1. Disampaikan pada Racontek Limbah Medis dan Non Medis
bagi Petugas kab/Kota LS/LP dari 23 Kab/Kota
Banda Aceh, 22 Agustus 2017
Mardiana
DLHK Aceh
2. UU 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan Hidup;
PP 38/2007 ttg Pembag Urs Pemerintahn antara
Pem, Pemda Prov & Pemda Kab/Kota;
PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3
Per MEN LHK No. P.56/Menlhk-Setjen/2015
Dasar hukum Pengelolaan LB3
3. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi,
dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup,
dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Limbah B3 cair : limbah cair yang mengandung B3 , antara
lain limbah lar. Fixer, limbah kimia cair, limbah farmasi cair.
3
4. Limbah Infeksius adalah limbah yang
terkontaminasi organisme patogen yg tidak
secara rutin ada dilingkungan dan organisme
tersebut dalam jumlah dan virulensi yg cukup
utk menularkan penyakit pada manusia
rentan
Limbah Patologis adalah buangan selama
kegiatan operasi, otopsi termasuk jaringan,
organ, bagian tubuh, cairan tubuh atau
spesimen beserta kemasannya.
5. Limbah Sitotoksid adalah limbah dari bahan
yang terkontaminasi dari persiapan dan
pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi
kanker yang mempunyai kemampuan untuk
membunuh atau menghambat pertumbuhan
sel.
6. 1. LB3 dengan karakteristik infeksius
2. Benda Tajam
3. Patologis
4. Bahan Kimia kadaluarsa
5. Radioaktif
6. Farmasi
7. Sitotoksid
8. Peralatan medis yang memiliki kandungan
logam berat tinggi
9. Tabung gas/kontainer bertekanan.
7. A. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3
B. Penyimpanan Limbah B3
C. Pengangkutan Limbah B3
D. Pengolahan Limbah B3
E. Penguburan Limbah B3
F. Penimbunan Limbah B3
8. a. Menghindari penggunaan material B3 jika
ada pilihan lain.
b. Melakukan tata kelola yang baik utk bahan
yang mencemari lingkungan
c. Mengadakan tata kelola yg baik dalam
pengadaan bahan kimia ( menghindari
kadaluarsa).
d. Melakukan pencegahan dan perawatan
terhadap peralatan sesuai jadwal
9. Memisahkan LB3 berdasar jenis , kelompok,
dan karakteristik LB3
Mewadahi LB3 sesuai kelompok LB3
10. Menyimpan LB3 di fasilitas penyimpanan LB3
Menyimpan LB3 menggunakan wadah sesuai
kelompok LB3
Penggunaan warna
Merah: Limbah radioaktif, Kuning: Infeksius
dan patologis, Ungu: Limbah sitotoksid,
coklat: limbah kimia kadaluarsa, tumpahan
dan limbah farmasi.
Pemberian simbol dan label LB3
11. Penyimpanan Limbah B3 Infeksius, benda
tajam, Patologis disimpan di tempat
penyimpanan LB3 paling lama:2 hari, T> 0
derajat C ,atau 90 hari T≤ 0 Derajat C.
Penyimpanan Limbah B3 no. 4 s/d 9 ,
disimpan di tempat penyimpanan LB3 paling
lama: 90 hari , 50 kg/hari, 180 hari, - 50
kg/hari limbah kategori 1.
Jika penghasil LB3 tdk menyimpan sesuai
ketentuan penghasil wajib menyerahkan LB3
paling lama 2 hari sejak dihasilkan kepada
pemegang izin pengelolaan LB3.
12. a. Fasiliatas pendingin T≤ 0 Derajat C.
b. Fasilitas Pengolahan
c. Kerja sama dengan pengolah LB3 yang
memiliki izin pengolah LB3
13. 1. Persyaratan lokasi penyimpanan:
a. Daerah bebas banjir , tidak rawan bencana
b. Jarak antara lokasi pengelolaan LB3 dng
fasilitas umum diatur dalam izin
lingkungan.
2. Persyaratan fasilitas penyimpanan:
a. Lantai kedap, lantai beton/semen, drainase
baik.
b. Tersedia sumber air,
c. Mudah diakses
d. Dapat dikunci
14. d. Terlindung dari sinar matahari, hujan angin
kencang, banjir
e. tidak dapat diakses oleh hewan
f. Ventilasi dan pencahayaan baik dan memadai
g. Jauh dari tempat penyimpanan/penyiapan
makanan.
h. peralatan pembersihan, pakaian pelindung,
wadah atau kantong limbah diletakkan
dekat dengan lokasi
i. dinding , lantai dan langit-langit fasilitas
penyimpanan selalu bersih.
15. Pengangkutan LB3 dibawa oleh penghasil ke:
1. Tempat penyimpanan LB3
2. Pengolah yang sudah memiliki izin
3. pengangkut LB3 yang sudah memiliki izin.
Dengan kenderaan roda 3 atau 4,
Persyaratan pengangkut menggunakan kend.
roda tiga:
1. Milik sendiri atau milik negara
2. LB3 wajib ditempatkan dalam bak
permanen, tertutup uk: L<120cm, T ≤ 90
cm dari tempat duduk.
16. 4. di beri kemasan sesuai persyaratan kemasan
LB3
5.Kapasitas daya angkut LB3 sesuai peraturan
angkutan jalan.
Mendapat persetujuan pengangkutan limbah
B3 dari Kepala Instansi LH provinsi jika lintas
kab/kota, kabupaten/kota jika dalam wilayah
kab/kota.
Menggunakan simbol LB3/manifest.
17. Dilakukan secara Termal oleh: penghasil LB3
yang memili izin, dan pengolah LB3 yg
memiliki izin kegiatan pengolahan.
Persyaratan Lokasi:
1. Bebas banjir dan tdk rawan bencana
2. Jarak paling dekat 30 meter dari: jln umum,
daerah pemukiman, perdagangan dsb, garis
pasang naik laut, sungai mata air sumur dsb,
daerah cagar alam, hutan lindung dsb.
18. 1. Effisiensi pembakaran ≦ 99,95%
2. Ruang bakar utama T ≦ 800 derajat C
Ruang bakar kedua T ≦ 1000 derajat C
3. Memiliki wet srubber,
4. Tinggi cerobong 14 meter , lengkap dgn
lubang sample, tangga, dan platfom dan
pengaman.
19. Dilakukan untuk: limbah patologis dan benda
tajam.
Tatacara Penguburan Limbah Patologis:
1. Memenuhi persyaratan lokasi dan teknis.
2. Mengisi setengah dari vol.total selanjutnya
ditutup dengan kapur paling rendah 50 cm,
lalu ditutup dgn tanah.
3. Beri Sekat tanah dengan tebal 10 cm pada
setiap lapisan LB3 yg dikubur.
20. 4. lakukan pencatatan LB3 yg dikubur.
5. Melakukan perawatan, pengamanan dan
pengawasan kuburan LB3.
Syarat Lokasi:
1. Bebas banjir
2. Paling rendah 20 m dari sumur /perumahan
3. Kedalaman paling rendah 1,8 m
4. Berikan pagar pengaman dan papan
penanda kuburan LB3.
5. Harus mendapat persetujuan kepala LH
Kab/kota.
21. Dilakukan terhadap: abu terbang dan abu
dasar insenerator.
Fasilitas penimbunan:
1. Penimbunan saniter
2. Penimbunan terkendali
3. Penimbunan akhir LB3 yg memiliki izin
Sebelum ditimbun pada fasilitas 1 dan 2,
wajib dilakukan : enkapsulisasi dan Inertisasi
Harus mendapat persetujuan dari Kepala
Instansi LH Provinsi dan Kab/kota