Contoh Perjanjian Penggarapan Tanah Garapan Untuk Perkebunan (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Surat Perjanjian Kerjasama (“PERJANJIAN”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini,
............ tanggal ..............., bulan ...................., tahun ......................... (Tgl/Bln/Thn), oleh dan
antara :
1. _________________ : swasta, pemegang kartu tanda penduduk No. ----
----------, yang beralamat di
........................................., untuk selanjutnya
dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai
“PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT __________________ : suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara
Republik Indonesia, yang beralamat kantor di
...................................................., dalam hal ini
diwakili oleh ............................. selaku Direktur,
oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas
PT __________________, untuk selanjutnya
dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai
“PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN ini dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA mewakili petani penggarap yang berlokasi di daerah__________ bersedia
untuk mengosongkan lahan perkebunannya untuk ditanami singkong oleh PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA dengan ini bersedia untuk memberikan biaya kompensasi atas penggunaan
lahan tersebut kepada petani penggarap melalui PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatanganinya PERJANJIAN
ini oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya proyek ......................... oleh PIHAK KEDUA
(“JANGKA WAKTU PERJANJIAN”).

2. 2
PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya kompensasi yang akan dipakai untuk
menyelesaikan masalah lahan dengan petani penggarap, perizinan Desa, perbaikan jalan
menuju lokasi kebun, dan termasuk komisi PIHAK PERTAMA.
b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mencarikan lahan perkebunan yang bisa dipakai
untuk kegiatan budidaya ............... oleh PIHAK KEDUA.
c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyelesaikan setiap dan semua masalah terkait
dengan lahan dan/atau garapan yang dilakukan oleh petani atas wilayah lahan yang akan
disewa.
d. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membantu sosialisasi serta negosiasi dengan
pihak desa dan petani disekitar lokasi lahan, terhadap aktivitas budidaya (izin lewat
kendaraan dan lain-lain) yang bersifat umum.
e. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjamin bahwa petani penggarap, pihak Desa,
maupun masyarakat setempat lainnya tidak akan mengganggu lahan yang disewa oleh
PIHAK KEDUA sampai terselesaikannya masa sewa lahan.
f. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk
menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di lapangan baik yang berhubungan
dengan pemilik lahan dan/atau pihak Desa dan/atau petani penggarap dan/atau
masyarakat setempat lainnya.
g. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk ikut serta dalam pengawasan .........................
oleh PIHAK KEDUA di lahan, sehingga PIHAK KEDUA tidak mendapat hambatan dan
gangguan dari pihak manapun.
h. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melampirkan surat kuasa yang ditandatangani
oleh petani penggarap di atas kertas bermeterai cukup sebagai lampiran dari
PERJANJIAN ini.
i. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengurus, menyelesaikan dan ikut serta
menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh petani penggarap, dan/atau pihak
Desa sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini selambat-lambatnya 5 (lima
hari) kerja sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan keamanan, tidak mendapat hambatan dan
gangguan dalam menggunakan lahan garapan baik dari PIHAK PERTAMA dan/atau
pihak Desa dan/atau petani penggarap dan/atau masyarakat setempat dan/atau pihak
lainnya.
b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan akses jalan keluar masuk untuk lalu-lintas
kendaraan sebagai bagian dari aktivitas perkebunan.
c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayarkan biaya kompensasi kepada PIHAK
PERTAMA sesuai dengan yang diatur dalam PERJANJIAN ini.

3. 3
PASAL 4
MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA KOMPENSASI
1. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya kompensasi akan dibayarkan setelah petani penggarap
menandatangani surat pernyataan untuk mengosongkan lahan garapan yang disaksikan oleh
pihak Desa dan/atau pejabat setempat yang berwenang.
2. Pembayaran biaya kompensasi dilakukan secara tunai yang diwakilkan kepada PIHAK
PERTAMA dan disaksikan oleh pengurus Desa yang selanjutnya akan dibagikan langsung
kepada petani penggarap.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa besarnya biaya kompensasi adalah Rp. ..................,-
(.......................................... Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. Rp. ..................,- (............................ Rupiah) dibayarkan untuk petani penggarap sebagai
biaya kompensasi atas lahan yang dipakai oleh PIHAK KEDUA;
b. Rp. ..................,- (......................... Rupiah) dibayarkan untuk biaya perbaikan jalan keluar
masuk perkebunan; dan
c. Rp. ..................,- (.......................... Rupiah) dibayarkan sebagai komisi PIHAK
PERTAMA.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa segala pajak yang timbul sehubungan dengan PERJANJIAN
ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan
yang berlaku.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa biaya-biaya lain (apabila ada) yang timbul sehubungan dengan
PERJANJIAN ini selain dari biaya kompensasi akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya
PIHAK PERTAMA.
PASAL 5
KEADAAN KAHAR
1. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau
keterlambatan pelaksanaan PERJANJIAN ini oleh salah satu PIHAK adalah bukan
merupakan tanggung jawab PIHAK tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya
pelaksanaan PERJANJIAN ini disebabkan oleh hal-hal atau keadaan-keadaan yang berada
diluar kekuasaan PIHAK tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, keadaan
perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-
hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, terorisme, keadaan
darurat militer, keputusan pemerintah yang menghalangi pelaksanaan dari PERJANJIAN ini
(untuk selanjutnya disebut “Keadaan Kahar”).
2. Dalam keadaan tersebut, PIHAK yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut di atas akan
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kalender terhitung sejak timbulnya Keadaan Kahar tersebut, dengan menyertakan bukti yang
memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena Keadaan

4. 4
Kahar tersebut dan lama dari Keadaan Kahar tersebut. Selanjutnya PIHAK yang terpengaruh
oleh Keadaan Kahar akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi
segala kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini sesuai dengan kemampuannya dan
melindungi kepentingan PARA PIHAK selama Keadaan Kahar masih berlangsung. PARA
PIHAK sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan Keadaan Kahar
tersebut hanya berlaku selama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut dan keterlambatan
atau tidak terpenuhinya pelaksanaan PERJANJIAN ini disebabkan oleh Keadaan Kahar dan
PIHAK yang terpengaruh Keadaan Kahar telah melakukan segala tindakan-tindakan
berdasarkan Pasal ini.
PASAL 6
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA
1. PERJANJIAN ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK di dalamnya tunduk
kepada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan, sengketa dan/atau perbedaan pendapat yang muncul di antara PARA
PIHAK sehubungan dengan dan/atau terkait dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.
3. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak
dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak tanggal dilaksanakannya musyawarah tersebut, maka PARA PIHAK sepakat
untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri
.......................
PASAL 7
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir dan/atau diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:
a. Berakhirnya JANGKA WAKTU PERJANJIAN; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal berakhirnya proyek budidaya
..........; atau
c. Diakhirinya PERJANJIAN ini oleh salah satu PIHAK apabila terdapat salah satu PIHAK
yang dinyatakan pailit dan/atau bangkrut oleh suatu putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap atau dinyatakan dilikuidasi dan/atau direorganisasi atau adanya
suatu penunjukan kurator atau pengampu atau likuidator terhadap sebagian dan/atau
seluruh bisnis dan/atau aset PIHAK tersebut; atau
d. Diakhirinya PERJANJIAN ini oleh salah satu PIHAK karena PIHAK yang lain terlambat
dan/atau tidak melakukan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini dan PIHAK
tersebut tetap gagal untuk memperbaiki keterlambatan dan/atau gagal melakukan
kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak PIHAK yang lain
melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait dengan perbaikan atas keterlambatan
dan/atau pelaksanaan kewajibannya; atau
e. Diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis.

5. 5
3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
1 huruf b atau c atau d atau e, maka hal tersebut tidak serta menghilangkan kewajiban-
kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sampai dengan
tanggal dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini, dan seluruh risiko serta kewajiban
selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan PERJANJIAN Ini akan
ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
4. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan ketentuan PERJANJIAN ini, PARA
PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia dalam hal diperlukannya putusan hakim atau pengadilan terhadap
pemutusan/pengakhiran perjanjian.
PASAL 8
PEMBERITAHUAN
1. Setiap pemberitahuan, permintaan atau korespondensi lain untuk keperluan PERJANJIAN ini
akan dilakukan secara tertulis dan dikirim kepada PARA PIHAK yang berkepentingan di
alamat atau faksimili yang tercantum di bawah ini (atau alamat maupun nomor faksimili lain
yang diberitahukan setidaknya dalam tempo 5 (lima) hari kerja sebelumnya oleh salah satu
PIHAK kepada PIHAK lainnya).
Kepada PIHAK PERTAMA:
_________________
....................................................
....................................................
No. Telepon :
No. Faksimili :
Kepada PIHAK KEDUA:
PT __________________
....................................................
....................................................
....................................................
No. Telepon : ......................
No. Faksimili : ......................
Up. : Direksi
2. Setiap pemberitahuan, permintaan atau bentuk hubungan lain yang dikirim kepada suatu
PIHAK akan dianggap telah diterima oleh yang bersangkutan (a) jika dilakukan dengan
kurir, pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan,
permintaan atau bentuk hubungan lainnya tersebut; dan (b) jika dilakukan dengan faksimili,
pada saat dikeluarkannya tanda terima dari faksimili tersebut yang menyatakan bahwa
pemberitahuan, permintaan atau bentuk hubungan lainnya tersebut telah terkirim.
3. Masing-masing PIHAK dapat sewaktu-waktu merubah alamat pemberitahuan sebagaimana
tersebut di atas dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK lainnya

6. 6
PASAL 9
LAIN-LAIN
1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK melalui suatu addendum atau amandemen yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
2. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengubah, melengkapi dan/atau menyempurnakan
PERJANJIAN ini tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK
lainnya.
3. PARA PIHAK tidak dapat mengalihkan sebagian dan/atau keseluruhan ketentuan di dalam
PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK lainnya.
4. Dalam hal adanya satu atau lebih ketentuan di dalam PERJANJIAN ini yang menjadi batal
dan/atau tidak berlaku dikarenakan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau suatu
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka ketidakberlakuan tersebut
tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak berlakunya ketentuan lain dari PERJANJIAN
ini, dan ketentuan yang lainnya dalam PERJANJIAN ini masih tetap berlaku dan mengikat
PARA PIHAK. PARA PIHAK menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat
dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak
berlaku atau batal tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. PERJANJIAN ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara PARA
PIHAK dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan,
kesepakatan dan perjanjian sebelumnya di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal
yang diatur dalam PERJANJIAN ini.
6. PARA PIHAK dilarang memperbanyak, mengedarkan dan menunjukan dokumen
PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga lainnya selain kepada instansi pemerintah atau pihak
lain yang terkait demi terlaksananya proyek budidaya singkong oleh PIHAK KEDUA.

7. 7
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang sah dalam
rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama, ditandatangani di ------------------- pada hari dan tanggal yang telah
disebutkan pada awal PERJANJIAN ini.
PIHAK PERTAMA
________________________
Nama: ...............................
PIHAK KEDUA
PT __________________
________________________
Nama: ..............................
Jabatan: Direktur