Contoh Perjanjian Jual beli Kayu Hutan Tanaman Industri Terbaru. Note : Anda dapat membeli Draft Perjanjian ini seharga Rp180.000,-. Silahkan transfer sejumlah uang tersebut ke Rekening Bank Raykat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening 114801007728507 , atas nama Obbie Afri. Setelah transfer, silahkan sms atau WA konfirmasi telah membayar ke nomor 08118887270 (WA) untuk mendapatkan perjanjian ini. Anda juga dapat mengkonsultasikan bisnis Anda untuk mendapatkan tips dalam menyesuaikan kontrak yang memenuhi keinginan Anda tentunya dengan biaya tambahan.

1. 1
PERJANJIAN JUAL-BELI KAYU
No.___________________
Perjanjian Jual Beli Kayu (”Perjanjian”) ini ditandatangani pada hari ini, .........., tanggal
............., bulan ..............., tahun .................. (Tgl-Bln-Thn) oleh dan antara:
I. NAMA : ......................
PEKERJAAN/JABATAN : Direktur PT __________
ALAMAT : .....................
NPWP : ......................
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT _______________, berkedudukan di Balikpapan,
untuk selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK PERTAMA”; dan
II. NAMA : _______________
PEKERJAAN/JABAT
AN
: Direktur _______________
ALAMAT : ..................................
NPWP : ..................................
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama _______________, berkedudukan di Balikpapan, untuk
selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai ”PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai ”PIHAK”.
PARA PIHAK telah saling setuju dan mufakat melangsungkan dan mengikatkan diri dalam
Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.
2.
Ruang Lingkup
Perjanjian
Asal Kayu
:
:
PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menjual
kayu kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
dengan ini sepakat untuk membeli kayu dari PIHAK
PERTAMA.
PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK
KEDUA bahwa semua kayu yang diserahkan PIHAK
PERTAMA adalah sah milik PIHAK PERTAMA yang
berasal dari lokasi/areal kerja PIHAK PERTAMA yang
telah mendapat Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 atas nama PT
_______________, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan:
a. No. Izin : ......................
......................
b. Target Izin : ......................
c. Lokasi Kerja : ......................
d. Berakhir : ......................

2. 2
3. Jenis Kayu : Gmelina Arborea.
4. Spesifikasi Kayu : a. Minimal berukuran ө ≥ 5 cm (diameter kayu lebih
besar sama dengan lima sentimeter) dan panjang kayu
berukuran 4 m (empat meter).
b. Panjang kayu berukuran 2-4 m (dua sampai dengan
empat meter) dapat diterima dengan toleransi tidak
melebihi 5% (lima persen) dari Total Muatan Kayu.
5. Kualitas Kayu : Fresh cut atau di bawah 3 (tiga) bulan.
6. Tempat Penyerahan : Di atas pontoon pada logpon/logyard PIHAK PERTAMA
atau PT. _____________________.
Ponton harus dalam kondisi bersih dari kulit kayu sebelum
pemuatan dilakukan.
7. Harga Kayu : a. Harga Kayu yang telah disepakati adalah Rp. ____,-
/ton (tiga ratus sepuluh ribu rupiah per ton).
b. Harga Kayu di atas sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
c. Harga Kayu sudah termasuk PSDH.
d. Volume timbangan ditentukan berdasarkan timbangan
PIHAK KEDUA.
8. Total Volume : ____ (____) ton/ ____ M3 (______meter kubik), apabila
pengiriman atau penyerahan kayu telah mencapai 80%
(delapan puluh persen) dari total volume tersebut maka
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan
kembali untuk membahas kelebihan volume kayu (apabila
ada).
Target penyerahan paling sedikit _____ (_____) ton per
bulan.
9.
10.
Pemeriksaan Serah
Terima
Waktu Pemuatan
:
:
PARA PIHAK bersama-sama memeriksa kualitas kayu
yang diserahterimakan di atas pontoon. Apabila salah satu
PIHAK tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut, maka
PIHAK tersebut dianggap menerima hasil pemeriksaan
yang telah dilakukan.
Pemeriksaan bersama dilakukan oleh personil yang
ditunjuk dari kedua belah pihak dan hasil
pengukuran/pemeriksaan akan dibuatkan dalam suatu
Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Waktu pemuatan yang disepakati untuk pontoon ukuran
180 feet dan 210 feet adalah paling lama 3 (tiga) hari.
Namun demikian apabila terjadi hujan, dan/atau pasang
surut, dan/atau pontoon bocor, dan/atau putus tali, dan/atau

3. 3
pembersihan pontoon, dan/atau keadaan Force Majeure,
maka akan diperhitungankan waktunya dan dibuatkan
Berita Acara tersendiri yang ditanda-tangani oleh PARA
PIHAK atau wakilnya yang sah.
Keterlambatan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi
waktu pemuatan yang disepakati ini, PIHAK KEDUA
akan mengenakan biaya tunggu ataupun demurrage sebesar
Rp. ______,- (_____ Rupiah) per hari.
11. Cara Pembayaran : PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran atas kayu-
kayu yang masuk ke Mill-site PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA 15 (lima belas) ditambah 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nota tagihan dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang telah
dilengkapi dengan bukti penimbangan (Weigh-bill) invoice
dan bukti-bukti lainnya yang disyaratkan dalam Perjanjian
ini diterima dengan lengkap dan benar.
Pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer ke
rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
Nama Bank :
Cabang :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
PIHAK KEDUA wajib membayar Harga Kayu dan biaya-
biaya lainnya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan Perjanjian ini secara lunas dan tepat waktu
serta bertanggung jawab atas lashing operation dan
kewajiban-kewajiban serta biaya-biaya yang timbul
dan/atau mungkin timbul setelah kayu dimuat di atas
pontoon.
Keterlambatan pembayaran dari waktu pembayaran yang
ditentukan, PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda
kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 (satu) persen dari nilai
nota tagihan.
12. Jenis-Jenis Kayu Yang
Tidak Dapat Diterima
: a. Kayu-kayu yang cabang-cabangnya tidak dibersihkan.
b. Kayu-kayu yang ikut akar/bentuk belimbing/banir.
c. Kayu-kayu yang sudah mulai membusuk dan terbakar.
d. Kayu-kayu yang berdiameter < 5 cm.
e. Kayu campur ranting dan daun.
f. Kayu campur pasir, tanah, metal, dan sampah.
g. Kayu yang kedua ujungnya pecah akibat tidak
dipotong dengan Chainsaw.
Apabila terdapat jenis-jenis kayu di atas, maka berat
kayunya akan dipotong sesuai dengan berat kayu yang
tidak dapat diterima tersebut.

4. 4
13. Sanksi dan Denda : a. Apabila kayu-kayu yang diambil tidak berasal dari
areal kerja PIHAK PERTAMA yang telah disahkan
sebagaimana dalam Pasal 2, maka semua akibat yang
timbul ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, dan
PIHAK KEDUA juga berhak untuk membatalkan
Perjanjian ini secara sepihak dan seketika.
b. Apabila kayu yang diangkut tidak sesuai dengan
Spesifikasi Kayu yang disyaratkan dalam Pasal 3 dan
4 Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA akan
dikenakan sanksi berupa pemotongan langsung
sebesar persentase kayu yang tidak sesuai dengan
Spesifikasi Kayu tersebut. Apabila persentase kayu
yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Kayu yang telah
ditentukan tersebut melebihi 80% (delapan puluh
persen) dari total muatan kayu yang diangkut, maka
PIHAK KEDUA berhak untuk menolak seluruh kayu
yang diangkut tersebut tanpa perlu persetujuan dari
PIHAK PERTAMA.
c. Apabila kayu yang diserahkan terdapat logam maka
PIHAK KEDUA berhak mengenakan sanksi berupa
pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari total berat
bersih muatan dan pencabutan logam akan dilakukan
oleh sub kontraktor yang prosesnya akan dilengkapi
dengan Berita Acara. Apabila temuan logam pada
kayu tersebut terjadi dalam tiga kali pengangkutan,
maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan
Perjanjian ini dengan seketika.
d. Apabila pada pontoon angkutan ditemukan kayu yang
terbakar yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK
PERTAMA dalam pemeriksaan kayu dan bukan
merupakan tindakan sengaja dari PIHAK PERTAMA
dan/atau pegawainya dan/atau orang yang
dipekerjakannya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk
menolak kayu yang terbakar tersebut dan PIHAK
PERTAMA berkewajiban untuk menggantinya pada
angkutan berikutnya.
e. Apabila pada pontoon angkutan PIHAK PERTAMA
dijumpai muatan kayu dengan jumlah sampah, lumpur
dan/atau tanah yang berlebihan minimal 20% (dua
puluh persen) dari total muatan kayu, maka PIHAK
PERTAMA akan dikenakan sanksi berupa
pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) dari total
berat bersih muatan.
f. PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan
Perjanjian ini secara sepihak dan tidak akan
melakukan segala pembayaran yang masih tersisa,
dalam hal ada bukti-bukti dari pihak yang berwajib
yang menunjukkan terjadinya tindak pidana oleh
PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
Pengertian tindak pidana dalam hal ini adalah
tindakan/perbuatan berupa penggelapan dan/atau

5. 5
penipuan dan/atau perbuatan pidana lainnya yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) maupun peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku.
g. Apabila pada pontoon muatan kayu terjadi kebakaran
dan/atau kayu hilang dan/atau kayu terjatuh setelah
lepas sandar dari lokasi logpon/logyard PIHAK
PERTAMA, maka hal tersebut tidak serta merta
membebaskan PIHAK KEDUA untuk membayarkan
Harga Kayu kepada PIHAK PERTAMA sebesar
100% (seratus persen) dari nilai muatan kayu yang
diangkut tersebut.
14. Dokumen-Dokumen : a. Dokumen berupa Faktur Kayu Bulat (FA-KB) beserta
lampirannya Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) atau
SKAUK (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) serta
dokumen lainnya ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA.
b. PIHAK PERTAMA akan membayar pajak-pajak
berupa PSDH, DR dan/atau PAD atas kayu-kayu yang
diserahkan kepada PIHAK KEDUA, untuk kemudian
PIHAK PERTAMA akan menyerahkan fotocopy bukti
pembayaran yang telah dilegalisasi oleh Pihak Bank
yang bersangkutan disertai dengan nota tagihannya
kepada PIHAK KEDUA dan berdasarkan dokumen
tersebut PIHAK KEDUA membayar Harga Kayu
kepada PIHAK PERTAMA.
15. Pajak-Pajak : Selain pajak-pajak yang telah ditentukan berdasarkan
Perjanjian ini, segala pajak yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib ditanggung dan
dibayar/disetor oleh masing-masing PIHAK terhadap siapa
menurut peraturan perpajakan yang berlaku diletakkan
beban kewajiban kepadanya. Apabila dalam hal salah satu
PIHAK tidak dan/atau lalai memenuhi kewajiban
perpajakannya maka PIHAK yang tidak lalai dapat
mengenakan sanksi berupa denda sebesar kewajiban pajak
yang tidak dan/atau lalai dipenuhi tersebut kepada PIHAK
yang lalai.
16. Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 September
2013 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 20 Maret
2014.
17. Ketentuan Tata Usaha
Kayu
: PIHAK PERTAMA harus menaati ketentuan/peraturan
Tata Usaha Kayu yang telah ditetapkan oleh Instansi
Kehutanan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
Kelalaian PIHAK PERTAMA untuk menaati
ketentuan/peraturan Tata Usaha Kayu dan peraturan
pemerintah tersebut yang mengakibatkan PIHAK KEDUA
menderita kerugian secara langsung, maka kerugian

6. 6
tersebut ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
18. Registrasi Faktur Kayu 1. PIHAK PERTAMA wajib melaporkan dan
mendaftarkan seluruh nomor Faktur Angkutan Kayu
Bulat (FAKB) sebelum pelaksanaan pengiriman kayu
kepada Tata Usaha Kayu PIHAK KEDUA. Apabila
ada nomor Faktur Angkutan Kayu Bulat yang tidak
terdaftar, maka kayu PIHAK PERTAMA tersebut
tidak dapat ditimbang dan dibongkar PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA juga harus memberikan satu
lembar fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil
(LMKBK) kepada PIHAK KEDUA.
19. Force Majeure : a. Penyimpangan dari ketentuan Perjanjian ini hanya
berlaku dalam keadaan force majeure yang tidak
terbatas pada peristiwa banjir, gempa bumi, angin
topan (badai), epidemik, pemberontakan, huru-hara,
peperangan dan suatu keadaan lain yang di luar
kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
b. Keadaan force majeure harus dilaporkan PIHAK yang
mengalami kepada PIHAK lain dalam tenggang waktu
3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, kelalaian mana
dianggap force majeure tidak mempengaruhi
pelaksanaan Perjanjian ini, terkecuali dapat dibuktikan
bahwa pemberitahuan kepada PIHAK lain dalam
tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
juga berada di luar kekuasaan PIHAK yang
mengalami.
c. Karena keadaan force majeure ini, PIHAK yang
mengalami tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat
digugat dalam bentuk apapun baik di dalam maupun di
luar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita
kerugian.
d. Apabila force majeure berlangsung secara terus-
menerus selama lebih dari 45 (empat puluh lima) hari,
PARA PIHAK atas persetujuan bersama dapat
mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu
mengadakan pembebasan dan perhitungan selesai
(Acquit et de charge).
20. Pengakhiran Perjanjian a. Perjanjian ini berlaku pada tanggal disepakati dan
ditandatanganinya Perjanjian ini, dan tetap berlaku dan
berkekuatan hukum penuh hingga Jangka Waktu
Perjanjian ini berakhir atau diakhiri atau berakhir
berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian.
b. Perjanjian ini akan berakhir atau dapat diakhiri
sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian karena
hal-hal sebagai berikut:
1) Apabila salah satu PIHAK tidak dapat melanjutkan
bisnisnya atau tidak mampu melaksanakan
kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo

7. 7
kepada para krediturnya (insolven) sedemikian
rupa, sehingga mempengaruhi kemampuannya
untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini atau dinyatakan Pailit atau
dilikuidasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga;
atau
2) Atas dasar kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
c. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebelum
berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b
di atas, maka hal tersebut tidak serta merta
menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK
yang masih terhutang sebelum dilakukannya
pengakhiran Perjanjian ini.
d. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian berdasarkan
ketentuan Pasal 20 ini, PARA PIHAK dengan ini
sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan
ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
21. Lain-Lain : a. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa atas kayu yang
dijual kepada PIHAK KEDUA tersebut di dalam
pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai dengan
penyerahan kayu kepada PIHAK KEDUA telah
memenuhi dan sesuai dengan Standard Operating
Procedure (SOP) dan peraturan yang berlaku di
perusahaan PIHAK KEDUA dan dalam melaksanakan
kegiatan operasionalnya, PIHAK PERTAMA
menyediakan peralatan dan perlengkapan keamanan
(Alat Pelindung Diri/APD) sesuai dengan jenis
pekerjaannya bagi tenaga kerjanya, untuk pemenuhan
standar keselamatan (safety), kesehatan (health), dan
lingkungan (environment).
b. Perjanjian ini tidak merupakan jaminan oleh PARA
PIHAK untuk melakukan atau mengambil kredit di
Bank.
c. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup
diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian atas persetujuan bersama PARA PIHAK
yang berlaku sebagai addendum yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
d. Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan
setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian
ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal
pengalihan yang disetujui oleh PIHAK lainnya,
Perjanjian ini akan beralih dan mengikat pengganti
haknya yang ditunjuk.
e. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam
Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah
atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau

8. 8
sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, hal itu tidak akan mempengaruhi
keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain
dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat
memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menjadi
batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
f. Perjanjian ini merupakan keseluruhan Perjanjian di
antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang
diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau Perjanjian apapun baik secara
lisan dan/atau tulisan yang dibuat sebelumnya oleh
PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang
diperjanjikan.
g. Masing-masing PIHAK sepakat untuk terus segera
memberitahukan kepada PIHAK lain hal apapun yang
memiliki atau dapat memiliki dampak merugikan
kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban-
kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
h. Masing-masing PIHAK wajib melaksanakan hak dan
wewenangnya untuk menjamin bahwa kegiatan usaha
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip usaha sehat
dan standar etika yang layak.
i. PARA PIHAK mengakui dan menegaskan bahwa
Perjanjian ini ditandatangani diantara mereka dan akan
dilaksanakan dengan semangat bekerja sama,
kepercayaan dan itikad baik, serta di mana kegiatan
usaha, keuntungan dan nama baik perseroan akan
dikembangkan dan dimaksimalkan dengan seluruh
cara dan upaya yang sewajarnya dan selayaknya, dan
masing-masing PIHAK wajib melakukan usaha
selayaknya melaksanakan dan mengembangkan
kegiatan usaha perseroan.
22. Hukum Yang Berlaku
dan Domisili Hukum
: a. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
b. Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan
Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya
secara musyawarah mufakat.
c. Apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan secara
musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal musyawarah
pertama diadakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk
memilih domisili hukum yang umum dan tidak
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di
Balikpapan.

9. 9
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat
dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK KEDUA
_______________
Materai Rp.6.000,-
_______________
Direktur
PIHAK PERTAMA
PT _______________
Materai Rp.6.000,-
________________
Direktur