Jurnal Sistem Penunjang Keputusan

IJCCS ISSN: 1978-1520 
April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647r)
103
DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) DALAM PROSEDUR
PENGOLAHAN DATA PRAKUALIFIKASI TENDER PADA
DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU
Okta Veza
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina
e-mail: 1
okta@stt-ibnusina.ac.id
Abstrak
Dalam menilai kinerja kontraktor dibutuhkan beberapa aspek pertimbangan yang matang dan
akurat. Karena terbatasnya waktu dan terbatasnya kemampuan melihat segala aspek dengan akurat sering
menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan Sistem
Penunjang Keputusan (SPK) penilaian kinerja kontraktor untuk prakualifikasi kontraktor dengan
memperhatikan kriteria-kriteria yang ada. Dengan metode analisis dan perancangan Analytical Hierarchy
Process (AHP) dapat dilakukan penilaian tingkat prioritas dengan membuat hirarki dari semua variabel
yang ada. Dengan membandingkan antara tiap-tiap kriteria dan diintegrasikan dengan penilaian kategori
yang dibutuhkan, akan menghasilkan sebuah keputusan untuk menyaring beberapa kontraktor dari
kategori yang telah ditentukan. Diimplementasikan dalam sistem pendukung keputusan prakualifikasi
kontaktor pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Kepulauan Riau. Dengan
sistem pendukung keputusan yang dirancang ini diharapkan pihak yang bersangkutan dapat mengambil
keputusan dalam prakualifikasi kontraktor dengan melihat kriteria para kontraktor dan menyaring
berdasarkan klasifikasi kontraktor yang terbaik.
.
Kata kunci : Sistem Penunjang Keputusan(SPK), Analytical Hierarchy Process (AHP),Kontraktor.
Abstract
And accurately. Because of lack the time and lack of skills to see all the aspect accurately, often
caused some fault in deciding of decisions. So, it is needed Decision Support System (DSS) to evaluate
performance of contractor to pra qualify of contractor by using some available criteria.
By using analyze method and design Analytical Hierarchy Process (AHP), we can evaluate
priority rate by making hierarchy from all available variables. By comparing among each criteria and
integrity with category evaluation, with the result that a decision to choose contractor candidate from
available categories. It is implementation in Decision Support System (DSS) to contractor of pra qualify
on the Duty Public Work of Kepri.
With Decision Support System (DSS) design, it is hoped Duty Public Work of Kepri can make
decision in contractor of pra qualify by using criteria of contractor and choose the best of some contractor.
Keywords : Decision Support System (SPK), Analytical Hierarchy Process (AHP), Contractor.
1. PENDAHULUAN
ewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin cepat. Hal ini dapat dilihat
semakin banyaknya diciptakan berbagai macam peralatan yang lebih mutakhir. Salah
satu kemajuan teknologi yang menerobos kehidupan dalam masyarakat adalah peralatan
canggih yang dikenal dengan komputer. Dengan kemajuan Teknologi Informasi tersebut,
perangkat lunak (Software) juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti
D

April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647
104
adanya Sistem Penunjang Keputusan (Decision Support System) yang merupakan sistem
informasi yang menyediakan informasi, permodelan, dan pemanipulasian data. Sistem
Penunjang Keputusan merupakan salah satu sistem yang dapat diimplementasikan dalam
pengolahan data prakualifikasi tender.
Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Kepulauan Riau
merupakan salah satu dinas yang memberikan keputusan yang berhubungan dengan
prediksi kinerja kontraktor sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan oleh Owner
dalam melaksanakan prakualifikasi yang didalamnya menentukan kriteria-kriteria yang
dibutuhkan untuk keberhasilan dalam penyelesaian proyek.
2. METODE PENELITIAN
Di dalam merancang suatu perangkat lunak ini diperlukan tahapan-tahapan untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan hal pertama yang harus diketahui adalah
bagaimana langkah pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan menerapkan metode
Analytic Hierarchy Process (AHP) menggunakan bahasa pemrograman Java. Sehingga dapat
memudahkan pemakai dalam proses penyaringan kontraktor tersebut dalam menganalisa dan
mengambil keputusan yang cepat dan tepat dari hasil yang telah diolah. Pembangunan SPK
penyaringan kontraktor agar lolos prakualifikasi ini dibagi menjadi 3 bagian.
2.1 Perancangan Subsistem Manajemen Basis Model
Dalam pembangunan SPK prakualifikasi kontsultansi pada Dinas Prasarana Jalan Tata
Ruang dan Permukiman Provinsi Sumbar ini, prosedur yang dilakukan dalam proses AHP sebagai
berikut:
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang dinginkan, lalu menyusun hirarki
dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hirarki adalah dengan menetapkan tujuan
yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.
Gambar 1 Struktur Hirarky Penilaian Kontraktor
2. Menentukan Prioritas Elemen
a. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan
pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang
diberikan.
b. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan
kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya.
3. Sintesis
Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk
memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah :
a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks.

IJCCS ISSN: 1978-1520 
105
b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk
memperoleh normalisasi matriks.
c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk
mendapatkan nilai rata-rata.
4. Mengukur Konsistensi
Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada,
karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi
yang rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah :
a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai
pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya.
b. Jumlahkan setiap baris.
c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan.
d. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya disebut λ
maks.
5. Hitung Consistency Index (CI), dengan rumus :
CI = (λ maks-n)/n
Dimana n = banyaknya elemen.
6. Hitung Rasio Konsistensi/Consistency Ratio (CR), dengan rumus :
CR = CI/IR
Dimana : CR = Consistency Ratio
CI = Consistency Index
IR = Indeks Random Consistency
7. Memeriksa Konsistensi Hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data
judgement harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi (CI/CR) kurang atau sama dengan
0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Daftar Indeks Random Konsistensi (IR)
bisa dilihat dalam Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Daftar Indeks Random Konsistensi
2.2 Rancangan Proses
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyaring kontraktor dengan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebagai berikut :
1. Menentukan prioritas kriteria
Langkah pertama yaitu membuat form untuk menentukan prioritas kriteria, dimana terdapat
beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam menentukan prioritas kriteria, yaitu:
a. Membuat matrik perbandingan berpasangan
Pada tahap ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria yang
lain. Hasil penilaian bisa dilihat dalam Tabel 2.

April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647
106
Tabel 2 Matriks Perbandingan Berpasangan
Administrasi Keuangan Personalia Pengalaman Landasan H
Administrasi 1 2 2 4 5
Keuangan 0,50 1 2 2 4
Personalia 0,50 0,50 1 2 2
Pengalaman 0,25 0,50 0,50 1 2
Landasan H 0,20 0,25 0,50 0,50 1
Jumlah 2,45 4,25 6,00 9,50 14,00
Angka 1 pada kolom kriteria administrasi baris administrasi menggambarkan tingkat
kepentingan yang sama antara administrasi dengan administrasi. Sedangkan angka 2 pada kolom
keuangan baris administrasi menunjukkan bahwa administrasi sedikit lebih penting dibandingkan
keuangan. Angka 0.50 pada kolom administrasi baris keuangan merupakan hasil perhitungan
1/nilai pada kolom keuangan baris administrasi (2). Angka-angka yang lain diperoleh dengan cara
yang sama.
b. Membuat matrik nilai kriteria
Matrik ini diperoleh dengan rumus nilai baris kolom baru = Nilai baris kolom
lama/jumlah kolom lama. Perhitungan ini bisa dilihat dalam Tabel 3.
Tabel 3.Matriks Nilai Kriteria
Administrasi keuangan Personalia Pengalaman Landasan H Jumlah Prioritas
Administrasi 0,41 0,47 0,33 0,42 0,36 1,99 0,40
keuangan 0,20 0,24 0,33 0,21 0,29 1,27 0,25
Personalia 0,20 0,12 0,17 0,21 0,14 0,84 0,17
Pengalaman 0,10 0,12 0,08 0,11 0,14 0,55 0,11
Landasan H 0,08 0,06 0,08 0,05 0,07 0,35 0,07
Nilai 0.41 pada kolom administrasi baris administrasi Tabel 3 diperoleh dari nilai kolom
administrasi baris administrasi Tabel 3.2 dibagi jumlah kolom administrasi Tabel 2 Nilai kolom
jumlah pada Tabel 3 diperoleh dari penjumlahan pada setiap barisnya. Untuk baris pertama, nilai
1.99 merupakan hasil penjumlahan dari 0.41 + 0.47 + 0.33 + 0.42 + 0.36. Nilai pada kolom
prioritas diperoleh dari nilai pada kolom jumlah dibagi dengan jumlah kriteria, dalam hal ini ada
5 kriteria yaitu administrasi, keuangan, personalia, pengalaman, dan manajemen.
c. Membuat matrik penjumlahan setiap baris
Matriks ini dibuat dengan mengalikan nilai prioritas pada Tabel 3 dengan matriks
perbandingan berpasangan (Tabel 2).
Tabel 4 Matriks Penjumlahan Setiap Baris
Administrasi Keuangan Personalia Pengalaman Landasan H Jumlah
Administrasi 0,40 0,51 0,34 0,44 0,35 2,03
Keuangan 0,20 0,25 0,34 0,22 0,28 1,29
Personalia 0,20 0,13 0,17 0,22 0,14 0,85
Pengalaman 0,10 0,13 0,08 0,11 0,14 0,56

IJCCS ISSN: 1978-1520 
107
Landasan H 0,08 0,06 0,08 0,06 0,07 0,35
Nilai 0,40 pada baris administrasi kolom administrasi Tabel 4 diperoleh dari prioritas
baris administrasi pada Tabel 3 dikalikan dengan nilai baris administrasi kolom administrasi pada
Tabel 2 yaitu 1. Nilai 0.20 pada baris keuangan kolom administrasi Tabel 4 diperoleh dari prioritas
0,40 pada Tabel 3 dikalikan nilai baris keuangan kolom administrasi pada Tabel 2 (0.50). Kolom
jumlah pada Tabel 4 diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada masing-masing baris pada tabel
tersebut.
d. Penghitungan rasio konsistensi
Penghitungan ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai rasio konsistensi (CR) <= 0,1.
Jika ternyata nilai CR lebih besar dari 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan harus
diperbaiki. Untuk menghitung rasio konsistensi, dibuat tabel seperti Tabel 5.
Tabel 5 Perhitungan Rasio Konsistensi
Jumlah per baris Prioritas Hasil
Administrasi 2,03 0,40 2,43
Keuangan 1,29 0,25 1,54
Personalia 0,85 0,17 1,02
Pengalaman 0,56 0,11 0,67
Landasan H 0,35 0,07 0,42
JUMLAH 6,09
Kolom jumlah per baris diperoleh dari kolom jumlah pada Tabel 4, sedangkan kolom
prioritas diperoleh dari kolom prioritas pada Tabel 3. Dari Tabel 5 diperoleh nilai-nilai sebagai
berikut :
Jumlah (jumlahan dari nilai-nilai hasil): 6.09 yang sudah dibulatkan.
n (jumlah kriteria): 5 (keuangan, landasan hukum, pengalaman, personil, dan peralatan)
λ maks (jumlah/n): 6.09 / 5 = 1.22
CI ((λ maks-n)/n): (1.22- 5) / 5 = -0,76
CR (CI/IR): -0,76 dibagi 1,12 dari table 3.1 maka = -0,68
Oleh karena CR < 0.1, maka rasio konsistensidari perhitungan tersebut bisa diterima.
2. Menentukan prioritas subkriteria
Langkah selanjutnya menentukan prioritas subkriteria dengan melakukan tahapan yang sama
dari a sampai dengan d pada langkah 1. Perhitungan subkriteria dilakukan terhadap sub-sub dari
semua kriteria. Dalam hal ini, terdapat 5 kriteria yang berarti akan ada 5 perhitungan prioritas
subkriteria, yaitu :
a) Menghitung prioritas subkriteria dari kriteria keuangan
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung prioritas subkriteria dari kriteria
keuangan adalah sebagai berikut:
1. Membuat matriks perbandingan berpasangan
Langkah ini seperti yang dilakukan pada langkah 1.a. hasilnya ditujukkan dalam Tabel 6.
Tabel 6 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Administrasi
Baik Cukup Kurang
Baik 1 5 7
Cukup 0,20 1 5

April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647
108
Kurang 0,14 0,20 1
Jumlah 1,34 6,20 13
2. Membuat matriks nilai kriteria
Langkah ini seperti yang dilakukan pada langkah 1.b. perbedaannya adalah adanya
tambahan kolom prioritas subkriteria pada langkah ini. Hasilnya ditunjukkan dalam
Tabel 7.
Tabel 7 Matriks Nilai Kriteria Administrasi
Baik Cukup Kurang Jumlah Prioritas Prioritas Subkriteria
Baik 0,74 0,81 0,54 2,09 0,70 1,00
Cukup 0,15 0,16 0,38 0,69 0,23 0,33
Kurang 0,11 0,03 0,08 0,22 0,07 0,10
Nilai pada kolom prioritas subkriteria diperoleh dari nilai prioritas pada baris tersebut
dibagi dengan nilai tertinggi pada kolom prioritas.
3. Menentukan matriks penjumlahan setiap baris
Langkah ini sama dengan yang dilakukan pada langkah 1.c dan ditunjukkan dalam
Tabel 3.8. setiap elemen dalam tabel ini dihitung dengan mengalikan matriks
perbandingan berpasangan dengan nilai prioritas.
Tabel 8 Matriks Penjumlahan Setiap Baris Kriteria Administrasi
Baik Cukup Kurang Jumlah
Baik 0,70 1,16 0,50 2,36
Cukup 0,14 0,23 0,36 0,73
Kurang 0,10 0,05 0,07 0,22
4. Penghitungan rasio konsistensi
Seperti langkah 1.d, penghitungan ini digunakan untuk mamastikan bahwa nilai rasio
konsistensi (CR) <= 0.1. Untuk menghitung rasio konsistensi, dibuat tabel seperti yang
terlihat pada Tabel 9.
Tabel 9 Penghitungan Rasio konsistensi
Baik 2,36 0,70 3,05
Cukup 0,73 0,23 0,96
Kurang 0,22 0,07 0,29
JUMLAH 4,31
Kolom jumlah per baris diperoleh dari kolom jumlah pada Tabel 8, sedangkan kolom
prioritas diperoleh dari kolom prioritas pada Tabel 3.7. dari Tabel 9, diperoleh nilai-
nilai sebagai berikut :
Jumlah (jumlahan dari nilai-nilai hasil): 4,31
n (jumlah kriteria): 3 (baik, cukup, kurang)
λ maks (jumlah/n): 4,31/ 3 = 1,44
CI ((λ maks-n)/n): (1,44-3) / 3 = -0,52

IJCCS ISSN: 1978-1520 
109
b) Menghitung prioritas subkriteria dari kriteria keuangan
keuangan sama dengan yang dilakukan dalam perhitungan prioritas subkriteria dari
kriteria Administrasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Tabel 10 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keuangan
Baik Cukup Kurang
Baik 1 2 6
Cukup 0,50 1 2
Kurang 0,17 0,50 1
Jumlah 1,67 3,50 9
2. Membuat matriks nilai kriteria
Hasilnya tampak pada Tabel 11.
Table 11 Matriks Nilai Kriteria Keuangan
Baik 0,60 0,57 0,67 1,84 0,61 1,00
Cukup 0,30 0,29 0,22 0,81 0,27 0,44
Kurang 0,10 0,14 0,11 0,35 0,12 0,19
3. Matriks penjumlahan tiap-tiap baris
Hasilnya tampak pada Tabel 12.
Tabel 12 Matriks Penjumlahan Setiap Baris Kriteria Keuangan
Baik 0,61 0,54 0,71 1,86
Cukup 0,31 0,27 0,24 0,81
Kurang 0,10 0,13 0,12 0,35
4. Perhitungan rasio konsistensi
Hasilnya terlihat dalam Tabel 13.
Tabel 13 Perhitungan Rasio Konsistensi Kriteria Keuangan
Baik 1,86 0,61 2,47
Cukup 0,81 0,27 1,08
Kurang 0,35 0,12 0,47
JUMLAH 4,03

April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647
110
Kolom jumlah per baris diperoleh dari kolom jumlah pada Tabel 3.12, sedangkan kolom
prioritas diperoleh dari kolom prioritas pada Tabel 3.11. dari Tabel 3.13 ini, diperoleh nilai-
nilai sebagai berikut :
Jumlah (jumlahan dari nilai-nilai hasil): 4,03
n (jumlah kriteria): 3 (baik, cukup, kurang)
λ maks (jumlah/n): 4,03/ 3 = 1,34
CI ((λ maks-n)/n): (1,34-3) / 3 = -0,55
c) Menghitung prioritas subkriteria dari kriteria personalia
personalia sama dengan yang dilakukan dalam perhitungan prioritas subkriteria dari
kriteria administrasi dan keuangan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
Tabel 14 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Personalia
Baik Cukup Kurang
Baik 1 4 6
Cukup 0,25 1 4
Kurang 0,17 0,25 1
Jumlah 1,42 5,25 11
2. Menentukan matriks nilai kriteria
Tabel 15 Matriks Nilai Kriteria Personalia
Baik 0,71 0,76 0,55 2,01 0,67 1,00
Cukup 0,18 0,19 0,36 0,73 0,24 0,36
Kurang 0,12 0,05 0,09 0,26 0,09 0,13
3. Menentukan matriks penjumlahan tiap baris
Hasilnya tampak dalam Tabel 16.
Tabel 16 Matriks Penjumlahan Tiap Baris Kriteria Personalia
Baik 0,67 0,97 0,51 2,16
Cukup 0,17 0,24 0,34 0,75
Kurang 0,11 0,06 0,09 0,26
4. Perhitungan konsistensi
Tabel 17 Perhitungan Rasio Konsistensi Kriteria Personalia
Baik 2,16 0,67 2,83
Cukup 0,75 0,24 1,00
Kurang 0,26 0,09 0,34
JUMLAH 4,17

IJCCS ISSN: 1978-1520 
111
λ maks (jumlah/n): 4,17/ 3 = 1,39
CI ((λ maks-n)/n): (1,39-3) / 3 = -0,54
Oleh karena CR < 0.1, maka rasio konsistensi dari perhitungan tersebut bisa diterima.
d) Menghitung prioritas subkriteria dari kriteria pengalaman
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung prioritas subkriteria pengalaman
sama dengan yang dilakukan dalam perhitungan prioritas subkriteria dari kriteria
Administrasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berkut:
1. Menghitung matriks perbandingan berpasangan
Hasilnya tampak dalam Tabel 3.18.
Tabel 18 matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengalaman
Baik Cukup Kurang
Baik 1 2 5
Cukup 0,50 1 2
Kurang 0,20 0,50 1
Jumlah 1,70 3,50 8
2. Menghitung matriks nilai kriteria
Tabel 19 Matriks Nilai Kriteria Pengalaman
Baik 0,59 0,57 0,63 1,78 0,59 1,00
Cukup 0,29 0,29 0,25 0,83 0,28 0,46
Kurang 0,12 0,14 0,13 0,39 0,13 0,22
3. Menghitung matriks penjumlahan tiap baris
Tabel 20 Matriks Penjumlahan Tiap Baris Kriteria Pengalaman
Baik 0,59 0,55 0,64 1,79
Cukup 0,30 0,28 0,26 0,83
Kurang 0,12 0,14 0,13 0,39
Hasilnya terliahat dalam Tabel 21.
Tabel 21 Perhitungan Rasio Konsistensi Kriteria Pengalaman
Baik 1,79 0,59 2,39
Cukup 0,83 0,28 1,11
Kurang 0,39 0,13 0,51
JUMLAH 4,01

April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647
112
λ maks (jumlah/n): 4,01/ 3 = 1,34
CI ((λ maks-n)/n): (1,34-3) / 3 = -0,55
e) Menghitung prioritas subkriteria dari kriteria landasan hukum
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung prioritas subkriteria manajemen
sama dengan yang dilakukan dalam perhitungan prioritas subkriteria dari kriteria
administrasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berkut:
1. Menghitung matriks perbandingan berpasangan
Tabel 22 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Landasan Hukum
Baik Cukup Kurang
Baik 1 4 7
Cukup 0,25 1 4
Kurang 0,14 0,25 1
Jumlah 1,39 5,25 12
2. Menghitung matriks nilai kriteria
Hasilnya terlihat dalam Tabel 3.19.
Tabel 23 Matriks Nilai Kriteria Landasan Hukum
Baik 0,72 0,76 0,58 2,06 0,69 1,00
Cukup 0,18 0,19 0,33 0,70 0,23 0,34
Kurang 0,10 0,05 0,08 0,23 0,08 0,11
3. Menghitung matriks penjumlahan tiap baris
Tabel 24 Matriks Penjumlahan Tiap Baris Kriteria Landasan Hukum
Baik 0,69 0,94 0,54 2,17
Cukup 0,17 0,23 0,31 0,72
Kurang 0,10 0,06 0,08 0,23
Hasilnya terliahat dalam Tabel 21.
Tabel 25 Perhitungan Rasio Konsistensi Kriteria Landasan Hukum
Baik 2,17 0,69 2,86
Cukup 0,72 0,23 0,95
Kurang 0,23 0,08 0,31
JUMLAH 4,12
λ maks (jumlah/n): 4,12/ 3 = 1,37
CI ((λ maks-n)/n): (1,37-3) / 3 = -0,54

IJCCS ISSN: 1978-1520 
113
3. Menghitung hasil
Prioritas hasil perhitungan pada langkah 1 dan 2 kemudian dituangkan dalam matriks hasil
dalam Tabel 22.
Tabel 26 Matriks Hasil
Administrasi Keuangan Personalia Pengalaman Landasan Hukum
0,40 0,25 0,17 0,11 0,07
Baik Baik Baik Baik Baik
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
0,33 0,44 0,36 0,46 0,34
Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang
0,10 0,19 0,13 0,22 0,11
Nilai pada kolom administrasi 0,40 dan seterusnya diperoleh dari prioritas langkah 1.
Sedangkan nilai masing-masing predikat yang baik, cukup dan kurang diperoleh dari prioritas
subkriteria masing-masing kriteria.
4. Memasukan nilai
Selanjutnya memasukkan data nilai dari peserta/kontraktor yang akan dihitung. Misalnya
diberikan data nilai dari 10 orang peserta/kontraktor seperti yang terlihat dalam Tabel 23, maka
hasil akhirnya akan tampak dalam Tabel 24.
Tabel 27 Nilai Kontraktor
Administrasi Keuangan Personalia Pengalaman Landasan Hukum
A Cukup Cukup Baik Baik Cukup
B Baik Kurang Cukup Cukup Kurang
C Cukup Baik Baik Baik Baik
D Kurang Baik Baik Baik Cukup
E Baik Baik Baik Cukup Kurang
F Cukup Kurang Baik Cukup Baik
G Kurang Baik Kurang Baik Baik
H Baik Cukup Baik Cukup Cukup
I Baik Cukup Baik Kurang Baik
J Kurang Baik Cukup Baik Kurang
Keterangan : A sampai J : Adalah contoh dari nama kontraktor
5. Hasil akhir
Dari hasil perhitungan tersebut, didapat nilai total masing-masing kontraktor yang akan
digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan laporan kontraktor yang lolos dalam prakualifikasi.
Tabel 28 Hasil Akhir
Administrasi Keuangan Personalia Pengalaman Landasan Hukum Total
A 0,13 0,11 0,17 0,11 0,02 0,55
B 0,40 0,05 0,06 0,05 0,01 0,57
C 0,13 0,25 0,17 0,11 0,07 0,73

April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647
114
D 0,04 0,25 0,17 0,11 0,02 0,60
E 0,40 0,25 0,17 0,05 0,01 0,88
F 0,10 0,05 0,17 0,05 0,07 0,44
G 0,04 0,25 0,02 0,11 0,07 0,50
H 0,40 0,11 0,17 0,05 0,02 0,75
I 0,40 0,11 0,17 0,02 0,07 0,77
J 0,04 0,25 0,06 0,11 0,01 0,47
Nilai 0,13 pada kolom administrasi baris A diperoleh dari nilai kontraktor A untuk
administrasi, yaitu kriteria cukup dengan prioritas 0,33 (Tabel 3.22), dikalikan dengan prioritas
kriteria administrasi sebesar 0,40.
Kolom total pada Tabel 3.24 diperoleh dari penjumlahan pada masing-masing barisnya.
Nilai total inilah yang dipakai sebagai dasar untuk memberi nilai atau skor kepada kontraktor.
Untuk menentukan kontraktor lolos dalam prakualifikasi atau tidak, Dinas Pekerjaan Umum dapat
memberikan suatu batasan nilai. Disini penulis memberikan batasan nilai dengan ketetapan jika
total > 0.6, maka kontraktor tersebut lolos prakualifikasi.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2 Menu Utama
Gambar 3 Entri Data Kontraktor

IJCCS ISSN: 1978-1520 
115
Gambar 3 Entri Data Kriteria
Gambar 4 Sub Kriteria
Gambar 5 Matrik Hasil

April 2017 | Vol. 2 | No. 1 | ISSN : 2541-2647
116
Gambar 6 Laporan data Kontraktor
Gambar 7 Laporan Matrik Hasil
4. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan,
diantaranya :
1. Penulisan ini menyajikan model pengambilan keputusan melalui penyusunan hirarki dan
atribut keputusan yang meliputi alternatif dan kriteria yang telah ditentukan untuk proses
penyaringan kontraktor dalam prakualifikasi kontraktor dalam bentuk hirarki analitis
sehingga proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih optimal.
2. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) maka pimpinan dapat
dengan mudah dan lebih objektif dalam menilai kinerja kontraktor dengan menetapkan
kriteria-kriteria yang akan dinilai, sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan
seharusnya.
3. Dalam menilai kinerja kontraktor, yang harus dilakukan adalah menetapkan kriteria-kriteria
yang akan dinilai, yaitu kriteria administrasi, keuangan, personalia, pengalaman, dan landasan
hukum.
4. Implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) terhadap prakualifikasi kontraktor yang
dibangun ini salah satunya dapat digunakan untuk menentukan apakah kontraktor yang
menjadi peserta prakualifikasi akan lolos atau tidak lolos, agar nantinya dapat melaksanakan
proyek dengan baik.
5. SARAN
Dari hasil pembuatan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Dalam pengaplikasian suatu sistem keputusan yang baru hendaknya para pengguna (user)
dapat beradaptasi dengan sistem yang baru yang dapat menunjang dalam mengambil suatu
keputusan yang lebih baik.
2. Dalam menjalankan aplikasi sistem pendukung keputusan prakualifikasi kontraktor dengan
metode Analytical Hierarchy Process (AHP) ini perlu adanya ketelitian dan pemahaman yang
lebih baik dari seorang pimpinan dalam menetapkan skala perbandingan terhadap kriteria
yang ada.

IJCCS ISSN: 1978-1520 
117
3. Perlu dilakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap perangkat lunak (software) dalam
pemanfaatan model sistem pendukung keputusan yang digunakan.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Tim Dinas Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2007,Buku 3 Pedoman Kualifikasi
Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan), Pusat
Pembinaan Penyelenggaraan Kontruksi Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM
Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
[2] Johannes Supranto, M.A , 1998, Teknik Pengambilan Keputusan, Rineka Cipta, Jakarta
[3] http://sindarku.wordpress.com/2010/10/08/karakteristik-dan-kapabilitas-
sistempendukung-keputusan/ , di unduh 04 Maret 2017
[4] Mugi Hartanti, 2006, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Keluarga Miskin dengan
Kriteria Bayes, Skripsi-S1, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
[5] Turban.E., Aronson. J.E, Peng Liang.T, 2005, Decision Support Systems and Intelligent
Systems Edisi 7 Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta.
[6] Dai Hanu.U.D, 2001, komputerisasi Pengambilan Keputusan, Elexmedia Komputindo,
Jakarta. [7]http://klana.files.wordpress.com/2007/06/ teori-pengambilan-keputusan.ppt,
yang diunduh tanggal 07 Maret 2017
[7] http://rojakelektrik.blogspot.com/2011/07/langkah-penyelesaian-masalah-
alamspk.html, diakses tanggal 03 Feb 2017
[8] RogerS. Pressman, Ph.D , 2002, Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi(Buku
Satu), Andi

Jurnal Sistem Penunjang Keputusan

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Jurnal Sistem Penunjang Keputusan

Similar to Jurnal Sistem Penunjang Keputusan (20)

More from Okta Veza

More from Okta Veza (9)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Jurnal Sistem Penunjang Keputusan