Contoh SPK Analis Kelayakan Perkebunan Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 08118887270 (WA))

1. No. ___________________________
SURAT PERJANJIAN KERJA
tentang
PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KELAYAKAN
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA
SAWIT
Seluas ± ______ Ha Di ________________________________________
An. PT _________________________
antara
PT ________________
dengan
PT ________________
________________________________________________________________________
_____________________
Surat Perjanjian Kerja tentang Penyusunan Dokumen Analisis Kelayakan Pembangunan
Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Seluas + _____ Ha Di
................................................................ An. PT ________________ (“Perjanjian”) ini
dibuat di ..............., pada hari ini, .............., tanggal ........................, bulan ................,
tahun dua ribu ................................ (Tgl-Bln-Thn), oleh dan antara:
1. PT ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
.............................................................................., untuk selanjutnya disebut sebagai
“PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
berdasarkan kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
......................................................................................, untuk selanjutnya disebut
sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud akan membuat, menyusun dan menyelesaikan
dokumen analisis kelayakan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa
sawit milik PIHAK PERTAMA yang berlokasi di
.............................................................. (Feasibility Study/Studi Kelayakan “FS”).

2. 2
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk PIHAK KEDUA dalam
rangka melakukan pembuatan, penyusunan dan penyelesaian dokumen FS atas
pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik PIHAK
PERTAMA yang berlokasi di ............................................................
C. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup serta mempunyai kemampuan untuk
membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen FS tersebut sesuai dengan Jangka
Waktu Perjanjian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK PERTAMA menyetujui memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA
untuk membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen FS untuk pembangunan
perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik PIHAK PERTAMA seluas +
___________ Ha (kurang lebih _____ Hektar), yang berlokasi di
..............................................., diantaranya termasuk namun tidak terbatas kepada
kegiatan survey lapangan, pengambilan data lapangan, analisis kelayakan kawasan dan
kelayakan finansial, menyusun, menyelesaikan dan mempresentasikan dokumen FS
PIHAK PERTAMA kepada pihak yang terkait (selanjutnya disebut “Pekerjaan”).
2. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan
laporan tertulis Pekerjaan berupa dokumen studi kelayakan dengan format dan
substansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilengkapi dengan dokumen hasil
analisis kelayakan kawasan dan kelayakan finansial, kepada PIHAK PERTAMA
(selanjutnya disebut “Dokumen FS”).
PASAL 2
DASAR KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN FS
Dasar kegiatan penyusunan Dokumen FS oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi dan
dapat digunakan sebagai salah satu prasyarat teknis pengajuan Kerangka Acuan Analisis
Dampak Lingkungan (KA ANDAL) oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN
1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini
disepakati oleh PARA PIHAK selama 6 (enam) bulan kalender terhitung sejak PIHAK
KEDUA menerima pembayaran Tahap I dari PIHAK PERTAMA (“Jangka Waktu

3. 3
Pekerjaan”).
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA
menerima pembayaran Tahap I dan akan berlaku sampai dengan Dokumen FS final
telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA (“Jangka Waktu
Perjanjian”).
PASAL 4
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN TAHAP PEMBAYARAN
1. Total biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini
adalah sebesar Rp ...........................,-
(..............................................................................................) (“Biaya Pekerjaan”).
Biaya Pekerjaan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%, yang akan ditanggung oleh masing-
masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Rincian anggaran biaya penyusunan Dokumen FS PIHAK PERTAMA, yang
disampaikan oleh PIHAK KEDUA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dalam 2
(dua) tahap, dengan pengaturan sebagai berikut:
Tahap I : Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau
Rp ............................,-
(..................................................................................................)
dibayarkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan
penandatanganan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
Tahap II : Sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pekerjaan atau Rp
.........................,-
(................................................................................................................
....) dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
draft pertama Dokumen FS diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat PPN 10% akan ditanggung
oleh PIHAK PERTAMA, dan PPh Pasal 23 akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
5. Selain dari ketentuan pajak yang telah diatur dalam Perjanjian ini, segala pajak yang
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh pembayaran Biaya Pekerjaan dilakukan melalui
transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank :

4. 4
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
7. Selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, biaya-biaya lainnya yang mungkin
timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
PIHAK.
PASAL 5
PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PEKERJAAN
1. Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan/atau sesuai dengan petunjuk
dari instansi yang berwenang, PIHAK PERTAMA dapat menetapkan adanya
penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan sebagai akibat perkembangan baru
dimasa datang, dengan cara menyampaikan penambahan dan/atau pengurangan
Pekerjaan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Perhitungan biaya terhadap penambahan dan/atau pengurangan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, akan didasarkan pada harga satuan yang
disepakati bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum tertulis yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 6
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai
pelanggaran atau kegagalan terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau
kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di
bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majuere berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap
kejadian yang timbul di luar kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk mengatasinya
sehingga menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya PIHAK yang
mengalami keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. Bencana alam (seperti topan, gempa bumi, dan banjir) yang dinyatakan dalam
Berita Acara oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setempat; atau
b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter, dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
yang menyertainya.
3. Dalam hal terjadinya Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure
wajib untuk menyampaikan laporan kepada PIHAK yang tidak terkena keadaan Force

5. 5
Majeure mengenai terjadinya Force Majeure tersebut, selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kerja sejak terjadinya Force Majeure tersebut. Apabila PIHAK yang terkena
keadaan Force Majeure lalai dalam melaporkan hal ini, maka PIHAK yang tidak
terkena keadaan Force Majeure dapat menganggap bahwa Force Majeure tersebut
tidak pernah terjadi dan PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure harus segera
menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan tanpa
memperhatikan waktu terjadinya Force Majeure tersebut.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari
kalender berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai
hak untuk dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan
pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak
sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
2. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul atau terjadi perselisihan atau
sengketa atau perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK sehubungan dengan
Perjanjian ini, maka perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat tersebut akan
dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat di antara keduanya.
3. Apabila secara musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam ayat 2 di atas tidak
tercapai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pertemuan
pertama diadakan, maka masing-masing PIHAK dapat mengajukan tuntutan yang
tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
PASAL 8
KERAHASIAAN
1. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga kerahasiaan atas semua informasi dan/atau
dokumen-dokumen hasil kerja, dan tidak diperkenankan untuk memberikan informasi
dalam bentuk dan/atau cara apapun kepada pihak-pihak lain selain instansi yang
berwenang dalam rangka proses pengesahan.
2. Seluruh data dan informasi selama proses berjalan dan hasilnya akan menjadi milik
PIHAK PERTAMA yang akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan
selesai.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 di atas oleh PIHAK
KEDUA, akan menimbulkan hak bagi PIHAK PERTAMA untuk mengurangi dan/atau
dibebaskan dari kewajiban membayar Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 Perjanjian ini.

6. 6
PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
a. menyerahkan fotocopi dokumen perizinan dan/atau data lain yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan;
b. mentaati segala petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. melakukan pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
d. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad
baik.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak untuk:
a. memperoleh laporan tertulis dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan
pelaksanaan Pekerjaan dan menerima hasil akhir Pekerjaan berupa Dokumen FS;
b. memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau penjelasan dari PIHAK
KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Dokumen FS
dan/atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
c. membatalkan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Perjanjian ini dan mengakhiri Perjanjian apabila:
1) PIHAK KEDUA ternyata telah menyerahkan sebagian dan/atau seluruh
Pekerjaan yang menjadi kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 Perjanjian ini; atau
2) PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata dinilai
tidak dapat dan/atau tidak mampu dalam melaksanakan Pekerjaan baik
sebagian dan/atau keseluruhan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
d. memotong secara otomatis Biaya Pekerjaan sehubungan dengan denda
keterlambatan dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian
ini.
3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
a. menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, dan tidak akan mengundurkan diri
dengan alasan apapun juga;
b. menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan segala dokumen/data yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas terhadap data,
informasi baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan, buku-buku, dokumen-
dokumen, peta dan surat lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan
Dokumen FS;
c. merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak dan/atau tidak
berkepentingan terhadap segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan oleh
PIHAK PERTAMA, kecuali untuk kepentingan presentasi dengan pihak-pihak
yang berhubungan langsung (pemerintah dan/atau instansi pemerintah yang
terkait) sehubungan dengan penyusunan Dokumen FS;
d. memperbaiki laporan tertulis terkait Dokumen FS apabila setelah Dokumen FS
dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau pihak
terkait terdapat perbaikan-perbaikan;

7. 7
e. menyerahkan hasil Pekerjaan berupa Dokumen FS masing-masing sebanyak 3
(tiga) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan yang
berlaku;
f. menyerahkan Dokumen FS untuk pihak terkait (pemerintah dan/atau instansi
terkait (apabila ada)) secara langsung;
g. mentaati petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK PERTAMA;
h. memberikan penjelasan dan/atau perbaikan terkait dengan Pekerjaan dan/atau
Dokumen FS, apabila ternyata dikemudian hari masih ada hal-hal yang
memerlukan penjelasan-penjelasan dari PIHAK KEDUA maupun perbaikan-
perbaikan hasil Pekerjan dan/atau Dokumen FS termasuk namun tidak terbatas
untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait (pemerintah dan/atau
non pemerintah) yang membutuhkan penjelasan sehubungan dengan Pekerjaan
dan/atau Dokumen FS tersebut;
i. melaksanakan perubahan dan/atau penambahan atau apapun yang
diminta/dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang (apabila ada) dalam rangka
pengurusan/proses penyelesaian Dokumen FS; dan
j. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad
baik.
4. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. memperoleh data dan/atau dokumen PIHAK PERTAMA sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian ini; dan
b. memperoleh Biaya Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
PASAL 10
DENDA KETERLAMBATAN
1. Apabila Jangka Waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1
dilampaui, maka PIHAK KEDUA harus memberikan laporan tertulis kepada PIHAK
PERTAMA penyebab keterlambatan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
kalender sebelum Jangka Waktu Pekerjaan tersebut berakhir.
2. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu
per seribu) per hari dari Biaya Pekerjaan, dengan maximum denda sebesar 10%
(sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan yang akan diperhitungkan dengan pembayaran
yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan terhadap
pengurangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk
menambah waktu penyelesaian Pekerjaan.
3. Apabila denda keterlambatan telah mencapai maximum maka, PIHAK PERTAMA
berhak untuk menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Pekerjaan dengan biaya yang
ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan/atau mengakhiri Perjanjian ini. Denda
keterlambatan akan diperhitungkan dan dipotong pada tahap pembayaran terakhir.

8. 8
PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena Force Majeure
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 4 Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 9
ayat 2 huruf c Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak
dapat melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya
Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11
ayat 1 huruf b atau c atau d atau e di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada
PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko
serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan
Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dalam hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan
pengakhiran perjanjian.
PASAL 12
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN
PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan
berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 13
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini, akan
ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang akan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap
perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA
PIHAK dalam suatu amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

9. 9
3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu
penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi
yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya
ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan berkewajiban,
dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana
diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan
yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas
Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandangi pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana
disebutkan di awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi materai yang cukup
dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PT ________________
________________________________
Nama: .................................
Jabatan: Direktur
PIHAK KEDUA
PT ________________
__________________________________
Nama: .......................................
Jabatan: Direktur