Contoh Perjanjian Jual Beli Stok Material Dan Forklift Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. Page 1 of 7
PERJANJIAN JUAL BELI PERSEDIAAN MATERIAL DAN ALAT BERAT
Perjanjian Jual Beli Persediaan Material Dan Alat Berat (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini
dibuat pada hari _______, tanggal _______, bulan ______, tahun
________________________ (Tgl-Bln-Thn), dibuat oleh dan antara:
1. PT. ____________, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan
hukum Republik Indonesia, berdomisili di .....................................................................
(selanjutnya disebut sebagai "....."). Dalam hal ini diwakili oleh ................., yang
bertindak sebagai Direktur, dan karena itu bertindak secara sah untuk dan atas nama
..... (..... selanjutnya disebut sebagai "Penjual"); dan
2. PT. ______________, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan
hukum Republik Indonesia, berdomisili di ..................................................................
(selanjutnya disebut sebagai "....."). Dalam hal ini diwakili oleh ...................., yang
bertindak sebagai Direktur, dan oleh karena itu, bertindak secara sah untuk dan atas
nama ..... (..... selanjutnya disebut sebagai "Pembeli").
Untuk selanjutnya Pembeli dan Penjual untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut
sebagai "Pihak" dan dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
Para Pihak sebelumnya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa, Penjual adalah suatu Perseroan Terbatas di Republik Indonesia yang bergerak
dalam bidang industri pengecoran dan penempaan logam serta persediaan material dan
alat berat, dan merupakan pemilik yang sah atas persediaan material sebagaimana
tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Persediaan Material”)
dan 1 (satu) unit alat berat jenis Forklift ______________________ (selanjutnya disebut
“Alat Berat”);
B. Bahwa, Penjual bermaksud untuk menjual dan mengalihkan hak kepemilikan atas
Persediaan Material dan Alat Berat kepada Pembeli dan Pembeli bermaksud untuk
membeli dan mengambil alih hak kepemilikan atas Persediaan Material dan Alat Berat
dari Penjual.
DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak telah setuju untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian
ini untuk melakukan penjualan dan pembelian Persediaan Material dan Alat Berat
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1. Dengan tunduk pada persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Penjual dengan ini
sepakat untuk mengalihkan dan menyerahkan hak kepemilikan atas Persediaan Material
dan Alat Berat kepada Pembeli dan sebaliknya Pembeli sepakat untuk menerima
pengalihan dan penyerahan hak kepemilikan atas Persediaan Material dan Alat Berat
dari Penjual.
2. Para Pihak dengan ini berjanji dan setuju untuk setiap saat akan bekerja dengan itikad
baik dalam pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian ini.

2. Page 2 of 7
PASAL 2
HARGA PEMBELIAN
1. Para Pihak setuju bahwa harga pembelian atas Persediaan Material dan Alat Berat
adalah sebesar USD .............(........................................................) (selanjutnya disebut
“Harga Pembelian”) yang terbagi atas:
a. Harga pembelian atas Persediaan Material sebesar USD ................
(..................Dollar Amerika Serikat); dan
b. Harga pembelian atas Alat Berat sebesar USD .......... (.............. Dollar Amerika
Serikat).
2. Para Pihak sepakat bahwa Harga Pembelian sebagaimana diatur di dalam ketentuan
Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya
disebut “PPN”) yang berkaitan dengan penjualan dan pengalihan hak kepemilikan atas
Persediaan Material dan Alat Berat yang akan ditanggung oleh Pembeli sendiri. Untuk
menghindari keragu-raguan, faktur pajak atas PPN yang terkait dengan penjualan dan
pengalihan Persediaan Material dan Alat Berat akan diterbitkan oleh Penjual dan
dikirimkan kepada Pembeli dalam jangka waktu selambat-lambatnya _________ 2020
dan Pembeli berkewajiban untuk membayarkan PPN sebagaimana tersebut melalui
Penjual dalam jangka waktu selambat-lambatnya ______ 2020.
3. Para Pihak sepakat bahwa Harga Pembelian wajib dibayarkan secara lunas dan
sekaligus oleh Pembeli kepada Penjual selambat-lambatnya pada tanggal
.........................
4. Para Pihak sepakat bahwa Pembayaran atas Harga Pembelian dan/atau pembayaran
PPN wajib dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual melalui mekanisme transfer ke
rekening bank milik Penjual sebagai berikut:
a. Untuk pembayaran Harga Pembelian:
Bank : ..................................
Cabang : ..................................
No. Rekening : ..................................
Nama Pemilik Rekening : PT. ____________
Jenis : US Dollar
b. Untuk pembayaran PPN:
Bank : ..................................
Cabang : ..................................
No. Rekening : ..................................
Nama Pemilik Rekening : PT. ____________
Jenis : Rupiah
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas di dalam Perjanjian ini, maka segala pajak yang
timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing
Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 3
PENGALIHAN DAN PENYERAHAN HAK KEPEMILIKAN ATAS PERSEDIAAN
MATERIAL DAN ALAT BERAT
1. Para Pihak sepakat bahwa pengalihan dan penyerahan hak milik dan penguasaan atas
Persediaan Material dan Alat Berat akan dilakukan oleh dan hanya dapat beralih dari
Penjual kepada Pembeli setelah Pembeli melunasi seluruh pembayaran atas Harga
Pembelian kepada Penjual.

3. Page 3 of 7
2. Para Pihak sepakat bahwa atas pelunasan pembayaran Harga Jual Beli tersebut,
Penjual akan menerbitkan Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) atas Harga Pembelian
kepada Pembeli.
3. Para Pihak sepakat bahwa biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
pengalihan dan penyerahan hak kepemilikan atas Persediaan Material dan Alat Berat
(apabila ada) akan ditanggung sendiri oleh Pembeli.
PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN
1. Penjual dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pembeli sebagai berikut:
a. Penjual merupakan pemilik yang sah atas Persediaan Material dan Alat Berat;
b. Penjual akan dan telah memiliki semua persetujuan yang diperlukan untuk penjualan
Persediaan Material dan Alat Berat termasuk namun tidak terbatas kepada: (i)
persetujuan korporasi (apabila ada dan diperlukan); dan/atau (ii) persetujuan dari
instansi berwenang lainnya (apabila ada dan diperlukan).
c. Persediaan Material dan Alat Berat bebas dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak
ketiga, serta tidak ada pihak lain yang memiliki perjanjian atau hak apapun yang
dapat menimbulkan suatu kesepakatan atau opsi untuk pembelian Persediaan
Material dan Alat Berat dari Penjual;
d. Penjual menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan
keuangan atau kepentingan lainnya atas Persediaan Material dan Alat Berat, baik
langsung, tidak langsung, bersyarat atau sebaliknya yang dapat mempengaruhi
penjualan dan pengalihan Persediaan Material dan Alat Berat sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini, yang tidak diungkapkan atau disampaikan oleh Penjual kepada
Pembeli;
e. Penjual tidak terlibat dalam perkara apapun yang dapat mencegah, menghalangi
atau membuat Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau menyebabkan Penjual
tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian
ini.
2. Pembeli dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penjual sebagai berikut:
a. Pembeli akan dan telah memiliki semua persetujuan yang diperlukan untuk
pembelian Persediaan Material dan Alat Berat termasuk namun tidak terbatas
kepada: (i) persetujuan korporasi (apabila ada dan diperlukan); dan/atau (ii)
persetujuan dari instansi berwenang lainnya (apabila ada dan diperlukan).
b. Pembeli tidak terlibat dalam perkara apapun yang dapat mencegah, menghalangi
atau membuat Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau menyebabkan
Pembeli tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam
Perjanjian ini.
c. Pembeli memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan seluruh
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
PASAL 5
KEADAAN KAHAR
1 Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan salah satu Pihak dalam melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu cidera janji
apabila kegagalan dan/atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar
(sebagaimana didefinisikan di bawah).
2. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah setiap sebab atau
keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Pihak yang terkena Keadaan Kahar untuk

4. Page 4 of 7
mencegah atau mengatasinya termasuk namun terbatas kepada perang,
pemberontakan, blockade, embargo, pemogokan dan sengketa-sengketa perburuhan
lainnya, kerusuhan, banjir, ledakan, kebakaran, dan petir, sehingga mengakibatkan
kegiatan Pihak yang terkena Keadaan Kahar tersebut terhalang dan tertunda
(selanjutnya disebut “Keadaan Kahar”).
3. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
lainnya dengan menyebutkan penyebabnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x
24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya Keadaan Kahar. Para Pihak akan
berusaha dalam batas-batas kemampuannya masing-masing untuk menghilangkan atau
mengurangi akibat-akibat dari Keadaan Kahar tersebut. Kegagalan dan/atau kelalaian
Pihak yang terkena Keadaan Kahar untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis
mengenai terjadinya Keadaan Kahar kepada Pihak lainnya dalam tenggat waktu yang
telah ditentukan akan berakibat Pihak yang terkena Keadaan Kahar dianggap tidak
mengalami Keadaan Kahar dan oleh karenanya Pihak tersebut tetap berkewajiban untuk
melaksanakan seluruh kewajibannya yang diatur di dalam Perjanjian ini tanpa suatu
penundaan dan/atau kegagalan dengan alasan apapun.
4. Kecuali atas kewajiban-kewajibannya yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan
Kahar, Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak dapat dipersalahkan dan karenanya
harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di
luar pengadilan oleh Pihak lainnya yang mengalami kerugian.
5. Apabila Keadaan Kahar berlangsung terus menerus selama lebih dari 7 (tujuh) hari
kalender, maka Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar dapat mengakhiri
Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai
(Acquit et de charge).
PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini hanya akan berakhir atau dapat diakhiri karena hal-hal sebagai berikut:
a. secara otomatis berakhir setelah semua kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini telah dipenuhi; atau
b. Diakhiri setiap saat oleh Penjual melalui suatu pemberitahuan tertulis apabila,
berdasarkan penilaian Penjual, Pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar
berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perjanjian melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis;
d. Diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
2. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) terkait diperlukannya suatu keputusan pengadilan untuk
pengakhiran Perjanjian ini.
PASAL 7
KERAHASIAAN
1. Kecuali apabila dipersyaratkan lain oleh undang-undang dan/atau peraturan yang
berlaku dan/atau atas suatu perintah lembaga pengadilan dan/atau lembaga arbitrase
dan/atau instansi yang berwenang, maka masing-masing Pihak dilarang dan tidak
diperbolehkan untuk mengungkapkan dengan cara apapun dan/atau alasan apapun
setiap informasi tentang Para Pihak dan/atau transaksi-transaksi yang dimaksud di

5. Page 5 of 7
dalam Perjanjian ini dan/atau setiap informasi yang terkait dengan negosiasi dan/atau
pembicaraan terkait dengan Perjanjian ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Pihak lainnya.
2. Setiap Pihak tidak akan dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang
diperoleh yang terkait dengan dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini kecuali dalam
rangka mencapai maksud dan tujuan Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini.
3. Tanpa mengurangi upaya-upaya hukum yang tersedia dan dimiliki oleh Pihak yang
mengalami kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pihak terhadap ketentuan
Pasal ini akan menimbulkan hak bagi Pihak lainnya yang mengalami kerugian, baik
material maupun immaterial, untuk menuntut ganti kerugian, baik material maupun
immaterial, kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ini
tersebut.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini
akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan/atau diakhiri.
PASAL 8
PENGALIHAN PERJANJIAN
Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan, dengan cara dan/atau alasan apapun,
hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak dan/atau Para Pihak yang timbul berdasarkan
Perjanjian ini kepada pihak ketiga lain manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari
Para Pihak.
PASAL 9
HUKUM YANG BERLAKU
Perjanjian ini dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini hanya tunduk kepada
dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN
Semua surat menyurat, termasuk surat dan pemberitahuan yang dikirimkan oleh salah satu
Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan dan/atau terkait dengan Perjanjian ini
dan/atau pelaksanaannya harus disampaikan secara tertulis ke alamat Para Pihak sebagai
berikut:
Penjual : PT. ____________
Alamat : .....................................................................
Tel : ..................................
No. Fax : ..................................
UP. : .................
Pembeli : PT. ______________
Alamat : ..................................Tel : ..................................707
No. Fax : ..................................UP. : ....................

6. Page 6 of 7
PASAL 11
PENYELESAIAN SENGKETA
1. Setiap dan semua perselisihan, sengketa, dan perbedaan pendapat yang terjadi di
antara Para Pihak sehubungan dan/atau terkait dengan Perjanjian dan/atau
pelaksanaan Perjanjian ini wajib, selama dimungkinkan, diselesaikan terlebih dahulu
secara kekeluargaan melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para
Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diadakannya
pertemuan formal pertama kali diantara Para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan,
sengketa, atau beda pendapat antara Para Pihak tersebut.
2. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian secara damai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas gagal disepakati oleh Para Pihak, maka
setiap dan semua perselisihan, sengketa dan beda pendapat yang timbul dari dan/atau
sehubungan dan/atau terkait dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaan Perjanjian,
wajib diselesaikan melalui jalur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(selanjutnya disebut “BANI”) sesuai dengan Peraturan BANI dan Undang-Undang No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan/atau
perubahan-perubahan dan/atau penggantinya yang berlaku dari waktu ke waktu. Proses
arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, dihadapan dewan arbitrase yang terdiri dari 3
(tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk Penjual, 1 (satu)
orang arbiter yang ditunjuk Pembeli dan 1 (satu) orang arbiter yang sekaligus akan
bertindak sebagai ketua dewan arbiter yang akan ditunjuk oleh 2 (dua) orang arbiter
yang ditunjuk oleh Para Pihak sebelumnya atau berdasarkan penunjukan dari Ketua
BANI. Para Pihak sepakat bahwa seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi dan/atau
dokumentasi yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan, sengketa dan
perbedaan pendapat harus dilakukan dalam bahasa Indonesia.
3. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Para Pihak setuju bahwa
tidak ada upaya hukum lainnya, baik dalam bentuk, cara dan/atau alasan apapun, ke
pengadilan atau pihak yang berwenang lainnya yang dapat diajukan terhadap keputusan
arbitrase dan Para Pihak tidak akan mensengketakan atau mempertanyakan
keberlakukan keputusan tersebut di badan peradilan atau pihak berwenang lain atas
tindakan pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh Pihak yang diuntungkan oleh
keputusan tersebut. Para arbiter wajib menyatakan alasan-alasan atas pengambilan
keputusan mereka secara tertulis dan akan mematuhi aturan hukum dalam pengambilan
keputusan mereka.
4. Biaya arbitrase dibebankan sesuai dengan penetapan/putusan dewan arbitrase
mengenai hal tersebut.
5. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini
akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir dan/atau diakhiri.
PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Para Pihak sepakat bahwa semua ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah,
dimodifikasi, diganti atau dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para
Pihak.
2. Setiap dan semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum
atas Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

7. Page 7 of 7
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibahas
dengan itikad baik oleh Para Pihak dan akan ditetapkan dalam dokumen tertulis berupa
addendum dan/atau amandemen Perjanjian yang akan ditandatangani oleh Para Pihak
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan
pokok perjanjian ini dan membatalkan dan menggantikan semua pemahaman dan
kesepakatan sebelumnya antara Para Pihak mengenai hal tersebut. Tidak ada
pernyataan, jaminan, syarat, kondisi, janji atau perjanjian, yang baik secara tegas
tersurat, tersirat maupun secara hukum diantara Para Pihak selain yang secara jelas
tercantum dalam Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu atau sebagian ketentuan dari Perjanjian ini ditetapkan oleh suatu
pengadilan atau arbitrase atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi
melanggar ketentuan hukum, tidak sah atau tidak dapat diterapkan, maka hal tersebut
tidak akan mempengaruhi Perjanjian dan ketentuan lain dan/atau bagian lain dari
ketentuan lain tersebut tidak akan terpengaruh, terganggu atau batal dan akan tetap
berlaku sepenuhnya dan akan terus mengikat Para Pihak. Para Pihak wajib, dalam
setiap kejadian semacam itu, menyepakati ketentuan(-ketentuan) baru yang akan
menggantikan ketentuan(-ketentuan) yang tidak berlaku tersebut.
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan mulai berlaku pada hari dan
tanggal yang tercantum di bagian awal Perjanjian ini.
PENJUAL,
PT. ____________
___________________________
Nama: .................
Jabatan: DIREKTUR UTAMA
PEMBELI,
PT. ______________
__________________________
Nama: ....................
Jabatan: DIREKTUR