Dokumen tersebut membahas tentang legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis. Legalitas perusahaan meliputi nama perusahaan, merek, dan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Nama perusahaan dan merek merupakan jati diri perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. SIUP juga merupakan jati diri yang diperlukan agar usaha perdagangan berjalan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. NAMA KELOMPOK
Natasyah Billah/0222500125
Putri Sholekhah/0222500130
Kachita Ageng Ayu.A./0222500153
Avrilia Natasya/0222500149
Talitha Fitry Atalah/0222500163
Qisthi Nurohma/0222500193

2. LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA)
DALAM KEGIATAN BISNIS

3. Legalitas suatu perusahaan atau
badan usaha adalah merupakan
unsur yang terpenting karena
legalitas adalah jati diri yang
melegalkan atau mengesahkan
suatu badan usaha sehingga
diakui oleh masyarakat
Ada beberapa jenis jati diri yang
melegalkan badan usaha.
Berikut akan diuraikan satu persatu

4. A. NAMA PERUSHAAN
Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan
usahanya. Nama Perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan
tersebut,dikenal oleh masyarakat,dipribadikan sebagai perusahaan tertentu,dan dapat
membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain.
Nama Perusahaan dapat diberikan dengan cara sebagai berikut:
A.Berdasarkan nama pribadi pengusaha
B. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan
c. Berdasarkan tujuan didirikannya
Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu
perusahaan asas asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
A.Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi
B. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi
C. Larangan memakai nama perusahaan orang lain
D. Larangan memakai merek orang lain
E. Larangan memakai nama perushaan yang menyesatkan

5. B.
MEREK
Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksikan oleh suatu perusahaan.
Ketentuan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001.Menurut Pasal 1Undang Undang Nomor 15Tahun
2001 tentang merek adalah tanda berupa gambar,susunan warna,nama,kata,huruf-huruf,angka angka,atau kombinasi
dari unsur unsur tersebut yang dimiliki daya pembeda,dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7Undang-Undang Nomor 15Tahun 2001:
A. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia.
B. Permohonan ditandatangani pemohon/kuasanya
C. Permohonan untuk duakelas barang atau jasa dalam surat permohonan dicantumkan
- Tanggal,Bulan,dan Tahun
- Nama Lengkap,Kewarganegaraan,dan Alamat Pemohon
- Nama Lengkap dan Alamat Kuasa apabila pemohon mengajukan merek melalu kuasa
- Warna Warna apabila merek yang dimohonkan pendaftaranya menggunakan unsur unsur warna
- Nama Negara dan Tanggal permintaan merek yang pertamakali dalam hal permohonan diajukan dengan
Hak prioritas

6. C.SURA T IZIN USA HA PERDA GA NGA N (SIUP)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah jati diri yang dipakai oleh
perusahaan atau badan untuk menjalankan usaha secara sah.
Dalam rangka membicarakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilihat dari
segi besar modalnya ada beberapa jenis perusahaan yaitu :
• Perusahaan Kecil adalah Perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan
bersih kurang dari RP 25.000.000
• Perusahaan Menengah adalah Perusahaan yang mempunyai modal atau
kekayaan bersih berkisar antara RP 25.000.000- RP 100.000.000
• Perusahaan Besar adalah Perusahaan yang mempunyai modal atau
kekayaan diatas RP 100.000.000

7. Pembekuan dan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Abdul Kadir Muhammad menulis bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
telah diterbitkan dapat dibekukan dan dicabut kembali,apabila perusahaan pemilik
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan atau melakukan pelanggaran kewajiban.
Surat Izin Usaha Perdaganga (SIUP) suatu perusahaan dapat dibekukan apabila
yang bersangkutan sedang diprilakukan dipengadilan karna disangka telah
melakukan tindakan pidana dibidang ekonomi.
Sedangkan apabila suatu pendirian badan usaha telah dijatuhi hukuman oleh
pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan dapat dicabut