan fisik sudah dapat dipastikan tidak mampu diatasi.
b. Hasil pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang medis
ternyata tidak mampu diatasi.
c. Memerlukan pemeriksaan penunjang medis yang lebih lengkap, tetapi
pemeriksaan harus disertai pasien yang bersangkutan.
d. Apabila telah diobati dan dirawat ternyata memerlukan pemeriksaan,
pengobatan dan perawatan di sarana kesehatan yang lebih mampu.

26
Persiapan yang harus dilakukan sebelum merujuk adalah:
a. Persiapan tenaga kesehatan, pastikan pasien dan keluarga didampingi
oleh minimal dua tenaga kesehatan (dokter dan/atau perawat) yang
kompeten.
b. Persiapan keluarga, beritahu keluarga pasien tentang kondisi terakhir
pasien, serta alasan mengapa perlu dirujuk. Anggota keluarga yang
lain harus ikutmengantar pasien ke tempat rujukan.
c. Persiapan surat, beri surat pengantar ke tempat rujukan, berisi
identitas pasien,alasan rujukan, tindakan dan obat–obatan yang telah
diberikan pada pasien.
d. Persiapan alat, bawa perlengkapan alat dan bahan yang diperlukan.
e. Persiapan obat, membawa obat–obatan esensial yang diperlukan
selama perjalanan merujuk.
f. Persiapan Kendaraan, persiapkan kendaraan yang cukup baik, yang
memungkinkan pasien berada dalam kondisi yang nyaman dan dapat
mencapai tempat rujukan secepatnya. Kelengkapan ambulans, alat,
dan bahan yang diperlukan.
g. Persiapan uang, ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam
jumlah cukup untuk membeli obat-obatan dan bahan kesehatan yang
diperlukan di tempat rujukan.
h. Persiapan donor darah, siapkan kantung darah sesuai golongan darah
pasien atau calon pendonor darah dari keluarga yang berjaga – jaga
dari kemungkinan kasus yang memerlukan donor darah.
Tata Cara Pelaksanaan Sistem Rujukan
Dalam prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien ada dua pihak yang
terlibat yaitu pihak yang merujuk dan pihak yang menerima rujukan
dengan rincian beberapa prosedur sebagai berikut:
1. Prosedur standar merujuk pasien
2. Prosedur standar menerima rujukan pasien
3. Prosedur standar memberi rujukan balik pasien
4. Prosedur standar menerima rujukan balik pasien.

27
c. Bagaimana cara pencegahan PM dalam masyarakat ?
Jawab :
1) Promotif dan preventif dilakukan oleh yankes kepada masyarakat
2) Perluasan cakupan akses masyarakat, termasuk skrining cepat bila ada
dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular dalam
memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular terutama
di daerah-daerah yang berada di perbatasan, kepulauan dan terpencil
untuk menjamin upaya memutus mata rantai penularan.
3) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya
pengendalian penyakit melalui surveilans berbasis masyarakat untuk
melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan
masalah kesehatan dan melaporkannnya kepada petugas kesehatan
agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahan kesehatan
tidak terjadi
4) Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
dengan memberikan imunisasi terbukti cost effective serta dapat
mengurangi kematian, kesakitan, dan kecacatan secara signifikan.
Imunisasi dapat memberikan perlindungan kepada sasaran yang
mendapatkan imunisasi dan juga kepada masyarakat di sekitarnya
(herd immunity).
5) Peningkatan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata serta
terjangkau melalui :
a. Tersedianya pelayanan imunisasi stasioner yang terjangkau
masyarakat
b. Tersedianya pelayanan imunisasi yang menjangkau masyarakat
di daerah sulit
6) Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui;
a. Petugas yang terampil
b. Coldchain dan vaksin yang berkualitas
c. Pemberian imunisasi yang benar
7) Penggerakan Masyarakat untuk mau dan mampu menjangkau
pelayanan imunisasi.

28
d. Bagaimana 5 level pencegahan penyakit ?
Jawab :
1) Peningkatan kesehatan (health promotion)
Ex: olahraga secara teratur, hygne dan sanitasi lingkungan
2) Perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit tertentu (general
and specific protection)
Ex: imuniasi, perindungan terhadap tenaga kerja
3) Penegakan diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat (early
and promt treatment)
Ex: Ibu hamil di kasih Fe dan asam folat
4) Pembatasan kecatatan (disability limitation)
Ex: perawatan luka operasi, luka diabetes
5) Pemulihan kesehatan (rehabilitation)
Ex: pendukungan secara moral bagi orang-orang yang membutuhkan
rehabilitasi medik
4. Di RSUD BUGAR, Ny.A ditangani oleh dokter spesialis. Dokter spesialis
yang menangani Ny.A kebetulan sedang melakukan sebuah penelitian yang
bertujuan untuk menilai efektivitas terapi IVIG (Intravenous
Immunoglobulin) dalam mencegah penularan virus kepada anak yang
dikandung.
a. Bagaimana cara melakukan informed concent untuk penerapan terapi
IVIG ?
Jawab :
Menurut Permenkes no 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran (untuk selanjutnya disebut sebagai Permenkes PTK), Pasal 1
ayat (1): yang dimaksud dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah
persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah
mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi yang akan dilaklukan terhadap pasien.
Persetujuan tindakan kedokteran adalah amanat dari Permenkes no 290
tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang merupakan
pelaksanaan dari UU no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal

29
45. Permenkes PTK Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa semua tindakan
kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat
persetujuan. Peraturan ini merupakan representasi dari upaya
negara untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dokter yang
memungkinkan timbulnya pelanggaran hak asasi pasien.
Persetujuan tindakan kedokteran terdiri dari :
1) Proses memberikan penjelasan
2) Proses mengambil keputusan
5. Pada saat ke Puskesmas, Ny. Ani juga membawa Nina, anak
perempuannya yang berumur 3,5 tahun dengan riwayat tidak
mendapatkan ASI Eksklusif. Riwayat kelahiran Nina, anak Nina,
berlangsung normal di rumah, cukup bulan dan dibantu oleh bidan. Dan
karena kesibukannya, Ny.Ani sangat jarang membawa Nina ke Posyandu,
pada kunjungan terakhirnya di Posyandu Nina dinyatakan Stunting oleh
petugas Dinas Kesehatan Provinsi.
a. Bagaimana hubungan ASI Eksklusif dengan kejadian Stunting pada
Nina ?
Jawab :
Tidak mendapatkan ASI Eksklusif merupak suatu faktor risiko terjadinya
stunting. ASI mengandung komponen makro dan mikro nutrien. Yang
termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein dan lemak sedangkan
mikronutrien adalah vitamin & mineral. Air susu ibu hampir 90%nya
terdiri dari air. Volume dan komposisi nutrien ASI berbeda untuk setiap
ibu bergantung dari kebutuhan bayi. Perbedaan volume dan komposisi di
atas juga terlihat pada masa menyusui (kolostrum, ASI transisi, ASI
matang dan ASI pada saat penyapihan). Kandungan zat gizi ASI awal dan
akhir pada setiap ibu yang menyusui juga berbeda. Kolostrum yang
diproduksi antara hari 1-5 menyusui kaya akan zat gizi terutama protein.
ASI transisi mengandung banyak lemak dan gula susu (laktosa). ASI yang
berasal dari ibu yang melahirkan bayi kurang bulan (prematur)
mengandung tinggi lemak dan protein, serta rendah laktosa dibanding ASI

30
yang berasal dari ibu yang melahirkan bayi cukup bulan. Pada saat
penyapihan kadar lemak dan protein meningkat seiring bertambah
banyaknya kelenjar payudara. Walapun kadar protein, laktosa, dan nutrien
yang larut dalam air sama pada setiap kali periode menyusui, tetapi kadar
lemak meningkat.
Jumlah total produksi ASI dan asupan ke bayi bervariasi untuk setiap
waktu menyusui dengan jumlah berkisar antara 450 -1200 ml dengan
rerata antara 750-850 ml per hari. Banyaknya ASI yang berasal dari ibu
yang mempunyai status gizi buruk dapat menurun sampai jumlah hanya
100-200 ml per hari. Apabila tidak diberikan ASI Eksklusif dapat
menyebabkan bayi kekurangan gizi baik makro maupun mikro nutrien,
yang dapat bermanifestasi pada stunting.
b. Apa saja faktor resiko terjadinya stunting ?
Jawab :
Faktor Ibu dan Calon Ibu
Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah
persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan risiko terjadinya
stunting. Faktor lainnya pada ibu yang mempengaruhi adalah postur tubuh
ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja,
serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan.
Faktor Nutrisi Bayi dan Balita
Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh
terhadap pertumbuhannya termasuk risiko terjadinya stunting. Tidak
terlaksananya inisiasi menyusu dini (IMD), gagalnya pemberian air susu
ibu (ASI) eksklusif, dan proses penyapihan dini dapat menjadi salah satu
faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan
pendamping ASI (MP ASI) hal yang perlu diperhatikan adalah kuantitas,
kualitas, dan keamanan pangan yang diberikan.

31
Faktor Sosioekonomi dan Lingkungan
Kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan
terjadinya stunting. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan
dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu
hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat
meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi.
Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higiene dan sanitasi yang buruk
(misalnya diare dan kecacingan) dapat menganggu penyerapan nutrisi
pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi
dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam
waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang
cukup untuk proses penyembuhan maka dapat mengakibatkan stunting.
c. Bagaimana upaya kesehatan pada stunting ?
Jawab :

33
d. Bagaimana Epidemiologi stunting di Indonesia ?
Jawab :
Gambar prevalensi balita pendek (stunting) di Dunia tahun 2000-2017
Sumber : (KEMENKES, 2018)
Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau
tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini
diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar
deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting
termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti
kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan
kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang
akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan
kognitif yang optimal.
Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang
dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG)
selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi
dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan
gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016
yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017.

34
Gambar Masalah Gizi di Indonesia tahun 2015-2017
Sumber : (KEMENKES, 2018)
e. Apa saja fungsi kerja Posyandu ?
Jawab :
1) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan
keterampilan dari petugas kepada masayarakat dan antar sesama
masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB dan
AKABA.
2) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar,
terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA.
3) Mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka
kelahiran.
4) Mempercepat penerimaan NKKBS.
5) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang, sesuai
dengan kebutuhan

35
f. Bagaimana proses pelaporan penyakit Stunting pada Dinas
Kesehatan Provinsi ?
Jawab :
6. Sebagai dokter Santi, apa yang akan anda lakukan untuk meningkatkan
drajad kesehatan pada wilayah kerja Puskesmas “Sumber Sehat”
tersebut.
a. Apa saja yang mempengaruhi derajat kesehatan ?
Jawab :
Kesehatan manusia terdiri dari 3 dimensi yaitu fisik, mental dan sosial.
Ketiga dimensi di atas bersifat integratif, artinya ketika salah satu dimensi
di atas tidak dimiliki oleh seseorang maka orang tersebut tidak dapat
dikatakan sehat sepenuhnya. Menurut Henrik Blum, ada 4 faktor yang
mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat atau perorangan.

36
Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
b. Bagaimana indikator derajat kesehatan ?
Jawab :
Menurut Henrik Blum terdapat 12 indikator yang berhubungan dengan
derajat kesehatan, yaitu:
1. Life span, yaitu lamanya usia harapan untuk hidup dari masyarakat,
atau dapat juga dipandang sebagai derajat kematian masyarakat yang
bukan karena mati tua.
2. Disease or infirmity, yaitu keadaan sakit atau cacat secara fisiologis
dan anatomis dari masyarakat.
3. Discomfort or illness, yaitu keluhan sakit dari masyarakat tentang
keadaan somatik, kejiwaan maupun sosial dari dirinya.
4. Disability or incapacity, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam
masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan menjalankan peranan
sosialnya karena sakit.

37
5. Participation in health care, yaitu kemampuan dan kemauan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dirinya untuk selalu
dalam keadaan sehat.
6. Health behavior, yaitu perilaku manusia yang nyata dari anggota
masyarakat secara langsung berkaitan dengan masalah kesehatan.
7. Ecologic behavior, yaitu perilaku masyarakat terhadap lingkungan,
spesies lain, sumber daya alam, dan ekosistem.
8. Social behavior, yaitu perilaku anggota masyarakat terhadap
sesamanya, keluarga, komunitas dan bangsanya.
9. Interpersonal relationship, yaitu kualitas komunikasi anggota
masyarakat terhadap sesamanya.
10. Reserve or positive health, yaitu daya tahan anggota masyarakat
terhadap penyakit atau kapasitas anggota masyarakat dalam
menghadapi tekanan-tekanan somatik, kejiwaan, dan sosial.
11. External satisfaction, yaitu rasa kepuasan anggota masyarakat
terhadap lingkungan sosialnya meliputi rumah, sekolah, pekerjaan,
rekreasi, transportasi.
12. Internal satisfaction, yaitu kepuasan anggota masyarakat terhadap
seluruh aspek kehidupan dirinya sendiri.
c. Bagaimana peranserta Dinas Kesehatan Provinsi dalam
meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat ?
Jawab :
Mengawas dan membina suatu puskesmas terhadap kebutuhan pelayanan
kesehatan yang baik dan berkualitas, contoh: melihat kecukupan tenaga
kesehatan dalam suatu puskesmas.

38
IV. SINTESIS
1. Puskesmas
Puskesmas adalah kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan
upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh,terpadu, merata,dapat diterima dan
dijangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan
hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna,dengan biaya
yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derjat
kesehatan yang optimal,tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan
(Depkes RI,2004).
Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Organisasi fungsional
yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh,
terpadu,merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran
serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan
masyarakat.
Puskesmas merupakan organisasi struktural dan sebagai unit pelaksana
teknis dinas, aspek fungsional bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang
merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat 1 yang dibina
oleh Dinas Kesehatan, bertanggung jawab untuk melaksanakan identifikasi
kondisi masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan serta fasilitas pelayanan
kesehatan meliputi cakupan, mutu pelayanan, identifikasi mutu sumber daya
manusia dan provider, serta menetapkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah.
Puskesmas dalam pelaksanaannya mempunyai dua upaya, yaitu :
A. Upaya Kesehatan Wajib
Upaya berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta punya daya
ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta wajib
diselenggarakan puskesmas di wilayah Indonesia.
B. Upaya Kesehatan Pengembangan
Upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan
di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas.

39
B. PERAN PUSKESMAS
Dalam peranannya, puskesmas mempunyai beberapa fungsi, yaitu :
a. Puskesmas sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
Puskesmas berperan menggerakkan dan memantau penyelenggaraan
pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di
wilayahkerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan
kesehatan. Disamping itu Puskesmas aktif memantau dan melaporkan
dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di
wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan upaya yang
dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan.
b. Puskesmas sebagai pemberdayaan masyarakat
Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka
masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki
kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat
untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan
kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan,
menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan.
Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan
dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya
masyarakat setempat.
c. Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan strata pertama
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi
tanggungjawab Puskesmas meliputi pelayanan perorangan antara lain, rawat
jalan dan rawat inap serta, pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat
public dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan.

40
C. PEMBIAYAAN PUSKESMAS
Pembiayaan Puskesmas Demi terselenggaranya berbagai upaya
kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi
tanggungjawab Puskesmas, pembiayaan Puskesmas didukung oleh berbagai
sumber yakni:
1.DAU (Dana Alokasi Umum)
Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiyaan pemerintah datang
dari APBD kabupaten/kota. Selain itu Puskesmas juga menerima pendanaan
dari alokasi APBD provinsi dan APBN (semisal, Biaya Operasional
Kesehatan/BOK). Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas dua
macam, yakni:
a. Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung,
pengadaan peralatan serta pengadaan obat, dan;
b. Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung
dan peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional.
Anggaran tersebut disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk diajukan
dalam Daftar Usulan (DUK) Kegiatan ke pemerintah kabupaten/kota untuk
seterusnya dibahas bersama DPRD kabupaten/kota. Puskesmas diberikan
kesempatan mengajukan kebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui
dinas kesehatan kabupaten/Kota. Anggaran yang telah disetujui tercantum
dalam dokumen keuangan diturunkan secara bertahap ke Puskesmas melalui
dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk beberapa mata anggaran tertentu,
misalkan pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaan alat,
anggaran tersebut dikelola langsung oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau
oleh Puskesmas jika anggaran tersebut merupakan program dan kegiatan di
masyarakat.
Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima Puskesmas
adalah kepala Puskesmas sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh
pemegang keuangan Puskesmas yakni staf yang ditetapkan oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota atas usulan kepala Puskesmas. Penggunaan dana
sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui dengan memperhatikan
berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku.

41
D. Pendapatan Puskesmas
1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Sesuai dengan kebijakan pemeritah, masyarakat dikenakan kewajiban
membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, dan besar biaya
(retribusi) ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Seluruh
pendapatan Puskesmas disetor secara berkala ke kas negara melalui dinas
kesehatan kabupaten/kota. Total dana retribusi dari Puskesmas ini kemudian
menjadi bagian dari sejumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari
retribusi yang dipungut dari kantong pasien sebagai pemanfaat layanan,
Puskesmas juga menerima dana dari berbagai sumber antara lain, seperti: PT
Askes, Jampersal, Jamkesmas, Jamsostek, dll. Dengan diberlakukannya Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2014, diharapkan akan terjadi
perubahan pada sistem pembiayaan Puskesmas. Melalui SJSN pemerintah
hanya akan bertanggungjawab untuk pemenuhan pembiayaan upaya kesehatan
masyarakat (UKM) sementara upaya kesehatan perorangan (UKP) dibiayai oleh
SJSN sebagai trust fund.
Dalam konteks tersebut maka pembiayaan Puskesmas untuk UKP akan
didukung oleh dana kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS-K). Artinya, Puskesmas harus siap dan mampu mengelola
dana kapitasi tersebut demi pemenuhan SJSN sekaligus sebagai masukan
manfaat bagi Puskesmas.
E. Upaya Kesehatan Puskesmas
Puskesmas sudah membuat berbagai upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan
Puskesmas, namun hal ini perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang
baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara
sistematik untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien.
Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh Puskesmas membentuk
fungsi-fungsi manajeman. Fungsi manajemen tersebut yang menjadikan
puskesmas menjadi lebih baik dalam kebijakan, program maupun konsepnya.

42
Dalam KEPMENKES RI No. 128 tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi
Puskesmas dibagi menjadi tiga fungsi utama:
Pertama, sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) primer
ditingkat pertama di wilayahnya; Kedua, sebagai pusat penyedia data dan
informasi kesehatan di wilayah kerjanya sekaligus dikaitkan dengan perannya
sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di wilayahnya, dan;
Ketiga, sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
primer/tingkat pertama yang berkualitas dan berorientasi pada pengguna
layanannya. Artinya, upaya kesehatan di Puskesmas dipilah dalam dua kategori
yakni : Pertama, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer yakni
puskesmas sebagai pemberi layanan promotif dan preventif dengan sasaran
kelompok dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah penyakit, dan; Kedua, Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan
perseorangan primer dimana peran Puskesmas dimaknai sebagai gate keeper
atau kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penakis rujukan
sesuai dengan standard pelayanan medik.
Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan
Puskesmas perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik.
Berikut beberapa model manajemen dan fungsi penjabarannya :
1. Model PIE (planning, implementation, evaluation)
2. Model POAC (planning, organizing, actuating, controling)
3. Model P1 – P2 – P3 (perencanaan, pergerakan-pelaksanaan, pengawasan
pengendalian penilaian)
4. Model ARRIF (analisis, rumusan, rencana, implementasi dan forum
komunikasi)
5. Model ARRIME (analisis, rumusan, rencana, implementasi, monitoring,
evaluasi)
Dari berbagai model manajemen tersebut sebenarnya mempunyai fungsi
manajemen yang sama. Setiap puskesmas bebas menentukan model manajemen
yang ingin diterapkan, namun yang terpenting mempunyai hasil sebagai
berikut:

43
5. Makin banyaknya fungsi penggerak pembangunan berwawasan kesehatan,
yang ditandai dengan tingginya nilai IPTS (indeks potensi tatanan sehat)
6. Makin baiknya fungsi pemberdayaan masyarakat dengan ditandai
berkembangnya UKBM (upaya kesehatan berbasis masyarakat). Serta
makin aktifnya BPP (badan penyantun puskesmas) dan BPKM (badan
peduli kesehatan masyarakat) dapat dijakdikan indikator meningkatnya
partisipasi masyarakat setempat.
7. Makin bagusnya pemberdayaan keluarga dengan ditandainya IPKS (indeks
potensi keluarga sehat)
8. Makin bagusnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan tingginya
cakupan program (baik program kesehatan dasar maupun program
kesehatan pengembangan). Serta kualitan pelayanan kesehatan yang
ditandai dengan tingginya kepatuhan petugas kesehatan dan makin baiknya
kepuasan pasien.
F. Perencanaan Tingkat Puskesmas
Perencanaan tingkat Puskesmas akan memberikan pandangan menyeluruh
terhadap semua tugas, fungsi dan peranan yang akan dijalankan dan menjadi
tuntunan dalam proses pencapaian tujuan Puskesmas secara efisien dan efektif.
Perencanaan Puskesmas merupakan inti kegiatan manajemen Puskesmas,
karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan.
Dengan perencanaan Puskesmas, memungkinkan para pengambil keputusan
dan pimpinan Puskesmas untuk menggunakan sumber daya Puskesmas secara
berdaya guna dan berhasil guna. Untuk menjadikan organisasi dan manajemen
Puskesmas efektif dan berkinerja tinggi diawali dari perencanaan efektif.
Perencanaan Puskesmas adalah fungsi manajemen Puskesmas yang pertama
dan menjadi landasan serta titik tolak pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
lainnya. Semua kegiatan dan tindakan manajemen Puskesmas didasarkan
dan/atau disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Ini berarti,
setelah perencanaan disusun, kemudian struktur organisasi, tata kerja, dan
personalia Puskesmas yang akan melaksanakan tugas organisasi ditentukan
(fungsi pengorganisasian). Selanjutnya personalia yang bekerja dalam

44
organisasi Puskesmas digerakan dan diarahkan agar mereka bertindak dan
bekerja efektif untuk mencapai tujuan Puskesmas yang direncanakan (fungsi
penggerakan dan pelaksanaan). Semua aktivitas personalia dan organisasi
Puskesmas diawasi, dipantau, dan dibimbing agar aktivitas tetap berjalan sesuai
tujuan dan target kinerja Puskesmas (fungsi pengawasan dan pengendalian).
Akhirnya dilakukan penilaian untuk mengetahui dan menganalisis kinerja
pegawai dan organisasi Puskesmas. Penilaian meliputi masukan, proses
transformasi/konversi yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan
pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan kesehatan Puskesmas.
Kemudian hasilnya dibandingkan dengan dan target kinerja Puskesmas yang
telah ditetapkan (fungsi penilaian).
Penyusunan rencana kegiatan Puskesmas dilakukan secara sistematis untuk
memecahkan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Hal ini
meliputi :
1. Upaya kesehatan wajib
2. Upaya kesehatan pengembangan
3. Upaya penunjang
Adapun tahapan dalam penyusunan perencanaan tingkat puskesmas adalah
sebagai berikut :
1. Persiapaan
Mempersiapkan data yang akan di analisis, sehingga untuk selanjutnya dapat
mempermudah perencanaan yang akan dibuat. Langkah – langkah dalam
persiapan :
a) Kepala Puskesmas Membentuk TIM PERENCANAAN TINGKAT
PUSKESMAS
b) Kepala Puskesmas Menjelaskan BUKU PTP KEPADA TIM SHG TIM
Memahami Langkah2 PTP
c) Tim Penyusun PTP mempelajari Kebijakan dan mendengarkan arahan
Strategi dari Dinkes Kab/Kota, Dinkes Propinsi dan Kemkes

45
2. Analisis Situasi :
Analisis situasi merupakan langkah awal proses penyusunan (rencana
operasional) RO Puskesmas yang bertujuan untuk identifikasi masalah. Secara
konsepsual, analisis situasi Puskesmas adalah proses berikut kecenderungannya
dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, serta potensi sumber
daya Puskesmas yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi. Analisis
situasi akan menghasilkan rumusan masalah dan berbagai faktor yang berkaitan
dengan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas serta potensi
sumber daya Puskesmas yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi.
Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data atau fakta
yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja
Puskesmas.
Analisis ini meliputi data umum dan data khusus. Data umum ini berupa peta
wilayah dan data sumber daya (ketenagaan, obat & bahan habis pakai,
peralatan, sumber pembiayaan, sarana prasarana, data peran serta masyarakat,
data penduduk & sasaran program, data sekolah, data kesling.
3. Rencana Usulan Kegiatan :
Terdapat 2 tahap dalam penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK), yaitu :
a. Analisis masalah, meliputi :
1. Identifikasi masalah,
Setiap hasil kegiatan dalam pelaksanaan tahun yang lalu ada beberapa
yang kurang / tidak berhasil mencapai target. Identifikasi masalah
diutamakan untuk kegiatan-kegiatan dengan hasil kesenjangan yang lebih
besar, permasalahan dapat dicari dari hasil Penilaian Kinerja Puskesmas,
hasil laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) atau dari Laporan
Tahunan Puskesmas.
2. Prioritas masalah,
Prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara penilaian scoring dengan
menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth )
3. Merumuskan masalah,
Merumuskan masalah dengan memakai pertanyaan apa, bagaimana,
berapa, dimana dan kapan masalah tersebut ada.

46
4. Penyebab masalah
Dengan menggunakan diagram Tulang Ikan (Ishikawa), dapat menggali
semua penyebab masalah dari masing-masing variable : Manusia, Dana,
Metode, Material dan Lingkungan.
b. Penyusunan RUK
Pada dasarnya menyusun RUK harus memperhatikan berbagai kebijakan
yang berlaku secara global, nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian
data dan informasi yang tersedia di puskesmas. Puskesmas haruslah
mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui Konsil Kesehatan
Kecamatan/Badan Penyantun Puskesmas. Rencana usulan kegiatan harus
dilengkapi pula dengan usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana,
prasarana, dan puskesmas. RUK yang disusun tersebut merupakan RUK untuk
tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut disusun pada bulan januari
tahun berjalan (H) berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan pada tahun
sebelumnya (H-1). Dalam hal ini diharapkan penyusunan RUK telah selesai
dilaksanakan di puskesmas pada akhir bulan januari tahun berjalan (H).
Setelah menyusun, kemudian RUK tersebut dibahas di Dinas
kabupaten/kota, kemudian diajukan ke Pemerintah Daerah kabupaten/kota
melalui Dinas kesehatan kabupaten/kota. RUK yang terangkum dalam usulan
Dinas kesehatan kabupaten/kota akan diajukan ke DPRD untuk memperoleh
persetujuan pembiayaan dan dukungan politis.
Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya diserahkan ke puskesmas
melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi biaya yang disetujui
tersebut puskesmas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
4. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Setelah RUK disetujui, dengan alokasi biaya yang ditentukan, puskesmas
membuat rencana pelaksanaan kegiatan. Sumber pembiayaan puskesmas selain
dari anggaran daerah (DAU), adalah dari pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri
yang dialokasikan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. RPK disusun dengan
melakukan penyesuaian dan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

47
Penyesuaian ini dilakukan, karena RPK yang disusun adalah persetujuan atas
RUK tahun lalu (H-1), alokasi yang diterima tidak selalu sesuai dengan yang
diusulkan, adanya perubahan sasaran kegiatan, tambahan anggaran (selain dari
DAU), dan lain-lainnya. Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan Januari tahun
berjalan, dalam forum lokakarya yang pertama.
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan
kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan
kesehatan di suatu wilayah kerja. Untuk terselenggaranya berbagai upaya
kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas
penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang
baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara
sistematik untuk menghasilkan luaran Puskesmas yang efektif dan efisien.
2. UKBM
A. Pengertian
Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat
musyawarah, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar
mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki,
merencanakan dan melakukan penyelesaiannya dengan memanfaatkan potensi
masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu proses
yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan
masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat.
Dari definisi tersebut ada tiga tujuan utama, yaitu:
1. Mengembangkan kemampuan masyarakat
2. Mengubah perilaku masyarakat; dan
3. Mengorganisasikan masyarakat
Kesehatan merupakan suatu proses aktif. Masyarakat menjadi pelaku utama dan
pusat dalam kegiatan dan program penanggulangan krisis kesehatan. Masyarakat
terlibat dan bermitra dengan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam pengambilan
keputusan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian
kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya
dalam rangka membangun kemandirian masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat

48
Bidang kesehatan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan melalui
Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang ada. Kegiatan
UKBM dilakukan sejak saat sebelum, saat dan pasca krisis kesehatan. Hal Ini
penting, karena masyarakat merupakan orang terdampak dan penolong pertama
(first responder) dalam situasi krisis kesehatan secara mandiri.
B. Prinsip
1. Penyadaran
Proses masyarakat menjadi sadar akar permasalahan bersamanya, risiko
kesehatan, kelemahan, kekuatan, peluang dan memanfaatkannya, dan
mengenali sumber dayanya.
2. Pengorganisasian
Masyarakat membentuk organisasi dan berbagi peran dalam mencapai tujuan
bersama dengan cara yang disepakati bersama.
3. Berpusat pada masyarakat
Para pemangku kepentingan dan masyarakat mengambil keputusan
berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai kemampuan masyarakat.
4. Kemanusiaan  Menolong sesama yang membutuhkan.
5. Inklusif
Melibatkan seluruh pihak yang ada, laki-laki dan perempuan, tua dan muda,
mayoritas – minoritas, termasuk kelompok yang berkebutuhan khusus
(difabilitas)
6. Kesukarelaan
Keterlibatan dengan kesadaran dan motivasi sendiri untuk memperbaiki dan
memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.
7. Kesetiakawanan  Kepedulian terhadap sesama
8. Kemandirian/keswadayaan
Kemampuan untuk menggunakan modal yang dimiliki mandiri atau
melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu,
kelompok, maupun kelembagaan yang lain.
9. Partisipatif

49
Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan
sejak pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
10. Keberlanjutan  Upaya dilakukan secara terus menerus atau
berkesinambungan
11. Kesetaraan
Kedudukan semua pemangku kepentingan yang setara, sejajar, tidak ada yang
ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
12. Demokratis
Semua pihak berhak mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai
pendapat maupun perbedaan di antara sesama pemangku kepentingan.
13. Keterbukaan
Sikap menerima dan menghargai perbedaan dan peluang untuk mendapatkan
informasi yang diperlukan.
14. Kebersamaan
Sikap saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
15. Akuntabilitas
Sikap terbuka untuk diawasi dan dipertanyakan oleh siapapun, termasuk
penerima manfaat, yang dapat dipertanggungjawabkan dan
dipertanggunggugatkan.
16. Desentralisasi
Kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk
mengoptimalkan sumber daya kesehatan bagi sebesar-besar kemakmuran mas
yarakat dan kesinambungan pembangunan kesehatan.
17. Gotong royong
Upaya masyarakat bersama menggunakan sumber daya yang dimiliki
bersama.
18. Penghargaan kearifan lokal
Pengetahuan, ketrampilan, teknologi, budaya, proses, nilai, kepemimpinan
dan sumber daya lokal digunakan dalam pengkajian, perencanaan,
pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
19. Keadilan sosial

50
Semua pihak mendapatkan layanan, bantuan yang sungguh dibutuhkannya
agar hidup bermartabat.
C. Konsep
Tujuan seluruh upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam
penanggulangan krisis kesehatan adalah masyarakat yang aman, sehat, dan
mandiri. Desa/Kelurahan Siaga Aktif merupakan wadah pembina upaya
kesehatan bersumber daya masyarakat. Kegiatan yang ada dalam Desa dan
Kelurahan Aktif adalah pelayanan kesehatan, pengembangan berbagai upaya
kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), dan pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Beragam upaya
UKBM itu meliputi upaya pemantauan penyakit berbasis masyarakat, kesehatan
ibu dan anak, bina keluarga BALITA, bina keluarga remaja, bina keluarga
LANSIA, kesehatan reproduksi, gizi, imunisasi, upaya kesehatan gigi
masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan jiwa, pemantauan
penyakit menular, kedaruratan kesehatan, penanggulangan bencana, penyehatan
lingkungan, dan dana sehat.
PUSKESMAS
Keputusan Menteri Kesehatan No. 128/Menkes/SK/II/2004 menyatakan
bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sebagai
UPT dari dinas kesehatan kabupaten/kota (UPTD), Puskesmas berperan
menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dinas kesehatan
kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung
tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Puskesmas bertanggung jawab
hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh
dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.
Peranan dan kedudukan Puskesmas sebagai sarana kesehatan terdepan
kecuali bertanggungjawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat
juga bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran.
Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan melaksanakan

51
semua kegiatan yang tercakup dalam 18 upaya kesehatan pokok melalui
pengembangan peran serta masyarakat. Untuk mencapai tujuan organisasi
Puskesmas menjalankan fungsi manajemen, yang meliputi :
 P1 : perencanaan, melalui kegiatan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)
 P2 : penggerakan dan pelaksanaan, melalui mini loka karya Puskesmas
 P3 : pengawasan, penilaian dan pengendalian, melalui kegiatan stratifikasi
Puskesmas (Departemen Kesehatan, 2006).
Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah
mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional. Yakni
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas, agar terwujud derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.
Terdapat tiga fungsi yang harus diperankan oleh Puskesmas, yaitu:
 Puskesmas merupakan pusat penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan.
 Puskesmas merupakan pusat pemberdayaan masyarakat.
 Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama, yang terdiri
atas pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan masyarakat
Untuk mencapai visi pembangunan kesehatan yakni mewujudkan Kecamatan
Sehat, Puskesmas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori,
yaitu (1) upaya kesehatan wajib dan (2) upaya kesehatan pengembangan.Upaya
kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan
komitmen nasional, regional dan global, serta mempunyai daya ungkit tinggi
untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini
harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas. Upaya kesehatan wajib tersebut
adalah: (1) Promosi Kesehatan, (2) Kesehatan Lingkungan, (3) Kesehatan Ibu
dan Anak serta Keluarga Berencana, (4) Perbaikan Gizi Masyarakat, (5)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan (6) Pengobatan.
Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta
disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan

52
dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok Puskesmas yang telah ada, yaitu: (1)
Kesehatan Sekolah, (2) Kesehatan Olah Raga, (3) Perawatan Kesehatan
Masyarakat, (4) Kesehatan Kerja, (5) Kesehatan Gigi dan Mulut, (6) Kesehatan
Jiwa, (7) Kesehatan Mata, (8) Kesehatan Usia Lanjut dan (9) Pembinaan
Pengobatan Tradisional. Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas dapat pula
berupa upaya inovatif, yakni upaya di luar upaya-upaya tersebut di atas, yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan
berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus
menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya
akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan
anggaran daerah. Semua rencana kegiatan baik 5 (lima) tahunan maupun rencana
tahunan, selain mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan
kabupaten/kota harus juga disusun berdasarkan pada hasil analisis situasi saat itu
(evidence based) dan prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Proses selanjutnya
adalah penggerakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
kegiatan/program yang disusun, kemudian melakukan pengawasan dan
pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan
(Corrective Action) dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan
melalui penilaian kinerja Puskesmas.
Pemahaman akan pentingnya manajemen Puskesmas, telah diperkenalkan sejak
tahun 1980, dengan disusunnya buku-buku pedoman manajemen Puskesmas,
yang terdiri atas Paket Lokakarya Mini Puskesmas (tahun 1982), Pedoman
Stratifikasi Puskesmas (tahun 1984) dan Pedoman Microplanning Puskesmas
(tahun 1986). Paket Lokakarya Mini Puskesmas menjadi pedoman Puskesmas
dalam melaksanakan lokakarya Puskesmas dan rapat bulanan Puskesmas. Pada
tahun 1988, Paket Lokakarya Mini Puskesmas direvisi menjadi Pedoman
Lokakarya Mini Puskesmas dengan penambahan materi penggalangan
kerjasama tim Puskesmas dan lintas sektor, serta rapat bulanan Puskesmas dan
triwulanan lintas sektor. Pada tahun 1993, Pedoman Lokakarya Mini dilengkapi
cara pemantauan pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan dengan menggunakan
instrument Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Pedoman Stratifikasi

53
Puskesmas (tahun 1984), digunakan sebagai acuan Puskesmas dan dinas
kesehatan kabupaten/kota, untuk dapat meningkatan peran dan fungsinya dalam
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Pedoman Microplanning Puskesmas (tahun 1986), digunakan untuk acuan
menyusun rencana 5 (lima) tahun Puskesmas, yang diprioritaskan untuk
mendukung pencapaian target lima program Keluarga Berencana (KB)-
Kesehatan Terpadu, yang terdiri atas Kesehatan Ibu Anak (KIA), KB, gizi,
imunisasi dan diare.
Manajemen Puskesmas
Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat yang sesuai dengan penyelenggaraan puskesmas perlu
ditunjang oleh manajemen puskesmas yang baik. Manajemen puskesmas adalah
rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistemaik untuk menghasilkan luaran
puskesmas yang efektif dan efisien. Ada tiga fungsi manajemen puskesmas yang
dikenal, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan,
dan pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan
secara terkait dan berkesinambungan.
Perencanaan
Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat
berdasarkan data yang akurat, serta diperoleh dengan cara dan dalam waktu yang
tepat, maka akan dapat mengarahkan upaya kesehatan yang dilaksanakan
Puskesmas dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Dalam upaya mencakup
seluas mungkin sasaran masyarakat yang harus dilayani, serta mengingat
ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka pelayanan kesehatan harus dapat
dilaksanakan secara terintegrasi baik lintas program maupun lintas sektor.
Proses perencanaan Puskesmas akan mengikuti siklus perencanaan
pembangunan daerah, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, selanjutnya disusun
pada tingkat kecamatan dan kemudian diusulkan ke dinas kesehatan
kabupaten/kota. Perencanaan Puskesmas yang diperlukan terintegrasi dengan
lintas sektor kecamatan, akan diusulkan melalui kecamatan ke pemerintah
daerah kabupaten/kota.

54
Puskesmas akan menyusun rencana 5 (lima) tahunan dan rincian rencana
tahunannya berdasarkan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan mengacu pada
kebijakan kesehatan dari tingkat administrasi diatasnya, baik kabupaten/kota,
provinsi, dan pusat. Untuk kepentingan penyusunan perencanaan Puskesmas, perlu
diselaraskan dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan
program kesehatan nasional lainnya
1. Perencanaan upaya kesehatan warga
a. Menyusun usulan kegiatan
Rencana ini disusun melalui pertemuan perencanaan tahunan puskesmas
yang dilaksanakan sesuai dengan siklus perencanaan kabupaten/kota
dengan mengikutsertakan BPP serta dikoordinasikan dengan camat.
b. Mengajukan usulan kegiatan
Mengajukan usulan kegiatan ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk
persetujuan pembiayaannya.
c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
Mernyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota dalam bentuk matriks yang dilengkapi dengan
pemetaan wilayah (mapping).

55
2. Perencanaan upaya kesehatan pengembangan
Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan
puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri.
Upaya laoratorium medic, upaya lab kesehatan masyarakat dan pencatatan
pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini adalah upaya
penunjang yang harus dilakukan untuk kelengkapan upaya-upaya
puskesmaslangkah yang dilakukan:
a. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan
Identifikasi ini dilakukan berdasarkan ada tidanya masalah kesehatan yang
terkait dengan setiap upaya kesehatan pengembangan tersebut. Apabila
puskesmas memiliki kemampuan, identifikasi maslaah dilakukan bersama
masyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangnan
(survey mawas diri)
b. Menyusun usulan kegiatan
Menyusun usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran,
besaran kegiatan, waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap
kegiatan.rencana yang telah disusun diajuka dalam bentuk matriks.
c. Mengajukan usulan kegiatan
d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota atau penyandang dana lain dalam bentuk matriks
yang dilengkapi dengan mapping.
Pelaksanaan dan pengendalian
Adalah suatu proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhada
penyelenggaraan rencaa tahunan puskesmas, baik recana tahunan upaya
kesehatan waib maupn rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam
mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Langkah-langkah
pelaksanaan dan pengendalian adalah sbb:

56
1. Pengorganisasian
Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama,
pengorganisasian berupa penentuan para penganggungjawab dan para pelaksana
untuk setuap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja. Dengan kata lain,
dilakukan pemagian habis seluruh program kerja dan seluruh wilaya kerja
kepada seluruh petugas puskesmas dengna mempertimbangkan kemampuan
yang dimilikinya. Penentuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui
pertemuan enggalangan tim pada awal tahun kegiatan.
Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas
sektoral. Ada dua bentuk penggalngan kerjasama yang dapat dilakukan:
a. Penggalangan kerjasama bentuk dua pihak yakni antara dua sector terkait,
misalnya antara puskesmas dengan sector tenaga kerja pada waktu
menyeenggarakan upaya kesehatan kerja.
b. Penggalangan kerjasama bentuk banyak pihak yakni antar berbagai sector
terkait, misalnya antara puskesmas dengan sector pendidikan, agama,
kecamatan pada wkatu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah.
2. Penyelenggaraan
Untuk dapat terselenggaranya rencana tersebut perlu dilakukan kegiatan sebagai
berikut:
a. Mengkaji ulang rencana pelaksanaan menyangkut jadwal pelasksanaan,
target pencapaian, lokasi wilayah kerja dan rincian tugas pelaksana dan
penanggungjawab.
b. Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk tiap petugas sesuai dengan
rencana pelaksanaan yang telah disusun.
c. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pada waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas harus diperhatikan
hal-hal berikut:
i. Azas penyelenggaraan puskesmas. Yaki pertanggungjawaban wilayah,
pemberdayaan amsyarakat, keterpaduan dan rujukan.
ii. Berbagai standard an pedoman pelayanan puskesmas

57
iii. Kendali mutu. Prinsip program kendali mutu adalah kepatuhan terhadap
berbagai standard an pedoman pelayanan serta etika profesi, yang
memuaskan pemai jasa pelayanan.
iv. Kendali biaya. Prinsip program kendali biaya adalah kepatuhan terhadap
sebagai standard an pedoman pelayanan serta etika profesi, yang
terjangkau oleh pemakai jasa pelayanan.
3. Pemantauan
a. Melakukan telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai yang
dibedakan atas dua hal:
i. Telaahan internal yakni telaahan bulanan terhadap penyelenggaraan
kegiatan dan hasil yag dicapai oleh puskesmas, dibandingkan dengan
rencana dan standar pelayanan.
Kesimpulan dirumuskan dalam dua bentuk. Pertama, kinerja puskesmas
yang terdiri dari cakupan, mutu, dan biaya kegiatan puskesmas. Kedua,
masalah dari hambatan yang ditemukan pada waktu penyelenggaraan
kegiatan puskesmas. Telaahan bulann ini dilakukan dalam lokakarya mini
bulanan puskesmas.
Lokakarya mini bulanan adalah pertemuan yang diselenggarakan setiap
bulan di puskesmas dyang dihadiri oleh seluruh taff di puskesmas,
puskesmas pembantu dan bidan di desa serta dipimpin oleh kepala
puskesmas.
ii. Telaahan eksternal yakni telaahan triwulan terhadap hasil yang
dicapai oleh sarana pelayanan kesehata tingkat pertama lainnya serta sector
lain terkait yang ada di wilayah kerja puskesmas. Telaahan triwulan ni
dilakukan dalam lokakarya mini triwulan puskesmas secara lintas sector.
Lokakarya mini tribulanan adalah pertemuan yang diselenggarakan setiap 3
bulan sekali di puskesmas yang dihadiri oleh instansi lintas sector tingkat
kecamatan, badan penyantun puskesmas, staf puskesmas dan jaringannya
serta dipimpin oleh camat.

58
b. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan
pencapaian kinerja puskesmas serta maslaah dan hambatan yang ditemukan
dari hasil telaahan bulanan dan triwulanan.
4. Penilaian
Kegiatan penilaian dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan yang
dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang
dicapai, dibandingkan dengna rencana tahunan dan standar pelayanan.
Sumberdata yang dipergunakan pada penilain dibedakan atas dua.
Pertama, sumber data primer yakni yang berasal dari SIMPUS dan
berbagai sumer data lain yang terkait yang dikumpulkan secara khusus
pada akhir tahun. Kedua, sumber data sekunder yakni data dari hasil
pemantauan bulanan dan triwulan.
b. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan
pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana
tahunan berikutnya.
Pengawasan dan pertanggungjawaban
Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas
kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesams terhadap rencana
dan peraturan perundang-undangan serta berbagai kewajiban yang berlaku.
Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan
kegiatan sbb:
a. Pengawasan
Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan
eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan
langusng. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan
kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan
mencakup aspek administrative, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila
pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana,
standar, pertauran perundang-undangan maupun berbagai kewajiban yang

59
standar, peraturan perundang-undangan maupun ebrbagai kewajiban yang
berlau, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pertanggungjawaban
Pada setiap akhir tahun anggaran, kepaa puskesmas harus membuat lapoarn
pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta
perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan.
Laporan tersebut disampaikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota serta
pihak-pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui bdan penyantun
puskesmas. Apabila terjadi penggantian kepala puskesmas, maka kepala
puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban
masa jabatannya.
Stratifikasi
Stratifikasi Puskesmas adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat
perkembangan fungsi pusesmas dalam rangka peningkatan upaya kesehatan
kepada masyarakat dengan menggunakan pola strategi pengelompokan.
(Pedoman stratifikasi puskesmas, 1984). Stratifikasi puskesmas adalah upaya
untuk melakukan penilaian prestasi kerja puskesmas dengan mengelompokkan
puskesmas (Pedoman stratifikasi puskesmas, 1990)
Stratifikasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat
perkembangan fungsi puskesmas secara terus menerus dalam rangka pembinaan
dan pengembangannya.
Penilaian kinreja ditetapkan menggunakan nilai ambang untuk tingkat kelompok
puskesmas, yaitu
 Kelompok 1: tingkat pencapaian hasil > 91%
 Kelompok 2: tingkat pencapaian hasil > 81-90%
 Kelompok 3: tingkat pencapaian hasil < 80%%
Pengelompokkan puskesmas dibagi menjadi 3 strata, yaitu :
 Strata 1 ( prestasi kerja baik )
 Strata 2 ( prestasi kerja cukup )
 Strata 3 ( prestasi kerja kurang )

60
Ketiga strata tersebut digunakan dalam evaluasi terhadap tingkat perkembangan
fungsi puskesmas, sehingga dengan demikian pembinaan dalam rangka
peningkatan fungsi puskesmas dapat dilaksanakan lebih terarah agar dapat
menimbulkan gairah rasa tanggung jawab dan gairah kreatifitas yang dinamis,
maka falsafah mawas diri perlu dipupuk dan dikembangkan.
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa didalam pelaksanaan stratifikasi
puskesmas ada tiga area yang perlu dibina, yaitu :
 Puskesmas, sebagai wadah pemberian pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Pembinaan ini terutama diarahkan kepada fisik, manajemen dan
tenaga kerja.
 Program-progam sektoral maupun lintas sektoral yang langsung maupun
tidak langsung masuk melalui puskesmas. Pembinaannya terutama
terhadap pelaksanaan program maupun sarana penunjangnya.
 Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat perlu dibina dalam rangka
meningkatkan upaya kesehatan.
POSYANDU
Posyadu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya
Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama-sama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kesehatan ibu dan bayi.
Langkah-langkah pemberdayaan posyandu balita:
1. SMD/MMD
Kegiatan ini adalah untuk mengetahui potensi dan amsalah setempat bahwa di
wilayah tersebut terdapat bayi, balita dan ibu yang membutuhkan pelayanan
kesehatan melalui posyandu.
2. Pemilihan pengurus dan kader posyandu
a. Dilakukan dengan pertemuan khusus dengan mengundang para tokoh dan
anggota masyarakat terpilih.

61
b. Undangan dipersiapkan oleh puskesmas yang ditandatangani oleh
Lurah/kepala Desa
c. Pemilihan dengan musyawarah mugfaka sesuai dengan tata cara dan kriteria
yang berlaku.
3. Orientasi pengurus dan pelatihan kader posyandu
a. Dilaksanakan oleh puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi dan
pelatihan yang berlaku.
b. Pada saat orientasi pengurus, sekaligus disusun rencana kerja posyandu.
4. Pembentukan dan peresmian posyandu
Pengurus dan kader posyandu yang telah mengikuti orientasi dan pelathan
selajutnya mengorganisasikan diri ke dalam wadah posyandu. Peresmian
dilaksanakan dengan acara khusus yang dihadiri oleh pimpinan daerah, tokoh
dan anggota masyarakat setempat.
5. Penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan posyandu kegiatan posyandu
dilaksanakansecara rutin dengan berpedoman pada panduan yang berlaku dan
secara berkala kegiatannya dipantau oleh puskesmas sebagai bahan
perencanaan dan pengembangan posyandu secara lintas sektoral.
Kegiatan yang dilaksanakan di posyandu balita
Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan:
1. Kegiatan utama
a. Pelayanan ibu hamil
b. Pelayanan ibu nifas/menyusui
c. Pelayanan bayi dan anak balita
d. Pelayanan keluarga berencana
e. Pelayanan imunisasi
f. Pelayanan gizi
g. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan diare
2. Kegiatan pengembangan
Dalam keadaan tertentu, masyarakat dapat menambah kegiatan posyandu di
samping lima kegiatan utama ang telah ditentukan. Penambahan kegiatan baru
sebaiknya dilakukan apabila5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik
dan tersedia sumber daya yang mendukung.

62
Peran petugas puskesmas berkaitan dengan posyandu
Diharapkan wajib hadir di posyandu satu kali dalam sebulan. Peran petugas
puskesmas pda hari buka posyandu antara lain:
1. Membimbing kader dalam penyelenggaraan posyandu
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di langkah
kegiatan lima
3. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, konseling kesehatan, KB dan gizi
kepada pengunjung dan masyarakat
4. Menganalisa hasil kegiatan posyandu, melaporkan hasilnya kepada
puskesmas serta menyusun rencana kerja untuk upaya perbaikan posyandu
5. Melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, bayi dan
balita dan merujuk ke puskesmas apabila diperlukan
3. Stunting
a. Definisi
Balita Pendek (Stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks
PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak,
hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai
dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted).
Stuntingadalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang
kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai
dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan
dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.
Stunting yang telah tejadi bila tidak diimbangi dengan catch-up growth
(tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting
merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan
meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik
motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan catcth up
growth yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk
mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok
balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila
pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik.

63
b. Diagnosis dan Klasifikasi
Penilaian status gizi balita yang paling sering dilakukan adalah dengan
cara penilaian antropometri. Secara umum antropometri berhubungan dengan
berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai
tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat
ketidakseimbangan asupan protein dan energi.16 Beberapa indeks antropometri
yang sering digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan
menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang
dinyatakan dengan standar deviasi unit z (Z- score).
Stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat
badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan
standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih
pendek dibandingkan balita seumurnya. Penghitungan ini menggunakan standar
Z score dari WHO.
Normal, pendek dan Sangat Pendek adalah status gizi yang didasarkan
pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut
Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely
stunted (sangat pendek).
Berikut klasifikasi status gizi stunting berdasarkan indikator tinggi badan per
umur (TB/U).
I. Sangat pendek : : Z score < -3,0
II. Pendek : Z score < -2,0
III. Normal : Z score ≥ -2,0
Dan di bawah ini merupakan klasifikasi status gizi stunting berdasarkan
indikator TB/U dan BB/TB.
I. Pendek-kurus : -Zscore TB/U < -2,0 dan Zscore BB/TB < -2,0
II. Pendek -normal : Z-score TB/U < -2,0 dan Zscore BB/TB antara -2,0
s/d 2,0
III. Pendek-gemuk : Z-score ≥ -2,0 s/d Zscore ≤ 2,0

64
c. Faktor Penyebab Stunting
Faktor-faktor penyebab stunting erat hubungannya dengan kondisi-kondisi
yang mendasari kejadian tersebut, kondisi-kondisi yang mempengaruhi faktor
penyebab stunting terdiri atas: (1) kondisi politik ekonomi wilayah setempat, (2)
status pendidikan, (3) budaya masyarakat, (4) Agriculture dan sistem pangan,
(5) kondisi air, sanitasi, dan lingkungan. Kondisi-kondisi tersebut dapat
mempengaruhi munculnya faktor penyebab sebagai berikut.
1. Faktor keluarga dan rumah tangga
Faktor maternal, dapat dikarenakan nutrisi yang buruk selama pre-
konsepsi, kehamilan, dan laktasi. Selain itu juga dipengaruhi perawakan ibu
yang pendek, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa, IUGR dan persalinan
prematur, jarak persalinan yang dekat, dan hipertensi. Lingkungan rumah, dapat
dikarenakan oleh stimulasi dan aktivitas yang tidak adekuat, penerapan asuhan
yang buruk, ketidakamanan pangan, alokasi pangan yang tidak tepat, rendahnya
edukasi pengasuh.
2. Complementary feeding yang tidak adekuat
Kualitas makanan yang buruk meliputi kualitas micronutrient yang
buruk, kurangnya keragaman dan asupan pangan yang bersumber dari pangan
hewani, kandungan tidak bergizi, dan rendahnya kandungan energi pada
complementary foods. Praktik pemberian makanan yang tidak memadai,
meliputi pemberian makan yang jarang, pemberian makan yang tidak adekuat
selama dan setelah sakit, konsistensi pangan yang terlalu ringan, kuantitas
pangan yang tidak mencukupi, pemberian makan yang tidak berespon. Bukti
menunjukkan keragaman diet yang lebih bervariasi dan konsumsi makanan dari
sumber hewani terkait dengan perbaikan pertumbuhan linear. Analisis terbaru
menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerapkan diet yang beragam,
termasuk diet yang diperkaya nutrisi pelengkap, akan meningkatkan asupan gizi
dan mengurangi risiko stunting.
3. Beberapa masalah dalam pemberian ASI
Masalah-masalah terkait praktik pemberian ASI meliputi Delayed
Initiation, tidak menerapkan ASI eksklusif, dan penghentian dini konsumsi ASI.

65
Sebuah penelitian membuktikan bahwa menunda inisiasi menyusu (Delayed
initiation) akan meningkatkan kematian bayi. ASI eksklusif didefinisikan
sebagai pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain,
baik berupa air putih, jus, ataupun susu selain ASI. IDAI merekomendasikan
pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama untuk mencapai tumbuh
kembang optimal. Setelah enam bulan, bayi mendapat makanan pendamping
yang adekuat sedangkan ASI dilanjutkan sampai usia 24 bulan. Menyusui yang
berkelanjutan selama dua tahun memberikan kontribusi signifikan terhadap
asupan nutrisi penting pada bayi.
4. Infeksi
Beberapa contoh infeksi yang sering dialami yaitu infeksi enterik seperti
diare, enteropati, dan cacing, dapat juga disebabkan oleh infeksi pernafasan
(ISPA), malaria, berkurangnya nafsu makan akibat serangan infeksi, dan
inflamasi.
5. Kelainan endokrin
Terdapat beberapa penyebab perawakan pendek diantaranya dapat
berupa variasi normal, penyakit endokrin, displasia skeletal, sindrom tertentu,
penyakit kronis dan malnutrisi. Pada dasarnya perawakan pendek dibagi menjadi
dua yaitu variasi normal dan keadaan patologis.
Kelainan endokrin dalam faktor penyebab terjadinya stunting
berhubungan dengan defisiensi GH, IGF- 1, hipotiroidisme, kelebihan
glukokortikoid, diabetes melitus, diabetes insipidus, rickets hipopostamemia.
Pada referensi lain dikatakan bahwa tinggi badan merupakan hasil proses
dari faktor genetik (biologik), kebiasaan makan (psikologik) dan terpenuhinya
makanan yang bergizi pada anak (sosial). Stunting dapat disebabkan karena
kelainan endokrin dan non endokrin. Penyebab terbanyak adalah adalah kelainan
non endokrin yaitu penyakit infeksi kronis, gangguan nutrisi, kelainan
gastrointestinal, penyakit jantung bawaan dan faktor sosial ekonomi.

1.laporan skenario a blok 26 tahun 2019

1.laporan skenario a blok 26 tahun 2019

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Similar to 1.laporan skenario a blok 26 tahun 2019

Similar to 1.laporan skenario a blok 26 tahun 2019 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

1.laporan skenario a blok 26 tahun 2019