Peningkatan Mutu SMA di Sulawesi Selatan

1. KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU SMA 2020 -
2024
SPMI SERIES – SMA ZONASI SULSEL
2019
KONDISI AKSES &
MUTU
SMA DI SULSEL
Intern Analysis

2. |
Nur Laely Basir, S.Pd., M.Ed. (TESOL – Int.)
Lily Thamzil
Ujung Pandang, 03 September 1970
Pengawas Sekolah – SMA Disdik SulSel [Korwas]
Tabaria C1/8 Makassar, 08114443970
Married to Thamzil Thahir
Keysha [14] – Fiosha [12] – Quihan [07]
S2 TESOL International – Monash University Australia [2003]
S1 English Education – FPBS IKIP Ujung Pandang [1994]
* Leadership Training Program – Monash University Australia [2019]
* Fasnas Supervisi Mutu Pendidikan – Surabaya 2019
* Instruktur Nasional PKS/CKS – Makassar 2019
* Instruktur Nasional K13 SMA – Jakarta 2018
* Instruktur Nasional PKB Kepala Sekolah – Jakarta 2017
BIODATA FASILITATOR

3. |
Sesi 1 90’
Kondisi Akses
• Paparan
Singkat
• Diskusi
Sesi 2 45’
Kondisi Mutu
• Paparan
Singkat
• Diskusi
Sesi 3 90’
Kerja Kelompok
• Pembagian
Wilayah
• Pemetaan
TIMELINE WORKSHOP
Insyaallah, Nda’ lama… 3 Jam 45 menit
14:00 – 15:30 15:45 – 16:30 16:30 – 18:00

4. |
Kelas SMA Tahun 1978 | Jakarta Kelas SMA Tahun 2018 | Makassar
KOMPARASI VISUAL: Apa yang berbeda?
Belum lama, 40 tahun. Akankah seperti ini juga 40 tahun ke depan?

5. |
Pilih yang ini? Atau yang ini?
SAMA masih TAHUN 2018

6. | Mauta’mi… tapi kapan?
Serunya ruang kelas
tanpa sekat

7. |
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila Ke 5 Pancasila
Bagaimana wajah SMA yang berkeadilan sosial?
• Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan dan setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.
Pasal 31 Ayat 1 dan 2 UUD 45
Benarkah semua anak usia sekolah di wilayah Anda telah mengikuti
pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah?
ALAS FILOSOFIS – ZONASI SMA
Pendidikan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi dengan prinsip keadilan sosial

8. |
• Pendidikan sebagai layanan dasar menjadi kewenangan wajib
Pemda dan APBD harus diprioritaskan dalam pelaksanaan
pelayanan dasar termasuk Pendidikan
Pasal 12 ayat 1 UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Bagaimana realisasinya?
Bagaimana bentuk diskriminasi di SMA yang pernah terjadi di
wilayah Anda?
• Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan
dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
Pasal 11 ayat [1] UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
ALAS YURIDIS – ZONASI SMA
PEMDA
Sisdiknas

9. |
• Kesenjangan SMA antardaerah di
Sulawesi Selatan (Apa saja?)
• Belum meratanya kuantitas dan kualitas
SMA di Sulawesi Selatan, terutama guru
dan sarana prasarana
(Misalnya?)
• Terjadinya diskriminasi dan
ketidakadilan terhadap akses layanan
pendidikan di SMA; sekolah tanpa
beban biaya lebih banyak dinikmati oleh
anak dari keluarga mampu ekonomi
(Hasil amatan?)
ALAS SOSIOLOGIS – ZONASI SMA
8 SNP tidak
terpenuhi

10. |
226.212
14.158
584
• SDM angkatan kerja terbanyak 57,46%
lulusan SD dan SMP (Tidak lanjut?)
Sakernas Bappenas – Agustus 2018
• Jumlah SMA di Sulawesi Selatan yang
tersebar pada 24 Kab./Kota dan 264
kecamatan sebanyak 584 unit – Aktif 579,
Tidak aktif 5 Unit.
• SMA Satap 5 unit, Sanggar Belajar 1 unit,
Unit Sekolah Baru 34 Unit.
• Peserta didik sebanyak 226.212 orang,
7.649 Rombel, 8.302 Ruang Kelas (653
tidak terpakai atau rusak berat)
• 63 unit sekolah yang peserta didiknya di
bawah batas minimal 60 orang (dari 63
unit, 11 USB, 4 Satap, 1 Satap 0 PD) dan 1
unit sekolah over kapasitas sebanyak
1339 orang (maks 1296, over 43 PD – 2
RB)
KONDISI AKSES DAN MUTU SMA DI SULAWESI
SELATAN

11. |
• Guru dengan distribusi tidak merata sebanyak 14.158 orang (Rasio Guru
dengan PD 0,06 = 1 guru melayani 16 peserta didik  cukup baik
dibanding ketetapan Unesco 1 : 26)
• Rasio guru dengan jumlah Rombel sangat bergantung pada jumlah jam
untuk pemenuhan jam mengajar minimal 24 JP (baca: sertifikasi);
Real 1 : 3
• Guru PNS SMA yang pensiun setiap tahun sebanyak 135 – 200 orang
• Tenaga Kependidikan secara umum sebanyak 3.123 orang (Rasio Tendik
dengan PD 0,01 = 1 Tendik melayani 100 peserta didik atau 3 Rombel 
Cukup Baik dibanding ketentuan Permendiknas 24/2008  1 : 9 Rombel)
KONDISI MUTU SMA DI SULAWESI SELATAN

12. | KONDISI MUTU SMA DI SULAWESI SELATAN
Ruang Kelas SMA
Rusak Berat
……………….???
Peserta Didik SMA
Putus Sekolah
……………….???
Guru SMA Belum
Sertifikasi
……………….???
SMA Belum
Melaksanakan
UNBK
……………….???
Rasio Guru PNS
dengan Peserta
Didik
……………….???

13. | KONDISI MUTU SMA DI SULAWESI SELATAN
Guru PNS SMA
yang akan
pensiun dalam 5
tahun
……………….???
Jumlah SMA
yang belum
akreditasi
…………….???
Rasio Rombel
dengan Peserta
Didik
1 : 33 (0,03)
Rerata Hasil UN
2019
IPA: 46,98
IPS: 42,83
Bahasa: 46,65

14. | NILAI UNBK-KP SMA IPA SULSEL 2018 – 2019
WILAYAH
|
THN
KAB.
BANTAENG
KAB.
BARRU
KAB.
BONE
KAB.
BULUKUMBA
KAB.
ENREKANG
KAB.
GOWA
KAB.
JENEPONTO
KAB.
KEP.
SELAYAR
KAB.
LUWU
KAB.
LUWU
TIMUR
KAB.
LUWU
UTARA
KAB.
MAROS
KAB.
PANGKEP
KAB.
PINRANG
KAB.
SIDRAP
KAB.
SINJAI
KAB.
SOPPENG
KAB.
TAKALAR
KAB.
TANA
TORAJA
KAB.
TORAJA
UTARA
KAB.
WAJO
KOTA
MAKASSAR
KOTA
PALOPO
KOTA
PAREPARE
SULSEL
2017 46 49 71 54 68 43 42 53 42 53 44 49 49 47 58 61 57 42 47 47 53 49 47 52 51
2018 42 45 45 42 47 39 40 44 38 44 42 43 48 43 44 44 51 39 44 45 49 48 45 48 44
2019 45 48 47 44 49 44 43 47 43 48 44 47 48 44 49 48 52 43 49 50 48 50 49 51 47
PST 807 955 4495 2470 1530 4091 1617 506 3358 1496 1849 2215 1561 1994 1414 1463 1035 1824 1268 1553 1767 9397 1267 928 50859
2017 2018 2019
54,53 51,99 53,16
CAPAIAN NASIONAL SMA IPA

15. | NILAI UNBK-KP SMA IPS SULSEL 2018 – 2019
WILAYAH
|
THN
KAB.
BANTAENG
KAB.
BARRU
KAB.
BONE
KAB.
BULUKUMBA
KAB.
ENREKANG
KAB.
GOWA
KAB.
JENEPONTO
KAB.
KEP.
SELAYAR
KAB.
LUWU
KAB.
LUWU
TIMUR
KAB.
LUWU
UTARA
KAB.
MAROS
KAB.
PANGKEP
KAB.
PINRANG
KAB.
SIDRAP
KAB.
SINJAI
KAB.
SOPPENG
KAB.
TAKALAR
KAB.
TANA
TORAJA
KAB.
TORAJA
UTARA
KAB.
WAJO
KOTA
MAKASSAR
KOTA
PALOPO
KOTA
PAREPARE
SULSEL
2017 45 42 64 45 51 39 44 50 39 43 45 41 47 44 47 47 50 41 48 45 49 45 45 43 46
2018 41 39 43 41 44 37 38 41 36 42 38 40 40 40 41 40 45 37 43 42 43 42 40 42 41
2019 43 42 45 42 45 40 39 44 39 43 40 42 40 41 44 43 44 40 45 45 45 45 47 46 43
PST 949 976 3893 2106 1210 3009 1814 531 1907 1858 1811 1961 1447 1433 1335 1739 1027 1567 1042 1012 1363 6638 956 808 42390
2017 2018 2019
49,54 46,35 47,60
CAPAIAN NASIONAL SMA IPS

16. | NILAI UNBK-KP SMA BAHASA SULSEL 2018 – 2019
WILAYAH
|THN
KAB.
BANTAENG
KAB.
BARRU
KAB.
BONE
KAB.
BULUKUMBA
KAB.
ENREKANG
KAB.
GOWA
KAB.
JENEPONTO
KAB.
KEP.
SELAYAR
KAB.
LUWU
KAB.
LUWU
TIMUR
KAB.
LUWU
UTARA
KAB.
MAROS
KAB.
PANGKEP
KAB.
PINRANG
KAB.
SIDRAP
KAB.
SINJAI
KAB.
SOPPENG
KAB.
TAKALAR
KAB.
TANA
TORAJA
KAB.
TORAJA
UTARA
KAB.
WAJO
KOTA
MAKASSAR
KOTA
PALOPO
KOTA
PAREPARE
SULSEL
2017 37 0 51 41 34 38 0 0 24 0 0 0 45 0 0 0 45 34 44 52 54 0 28 0 41
2018 38 0 49 43 37 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 40 50 55 58 37 0 0 45
2019 37 0 52 42 37 44 39 0 0 0 0 0 46 0 0 0 58 41 53 48 62 42 51 0 47
PST 93 0 109 212 20 140 6 0 16 0 0 0 107 0 0 0 14 138 38 56 26 32 16 0 1023
2017 2018 2019
50,26 45,70 48,34
CAPAIAN NASIONAL SMA BAHASA

17. | ZONASI: TRIGGER PERLUASAN AKSES DAN PEMERATAAN MUTU
PERLUASAN AKSES
DAN PEMERATAAN MUTU SMA
Pemenuhan jumlah SMA
serta Pemerataan
infrastruktur dan
sarpras
Resources
Sharing
Pemenuhan,
penataan, dan
pemerataan guru
Integrasi PNF dan
Pend. Formal
Penetapan
Zonasi SMA
PPDB langkah
awal Zonasi
(Nilai UN/USBN tidak lagi
menjadi syarat)

18. | PEMANFAATAN ZONASI SMA
Mendekatkan anak
dengan Sekolah
mendukung
program PPK
(Perpres 87/2017),
Mengoptimalkan tri
pusat pendidikan
dalam tata kelola
pendidikan
Menghilangkan
label sekolah
favorit dan
unggulan dan
menjadikan
kondisi sekolah
lebih heterogen
Menemukan lebih
dini anak putus
sekolah untuk
kembali
bersekolah agar
terwujud wajib
belajar 12 tahun
Mendukung
pemenuhan SPM
oleh Pemda

19. |
TINDAK LANJUT ZONASI SMA: WHAT SHOULD WE
DO?
PEMETAAN DAN ANALISIS
Ketersediaan daya
tampung sesuai dengan
usia peserta didik pada
setiap jenjang
Penyediaan layanan
pendidikan inklusif bagi
peserta didik penyandang
disabilitas
Ketersediaan jumlah dan
kualitas pendidik dan
tenaga kependidikan
Ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan Capaian hasil belajar
Pemenuhan standar
nasional pendidikan

20. |
Rapor
Mutu
2018
6.07
5.21
6.14
5.63
3.22
4.23
4.97
5.66
5.14
0
1
2
3
4
5
6
7
CAPAIAN MUTU SMA 2018
SKL
ISI
PROSES
PENILAIAN
PTK
SARPRAS
PENGELOLAA
N
MUTU SMA SE SULSEL

21. |
TINDAK LANJUT ZONASI SMA: WHAT SHOULD THE GOV’T
DO?
INTERVENSI KEBIJAKAN
Pemenuhan sarana dan
prasarana seperti unit
sekolah baru, ruang kelas,
dll
Berbagi sumber daya atau
resources sharing dalam
satu atau antar zona
Penguatan peran
KKG/MGMP/MKKS/K3S
antar jenjang pendidikan
dan tenaga kependidikan
Redistribusi dan pembinaan
Kepala Sekolah dan Guru
Menjamin kontinuitas
pembelajaran dan pembinaan
siswa antar jenjang

22. | ZONASI DI NEGARA LAINNYA
Tujuan zonasi di Amerika Serikat mengurangi
segregasi rasial atau perbedaan fasilitas antara
mereka yang berkulit putih dan gelap
USA
Untuk masuk ke sekolah dasar negeri, Setiap orang
tua di jepang akan mendapatkan surat
pemberitahuan sekolah untuk anaknya pada saat
sudah masuk usia sekolah. Orang tua tidak
mendaftar/memilih, tetapi sudah diatur oleh
pemerintah.
JAPAN
Berdasarkan usia anak dan jarak rumah ke sekolah,
nomor urut pendaftaran
tidak menjadi soal. Semakin dekat jarak rumah anak
ke sekolah, maka semakin besar anak berpeluang
diterima di sekolah tersebut
ENGLAND

23. | ZONASI DI NEGARA LAINNYA
Zonasi sekolah memungkinkan pemerintah untuk
merencanakan pembangunan sekolah baru sesuai
dengan demografis. Hal itu dirancang untuk
merangkul keragaman sosial karena semua siswa
yang tinggal di daerah tersebut harus mendaftar di
sekolah mereka
AUSTRALI
A
Kanada pernah mengadopsi sistem yang berbeda di
setiap kotanya. Siswa sekolah dasar di Toronto
wajib mengikuti sekolah di sekolah lokal, sementara
anak-anak di Edmonton Vancouver memiliki pilihan
untuk sekolah jauh.
CANADA
Memfokuskan kualitas pendidikan pada daerah
yang memiliki murid yang berasal dari kalangan
ekonomi lemah.
FINDLAN
D