AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
SMA Wakil Kepala Sekolah
1. PEMERINTAH DAERAH FROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dr. Rajiman No. 6 Telp. (022) 4264823 Fax. (022)426881
Wisselbord P22) 42M944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)
Nomor
Lampiran
Perihal
z 8701 L73L4 - Set Disdik
: Informasi Penetapan
Wakil Kepala Sekolah SMA
Bandung, 2 luni 2017
Yth. Kepala SMA Negeril$wasta
$e- Iawa Barat
di
Tempat
Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik indonesia Nomor 19 tahun 2007 Tentang
Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan
Menengah, Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dengan ini kami sampaikan
hal-hal berkaitan dengan Penetapan labatan Wakil Kepala Sekolah di
satuan pendidikan SMA sebagai berikut :
1, Kepala Sekolah dapat mengusulkan nama calon wakll kepala
sekolah berdasarkan peftlmbangan memlliki kemampuan
memimpin yaifu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang dimiliki, dihayati. dikuasai, dan diwujudkannya dalam
melakanakan tugas keprofesionalan sesual dengan Standar
Pengelolaan Satuan Pendidikan.
2. Proses pengangkatan, pemberhentian dan penetapan jabatan wakil
kepala sekolah di SMA Negeri menJadl kewenangan Kepala Dlnas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan SMA yang
diselenggarakan oleh masyarakat ditehpkan sesuai ketentuan dari
lembaga yang menaungl sekolah tersebut.
3. Satuan Pendidlkan SMA dapat memiliki wakll kepala satuan
pendidikan paling banyak 4 (empat) orang pada jenjang SMA
berdasarkan jumlah rombel yang dimiliki 0leh 1 (satu) satuan
pendidikan ( Berdasarkan Permendlkbud Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan
Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah), yaitu:
a. lumlah rombongan belajar 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan)
rombongan belajar dapat memiliki 1 (satu) wakil kepala satuan
pendidikan;
b. Jumlah rombongan belajar 10 (sepuluh) sampai dengan 18
(delapan belas) rombel dapat memiliki paling banyak 2 (dua)
wakil kepala satuan pendidikan;
2. _t
c. Jumlah rombongan berajar 19 (sembiran beras) sampai dengan
27 (dua qylrf tujuh) rombet dapat memitiki
'paling
nuny.[ :(tiga) wakil kepala satuan pendidikan; O*ogrn demikian
Jumrah ro1!.ongan berajar di atas 27 ( dua purutituiuh I ,omnei
daBat memiriki paring banyak 4 (emat) wakir'kEpala sekorah.
4- Kepala satuan pendidikan sMA melakukan penilaian kinerja
terhadap pejabat.wakil kepala sekorah oi satuari pendidikan dan
melaporkannya ke Dinas pendidikan provins'i Jawa aarat
merarui Bidang pMU dan Bp3 di wirayah tterlanya. Kriteria unsurpenilaian kinerja yang dimaksud dafiat nerupil kepemimpinan,
manajeriar, kerjasama, sikap/periilai<u, presiJsi, dediikasi dan
loyalitas.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih
q KEPALA DINAS PENDIDIKAN. PROVINSI JAWA BAMT
Nq*="";
SlEr,Ir. H. AHMAD HADADI, M,Si
Pembina Utama Madya
NrP. 1961 1231 1987031042
Tembusan yth.
1. Gubernur lawa Barat (sebagai laporan)
2, Sekretaris Daerah provinis Jiwa garat
3, Kepala BKD provinsilawa Barat
4, Sekretaris Dinas pendidikan
5' Kepala Bidang Pendidikan Menengah umum Dinas pendidikan provinsiJawa Barat6. Kepala Bp3 wirayah I -wI Dinas pendidikan provinsiJawa Barat
.r ,
-