Materi desa digital

1. Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si
DESA DIGITAL
Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si

2. Desa digital merupakan sebuah program yang dirancang
oleh pemerintah demi meminimalkan adanya kesenjangan
terhadap informasi di wilayah pedesaan dengan memanfaat
teknologi informasi dan komunikasi yang telah
berkembang.
 Platform desa digital akan berfokus pada berbagai
kebutuhan informasi, pelayanan, dan perekonomian.
 Pemerintah sangat menganjurkan desa untuk berevolusi
menjadi desa digital.
 Namun dengan adanya internet tidak serta merta dapat
mewujudkan desa digital karena ada beberapa hal yang
harus dipersiapkan.
APA YANG DIMAKSUD
DESA DIGITAL?

3. 1. Lakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat
2. Perhatikan Tujuan Dan Kepentingannya. Kehadiran
Desa Digital Dapat Bermanfaat Untuk
Menghilangkan Kesenjangan Teknologi Dan
Informasi Di Desa
3. Membangun Infrastruktur, Hal Ini Merupakan
Langkah Awal Yang Sangat Penting Seperti Dengan
Menyediakan Jaringan Internet.
4. Membangun Teknologi Desa, Membuat Aplikasi
Ataupun Website Desa Resmi
5. Menyediakan Perangkat Pintar Dan SDM Yang
Memadai
LIMA HAL DIPERSIAPKAN
MENUJU DESA DIGITAL

4. 1. Jaringan Internet belum merata, solusi dengan
pengadaan menara/Tower penguat jaringan internet
(salah satu prioritas belanja Dana Desa)
2. Program dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi (BAKTI) Kementerian KOMINFO,
pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) 4G
(walaupun masih belum maksimal).
3. Sumber daya Listrik belum sampai pelosok desa, solusi
menggunakan Listrik Tenaga Surya atau Genset
4. Sumber Daya Manusia, solusi pelatihan terhadap
operator digitalisasi desa.
5. Poin 1,2 dan 3 solusi lain dengan, melaksanakan
kegiatan upload data di kota kecamatan (paling tidak
sebulan sekali)
KENDALA DAN SOLUSI
PELAKSANAAN DESA DIGITAL

5.  Pada Tahun 2023 Sebanyak 391 Desa Di Kabupaten
Sintang Sudah Menggunakan Sistem Pengelolaan
Keuangan dengan Siskeudes 2.0 Dan Sistem
Pengelolaan Aset dengan Sipades 2.5 Secara Online.
 Kedua Sistem Online Di Atas Merupakan Syarat Mutlak
Dalam Penilain Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah
Melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi
Pemberantasn Korupsi (KPK).
 Transaksi Non Tunai Dengan Penerapan Surat Perintah
Pemindah Bukuan Dan Cash Management System
(CMS) Dalam Transaksi Keuangan
 Hasil Penilain MCP KPK Pada 2022 Tata Kelola
Keuangan Dan Aset Desa Kabupaten Sintang
Memperoleh Nilai 100%.
DESA DIGITAL DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA

6. MCP VISUAL
TATA KELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

7.  Pada Tahun 2022 Sebanyak 46 Desa Mandiri Dan 3 Desa
Berkembang Telah Melaksanakan Transaksi Non Tunai Dengan
Menggunakan CMS PT Bank Kalbar
 Pada Tahun 2023 sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 86 Tahun
2022 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang Sebanyak 65 Desa Mandiri Wajib Meggunakan
CMS Dalam Transaksi Keuangan, disarankan Untuk Desa Selain
Desa Mandiri Yang Terjangkau Akses Internet Untuk Menggunakan
CMS.
 Untuk SILTAP Perangkat Desa Dan Tunjangan BPD Disarankan
Untuk Semua Desa Menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan,
Supaya Setiap Bulan Secara Otomatis Masuk Kerekening Masing
Masing Perangkat dan BPD Tanpa Menarik Uang Tunai Ke Bank.
 Kendala Dalam Penerapan Transaksi Non Tunai Di Atas Kurangnya
Sarana Dan Prasarana Perbankan Disetiap Kota Kecamatan.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
MENGGUNAKAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI KABUPATEN SINTANG

8.  Mempermudah Monitoring, Evaluasi Dan
Pengawasan Keuangan Dan Aset Desa Dengan
Menggunakan Sumber Satu Data.
 Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk :
 Mengurangi Antrian Panjang Di Bank (Efektif
Dan Efesien),
 Mengurangi Kasus Penyalahgunaan Uang Dana
Desa
 Meminimalisir Peredaran Uang Palsu
 Membuka Peluang Bagi BUMDES Atau
Masyarakat umum, Untuk Membuka Gerai ATM
Yang Bekerjasama Dengan Perbankan.
KELEBIHAN PELAKSANAAN DIGITALISASI DESA
DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA

9.  Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2023 Dengan
Menggunakan Siskeudes Online, Mengalami Kemajuan
Dibanding Tahun Anggaran Sebelumnya, Sampai Dengan
Bulan Maret 2023 Sudah Sebanyak 343 Desa Yang Sudah
Salur Dana Desa Tahap I (Satu) tahun sebelumnya pada
bulan Maret baru dibawah 100 Desa.
 Peran Desa Dalam Penyusunan APBDES Sesuai Tahapan
Dalam Peraturan Perundangan, Sehingga salur dan
serapan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan baik dan
benar.
 Untuk kedepannya Desa diharapka punya Website Desa
atau Minimal Akun Media Sosial Seperti Facebook (FB)
atau Instagram (IG) sebagai bentuk mendukung
digitalisasi desa dan mendukung transparansi Pengelolaan
Keuangan dan Aset Desa, supaya informasi terkait
Pembangunan di desa dapat diakses masyarakat luas.
PELAKSANAAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2023

10. SEKIAN
TERIMA KASIH