fungsional arsiparis

1. JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS
DIREKTUR SDM KEARSIPAN DAN SERTIFIKASI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2. DATA PRIBADI
Nama : Muhammad Sumitro
TTL : Bima, 8 Juli 1968
NIP : 1968 08 07 1993 03 1 00 1
Jabatan : Direktur SDM K dan Sertifikasi
PGR : IV/c
Pendidikan :
– S 1 Ilmu Hukum (HTN)
– S 2 Manajemen Administrasi Publik
– S 2 Ilmu Hukum (Pidana Administrasi)
– S 3 Ilmu Hukum (Pidana Administrasi/CDr)
Hoby : Belajar dan Olahraga

3. DASAR HUKUM
 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG KEARSIPAN
 PERATURAN MENTERI PENDYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTNG JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS.
 PERATURAN MENTERI PENDYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 48 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

4. DALAM BERBAGAI BENTUK
DAN MEDIA SESUAI DENGAN
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
YANG DIBUAT
DAN DITERIMA
Oleh LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAH
DAERAH, PERGURUAN TINGGI NEGERI,
PERUSAHAAN, ORGANISASI POLITIK,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN
PERSEORANGAN
DALAM PELAKSANAAN
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA, DAN
BERNEGARA.
REKAMAN
KEGIATAN ATAU
PERISTIWA
ARSIP

5. MEDIA ARSIP

6. TUJUAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai
penyelenggara kearsipan nasional;
b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan
rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya;
e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem
yang komprehensif dan terpadu;
f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik,
budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
dan
h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya.

7. SUMBER DAYA KEARSIPAN
SDMK
SISTEM
KEARSIPAN
KELEMBAGAAN
SARANA DAN
PRASARANA
KEARSIPAN
SUMBER DAYA
PENDUKUNG
LAINNYA

8. JABATAN ASN
MADYA
KETRAMPILAN
PRATAMA
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
JABATAN
ADMINISTRASI
ADMINISTRATOR KEAHLIAN
JABATAN
FUNGSIONAL
UTAMA

9. KOMPETENSI JABATAN ASN
TEKNIS SOSIAL KULTURAL MANAJERIAL
JPT
JA
JF
HARD COMPETENCY SOFT COMPETENCY

10. POLA KARIR JABATAN ASN
MADYA
KETRAMPILAN
PPPK
PNS
PPPK
PRATAMA
POSISI
KARIER
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
JABATAN
ADMINISTRASI
ADMINISTRATOR
KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
UTAMA

11. KATEGOR
I DAN
JENJANG
JABATAN
KEDUDU
KAN
HUKUM
TUGAS
DAN
FUNGSI
SYARAT
PENGAN
GKATAN
STANDAR
KOMPETE
NSI
KENAIKN
PANGKAT
DAN
JABATAN
PENINGK
ATAN
KOMPETE
NSI UJI
KOMPETE
NSI
KESEJAHT
ERAAN
BATAS
USIA
PENGUK
URAN
KINERJA
KEWENA
NGAN
SYARAT
KOMPETE
NSI
KEBUTUH
AN
ARSIPARI
S

12. Pelaksana Tugas
Standar Kualitas Hasil Kerja
Standar Kompetensi
Penilaian Kinerja
Pelaksanaan Inpassing
Kebutuhan Arsiparis Nasional
Pedoman Umum Serrifikasi
Pelaksana Diklat
PERATURAN
MENPANRB TTG
JFA
12
DASAR KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEARSIPAN
REFORMASI
BIROKRASI
REGULASI TTG
ARSIPARIS
REGULASI TTG
KEARSIPAN
REGULASI
TTG ASN
Perka ANRI

13. KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Sebagai tenaga profesional di bidang kearsipan
yang memiliki kemandirian dan independen
dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
kewenangannya pada lembaga negara,
pemerintahan daerah termasuk desa dan
perguruan tinggi negeri.
Merupakan jabatan karier yang diduduki oleh
PNS.
Dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional,
Arsiparis memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan
di bidang kearsipan

14. FU NGSI dan TUGAS ARSIPARIS
 Menjaga TERCIPTANYA ARSIP dari kegiatan yang dilakukan oleh lbg
pemerintah, pemda, lbg pendidikan, prsh, orpol, dan ormas
 Menjaga ketersediaan arsip yang AUTENTIK dan TERPERCAYA sbg alat
bukti yang sah
 Menjaga TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ARSIP yang andal, dan
pemanfaatan arsip sesuai ketentuan per UU an
 Menjaga KEAMANAN DAN KESELAMATAN arsip yang berfungsi untuk
menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfataan arsip yang autentik dan terpercaya.
 Menjaga KESELAMATAN DAN KELESTARIAN arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
 Menjaga KESELAMATAN ASET NASIONAL dalam bidang ekonomi, sosial,
politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri
bangsa;
 MENYEDIAKAN INFORMASI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

15. c. melakukan penelusuran arsip pada pencipta arsip berdasarkan
penugasan oleh pimpinan pencipta arsip atau kepala lembaga
kearsipan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
penyelamatan arsip.
b. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya
oleh pengguna arsip yang tidak berhak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
a. menutup penggunaan arsip yang menjadi tanggung jawabnya
oleh pengguna arsip apabila dipandang penggunaan arsip
dapat merusak keamanan informasi dan/atau fisik arsip;
KEWENANGAN ARSIPARIS

16. JENJANG JABATAN
 Jabatan Fungsional kategori:
– Keterampilan; Dan
– Keahlian.
 Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keterampilan, yaitu:
– Arsiparis Terampil;
– Arsiparis Mahir; dan
– Arsiparis Penyelia.
 Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian
yaitu:
– Arsiparis Ahli Pertama;
– Arsiparis Ahli Muda;
– Arsiparis Ahli Madya; dan
– Arsiparis Ahli Utama.

17. HASIL KERJA-TUGAS POKOK - KOMPETENSI ARSIPARIS
ARSIPARIS
PENGELOLAAN
ARSIP DINAMIS
PENGELOLAAN
ARSIP STATIS
PEMBINAAN
KEARSIPAN
PENGOLAHAN
DAN PENYAJIAN
ARSIP MENJADI
INFORMASI
MULAI DARI REGISRASI
S/D EVALUASI DAN
PENILAIAN PAD (16)
MULAI DARI VERIFIKASI
ARSIP STATS S/D
EVALUASI DAN
PENILAIAN PAS (13)
BINTEK S/D
PERTIMBANGAN
PENGHARGAAN
KEARSIPAN (14)
INFORMASI ARSIP; AKTIF,
INAKTIF, VITAL, TERJAGA,
DAN NINFORMASI
EKARSIPAN (6)

18. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
1. utama
2. Madya
3. Muda
4. utama
PERMENPANRB 48/2014
1. ahli utama
2. ahli madya
3. ahli muda
4. ahli pertama
1. penyelia
2. Pelaksana lanjutan
3. pelaksana
1. penyelia
2. mahir
3. terampil
4. pemula
PERMENPAN Nomor 3/2009

19. PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPASSING
(PENYESUAIAN)
PENGANGKATAN
PERTAMA
PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN
BAGI PNS YG
BERLATAR BELAKANG
SLTA
UNTUK MENGISI
FORMASI CPNS DLM
JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS
BERASAL DARI
JABATAN FUNSIONAL
ATAU STRUKTURAL
Dalam kategori
Keterampilan dan
atau Keahlian
Dalam kategori
Keterampilan
Dalam kategori
Keterampilan dan
atau Keahlian

20. SYARAT PENGANGKATAN
PANGKAT/GOLONGAN
FORMASI
KOMPETENSI
(FORMIL DAN MATERIIL)
KINERJA
MINIMAL GOLONGAN
II C ATAU III A
SESUAI DENGAN BEBAN
KERJA
IJASAH (D 3 ATAU D 4/S 1
DAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI
NILAI KINERJA

21. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA KALI
KATEGORI
KETERAMPILAN
1. Diploma III (D.III) bidang
kearsipan atau bidang
ilmu lain yang ditentukan
oleh instansi pembina;
2. pangkat paling rendah
Pengatur Tingkat I,
golongan ruang II/c; dan
3. nilai kinerja paling
kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
KATEGORI KEAHLIAN
1. Sarjana (S1)/Diploma IV
(D.IV) bidang kearsipan
atau bidang ilmu lain yang
ditentukan oleh instansi
pembina;
2. pangkat paling rendah
Penata Muda, golongan
ruang III/a; dan
3. nilai kinerja paling kurang
bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.

22. PENGANGKATAN PERTAMA ...
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
Arsiparis untuk mengisi lowongan FORMASI
Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah
ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud, PALING
LAMA 1 (SATU) tahun setelah diangkat menjadi
PNS harus diangkat dalam Jabatan Fungsional
Arsiparis.
Calon PNS yang berijazah D.III, dan S1/D.IV
bidang ilmu lain wajib mengikuti dan lulus
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis.

23. ALIH JABATAN
 Arsiparis Kategori Keterampilan yang
memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat
dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keahlian, apabila memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
 TERSEDIA FORMASI untuk Jabatan Fungsional
Arsiparis Kategori Keahlian;
 Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan
PENJENJANGAN Jabatan Arsiparis; dan
 Lulus SERTIFIKASI KOMPETENSI PENJENJANGAN
Jabatan Arsiparis.
 Pangkat, golongan ruang dan jenjang JFA
Tingkat Keterampilan yang beralih kedalam JFA
Tingkat Keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan jenjang
kompetensi.

24. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KATEGORI KETERAMPILAN
 tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keterampilan;
 berijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau bidang ilmu
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2
(dua) tahun;
 mengikuti dan lulus sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;
 nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir; dan
 usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.

25. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KATEGORI KEAHLIAN
1. Tersedia formasi untuk JFA kategori Keahlian;
2. Berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang
kearsipan atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh
instansi pembina;
3. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
III/a;
4. Memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang
2 (dua) tahun;
5. Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir; dan
6. Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia
pensiun (BUP)

26. PEMENUHAN KOMPETENSI ARSIPARIS
 PNS yang berijazah D.III, dan S1/D.IV bidang
ilmu lain, wajib mengikuti dan lulus Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Arsiparis.
 PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional
arsiparis, paling lama 1 (satu) tahun sejak
diangkat dalam jabatan Arsiparis harus lulus
sertifikasi kompetensi penjenjangan Jabatan
Arsiparis.
 Jabatan/pangkat bagi PNS tsb ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan
kualifikasi jenjang kompetensi yang diperoleh.

27. PENGANGKATAN KEMBALI
(ARSIPARIS-STRUKTURAL-ARSIPARIS)
 Arsiparis yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dapat diangkat kembali ke
dalam Jabatan Fungsional Arsiparis apabila yang bersangkutan
ditugaskan kembali ke unit kearsipan atau lembaga kearsipan
dengan ketentuan berusia:
 paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pejabat Pengawas yang
akan menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Muda;
 paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi:
 Pejabat Administrator yang akan menduduki Jabatan
Fungsional Arsiparis Ahli Madya; dan
 Pejabat Pimpinan Tinggi yang akan menduduki Jabatan
Fungsional Arsiparis Ahli Madya dan/atau Arsiparis Ahli
Utama.

28. INPASSING
 PNS yg memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang
pengelolaan kearsipan, berijazah SLTA, dapat disesuaikan (di-
inpassing) ke dalam JFA Kategori Keterampilan.
 PNS di-inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 Pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I, golongan ruang
II/c;
 memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan kearsipan paling kurang 2 tahun;
 mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan;
 nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir; dan
 usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 PNS di-inpassing, setelah diangkat dalam JFA harus
memperoleh ijazah Diploma III (D.III) bidang kearsipan atau
bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina, dalam
jangka waktu paling lama 5 tahun terhitung mulai tanggal
pengangkatan dalam JFA.

29. INPASSING …
 PNS yang berijazah D.III bidang ilmu lain wajib mengikuti dan
lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis.
 PNS yang tidak memperoleh ijazah D.III, diberhentikan dalam
jabatan fungsional Arsiparis.
 Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan
jumlah Pegawai Negeri Sipil yang di-inpassing , maka
pelaksanaan inpassing harus mempertimbangkan formasi
jabatan.
 Inpassing berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan
Menteri ini berlaku.
 Tata cara inpassing dan pelaksanaan uji kompetensi dalam
rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

30. SYARAT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
FORMASI
KOMPETENSI
KINERJA DINILAI OLEH TIM
PENILAI KINERJA
UJI KOMPETENSI
SESUAI JENJANG
JABATAN
PETA JABATAN
SESUAI SKP -
BERDASARKAN
TUSI/PROGRAM
DIBEDAKAN SESUAI
DENGAN JENJANG
JABATAN
BERDASARKAN
BEBAN KERJA DAN
KEBUTUHAN

31. KINERJA ARSIPARIS
 SASARAN KINERJA
– SESUAI DENGAN SKP
– DI BUAT MENGACU PADA TUSI UNIT DAN TUSI
ARSIPARIS
– SESUAI JENJANG JABATAN.
– DIBUAT SEKALI SETAHUN
 SIKAP PRILAKU

32. PENILAIAN KINERJA
Dinilai oleh Pejabat Penilai
Penilaian SKP mengacu pada standar kualitas
hasil;
Penilaian sikap prilaku mengacu pd
peraturan yang berlaku.
Hasil penilaian Pejabat Penilaian diselaraskan
oleh Tim Penilai
 Tim Penilai Kinerja Instansi; dan
 Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina.

33. PENILAIAN KINERJA ….
 Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan
jabatan Arsiparis ditetapkan berdasarkan HASIL PENILAIAN
KINERJA ARSIPARIS yang dikonversi ke dalam ANGKA
KREDIT kumulatif sebagai berikut:
 NK 91 ke atas (sangat baik) mendapatkan AK sebesar 150% dari
AK yang harus dicapai setiap tahun;
 NK 76 – 90 (baik) mendapatkan AK sebesar 125% dari AK yang
harus dicapai setiap tahun;
 NK 61 – 75 (cukup) mendapatkan AK sebesar 100% dari AK
yang harus dicapai setiap tahun;
 NK 51 – 60 (kurang) mendapatkan AK sebesar 75% dari AK yang
harus dicapai setiap tahun;
 NK 50 ke bawah (buruk) mendapatkan AK sebesar 50% dari AK
yang harus dicapai setiap tahun.

34. TIM PENILAI KINERJA
 TIM PENILAI KINERJA INSTANSI adalah tim yang dibentuk oleh
Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas
menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja
dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan
pangkat dan/atau jabatan Arsiparis Kategori Keterampilan
jenjang Terampil sampai dengan jenjang Penyelia dan
Kategori Keahlian jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda.
 TIM PENILAI KINERJA INSTANSI PEMBINA JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS ... Jabatan Fungsional Arsiparis
Keahlian jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.

35. PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM PENILAI KINERJA
 Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina dibentuk
dan ditetapkan oleh pimpinan instansi
pembina.
 Tim Penilai Kinerja Instansi memiliki tugas:
 mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh para pejabat penilai; dan
 memberikan bahan pertimbangan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian dalam
pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai
persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan
kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan
sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan
fungsional Arsiparis.

36. SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI
 Menduduki jabatan/pangkat paling
rendah sama dengan jabatan/
pangkat Arsiparis yang dinilai;
 Memiliki keahlian serta kemampuan
untuk menilai kinerja Arsiparis; dan
 Aktif melakukan penilaian.

37. KOMPETENSI JFA
KOMPETENSI TEKNIS KEARSIPAN
KOMPETENSI MENEJERIAL
KOMPETENSI SOSIAL BUDAYA

38. KOMPETENSI TEKNIS JFA
 PNS yang menduduki JFA harus memenuhi
standar kompetensi sesuai dengan jenjang
jabatan.
 Kompetensi Arsiparis meliputi kompetensi
dalam:
 Pengelolaan arsip dinamis,
 Pengelolaan arsip statis,
 Pembinaan kearsipan, dan
 Pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
 Penjaminan pemenuhan standar
kompetensi dilakukan melalui sertifikasi
kompetensi kearsipan.

39. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme, Arsiparis harus diikutsertakan
pendidikan dan/atau pelatihan.
 Pendidikan dan/atau Pelatihan disesuaikan
dengan hasil analisis kebutuhan pendidikan
dan/atau pelatihan.
 Pendidikan dan/atau Pelatihan , antara lain
dalam bentuk:
 pendidikan formal;
 Pendidikan dan pelatihan fungsional;
 Pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 pengembangan kompetensi lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

40. KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Penetapan kebutuhan PNS dalam JFA dihitung
berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh
indikator, antara lain:
 jumlah/volume arsip yang tercipta;
 lingkup unit kerja atau satuan organisasi yang
dibina;
 jumlah arsip dinamis yang dikelola;
 jumlah arsip statis yang dikelola; dan
 bentuk/media arsip yang tercipta.
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Arsiparis diatur lebih lanjut oleh ANRI
sebagai Instansi Pembina Jabatan Arsiparis.

41. PELAKSANAAN KEGIATAN JFA
UNIT
PENGOLAH
UNIT KEARSIPAN
LEMBAGA
KEARSIPAN

42. SYARAT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN
LEMBAGA
KEARSIPAN
UNIT KEARSIPAN
(LN, PD DAN PTN)
UNIT PENGOLAH
(UNIT KERJA)
DILAKSANAKAN
OLEH ARSIPARIS
KETERAMPILAN
DILAKSANKAN
OLEH ARSIPARIS
TERAMPIL DAN
AHLI
DIMUNGKINKAN
ARSIPARIS
MENDUDUKI
PUNCAK KARIER
JUMLAH ARSIPARIS
DISESUAIKAN DGN
JUMLAH UNIT PENGOLAH/
BEBAN KERJA
JUMLAH ARSIPARIS
DISESUAIKAN DGN
JUMLAH UNIT KEARSIPAN/
BEBAN KERJA
JUMLAH ARSIPARIS
DISESUAIKAN DGN
JUMLAH PENCIPTA ARSIP/
BEBAN KERJA

43. PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Arsiparis diberhentikan sementara dari
jabatannya, apabila:
 Diberhentikan sementara sebagai PNS;
 Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali
untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
 Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)
bulan; atau
 Ditugaskan secara penuh di luar jabatan
Arsiparis.

44. KETENTUAN LAIN-LAIN
 Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Arsiparis dapat
dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
 Keputusan Pembebasan Sementara terhadap jabatan fungsional
Arsiparis yang dilakukan karena tidak terpenuhi angka kredit untuk
kenaikan pangkat/jabatan satu tingkat lebih tinggi yang dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan
Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku sejak bulan Januari Tahun
2014 sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku.
 Pasal 29A (PERMENPANRB NO 13/2016) Pada saat Peraturan Menteri ini
mulai berlaku, semua petunjuk teknis dan Peraturan pelaksana
mengenai Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Peraturan Menteri ini.

45. KONSEP JENJANG DAN KELAS
JABATAN
KELAS
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
KETRAMPILAN
KEAHLIAN
1. AHLI UTAMA
2. AHLI MADYA
3. AHLI MUDA
4. AHLI PERTAMA
1. PENYELIA
2. MAHIR
3. TERAMPIL
4. PEMULA
Alt 1: Kelas 8-17
Alt 2: Kelas 8-15
PIMPINAN TINGGI
1. Utama
2. Madya
3. Pratama
ADMINISTRASI
1. Administrator
2. Pengawas
3. Pelaksana

46. Terima Kasih