Bisnis internasional, 9, resi aviani, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, kekuatan hukum yang mempengaruhi bisnis internasional, universitas mercu buana, 2019
Bisnis internasional, 9, resi aviani, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, kekuatan hukum yang mempengaruhi bisnis internasional, universitas mercu buana, 2019
1. KEKUATAN HUKUM YANG MEMPENGARUHI BISNIS
INTERNASIONAL
Dosen Pengampu :
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM
Disusun Oleh :
Resi Aviani 43117010037
Bisnis Internasional
Universitas Mercu Buana 2019
2. Bisnis internasioal merupakan bisnisyang melibatkan penyeberangan batas-batas Negara oleh
karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan Hukum Internasional yang
mengatur keseluruhan kaidah-kaidah dan hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas
negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional
lainnya. Bisnis internasional jugamempunyai ruang lingkup yakni bisnis domestik , bisnis
internasioanal , bisnismultinasional , dan bisnis trasnasional. Asas-asas yang berlaku dalam
hukum internasional, adalah : Asas Teritorial, Asas Kebangsaan, dan Asas Kepentingan
Umum. Hukum internasional (public international law) meliputi hubungan hukum antar
pemerintah yang mencakup hukum mengenai hubungan diplomatik antar negara dan seluruh
persoalan yang melibatkan kewajiban dan hak dari negara-negara yang berdaulat. Secara
garis besar sengketa internasional terjadi karena hal-hal berikut :
1. Sengketa terjadi karena masalah Politik
2. Karena batas wilayah
Oleh sebab itu sangatalah penting peranan hukum bagi bisnis internasional karena bisa
mengatasi berbagai penyelesaian perselisihan dan memberikan beberapa solusi bisnis
Internasional.
Disetiap tempat ataupun negara terdapat hukum yang berbeda -beda yang berlaku,
baik dari sisi ideologi ataupun sisi lainnya. Dengan adanya kekuatan hukum bagi bisnis
internasional sangat berpengaruh baik karena Hukum internasional (public international law)
meliputi hubungan hukum antar pemerintah yang mencakup hukum mengenai hubungan
diplomatik antar negara dan seluruh persoalan yang melibatkan kewajiban dan hak dari
negara-negara yang berdaulat.
Yang sesuai dengan persetujuan antar negara bisa bilateral maupun multilateral, bisa disebut
juga konvensi, perjanjian, persetujuan, atau protokol dan Suatu kondisi dimana suatu negara
menerapkan hukumnya pada orang asing atau orang yang bukan penduduknya pada tindakan
yang berlangsung di luar perbatasannya .
3. PT PERTAMINA(Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara) menjajaki perjanjian dengan Saudi Aramco (Oil National Company of Kingdom
Saudi Arabia)dalam hal impor minyak sebesar 200.000 bph yang sebelumnya PT. Pertamina
telah mendapatkan crude oil dari Saudi Aramco sebanyak 125.000 bph. Indonesia
mengharapkan dapat mengimpor minyak sebesar 325.000 bph dari Saudi Aramco untuk
memenuhi kebutuhan kilang minyak dalam negeri.
Dalam hal kontrak impor minyak dari Saudi Aramco Indonesia dalam hal ini Pertamina
mengharapkan mendapatkan harga yang lebih murah dan kerjasamanya bisa berlangsung
lama, pihak Pertamina berharap kontraknya bisa evergreen till death do us part. Pertamina
mengimpor minyak mentah sekitar 35 persen dari total kebutuhan minyak mentah yang akan
diolah kilang-kilang yang beroperasi di Tanah Air. Dari total impor tersebut, 70% impor
berupa kontrak jangka panjang, dan sisanya diperoleh dari pasar spot. Berdasarkan data
Direktorat Jenderal Migas, bagian terbesar impor minyak mentah Indonesia adalah
ALC (Arabian light crude),yang dinilai murah. Pada 2007, total realisasi impor ALC sekitar
37,48 juta barel dari 116,40 juta barel. Data Bappenas menyebutkan, sejak 1980-an ALC
tidak diperdagangkan di pasar spot. Persaudaraan ndonesia dan Arab Saudi di OPEC
memungkinkan Indonesia mendapatkan minyak mentah dengan harga khusus.
Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ekspor minyak
memang lebih sering, akan tetapi ekpor dalam bentuk minyak dan gas memang pernah di
jalankan Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2001 sebesar US$ 1,24 juta.
Arab Saudi merupakan negara perindustrian yang bertumpu pada sektor minyak bumi dan
sumber-sumber tambang lainnya. Perekonomian negara ini sangat dibantu oleh hasil minyak
bumi. Cadangan minyak Arab Saudi tahun 2003 diperkirakan mencapai 260,1 miliar barel,
setara dengan seperempat total cadangan minyak dunia pada saat itu. Arab Saudi sangat
berperan dalam organisasi penghasil minyak yakni OPEC (Organization of Petroleum
Exporting Countries), selain memang sebagai salah satu negara penggagas organisasi ini pada
tahun 1960 bersama Iran, Kuwait, Irak dan Venezuela juga pendapatan ekspor Arab Saudi
sebagian besar diperoleh dari hasil perdagangan minyak yakni sekitar 90 persen.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim 1, https://developmentcountry.blogspot.com/2011/10/lingkungan-bisnis-
internasional.html (diakses pada 18 Mei 2019 pukul 20.43 WIB)