Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pengelolaan limbah B3 di Indonesia, meliputi struktur perundang-undangan, pengertian limbah B3 dan B3, kewajiban penghasil limbah B3, tata cara pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

1. Peraturan Pengelolaan
Limbah B3

2. Struktur Perundang-Undangan
2
UU
PP
PerMen
dan
KepDIrjen UU 32/2009 jo UU 11/2020
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PP 22/2021
Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan LH (BAB VII)
PP 5/2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Simbol dan Label
PerMen LH 14/2013
UU 23/2014 jo 2/2015
Pemerintahan Daerah
Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah B3
Permen LHK No. 6/2021
Tanggap Darurat LB3
Permen LHK 74/2019
Pengangkutan
KepDirJen HubDar 725/2004
Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
Permen LH 5/2009

3. Pengertian Limbah B3
• Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa
suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3
PP 22/2021 dan Permen LHK 06/2021
Paradigma Limbah B3 tidak bersifat end of pipe, namun bersifat
up the pipe

4. Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3)
Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena
 sifat,
 konsentrasi,
 dan/atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung,
 dapat mencemarkan ;
 dan/atau merusakkan lingkungan hidup,
 dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
 kesehatan,
 serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain
4

5. Kewajiban Penghasil Limbah B3
5
Pengurangan
Penyimpanan
Pengumpulan
Pengangkutan
Pemanfaatan
Pengolahan
Penimbunan/
Dumping
Mencegah dan menanggulangi, serta memulihkan
lingkungan akibat pencemaran
“From Cradle to Grave”

6. Prinsip Pengelolaan LB3
6
Minimization
Near the Source
Sustainable
Development
From Cradle to
Grave

7. Interaksi Pengelola Limbah B3
7
Enam Pihak Pengelola Limbah B3
Penghasil Pengumpul
Pemanfaat
Pengolah
Penimbun
Pengangkut
Pengangkut
Pengangkut Pengangkut
Pengangkut

8. Tata Cara & Persyaratan Pengelolaan LB3
8
Lingkup
Permen 6/2021
Penetapan
status LB3
Penguranga
n LB3
Penyimpan
an LB3
Pengumpul
an LB3
Pengangkut
an LB3
Pemanfaat
an LB3
Pengolahan
LB3
Penimbuna
n LB3
Dumping
(Pembuang
an) Limbah
Perpindaha
n Lintas
Batas LB3
Permohona
n
Penerbitan
Pertek &
SLO LB3

9. 1. Penghasil
 Wajib melakukan :
 Pengurangan LB3 (Reduksi LB3)
 Penyimpanan LB3
 Pemanfaatan, Pengolahan, dan Penimbunan LB3, jika tidak mampu LB3
dapat diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolahan dan/atau Penimbun
LB3
9

10. Pengurangan Limbah B3
10
Pengurangan Limbah B3 dilakukan melalui:
SUBSTITUSI BAHAN,
MODIFIKASI PROSES,
MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RAMAH
LINGKUNGAN
Laporan mengenai pelaksanaan
Pengurangan Limbah B3. WAJIB
disampaikan secara tertulis kepada
Menteri LHK setiap 6 bulan sekali

11. 1. Penghasil
 Penyimpanan Limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif ≥1 Bq/cm2 atau konsentrasi
aktivitas sebesar:
a. 1 Bq/gr untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium;atau
b. 10 Bq/gr untuk kalium,
wajib dilakukan intervensi paparan technologically enhanced naturally occurring radioactive
material (TENORM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Dilarang melakukan pencampuran LB3 yang disimpan.
11

12. 1. Penghasil
 Penyimpanan wajib memenuhi:
 Standar Penyimpanan LB3 yang diintegrasikan ke dalam NIB (bagi Penghasil LB3 dari
usaha/kegiatan wajib SPPL); dan/atau
 Rincian teknis Penyimpanan LB3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi
• Penghasil LB3 dari usaha/kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
• Instansi Pemerintah yang menghasilkan LB3.
12

13. 1. Penghasil
 Standar Penyimpanan LB3 meliputi:
a. LB3 yang disimpan terlindungi dari hujan dan tertutup;
b. Memiliki lantai kedap air;
c. Dilengkapi dengan simbol dan label LB3;
d. LB3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
e. Kemasan mampu mengungkung LB3 untuk tetap berada di dalam kemasan;
f. Memiliki penutup yang kuat.
g. Kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
13

14. 1. Penghasil
 Rincian Teknis Penyimpanan LB3 meliputi:
a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah LB3 yang akan disimpan;
b. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan LB3;
c. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan LB3;
d. Persyaratan Lingkungan Hidup; dan
e. Kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan LB3.
14

15. 1. Penghasil
 Nomor induk berusaha atau Persetujuan Lingkungan wajib dirubah dalam hal terjadi perubahan
terhadap persyaratan (Pasal 293):
a.Nama Limbah B3 yang disimpan;
b.Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
c. Desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
15

16. 1. Penghasil
• Ketentuan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
1. 90 hari sejak LB3 dihasilkan, untuk LB3 yang dihasilkan ≥ 50 kg/hari
2. 180 hari sejak LB3 dihasilkan, untuk LB3 yang dihasilkan < 50 kg/hari untuk kategori 1
3. 365 hari sejak LB3 dihasilkan, untuk LB3 yang dihasilkan < 50 kg/hari untuk LB3 kategori 2 dari
sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum
4. 365 hari sejak LB3 dihasilkan untuk LB3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus
16

17. 1. Penghasil
• Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan
LB3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan
kepada:
1. Bupati/wali kota, untuk Penghasil LB3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
2. Pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil LB3
dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.
• Laporan kegiatan Penyimpanan LB3 disampaikan paling sedikit 6 bulan sekali
sejak NIB dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
17

18. 2. Pengumpul
 Pengumpul wajib memiliki:
 Persetujuan Lingkungan; dan
 Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan LB3.
 Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan, Pengumpul LB3 wajib memiliki Persetujuan
Teknis Pengelolaan LB3
 Pengumpul LB3 dilarang:
 melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan terhadap LB3 yang dikumpulkan;
 menyerahkan limbah yang dikumpulkannya kepada Pengumpul LB3 lainnya; dan
 melakukan pencampuran LB3
18

19. 2. Pengumpul
 Waktu penyimpanan LB3 untuk Pengumpulan LB3 paling lama 90 hari sejak LB3
diserahkan oleh Penghasil LB3.
 Apabila Pengumpul akan melakukan ekspor, dilakukan dalam batasan waktu
penyimpanan paling lama 90 hari.
 Melaporkan pelaksanaan Pengumpulan LB3 paling sedikit 6 bulan sekali sejak
Persetujuan Teknis diterbitkan.
 Laporan disampaikan melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti
pelaporan berupa tanda terima elektronik.
19

20. 3. Pengangkut
1) Pengangkutan LB3 wajib dilakukan oleh Pengangkut LB3 yang memiliki perizinan berusaha di
bidang pengangkutan LB3.
2) Kegiatan Pengangkutan LB3 wajib memenuhi ketentuan:
a. Alat angkut LB3; dan
b. Rekomendasi pengangkutan LB3; dan
c. Festronik Pengangkutan LB3.
20

21. 3. Pengangkut – Alat Angkut
 Pengangkutan LB3 wajib dilakukan dengan ketentuan:
a. Alat angkut tertutup untuk LB3 kategori 1: atau
b. Alat angkut terbuka atau tertutup untuk LB3 kategori 2.
 Alat angkut meliputi:
a. Angkutan jalan;
b. Perkeretaapian; dan/atau
c. Angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
21

22. 3. Pengangkut – Rekomendasi
Pengangkutan LB3
 Pengangkut LB3 wajib memiliki:
a.Rekomendasi pengangkutan LB3
b.Perizinan berusaha di bidang pengangkutan LB3.
 Untuk memperoleh rekomendasi pengangkutan LB3, Pengangkut LB3 wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan:
a. persyaratan umum
b. persyaratan khusus.
22

23. 3. Pengangkut – Rekomendasi
Pengangkutan LB3
Kewajiban memiliki rekomendasi pengangkutan LB3 dikecualikan terhadap:
a. Kegiatan pengangkutan LB3 yang dilakukan di dalam wilayah kerja sesuai dengan
Persetujuan Lingkungan dan tidak melewati jalan umum;
b. Kegiatan pengangkutan LB3 berupa angkutan kapal dari fasilitas di lepas pantai (offshore)
ke fasilitas di darat (onshore) di wilayah kerja.
c. Kegiatan Pengangkutan LB3 untuk tujuan penelitian.
23

24. 3. Pengangkut
Kewajiban Pengangkut LB3 meliputi:
a. Melakukan pengangkutan LB3 sesuai rekomendasi pengangkutan dan
perizinan berusaha;
b. Membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan LB3; dan
c. Melaporkan Festronik dan rekapitulasi pengangkutan LB3 kepada Menteri
(tembusan kepada menteri perhubungan), paling sedikit 1 kali dalam 6
bulan.
24

25. 4. Pemanfaat
 Pemanfaatan LB3 meliputi pemanfaatan LB3 sebagai:
Substitusi bahan baku
Substitusi sumber energi
Bahan baku
Disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 Untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3, setiap perhasil LB3 wajib memiliki:
a. Persetujuan Lingkungan; dan
 Untuk mendapatkannya Penghasil LB3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 untuk
kegiatan Pemanfaatan LB3.
b. Perizinan Berusaha.
25

26. 4. Pemanfaat
• Persetujuan Teknis untuk Pemanfaatan LB3 wajib diubah dalam hal terjadi
perubahan pada:
a. Nama, kategori, dan karakteristik LB3 yang dimanfaatkan;
b. Teknologi dan kapasitas Pemanfaatan LB3; dan/atau
c. Bahan baku dan/atau bahan penolong berupa LB3 untuk campuran Pemanfaatan LB3.
• Perubahan Persetujuan Teknis menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan
Lingkungan.
26

27. 4. Pemanfaat
• Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan
khusus (Lampiran IX Tabel 3 dan 4 PP 22/2021), yang akan melakukan
Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping
dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3.
• Catatan: Limbah yang dapat diajukan adalah limbah yang berasal dari satu
siklus tertutup produksi yang terintegrasi
27

28. 5. Pengolah
• Pengolahan LB3 dilakukan dengan cara:
a. Termal;
b. Stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berupa:
1. bioremediasi;
2. elektrokoagulasi; dan/atau
3. Pencucian (tangki kapal (tank cleaning) dan pencucian kemasan bekas B3/LB3.
28

29. 5. Pengolah
 Untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3, setiap orang yang melakukan Pengolahan LB3
wajib memiliki:
a.Persetujuan Lingkungan; dan
wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 untuk kegiatan Pengolahan LB3
b.Perizinan Berusaha.
29

30. 5. Pengolah
 Pengolahan dengan cara termal, wajib melakukan penyimpanan residu/sisa
pembakaran berupa abu dan cairan dari kegiatan pengolahan.
 Pengolahan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, wajib melakukan
Penimbunan LB3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir
LB3.
30

31. 5. Pengolah
Kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
a. termal; dan
b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memiliki
SNI,
•wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah B3.
Kegiatan uji coba Pengolahan LB3 dilakukan terhadap:
a. peralatan dan teknologi Pengolahan LB3;
b. metode Pengolahan LB3; dan
c. fasilitas Pengolahan LB3.
31

32. 5. Pengolah
• Setiap Orang yang menghasilkan LB3 atau Pengolah LB3 yang
melakukan uji coba Pengolahan LB3 wajib menghentikan
pelaksanaan uji coba Pengolahan LB3 jika hasil uji coba
menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup.
32

33. 6. Penimbun
 Penimbunan LB3 wajib dilakukan oleh Penghasil LB3, jika tidak mampu, dapat
diserahkan kepada Penimbun LB3.
 Penimbunan LB3 dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan LB3 berupa:
a. Penimbusan akhir;
b. Sumur injeksi;
c. Penempatan kembali di area bekas tambang;
d. Bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
e. Fasilitas Penimbunan LB3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
33

34. 6. Penimbun
 Memenuhi standar LB3 yang dapat ditimbun.
 LB3 wajib uji total konsentrasi zat pencemar sebelum ditimbun.
 Untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3, wajib memiliki:
a.Persetujuan Lingkungan; dan
Dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
b.Perizinan Berusaha.
34

35. 6. Penimbun
 Apabila telah diperoleh penetapan penghentian kegiatan Penimbunan LB3, penanggung jawab
wajib melakukan pemantauan paling singkat:
a.30 tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan (untuk penimbusan akhir dan
sumur injeksi);
b.10 tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan (untuk bendungan penampung
Limbah Tambang); dan
c. 5 tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan (untuk penempatan kembali di area
bekas tambang).
35

36. 6. Penimbun
 Pemantauan paling sedikit meliputi kegiatan:
a.Pemantauan terhadap potensi kebocoran pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan
Limbah B3;
b.Pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan LB3; dan
c. Pelaporan hasil pemantauan secara berkala.
36

37. 7. Dumping LB3
 Dumping hanya bisa dilakukan oleh Penghasil LB3.
 Harus mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat.
 Persetujuan ini berlaku untuk kegiatan Dumping LB3 berupa:
a.Tanah
 Ikuti aturan untuk penimbunan LB3
b.Laut.
37

38. 7. Dumping LB3
• Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping ke laut meliputi:
a.Tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan; dan
b.Serbuk bor dari hasil pengeboran dan/atau eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan Lumpur Bor berbahan dasar sintetis (synthetic based mud); dan
• Sebelum di Dumping wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun.
38

39. Kewenangan Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3
39
Pengumpulan
(Skala Kab/Kota)
Pengumpulan
(Skala Provinsi)
Pengumpulan
(Skala Nasional)
Pemanfaatan
Pengolahan
Penimbunan
Pengangkutan
Kabupaten/Kota
(Bupati/Walikota)
Provinsi
(Gubernur)
KLHK
(Menteri LHK)
Kabupaten/Kota
(Bupati/Walikota)
Provinsi
(Gubernur)
KLHK
(Menteri LHK)
Dumping

40. Prinsip Perubahan PP 101/2014 ke PP
22/2021
40
Penyimpanan - TPS Limbah B3 TERINTEGRASI dengan Persetujuan Lingkungan
Pemohon yang belum memiliki fasilitas dan/atau melakukan uji coba
pemanfaatan/pengolahan Limbah B3, setelah mendapat Persetujuan Teknis dilakukan
prosedur/mekanisme verifikasi.
Verifikasi memenuhi Persetujuan
Teknis
diterbitkan Surat Persetujuan Operasional
(SLO) kegiatan.
Verifikasi tidak memenuhi Persetujuan
Teknis
diterbitkan surat penghentian
sementara

41. PRINSIP PERUBAHAN PP 101/2014 ke PP 22/2021
PENYIMPANAN LIMBAH B3
41
Izin TPS LB3 di integrasikan ke dalam NIB atau
dokumen Amdal, UKL-UPL
(tergantung risiko Pelaku Usaha).
Tidak ada lagi izin TPS LB3
berdiri sendiri
Cukup dengan memenuhi persyaratan &
ketentuan teknis TPS LB3 yg ditetapkan
Bila terjadi perubahan karena
pengembangan kegiatan, maka
Perubahan Dokumen
Amdal, UKL-UPL, atau
disesuaikan dengan
peraturan
Selama ini Kewenangan izin TPS LB3 ada di
Kab/Kota

42. Prinsip Perubahan PP 101/2014 ke PP 22/2021
42
IZIN PLB3
Diintegrasikan
PERSETUJUAN
LINGKUNGAN
PERIZINAN
BERUSAHA
PEMENUHAN
KOMITMEN
PERSETUJUAN TEKNIS
Surat Kelayakan
Operasional
PERSYARATAN
PERMOHONAN
PERSETUJUAN
TEKNIS
NON JASA/
PENGHASIL LB3
(KBLI mengikuti kegiatan induk)
Persetujuan Teknis untuk kegiatan penghasil LB3
mencakup: pengolahan; pemanfaatan;
penimbunan; dan dumping LB3.
JASA PLB3
(KBLI – Bidang usaha
pengolahan LB3)
Izin usaha di
Menteri LHK
Diganti menjadi:
Persetujuan Teknis, dan
Persetujuan dari Pemerintah
Pusat (untuk kegiatan Dumping) PENGAWASAN
Verifikasi /
Pembinaan

43. Proses Permohonan Persetujuan Teknis Untuk
Penghasil Limbah B3
43

44. Proses Permohonan Persetujuan Teknis Untuk Jasa
Pengelolaan Limbah B3
44
Menteri, Gubernur,
Bupati/ Walikota
(sesuai kewenangannya)

45. Kedudukan Persetujuan Teknis (Pertek) dalam Persetujuan
Lingkungan
45