2. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
&
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
3. BIODATA
Nama : Iyos Rosidah
Tempat/Tgl lahir : Jawa Barat, Majalengka, 10 Nopember 1964
Alamat Rumah : Jl. Usman Harun Kom. PT Arafat No. D 1 Rt 001/05 Jaktim
Status Perkawinan : Menikah
Nama Instansi : Arsip Nasional Republik Indonesia
Alamat Instansi : Jl. Ampera Raya No. 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan
Jabatan : Arsiparis Madya
Pangkat dan Gol : Pembina Utama/IVC
Pendidikan : 1. Program D III Ilmu Kearsipan Universitas Indonesia
2. S 1 Ilmu Kearsipan S T I A- LAN
3. S2 Sejarah UNDIP Semarang
Pendidikan : 1. Archivistic & Paleografic Th 2000-2001, Netherland- Ind
non Formal : 2. Language Dutch - Erasmus Huis, Jakarta 2000/ 2005/2007
- Universitas. Leiden Th 2007, Netherland
3. Archives Management, The National Archives Afdeeling
Dordrecht (Archives Cooperation), Jakarta Desember 2006
4. Archives Mgment, the National Archives of The Netherland 2007,
5. Description Mgement, the National Archives of The Netherland 2010
6. Archives Arrangement and Description, 2012
Riwayat Pekerjaa :
4. 1. Arsiparis Pengolahan Arsip Republik tahun 1988 s/d 2001
2. Arsiparis Pengolahan Arsip Kolonial sebelum 1945
tahun 2001 s/d 2011
3. Arsiparis pada Kearsipan Daerah III, tahun 2011-2015
4. Arsiparis pada Direktorat SDM Kearsipan&Sertifikasi 2015-
Sekarang
5. Mengajar Kearsipan pada SMK Soedirman th 1988-2007
6. Mengajar Kearsipan pada D III Fakultas Sastra UI 1996-
1998
7. Mengajar Kearsipan pada STIA-LAN th 2006-2007
6. SDM KEARSIPAN
PEJABAT STRUKTURAL
DI BIDANG KEARSIPAN
KEPALA LEMBAGA
KEARSIPAN
KEPALA UNIT
KEARSIPAN
ARSIPARIS
PNS
NON PNS
PEJABAT FUNGSIONAL
UMUM DI BIDANG
KEARSIPAN
7. ARSIPARIS
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan kearsipan dan seseorang yang
memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi,
tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan
ARSIPARIS PNS
• Merupakan PNS yang memiliki
kompetensi di bidang kearsipan
yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam jabatan
fungsional arsiparis sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
ARSIPARIS NON PNS
• Merupakan Pegawai Non PNS yang
memiliki kompetensi di bidang kearsipan
yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh untuk melaksanakan kegiatan
kearsipan di lingkungan organisasi TNI,
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
BUMN, BUMD, perguruan tinggi swasta,
perusahaan, organisasi politik, dan
organisasi kemasyarakatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
8. MATERI I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONALARSIPARIS
9. BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
BAB IX.KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
BAB X PENDIDIKAN DAN LATIHAN
BAB IV KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
BAB V TUGAS POKOK, HASIL KERJA DANN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
BAB VI PENILAIAN KINERJA JABATAN ARSIPARIS
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
BAB III INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA JABATAN ARSIPARIS
TERDIRI DARI 16 BAB DAN 32 PASAL
10. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
BAB XIII PENGANGKATAN (INPASSING ) DALAM JABATAN
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XI KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
BAB XII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN ARSIPARIS
11. Arsiparis adalah seseorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang
kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau
pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas,
dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara,
pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan satuan organisasi
perguruan tinggi negeri.
Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang
lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara,
Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi
Negeri.
13. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah
Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau
penunjang profesional yang pelaksanaan
fungsi dan tugasnya serta kewenangannya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan
teknis di bidang kearsipan.
Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis
dengan kualifikasi profesional yang
pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta
kewenangannya mensyaratkan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kearsipan.
14. KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
(BAB II)
• Jabatan Fungsional Arsiparis, mempunyai
kedudukan hukum sebagai tenaga profesional di
bidang kearsipan yang memiliki kemandirian dan
independen dalam melaksanakan fungsi, tugas,
dan kewenangannya pada lembaga negara,
pemerintahan daerah termasuk desa dan
perguruan tinggi negeri.
• Jabatan Fungsional Arsiparis merupakan jabatan
karier yang diduduki oleh PNS.
• Dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional,
Arsiparis memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan
di bidang kearsipan
15. FUNGSI DAN TUGAS ARSIPARIS
Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lbg
pemerintah, pemda, lbg pendidikan, prsh, orpol, dan ormas
Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sbg alat
bukti yang sah
Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, dan
pemanfaatan arsip sesuai ketentuan per UU an
Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk
menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan
rakyat melalui pengelolaan dan pemanfataan arsip yang autentik
dan terpercaya.
Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik,
budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
dan
Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
16. c. melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan penugasan
oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga kearsipan sesuai
dengan kewenangannya dalam rangka penyelamatan arsip.
b. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh
pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
a. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya oleh
pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip dapat merusak
keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
KEWENANGAN ARSIPARIS
17. KATEGORI DAN JENJANG JABATAN JFA
(BAB IV)
Jabatan Fungsional kategori:
– keterampilan; dan
– keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keterampilan, yaitu:
– Arsiparis Terampil;
– Arsiparis Mahir; dan
– Arsiparis Penyelia.
Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian
yaitu:
– Arsiparis Ahli Pertama;
– Arsiparis Ahli Muda;
– Arsiparis Ahli Madya; dan
– Arsiparis Ahli Utama.
18. ARSIPARIS DALAM PENYLENGGARAAN KEARSIPAN
HASIL KERJA-TUGAS POKOK - KOMPETENSI ARSIPARIS
BAB V
ARSIPARIS
PENGELOLAAN
ARSIP DINAMIS
PENGELOLAAN
ARSIP STATIS
PEMBINAAN
KEARSIPAN
PENGOLAHAN
DAN PENYAJIAN
ARSIP MENJADI
INFORMASI
MULAI DARI REGISRASI
S/D EVALUASI DAN
PENILAIAN PAD (16)
MULAI DARI VERIFIKASI
ARSIP STATS S/D
EVALUASI DAN
PENILAIAN PAS (13)
BINTEK S/D
PERTIMBANGAN
PENGHARGAAN
KEARSIPAN (14)
INFORMASI ARSIP; AKTIF,
INAKTIF, VITAL, TERJAGA,
DAN NINFORMASI
EKARSIPAN (6)
19. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
HASIL KERJA
1. Registrasi arsip;
2. Daftar Verifikasi Arsip aktif yang autentik;
3. Daftar Arsip Aktif;
4. Daftar Arsip Inaktif;
5. Daftar Arsip Dinamis yang dialihmedia;
6. Daftar Arsip Dinamis yang akan
diautentikasi;
7. Daftar Arsip Terjaga;
8. Daftar Salinan Otentik Arsip Terjaga;
9. Daftar Arsip Vital;
10. Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
11. Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi
Arsip/Dokumen Perusahaan.
12. Persetujuan/pertimbangan Pemusnahan
Arsip/ Dokumen Perusahaan;
13. Daftar Arsip yang dimusnahkan;
14. Daftar Arsip Statis yang akan diserahkan;
15. Laporan Pelayanan Arsip Dinamis; dan
16. Laporan evaluasi dan penilaian
pengelolaan arsip dinamis.
URAIAN TUGAS
1. Penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka
penciptaan arsip;
2. Verifikasi autentisitas arsip yang tercipta;
3. Pemberkasan arsip aktif;
4. Penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
5. Identifikasi dan alihmedia arsip dinamis;
6. Identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan
diautentifikasi
7. Identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga;
8. Identifikasi, verifikasi, dan penyusunan Daftar Salinan
Otentik Arsip Terjaga
9. Identifikasi dan pengelolaan arsip vital;
10. Identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam
rangka pemindahan arsip inaktif;
11. Identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta
penyusunan naskah Persetujuan/ Pertimbangan
Jadwal Retensi Arsip;
12. Identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan
naskah Persetujuan/ pertimbangan Pemusnahan
Arsip;
13. Identifikasi, penilaian dan verifikasi serta menyusun
Daftar Arsip yang akan dimusnahkan;
14. Identifikasi, penilaian, dan verifikasi arsip dalam
rangka penyerahan arsip statis;
15. Evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis; dan
16. Pelayanan penggunaan Arsip dinamis.
20. PENGELOLAAN ARSIP STATIS
HASIL KERJA
1. Laporan Verifikasi Arsip Statis yang akan
diserahkan;
2. Daftar Pencarian Arsip (DPA);
3. Pertimbangan pemberian penghargaan
atau imbalan atas pelindungan dan
penyelamatan arsip statis;
4. Daftar Arsip Satis;
5. Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip
Statis (Daftar Arsip, Inventaris Arsip,
Guide Arsip baik tematik maupun
khasanah);
6. Daftar Arsip Sejarah Lisan;
7. Daftar Arsip Statis yang dipreservasi;
8. Daftar Arsip Statis yang akan
direproduksi/alih media;
9. Daftar Arsip Statis yang diautentikasi;
10. Naskah Sumber Arsip;
11. Laporan Pameran Kearsipan;
12. Laporan pelayanan arsip statis;
13. Laporan evaluasi dan penilaian
pengelolaan arsip statis.
URAIAN TUGAS
1. Melakukan verifikasi arsip statis yang
diserahkan
2. Melakukan identifikasi dan analisis arsip dalam
rangka penyusunan Daftar Pencarian Arsip
(DPA);
3. Melakukan identifikasi dan analisis dalam
rangka menyusun pertimbangan pemberian
penghargaan atau imbalan atas pelindungan
dan penyelamatan arsip statis;
4. Melakukan penataan dan penyimpanan arsip
statis;
5. Melakukan penyusunan sarana bantu
penemuan kembali arsip statis;
6. Melakukan pengelolaan arsip sejarah lisan;
7. Melakukan identifikasi, verifikasi, dan
preservasi arsip statis;
8. Melakukan identifikasi dan penilaian arsip yang
akan direproduksi/alih media;
9. Melakukan identifikasi dan penilaian arsip
statis yang akan diautentifikasi;
10. Melakukan identifikasi dan penilaian
penerbitan naskah sumber arsip;
11. Melakukan pameran arsip tekstual dan virtual;
12. Melakukan pelayanan arsip statis; dan
13. Melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan
arsip statis.
21. PEMBINAAN KEARSIPAN
HASIL KERJA
1. Laporan Bimbingan Teknis (BINTEK) Kearsipan;
2. Laporan Bimbingan dan Konsultasi (BIMKOS)
Penyelenggaraan Kearsipan;
3. Laporan Penyuluhan Kearsipan;
4. Laporan Hasil Fasilitasi Kearsipan;
5. Laporan Supervisi Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
Sistem Informasi Kearsipan;
7. Laporan Hasil Anilisis Kebutuhan Jabatan
Arsiparis;
8. Laporan Evaluasi Fungsi dan Tugas Jabatan
Arsiparis;
9. Laporan Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis;
10. Sertifikat Kompetensi Arsiparis;
11. Laporan sertifikasi kearsipan;
12. Laporan Pengawasan Penyelenggaraan
Kearsipan;
13. Laporan Akreditasi Kearsipan;
14. Pertimbangan Pemberian Penghargaan
Kearsipan; dan
15. Norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan.
URAIAN TUGAS
1. Memberikan Bimbingan Teknis (BINTEK)
Kearsipan;
2. Memberikan Bimbingan dan Konsultasi
(BIMKOS) Penyelenggaraan Kearsipan;
3. Memberikan Penyuluhan Kearsipan;
4. Memberikan Fasilitasi Kearsipan;
5. Melakukan Supervisi Penyelenggaraan
Kearsipan;
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
Sistem Informasi Kearsipan;
7. Melakukan analisis Rencana Kebutuhan
Jabatan Arsiparis;
8. Melakukan Evaluasi Fungsi dan Tugas Jabatan
Arsiparis;
9. Melakukan Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis;
10. Mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Arsiparis;
11. Melakukan Sertifikasi Arsiparis;
12. Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan
Kearsipan;
13. Melakukan Akreditasi Kearsipan;
14. Menyusun Pertimbangan Pemberian
Penghargaan Kearsipan; dan
15. Menyusun Norma, standar, prosedur dan
kriteria kearsipan.
22. PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN ARSIP MENJADI INFORMASI
HASIL KERJA
1. Daftar Informasi Arsip aktif;
2. Daftar Informasi Arsip
inaktif;
3. Daftar Informasi Arsip vital;
4. Daftar Informasi Arsip
terjaga;
5. Daftar Informasi Arsip Statis;
dan
6. Daftar Informasi Kearsipan.
URAIAN TUGAS
1. Mengolah dan menyajikan arsip
aktif menjadi informasi;
2. Mengolah dan menyajikan arsip
inaktif menjadi informasi;
3. Mengolah dan menyajikan arsip
vital menjadi informasi;
4. Mengolah dan menyajikan arsip
terjaga menjadi informasi;
5. Mengolah dan menyajikan arsip
statis menjadi informasi; dan
6. Mengolah dan menyajikan
informasi kearsipan untuk JIKN.
23. TUGAS TAMBAHAN
peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang
kearsipan;
melakukan kajian, telaah/analisis kearsipan dalam
bentuk Policy Breef.
menemukan dan melakukan pengembangan
teknologi tepat guna di bidang kearsipan;
menjadi anggota dalam organisasi profesi Arsiparis
baik nasional maupun internasional;
menjadi anggota dalam tim penilai kinerja Jabatan
Arsiparis;
24. memperoleh penghargaan/tanda jasa kehormatan
atau penghargaan lainnya;
memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang
sederajat;
mengajar/melatih di bidang kearsipan;
menulis karya ilmiah di bidang kearsipan;
melakukan penyusunan dan penyiapan bahan
materi penyuluhan, BINTEK, modul Diklat
Kerasipan dan sosialisasi; dan
melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan
tugas pokok jabatannya.
25. PENYUSUNAN SKP
– Pada awal tahun, setiap Arsiparis wajib menyusun SKP
yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
– SKP Arsiparis disusun berdasarkan penetapan kinerja
unit kerja Arsiparis yang bersangkutan.
– SKP Arsiparis untuk masing-masing jenjang jabatan
diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan
kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat
kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing
jenjang jabatan.
– SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan
oleh atasan langsung.
26. PENILAIAN KINERJA
(BAB VI)
Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan
Arsiparis ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja
Arsiparis.
Hasil penilaian kinerja dikonversi ke dalam angka kredit
kumulatif sebagai berikut:
– NK 91 ke atas (sangat baik) mendapatkan AK sebesar 150% dari AK
yang harus dicapai setiap tahun;
– NK 76 – 90 (baik) mendapatkan AK sebesar 125% dari AK yang harus
dicapai setiap tahun;
– NK 61 – 75 (cukup) mendapatkan AK sebesar 100% dari AK yang harus
dicapai setiap tahun;
– NK 51 – 60 (kurang) mendapatkan AK sebesar 75% dari AK yang harus
dicapai setiap tahun;
– NK 50 ke bawah (buruk) mendapatkan AK sebesar 50% dari AK yang
harus dicapai setiap tahun.
27. Penilaian kinerja Arsiparis dilakukan secara
objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan
transparan.
Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian
kinerja, pejabat Fungsional Arsiparis wajib
mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh
sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap
tahunnya.
28. TIM PENILAI KINERJA
Dalam rangka menjamin objektivitas dan
keselarasan hasil penilaian yang dilakukan
oleh pejabat penilai, dibentuk:
– Tim Penilai Kinerja Instansi; dan
– Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina.
Tim Penilai Kinerja Instansi dibentuk oleh
Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah.
29. PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA
Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina dibentuk dan
ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina.
Tim Penilai Kinerja Instansi memiliki tugas:
– mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh para pejabat penilai; dan
– memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS,
dan dijadikan sebagai persyaratan dalam
pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat,
pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan
promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan jabatan fungsional Arsiparis.
30. KEANGGOTAAN TIM PENILAI
Terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi Arsiparis, unsur
kepegawaian, dan pejabat fungsional
Arsiparis.
Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja
sebagai berikut:
– seorang Ketua merangkap anggota;
– seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
– paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
31. Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi paling
sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional
Arsiparis.
Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi di
lingkungan Pemerintah Daerah, paling sedikit
1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/
Kabupaten/Kota.
Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi, berasal
dari unsur kepegawaian.
32. SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI
Menduduki jabatan/pangkat paling
rendah sama dengan jabatan/pangkat
Arsiparis yang dinilai;
Memiliki keahlian serta kemampuan
untuk menilai kinerja Arsiparis; dan
Aktif melakukan penilaian.
33. PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPASSING
(PENYESUAIAN)
PENGANGKATAN
PERTAMA
PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN
BAGI PNS YG
BERLATAR BELAKANG
SLTA , D III, S1 atau D 4
UNTUK MENGISI
FORMASI CPNS DLM
JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS
BERASAL DARI
JABATAN FUNSIONAL
ATAU STRUKTURAL
Dalam kategori
Keterampilan dan
atau Keahlian
Dalam kategori
Keterampilan dan
keahlian
Dalam kategori
Keterampilan dan
atau Keahlian
35. PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGGSIONAL ARSIPARIS
(BAB VII)
SYARAT PNS YANG DIANGKAT UNTUK PERTAMA KALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN
1. berijazah Diploma III (D.III) bidang
kearsipan atau bidang ilmu lain yang
ditentukan oleh instansi pembina;
2. pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I,
golongan ruang II/c; dan
3. nilai kinerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
36. SYARAT PNS YANG DIANGKAT UNTUK PERTAMA KALI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN
1. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)
bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang
ditentukan oleh instansi pembina;
2. pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang III/a; dan
3. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.
37. PENGANGKATAN PERTAMA ...
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
Arsiparis untuk mengisi lowongan formasi
Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah
ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS.
Calon PNS sebagaimana paling lama 1 (satu)
tahun setelah diangkat menjadi PNS harus
diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
Calon PNS yang berijazah D.III, dan S1/D.IV
bidang ilmu lain wajib mengikuti dan lulus
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis.
38. ALIH JABATAN
Arsiparis Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah
S1/D.IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional
Arsiparis Kategori Keahlian, apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
– tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keahlian;
– telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan
Arsiparis; dan
– lulus sertifikasi kompetensi Penjenjangan Jabatan Arsiparis.
Pangkat, golongan ruang dan jenjang jabatan fungsional
Arsiparis Tingkat Keterampilan yang beralih kedalam
Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan jenjang
kompetensi.
39. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
1. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional
Arsiparis Kategori Keahlian;
2. Berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV)
bidang kearsipan atau bidang ilmu lain yang
ditentukan oleh instansi pembina;
3. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang III/a;
4. Memiliki pengalaman di bidang kearsipan
paling kurang 2 (dua) tahun;
5. Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia
pensiun.
40. – PNS yang berijazah D.III, dan S1/D.IV bidang ilmu
lain, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional Arsiparis.
– PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional
arsiparis, paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat
dalam jabatan Arsiparis harus lulus sertifikasi
kompetensi penjenjangan Jabatan Arsiparis.
– Jabatan/pangkat bagi PNS tsb ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi
jenjang kompetensi yang diperoleh.
41. SYARAT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
FORMASI
KOMPETENSI
KINERJA DINILAI OLEH TIM
PENILAI KINERJA
UJI KOMPETENSI
SESUAI JENJANG
JABATAN
PETA JABATAN
SESUAI SKP -
BERDASARKAN
TUSI/PROGRAM
DIBEDAKAN SESUAI
DENGAN JENJANG
JABATAN
BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN
KEBUTUHAN
42. KENAIKAN PANGKAT
(BAB VIII)
Persyaratan dan mekanisme kenaikan
pangkat pejabat fungsional Arsiparis dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Kenaikan pangkat dilakukan dengan
memperhatikan ketersediaan formasi.
43. KENAIKAN JABATAN
Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan
Arsiparis dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Kenaikan jabatan dilakukan dengan
memperhatikan ketersediaan formasi.
Selain memenuhi syarat kinerja, Arsiparis yang
akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih
tinggi harus mengikuti dan lulus uji
kompetensi.
44. BAB IX
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
• PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
Arsiparis harus memenuhi standar kompetensi
sesuai dengan jenjang jabatan.
• Kompetensi Arsiparis meliputi kompetensi
dalam pengelolaan arsip dinamis, kompetensi
dalam pengelolaan arsip statis, kompetensi
dalam pembinaan kearsipan, dan kompetensi
dalam pengolahan arsip menjadi informasi.
45. Kompetensi Teknis Kearsipan
Komptensi manajerial
Kompetensi Sosial Budaya
Pembinaan Kearsipan
Mengolah dan Menyajikan arsip
menjadi informasiTeknis Kearsipan
Pengelolaan Arsip Statis
Pengelolaan
Arsip Dinamis
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
46. PELAKSANAAN KEGIATAN JFA
LEMBAGA
KEARSIPAN
UNIT KEARSIPAN
(LN, PD DAN PTN)
UNIT PENGOLAH
(UNIT KERJA)
DILAKSANAKAN
OLEH ARSIPARIS
KETERAMPILAN
DILAKSANKAN
OLEH ARSIPARIS
TERAMPIL DAN
AHLI
DIMUNGKINKAN
ARSIPARIS
MENDUDUKI
PUNCAK KARIER
JUMLAH ARSIPARIS
DISESUAIKAN DGN
JUMLAH UNIT PENGOLAH/
BEBAN KERJA
JUMLAH ARSIPARIS
DISESUAIKAN DGN
JUMLAH UNIT KEARSIPAN/
BEBAN KERJA
JUMLAH ARSIPARIS
DISESUAIKAN DGN
JUMLAH PENCIPTA ARSIP/
BEBAN KERJA
Editor's Notes
Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansisebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Arsiparis, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Arsiparis.
